Pesangon Pensiun: Hak Karyawan dan Cara Menghitungnya

Pesangon pensiun adalah hak yang paling dinantikan pekerja menjelang akhir masa kerja. Sayangnya, banyak karyawan tidak tahu persis berapa yang seharusnya mereka terima.

Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi sengketa ketenagakerjaan, saya melihat masalah ini muncul berulang. Perusahaan menghitung dengan cara sendiri, dan karyawan menerima begitu saja karena tidak punya pembanding.

Nah, di artikel ini kita bahas pesangon pensiun dari dasar. Mulai dari dasar hukum, komponen hak, rumus hitungan, contoh angka, sampai pajaknya.

Pesangon Pensiun: Pengertian dan Dasar Hukumnya

Pesangon pensiun adalah uang yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun. Pembayarannya mengikuti ketentuan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja.

Istilah ini sering dipakai untuk menyebut seluruh paket hak. Padahal, paket itu terdiri atas beberapa komponen yang berbeda.

Dasar Hukum yang Berlaku

Ketentuan utamanya ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahannya lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan teknisnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, perusahaan bisa memberi hak lebih besar lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja tidak boleh dikurangi.

Menurut saya, banyak pekerja tidak pernah membaca dokumen ini sampai hari terakhir kerja. Padahal, semua hitungan bergantung padanya.

Siapa yang Berhak

Hak pesangon pensiun berlaku bagi pekerja tetap yang hubungan kerjanya berakhir karena pensiun. Usia pensiun ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perlu dicatat, usia pensiun untuk Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan naik bertahap sampai 65 tahun. Usia ini berbeda dari usia pensiun yang ditetapkan perusahaan.

Karena itu, cek dua hal sekaligus, yaitu aturan perusahaan dan ketentuan jaminan sosial. Jangan menyamakan keduanya.

Komponen Hak Karyawan Saat Pensiun

Hak karyawan saat pensiun tidak berdiri dalam satu angka. Ada beberapa komponen yang dihitung terpisah, lalu dijumlahkan.

Mengenalnya satu per satu membantu kamu memeriksa hitungan dari perusahaan.

Uang Pesangon

Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja. Semakin lama kamu bekerja, semakin besar jumlah bulan upah yang diterima.

Berikut tabel acuannya dalam bentuk daftar.

• Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah.
• 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.
• 2 sampai kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.
• 3 sampai kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah.
• 4 sampai kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah.
• 5 sampai kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.
• 6 sampai kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah.
• 7 sampai kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah.
• 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.

Untuk pensiun, angka ini dikalikan 1,75 jika pekerja belum diikutkan program pensiun yang dibiayai perusahaan.

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK diberikan kepada pekerja yang masa kerjanya mencapai 3 tahun atau lebih. Besarnya juga bergantung pada lama bekerja.

• 3 sampai kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah.
• 6 sampai kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah.
• 9 sampai kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah.
• 12 sampai kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah.
• 15 sampai kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah.
• 18 sampai kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah.
• 21 sampai kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah.
• 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.

Untuk kasus pensiun tanpa program pensiun perusahaan, UPMK dikalikan 1.

Uang Penggantian Hak (UPH)

UPH mencakup hak yang belum terpakai. Contohnya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Selain itu, UPH meliputi biaya pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat asal. Komponen lain bisa muncul bila ada dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Dari pengalaman saya, UPH paling sering terlupa. Pekerja jarang menghitung sisa cuti yang masih berhak diuangkan.

Cara Menghitung Pesangon Pensiun

Rumus dasarnya sederhana. Kamu tinggal menjumlahkan tiga komponen tadi.

Namun, ada satu hal penting yang menentukan hasil akhir, yaitu apakah perusahaan sudah mengikutkan kamu dalam program pensiun.

Dasar Upah dan Ketentuan Program Pensiun

Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan yang dibayar per kehadiran, biasanya tidak ikut dihitung.

Jika perusahaan mengikutkan kamu dalam program pensiun dan iurannya dibayar perusahaan, aturannya berbeda. Bila manfaat pensiun yang kamu terima lebih besar atau sama dengan hak pesangon, perusahaan tidak wajib membayar pesangon.

Namun, bila manfaat pensiun lebih kecil, perusahaan wajib membayar selisihnya. Karena itu, minta rincian manfaat pensiun dari perusahaan atau dana pensiun.

Contoh Hitungan Sederhana

Misalkan upah pokok dan tunjangan tetapmu Rp10.000.000 per bulan. Masa kerjamu 20 tahun, dan perusahaan belum mengikutkanmu dalam program pensiun.

Perhitungannya sebagai berikut. Angka ini hanya ilustrasi.

1. Pesangon: masa kerja 8 tahun atau lebih, yaitu 9 bulan upah. Dikali 1,75 menjadi 15,75 bulan, sehingga Rp157.500.000.
2. UPMK: masa kerja 18 sampai kurang dari 21 tahun, yaitu 7 bulan upah, sehingga Rp70.000.000.
3. UPH: misalkan sisa cuti dan biaya lain senilai Rp3.000.000.
4. Total: Rp157.500.000 ditambah Rp70.000.000 ditambah Rp3.000.000, yaitu Rp230.500.000.

Hitungan nyata bisa berbeda karena kebijakan perusahaan dan perubahan aturan. Karena itu, anggap contoh ini sebagai gambaran alur saja.

Pajak atas Pesangon Pensiun

Pesangon yang besar tentu menarik perhatian pajak. Namun, kabar baiknya, pesangon punya perlakuan khusus.

Pahami dulu skemanya agar tidak kaget saat uang diterima.

Tarif Pajak Final Progresif

Pesangon dan uang pensiun yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif progresif. Lapisan penghasilan sampai Rp50 juta dikenai tarif 0 persen.

