Laporan Polisi vs Pengaduan: Perbedaan dan Akibat Hukum

Laporan polisi dan pengaduan sering dikira sama. Padahal secara hukum, keduanya punya kedudukan sendiri-sendiri.

Dari perbedaan itulah nasib sebuah perkara ditentukan, misalnya ketika korban ingin mencabut perkaranya dan bertanya apakah polisi masih boleh jalan terus.

Laporan bisa diajukan untuk semua tindak pidana. Pengaduan hanya muncul pada delik aduan, dan di situ ia menjadi syarat agar pelaku bisa dituntut.

Sejak 2 Januari 2026, aturan mainnya ada di KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023). Sebagai penulis berlatar hukum, saya menilai salah memilih jalur termasuk kesalahan paling mahal yang dialami korban.

Banyak yang baru bergerak setelah waktunya lewat, lalu hak mengadunya ikut hilang. Karena itu, artikel ini mengurai pengertian, perbedaan, batas waktu, sampai akibat hukum keduanya dengan bahasa yang mudah diikuti.

Baca juga: Doktrin Hukum: Pengertian dan Kedudukannya sebagai Sumber

Pengertian Laporan Polisi dan Pengaduan Menurut KUHAP Baru

Mulai dari definisinya. Pasal 1 angka 45 UU 20/2025 menyebut laporan sebagai pemberitahuan dari seseorang kepada penyelidik, penyidik Polri, PPNS, atau penyidik tertentu.

Isinya soal peristiwa pidana yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau diduga akan terjadi. Artinya, siapa pun boleh membuat laporan polisi. Korban boleh. Saksi pun boleh.

Pengaduan punya rumusan lain. Pasal 1 angka 46 UU 20/2025 menggambarkannya sebagai pemberitahuan yang disertai permintaan.

Pihak yang berkepentingan meminta aparat menindak pelaku tindak pidana aduan yang merugikannya. Dengan begitu, setiap pengaduan membawa permintaan agar pelaku diproses.

Dua ciri ini bisa kamu pegang:

• Laporan cukup memberi tahu bahwa ada peristiwa pidana.
• Pengaduan memuat permintaan penindakan dan hanya berlaku untuk delik aduan.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Perbedaan Laporan Polisi dan Pengaduan dalam Praktik

Kalau diringkas, perbedaan laporan polisi dan pengaduan bisa dilihat dari lima sisi berikut:

• Jenis tindak pidana: laporan menjangkau semua tindak pidana, sementara pengaduan terbatas pada delik aduan.
• Pihak yang mengajukan: siapa saja boleh melapor. Pengaduan datang dari korban atau pihak yang ditunjuk undang-undang, seperti pengampu korban (Pasal 25 sampai 27 UU 1/2023).
• Peran dalam penuntutan: laporan tidak menjadi syarat penuntutan. Pengaduan menjadi syarat untuk menuntut delik aduan.
• Pencabutan: pengaduan dapat ditarik selama masih dalam batas waktu. Pada laporan atas delik biasa, berdamai dengan korban tidak otomatis menggugurkan perkara.
• Batas waktu: pengaduan terikat tenggat. Laporan atas delik biasa tidak punya tenggat pengaduan. Meski begitu, kewenangan menuntutnya tetap bisa gugur karena daluwarsa.

Dalam praktik, penyidik sering mencatat keduanya dalam satu laporan polisi. Status hukumnya tetap mengikuti jenis tindak pidana yang terjadi.

Jadi, langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah memastikan perkaramu masuk delik aduan atau delik biasa.

Delik Aduan dan Delik Biasa: Contoh dalam KUHP Baru

Pasal 24 UU 1/2023 mengatur bahwa pada hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Tanpa pengaduan, penuntutan tidak bisa berjalan. Contoh delik aduan dalam KUHP baru antara lain:

• perzinaan (Pasal 411) dan kohabitasi (Pasal 412);
• penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 433);
• fitnah (Pasal 434 dan 435);
• pemaksaan (Pasal 448);
• pengancaman (Pasal 483).

Delik Biasa

Delik biasa berjalan tanpa menunggu pengaduan korban. Pencurian (Pasal 476), penggelapan (Pasal 486), dan pencabulan (Pasal 414) termasuk kelompok ini. Karena itu, polisi dapat memproses delik biasa hanya berdasarkan laporan dari siapa pun.

Delik Aduan Absolut dan Relatif

Para ahli membagi delik aduan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah delik aduan absolut. Perkara semacam ini hanya bisa diproses bila ada pengaduan, contohnya perzinaan.

Yang kedua adalah delik aduan relatif. Pada dasarnya ia delik biasa, lalu berubah menjadi delik aduan ketika pelakunya anggota keluarga, seperti pencurian dalam keluarga (Pasal 481 UU 1/2023).

Batas Waktu dan Pencabutan Pengaduan

Pengaduan tidak bisa ditunda tanpa batas. Pasal 29 UU 1/2023 menetapkan tenggat 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana.

