Bisnis Bakery: Izin Usaha, Halal, dan Cara Memulai

Bisnis bakery menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin terjun ke dunia kuliner.

Produk seperti roti, donat, pastry, hingga aneka kue punya banyak penggemar.

Menariknya, usaha ini bisa dimulai dari rumah dengan peralatan sederhana.

Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sebelum mulai berjualan.

Mulai dari modal, peralatan produksi, hingga dokumen perizinan.

Sertifikasi halal dan keamanan pangan pun perlu masuk dalam daftar persiapan.

Menurut saya, urusan legalitas sebaiknya mulai diperhatikan sejak tahap perencanaan.

Langkah ini membantu pemilik usaha menjalankan bisnis dengan lebih tenang sekaligus mempersiapkan peluang pengembangan di masa mendatang.

1. Mengenal Peluang dan Persiapan Bisnis Bakery

Sebelum membeli peralatan, tentukan dahulu konsep bakery yang ingin kamu bangun.

Apakah ingin memproduksi roti rumahan, membuka toko, atau menyediakan bakery sekaligus kafe?

Pilihan tersebut akan memengaruhi kebutuhan modal dan operasional.

Karena itu, lakukan beberapa persiapan berikut:

• Riset pasar: Cari tahu jenis roti yang banyak diminati dan amati pesaing di sekitar lokasi.
• Konsep produk: Pilih menu utama, seperti roti manis, donat, pastry, atau kue kering.
• Lokasi usaha: Pertimbangkan tempat yang mudah dijangkau atau mulai berjualan secara daring.
• Peralatan: Siapkan oven, mixer, loyang, timbangan, dan perlengkapan produksi lainnya.
• Pemasaran: Gunakan media sosial, marketplace, serta layanan pesan antar untuk menjangkau pembeli.

Setelah menentukan konsep, susun rencana produksi dan penjualan. Hitung kebutuhan bahan baku, biaya kemasan, listrik, dan tenaga kerja.

Dengan perencanaan tersebut, kamu bisa memperkirakan harga jual secara lebih masuk akal.

Baca Juga: Buruh Harian Lepas Adalah: Pengertian, Hak, dan Aturannya

2. Menghitung Modal Usaha Bakery

Berapa biaya untuk membuka bakery? Jawabannya bergantung pada skala usaha, lokasi, dan perlengkapan yang sudah kamu miliki.

Usaha rumahan tentu membutuhkan anggaran berbeda dari toko roti dengan fasilitas produksi lengkap.

Meski demikian, ada beberapa pengeluaran utama yang perlu masuk perhitungan.

1. Peralatan produksi: Oven, mixer, loyang, timbangan, dan perlengkapan pendukung.
2. Bahan baku: Tepung, gula, telur, mentega, susu, ragi, serta bahan tambahan.
3. Kemasan: Kotak roti, plastik makanan, stiker, dan label produk.
4. Tempat usaha: Biaya sewa, renovasi, dan perlengkapan toko jika diperlukan.
5. Operasional: Listrik, air, gaji karyawan, serta biaya promosi.

Untuk menekan pengeluaran awal, kamu bisa memanfaatkan peralatan yang sudah tersedia.

Namun, sesuaikan kapasitas produksi dengan perkiraan permintaan pelanggan.

Ada satu hal lagi. Pisahkan uang pribadi dari keuangan bisnis.

Catat setiap pemasukan dan pengeluaran agar kamu bisa mengetahui keuntungan usaha secara lebih akurat.

3. Mengurus Izin Usaha Bakery dan KBLI

Legalitas perlu masuk dalam persiapan sebelum bisnis bakery berjalan.

Salah satu langkah awalnya adalah mendaftarkan kegiatan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam proses tersebut, kamu perlu menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

KBLI untuk usaha roti dan kue

Untuk kegiatan produksi roti dan kue, salah satu kode yang relevan adalah KBLI 10710. Dalam KBLI 2025, kelompok ini mencakup industri produk bakeri.

Ruang lingkupnya meliputi pembuatan roti, pastry, pai, tart, biskuit, kukis, dan produk sejenis.

Namun, perhatikan kegiatan operasional bisnis. Jika kamu membuka kafe atau restoran sekaligus, periksa kebutuhan KBLI tambahan sesuai aktivitas tersebut.

Langkah mengurus izin usaha bakery

Proses pendaftaran melalui OSS dapat dimulai dengan tahapan berikut:

1. Kunjungi situs resmi OSS melalui oss.go.id.
2. Buat akun menggunakan identitas pelaku usaha.
3. Lengkapi informasi mengenai usaha dan lokasi kegiatan.
4. Pilih KBLI sesuai aktivitas bisnis.
5. Masukkan informasi skala serta tingkat risiko usaha.
6. Terbitkan NIB dan lengkapi persyaratan tambahan apabila diperlukan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas dasar pelaku usaha.

Mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko.

Artinya, persyaratan setiap usaha bisa berbeda sesuai tingkat risikonya.

4. Sertifikat Halal Bakery dan Izin Edar Produk

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian setelah legalitas dasar tersedia, yaitu sertifikasi halal dan izin edar pangan.

Mengurus sertifikat halal bakery

Produk makanan dan minuman wajib mengikuti ketentuan Jaminan Produk Halal.

Ketentuan tersebut mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta PP Nomor 42 Tahun 2024.

Selain itu, PP Nomor 40 Tahun 2026 membawa perubahan mengenai tahapan kewajiban sertifikasi halal.

Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), masa penahapan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman berlangsung hingga 17 Oktober 2028.

Sementara itu, kewajiban bagi usaha menengah dan besar berlaku sejak 18 Oktober 2024.

Meski memiliki masa penahapan, sebaiknya kamu mulai menyiapkan sertifikasi sejak awal.

Berikut beberapa tahap yang perlu diperhatikan:

1. Siapkan NIB dan identitas pemilik usaha.
2. Buat daftar bahan baku serta bahan tambahan.
3. Pastikan bahan memiliki kejelasan status kehalalan.
4. Periksa proses produksi dan fasilitas pengolahan.
5. Ajukan permohonan melalui layanan BPJPH.
6. Ikuti pemeriksaan sesuai jalur sertifikasi yang tersedia.

Jika memenuhi persyaratan, pelaku UMK dapat memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Namun, fasilitas tersebut mengikuti ketentuan dan kuota program pemerintah.

Apakah bakery membutuhkan PIRT atau BPOM?

Tidak semua produk bakery menggunakan jenis izin edar yang sama. Penentuannya bergantung pada kategori pangan dan karakteristik produk.

Beberapa jenis kue kering, kukis, dan biskuit dapat memenuhi kriteria Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Sementara itu, produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut mungkin memerlukan izin edar BPOM.

Karena itu, periksa kategori produk sebelum mengajukan permohonan. Perhatikan pula informasi label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan cara penyimpanan.

5. Strategi Mengembangkan Bisnis Bakery

Setelah persiapan produksi dan perizinan berjalan, saatnya membangun pasar.

Pelanggan perlu mengenal produk dan memiliki alasan untuk kembali membeli.

Beberapa strategi berikut bisa kamu terapkan:

• Pertahankan kualitas: Gunakan bahan baku yang baik dan jaga konsistensi resep.
• Kembangkan menu: Tambahkan varian berdasarkan minat pelanggan.
• Bangun identitas merek: Pilih nama, logo, dan kemasan yang mudah dikenali.
• Manfaatkan pemasaran digital: Bagikan foto produk, informasi harga, dan testimoni pembeli.
• Perluas penjualan: Jalin kerja sama dengan reseller, toko, atau layanan pesan antar.

Jangan lupa mengevaluasi penjualan secara berkala. Dari catatan tersebut, kamu bisa mengetahui menu terlaris, menghitung biaya produksi, dan menentukan strategi berikutnya.

FAQ Seputar Bisnis Bakery

1. Apakah bisnis bakery rumahan wajib memiliki NIB?

Ya. Pelaku usaha perlu memiliki legalitas sesuai kegiatan dan tingkat risiko bisnisnya. NIB menjadi identitas dasar yang diperoleh melalui sistem OSS.

2. Apakah usaha bakery wajib mempunyai sertifikat halal?

Produk makanan dan minuman wajib mengikuti ketentuan sertifikasi halal. Namun, masa penahapannya berbeda berdasarkan skala usaha.

Untuk UMK, PP Nomor 40 Tahun 2026 menetapkan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028.

3. Apakah semua produk bakery membutuhkan izin BPOM?

Tidak. Produk tertentu dapat menggunakan SPP-IRT apabila memenuhi kriteria. Produk lainnya perlu mengikuti ketentuan izin edar BPOM.

Kesimpulan

Memulai bisnis bakery membutuhkan persiapan yang cukup matang. Kamu perlu menentukan konsep produk, menghitung modal, memilih KBLI, dan mengurus NIB melalui OSS.

Selain itu, perhatikan kewajiban sertifikasi halal serta izin edar sesuai kategori pangan.

Jangan sampai urusan administratif terlewat ketika usaha mulai berkembang.

Menurut saya, mengurus legalitas sejak awal merupakan langkah bijak bagi setiap calon pengusaha bakery.

Persiapan tersebut membantu bisnis berjalan lebih tertib dan membuka kesempatan untuk memperluas pasar.

Masih bingung menentukan izin yang sesuai dengan kegiatan usahamu? Kamu bisa berkonsultasi terlebih dahulu agar proses pengurusan legalitas lebih terarah.

Silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan.

Ringkasan

• Bisnis bakery bisa dimulai dari rumah dengan konsep dan peralatan sesuai kemampuan modal.
• Modal usaha mencakup peralatan, bahan baku, kemasan, dan biaya operasional.
• KBLI 10710 mencakup kegiatan industri produk bakeri.
• NIB menjadi identitas dasar pelaku usaha melalui OSS.
• Sertifikasi halal mengikuti ketentuan Jaminan Produk Halal.
• Masa penahapan sertifikasi halal UMK berlangsung hingga 17 Oktober 2028.
• Kebutuhan SPP-IRT atau BPOM bergantung pada kategori produk pangan.

Referensi

1. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
3. PP Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024.
4. OSS, KBLI 2025, Industri Produk Bakeri (10710): https://oss.go.id/id/kbli/detail/02df412b-ac74-56cc-bd6b-5fc92feb866c.
5. BPJPH, Informasi Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal: https://bpjph.halal.go.id/main/read/penyesuaian-penahapan-kewajiban-sertifikasi-halal-diatur-dalam-pp-40-tahun-2026-begini-rinciannya.
6. BPOM, Informasi SPP-IRT dan KBLI Pangan Olahan: https://sppirt.pom.go.id/kbli.