Selanjutnya, penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta dikenai 5 persen. Di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta dikenai 15 persen, lalu di atas Rp500 juta sampai Rp1 miliar dikenai 25 persen, dan di atas Rp1 miliar dikenai 30 persen.

Tarif ini bisa berubah mengikuti peraturan. Cek ketentuan terbaru di situs resmi DJP sebelum menghitung.

Contoh Hitungan Pajak

Pakai contoh sebelumnya, misalkan total pesangon dan UPMK yang dikenai pajak Rp227.500.000. Hitungannya sebagai berikut.

1. Rp50.000.000 pertama x 0 persen = Rp0.
2. Rp50.000.000 berikutnya x 5 persen = Rp2.500.000.
3. Sisa Rp127.500.000 x 15 persen = Rp19.125.000.
4. Total pajak = Rp21.625.000.

Hasil ini sekadar ilustrasi. Bagian UPH dan komponen tertentu mungkin diperlakukan berbeda, jadi minta perusahaan menyertakan bukti potong.

Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dari BPJS

Pesangon adalah kewajiban perusahaan. Terpisah dari itu, kamu juga punya hak dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dua hak ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling menggantikan.

Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT adalah tabungan wajib yang dikumpulkan dari iuran pekerja dan pemberi kerja. Kamu bisa mencairkannya ketika mencapai usia pensiun sesuai ketentuan.

Saldonya terdiri atas iuran dan hasil pengembangan. Pencairan dilakukan lewat BPJS Ketenagakerjaan dengan dokumen yang diminta.

Menurut saya, pekerja sebaiknya mengecek saldo JHT secara berkala. Dengan begitu, kamu bisa merencanakan keuangan masa pensiun lebih awal.

Jaminan Pensiun (JP)

JP memberi manfaat berupa uang bulanan setelah kamu memenuhi syarat masa iur dan usia. Manfaat ini berbeda dengan pesangon yang dibayar sekali.

Syarat dan besarannya diatur dalam peraturan jaminan sosial. Cek informasi terbaru di BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pastikan perusahaan benar-benar mendaftarkan dan menyetor iuranmu. Pemeriksaan lewat aplikasi atau kantor cabang membantu mencegah masalah di kemudian hari.

Kesalahan Umum dan Cara Menghadapinya

Beberapa masalah sering muncul saat pembayaran pesangon pensiun. Mengenalinya membantu kamu bersiap.

• Perusahaan memakai upah pokok saja tanpa tunjangan tetap.
• Perusahaan lupa menghitung UPMK atau UPH.
• Perusahaan menyamakan manfaat pensiun dengan pesangon tanpa membandingkan angkanya.
• Pembayaran dicicil tanpa kesepakatan tertulis.

Jika perusahaan keliru menghitung, ajukan keberatan secara tertulis lebih dulu. Lampirkan hitunganmu sendiri sebagai pembanding.

Bila belum selesai, kamu bisa menempuh perundingan bipartit, lalu mediasi di dinas ketenagakerjaan. Jalur pengadilan hubungan industrial menjadi langkah berikutnya.

FAQ Seputar Pesangon Pensiun

Apakah karyawan yang pensiun pasti mendapat pesangon?
Tidak selalu. Jika perusahaan mengikutkan karyawan dalam program pensiun dan manfaatnya setara atau lebih besar, pesangon tidak wajib dibayar. Jika manfaatnya lebih kecil, perusahaan membayar selisihnya.

Apakah pesangon pensiun kena pajak?
Ya. Pesangon yang dibayar sekaligus dikenai PPh Pasal 21 final dengan tarif progresif. Lapisan pertama sampai Rp50 juta dikenai tarif 0 persen.

Berapa kali pesangon yang diterima saat pensiun?
Jika belum ada program pensiun yang dibiayai perusahaan, pesangon dihitung 1,75 kali ketentuan dasar. UPMK dikali 1, ditambah UPH sesuai hak yang belum terpakai.

Kesimpulan

Pesangon pensiun terdiri atas uang pesangon, UPMK, dan UPH yang dihitung dari masa kerja dan upah terakhir. Besarnya sangat dipengaruhi ada tidaknya program pensiun yang dibiayai perusahaan.

Langkah yang saya sarankan jelas. Baca perjanjian kerja, hitung haknya sendiri, minta rincian tertulis dari perusahaan, lalu cek bukti potong pajaknya.

Dari pengalaman saya, karyawan yang menghitung lebih dulu hampir selalu bernegosiasi dengan posisi lebih kuat. Satu jam menghitung sering menyelamatkan puluhan juta rupiah.

Kalau kamu masih ragu soal pesangon pensiun, rumus hitungan, atau pembayaran dari perusahaan, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu mengecek hakmu dengan teliti.

Ringkasan

• Pesangon pensiun terdiri atas uang pesangon, UPMK, dan UPH.
• Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Cipta Kerja, dan PP Nomor 35 Tahun 2021.
• Tanpa program pensiun perusahaan, pesangon dihitung 1,75 kali dan UPMK 1 kali.
• Jika ada program pensiun, perusahaan hanya wajib membayar selisih bila manfaatnya lebih kecil.
• Upah dasar hitungan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
• Pesangon sekaligus dikenai PPh Pasal 21 final dengan tarif progresif.
• JHT dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan berjalan terpisah dari pesangon.
• Perselisihan bisa ditempuh lewat bipartit, mediasi, lalu pengadilan hubungan industrial.

Referensi

1. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan penetapannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.
5. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kemnaker.go.id.
6. BPJS Ketenagakerjaan, informasi JHT dan Jaminan Pensiun, bpjsketenagakerjaan.go.id.
7. Direktorat Jenderal Pajak, informasi PPh Pasal 21, pajak.go.id.