Ide usaha rumahan sering jadi pintu masuk pertama orang yang ingin punya penghasilan sendiri. Kamu tidak perlu menyewa ruko. Modalnya pun bisa disesuaikan dengan isi dompet.
Meski begitu, banyak pemilik bisnis rumahan menunda urusan izin karena merasa usahanya masih terlalu kecil. Padahal, aturan terbaru memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha mikro.
Jawaban singkatnya begini. Kalau usahamu berskala mikro dan berisiko rendah, kamu cukup mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem OSS.
Setelah itu, lengkapi izin sektor tertentu, misalnya sertifikat halal atau izin edar pangan bila kamu menjual makanan dan minuman.
Sebagai praktisi hukum, saya menyarankan satu hal. Urus NIB sebelum penjualan pertama, jangan menunggu pesanan menumpuk.
Alasannya sederhana. NIB menjadi identitas resmi usahamu, membuka jalan ke pembiayaan, dan menjauhkanmu dari sanksi administratif di kemudian hari.
Baca juga: Shipping Instruction Adalah: Fungsi dan Isi Dokumennya
Pilihan Ide Usaha Rumahan yang Menguntungkan
Bisnis rumahan hadir dalam banyak rupa. Supaya mudah dibayangkan, saya kelompokkan menjadi tiga jenis yang paling sering dijalankan orang.
Usaha Kuliner dan Pangan Olahan
Kuliner menawarkan perputaran modal yang cepat. Pembeli datang berulang kali, dan produknya mudah dipasarkan lewat media sosial. Beberapa contohnya:
- katering harian dan kotak makan,
- kue kering, roti, dan camilan kemasan,
- frozen food, sambal, dan bumbu instan,
- minuman kemasan seperti kopi susu dan jus.
Usaha Jasa
Usaha jasa tidak butuh stok barang, sehingga risiko kerugiannya lebih kecil. Kamu cukup mengandalkan keahlian dan waktu. Contohnya les privat, jasa penerjemahan, desain grafis, laundry kiloan, dan penitipan hewan peliharaan.
Usaha Kerajinan dan Penjualan Daring
Kalau kamu suka berkreasi, kelompok ini layak dicoba. Kamu bisa membuat kerajinan tangan, pakaian, atau aksesori, lalu menjualnya lewat marketplace.
Ada juga sistem dropship dan reseller yang memungkinkan kamu berjualan tanpa memproduksi barang sendiri.
Bidang usaha sudah ketemu? Langkah berikutnya adalah mengenali skala usahamu, karena skala itulah yang menentukan jenis perizinannya.
Skala Bisnis Rumahan: Usaha Mikro atau Kecil?
Pemerintah membedakan pelaku usaha berdasarkan modal atau hasil penjualan. Aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Kriteria ini menentukan seberapa besar kemudahan izin yang kamu terima. Karena itu, kenali posisi usahamu sejak awal.
Berikut kriteria utamanya:
- Usaha mikro: modal usaha sampai Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan), atau hasil penjualan tahunan sampai Rp2 miliar.
- Usaha kecil: modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.
Sebagian besar bisnis rumahan berada di kategori mikro. Artinya, banyak kemudahan perizinan bisa langsung kamu nikmati.
Perizinan Usaha Rumahan Dimulai dari NIB
Pintu pertama perizinan usaha rumahan adalah NIB. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur hal ini, dan aturan tersebut sudah mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Pasal 1 angka 12 PP 28/2025 mendefinisikan NIB sebagai bukti registrasi atau pendaftaran sekaligus identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya.
Dulu, pelaku usaha mikro dan kecil harus mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ke kelurahan atau kecamatan. Sekarang fungsi itu sudah digantikan NIB.
Untuk usaha mikro dan kecil berisiko rendah, NIB bahkan berfungsi sebagai perizinan tunggal, termasuk untuk pemenuhan SNI Bina UMK.
Cara Mengurus NIB lewat OSS
Semua perizinan kini diproses secara elektronik melalui sistem OSS. Ikuti langkah berikut:
- Siapkan KTP, NPWP, nomor telepon, dan email aktif.
- Buka situs oss.go.id, lalu daftarkan akun pelaku usaha.
- Isi data usaha dan pilih KBLI yang sesuai dengan kegiatanmu.
- Tentukan skala usaha dan lokasi kegiatan.
- Penuhi persyaratan dasar di sistem. Untuk usaha mikro berisiko rendah, kesesuaian tata ruang (KKPR) cukup berupa pernyataan mandiri, dan persetujuan lingkungan berupa SPPL terbit otomatis bersamaan dengan NIB.
- Unduh NIB setelah sistem menerbitkannya.
Penerbitan NIB tidak dipungut biaya. Kamu juga bisa mengerjakannya sendiri dari rumah. Satu catatan: pilih KBLI dengan teliti. Kode ini menentukan tingkat risiko usahamu dan izin tambahan yang harus kamu penuhi.
Izin Tambahan untuk Bisnis Rumahan: Halal, Izin Edar Pangan, dan Tata Ruang
NIB saja belum selalu cukup. Jenis produk dan lokasi usahamu bisa memicu kewajiban lain. Ada tiga hal yang paling sering muncul.
Sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023) mewajibkan produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
Pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024, yang telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2026.
Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban bagi makanan dan minuman diperpanjang sampai 17 Oktober 2028, sehingga kewajiban penuh berlaku mulai 18 Oktober 2028.
Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memakai skema pernyataan pelaku usaha (self declare) melalui BPJPH, selama memenuhi syarat yang berlaku. Skema ini adalah penyederhanaan prosedur, bukan pembebasan dari kewajiban sertifikasi. Mengurus lebih awal tetap lebih aman.
Izin edar pangan olahan rumah tangga. Kalau kamu menjual makanan atau minuman kemasan, urus SPP-IRT. Pengajuannya kini melalui OSS dan terintegrasi dengan aplikasi SPP-IRT BPOM, sedangkan sertifikatnya diterbitkan bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan kabupaten atau kota.
Sertifikat ini menunjukkan bahwa dapurmu memenuhi standar keamanan pangan. Perhatikan jenis produknya.
Untuk makanan basah atau siap saji seperti katering, izin yang umumnya diminta adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), bukan PIRT. Pastikan ke dinas kesehatan setempat.
Kesesuaian tata ruang. Kegiatan usahamu harus selaras dengan peruntukan lahan di lokasi tersebut. Untuk usaha mikro berisiko rendah, PP 28/2025 menyediakan kemudahan berupa pernyataan mandiri kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Walau begitu, pemerintah daerah tetap menilai pernyataan itu terhadap rencana tata ruang, jadi cek dulu rencana tata ruang di daerahmu.
Urutan kerjanya pun jadi jelas. Urus NIB lebih dulu, kemudian lengkapi izin sektor sesuai produk yang kamu jual.
Kewajiban Pajak Usaha Rumahan
Urusan pajak sering membuat pemilik usaha baru waswas. Kabar baiknya, pemerintah memberi keringanan yang cukup besar.
Skema PPh final bagi pelaku UMKM diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, yang telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2026.
Untuk wajib pajak orang pribadi, ketentuannya seperti ini:
- Bagian omzet sampai Rp500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh.
- Omzet di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar dikenai PPh final 0,5%, dan tarif itu hanya berlaku pada bagian yang melebihi Rp500 juta.
- Sejak PP 20/2026, wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memakai skema ini tanpa batas waktu, selama omzet tidak melewati Rp4,8 miliar setahun.
Contohnya begini. Omzet setahun Rp700 juta menghasilkan PPh final sebesar 0,5% dari Rp200 juta, yaitu Rp1 juta.
Satu kewajiban tetap berjalan: kamu harus melaporkan SPT Tahunan setiap tahun, meskipun omzetmu belum melewati Rp500 juta. Maka, biasakan mencatat penjualan sejak hari pertama.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah usaha rumahan wajib punya izin?
Ya. Setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha sebelum menjalankan kegiatannya, termasuk pemilik usaha rumahan. Untuk usaha mikro berisiko rendah, bentuk izinnya cukup NIB melalui OSS.
Apakah NIB berbayar?
Tidak. Pemerintah tidak memungut biaya penerbitan NIB di OSS. Hati-hati dengan pihak yang menawarkan pengurusan NIB dengan tarif yang tidak wajar.
Apakah usaha rumahan dengan omzet di bawah Rp500 juta harus lapor pajak?
Pelaku usaha orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta memang tidak membayar PPh final. Meski demikian, mereka tetap wajib melaporkan SPT Tahunan dan mencatat omzetnya.
Kesimpulan
Ide usaha rumahan menyimpan peluang nyata, asalkan legalitasnya beres. Pilih bidang yang sesuai kemampuanmu, tentukan skala usaha, lalu daftarkan NIB di OSS.
Setelah itu, lengkapi sertifikat halal dan izin edar atau izin higiene yang sesuai bila kamu menjual pangan. Terakhir, catat omzet dan penuhi kewajiban pajakmu.
Menurut saya, legalitas adalah modal awal yang murah dan sangat berguna. Usaha yang tercatat resmi lebih mudah mendapat kredit, kemitraan, dan kepercayaan pelanggan.
Masih ragu soal KBLI, izin sektor, atau kewajiban pajak? Jangan menebak sendiri. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantumu memulai usaha rumahan dengan langkah yang tepat dan aman.
Baca juga: LCL vs FCL: Perbedaan dan Pilihan Pengiriman Kontainer
Ringkasan
- Ide usaha rumahan terbagi dalam tiga kelompok besar: kuliner, jasa, dan kerajinan atau penjualan daring.
- PP 7/2021 membedakan usaha mikro dan kecil berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- PP 28/2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan mencabut PP 5/2021.
- NIB dari OSS menggantikan IUMK dan berfungsi sebagai perizinan tunggal untuk usaha mikro dan kecil berisiko rendah.
- Produk pangan membutuhkan sertifikat halal (kewajiban UMK berlaku penuh mulai 18 Oktober 2028 menurut PP 40/2026) serta SP
- IRT atau SLHS sesuai jenis produk.
- Usaha mikro berisiko rendah dapat memakai pernyataan mandiri untuk kesesuaian tata ruang.
- Omzet orang pribadi sampai Rp500 juta tidak dikenai PPh, sedangkan bagian di atasnya sampai Rp4,8 miliar dikenai PPh final 0,5% tanpa batas waktu bagi orang pribadi (PP 20/2026).
- Pelaku usaha tetap wajib mencatat omzet dan melaporkan SPT Tahunan.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Database Peraturan BPK: peraturan.bpk.go.id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Direktorat Jenderal Pajak: pajak.go.id.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026. BPJPH: bpjph.halal.go.id.
- Sistem Online Single Submission (OSS), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM: oss.go.id.