Bila ia tinggal di luar Indonesia, tenggatnya 9 bulan. Kalau pengadunya lebih dari satu orang, tenggat dihitung sejak masing-masing pengadu mengetahui tindak pidana.

Lewat dari batas itu, pengaduan berisiko ditolak. Ketentuan ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, jadi ada baiknya kamu memantau perkembangannya.

Soal pencabutan, Pasal 30 UU 1/2023 memberi waktu 3 bulan sejak pengaduan diajukan. Pengaduan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan lagi.

Perzinaan punya aturan khusus. Pengadu masih boleh menariknya selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai (Pasal 411 ayat (4)).Ada pula ketentuan keadilan restoratif di Pasal 79 UU 20/2025, yang bisa dipakai sejak penyelidikan hingga persidangan.

Dalam mekanisme ini, pencabutan laporan atau pengaduan baru bisa dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan, misalnya pemaafan dan ganti rugi.

Sesudah semuanya terpenuhi, aparat menghentikan perkara dengan meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 84 dan 86).

Akibat Hukum Laporan Polisi dan Pengaduan

Setiap langkah membawa konsekuensi sendiri. Inilah akibat hukum yang paling sering menentukan arah perkara:

• Laporan polisi membuka penyelidikan, lalu penyidikan bila ditemukan peristiwa pidana.
• Pengaduan yang sah menjadi syarat penuntutan delik aduan.
• Pencabutan pengaduan yang tepat waktu menghentikan penyidikan (Pasal 24 ayat (2) huruf g UU 20/2025) dan menggugurkan kewenangan menuntut (Pasal 71 ayat (2) huruf d UU 20/2025).
• Perdamaian pada delik biasa tidak otomatis menghentikan perkara. Perkara baru bisa berhenti lewat keadilan restoratif bila memenuhi Pasal 80 ayat (1): ancaman denda paling banyak kategori III atau penjara paling lama 5 tahun, dilakukan pertama kali, dan/atau bukan pengulangan tindak pidana.
• Pasal 82 mengecualikan tindak pidana tertentu, seperti kesusilaan, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, serta perkara berancaman penjara 5 tahun atau lebih (kecuali karena kealpaan). Rumusan ancaman tepat 5 tahun sempat memicu beda tafsir. Lewat SEMA 1/2026, Mahkamah Agung menegaskan perkara berancaman 5 tahun tetap bisa memakai mekanisme ini di persidangan.
• Pelapor yang menuduh tanpa dasar bisa berhadapan dengan tuntutan fitnah (Pasal 434 UU 1/2023). Pihak yang dituduh perlu mengajukan pengaduan agar fitnah itu diproses.

Pelapor sebaiknya menyiapkan bukti sebelum melapor. Terlapor, di sisi lain, perlu mengenal haknya sejak awal proses. Dengan begitu, keduanya tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di setiap tahap.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah laporan polisi bisa dicabut?

Bisa, hanya saja akibatnya berbeda. Pada delik aduan, pencabutan dalam waktu 3 bulan menghentikan proses hukum. Pada delik biasa, pencabutan tidak otomatis menghentikan perkara. Perkara baru berhenti jika memenuhi mekanisme keadilan restoratif.

Berapa lama batas waktu membuat pengaduan?

Batasnya 6 bulan sejak kamu mengetahui adanya tindak pidana. Kalau kamu tinggal di luar Indonesia, batasnya 9 bulan. Mengadu lebih awal adalah pilihan paling aman, apalagi bila bukti masih mudah dikumpulkan.

Apakah berdamai dengan pelaku otomatis menghentikan perkara?

Tidak. Damai saja belum cukup. Pada delik aduan, proses berhenti setelah pengadu mencabut pengaduan dalam batas waktunya.

Pada delik biasa, penyidik tetap dapat melanjutkan perkara. Penghentian baru terjadi jika syarat keadilan restoratif terpenuhi, seluruh kesepakatan dijalankan, dan Ketua Pengadilan Negeri menetapkannya.

Kesimpulan

Laporan polisi dan pengaduan sama-sama menjadi pintu masuk ke proses pidana. Laporan berlaku untuk semua tindak pidana.

Pengaduan hanya berlaku untuk delik aduan dan menjadi syarat penuntutan. Pengaduan juga terikat tenggat 6 atau 9 bulan, dan hanya bisa ditarik dalam 3 bulan.

Menurut saya, korban sebaiknya tidak menunda dan tidak mencabut pengaduan karena dorongan emosi sesaat. Pengaduan yang sudah ditarik tidak bisa diajukan lagi, jadi keputusan itu layak dipikirkan matang-matang.

Saya menyarankan tiga langkah. Tentukan dulu jenis deliknya. Catat tanggal kamu mengetahui peristiwanya.

Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Setelah itu, bicarakan strategimu sebelum melapor atau berdamai.

Kalau perkaramu melibatkan dokumen berbahasa asing, seperti bukti atau surat-menyurat lintas negara, penerjemahan tersumpah membantu menjaga keabsahan dokumen tersebut.

Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu melangkah dengan lebih tenang.

Baca juga: Hukum Adat Adalah: Pengertian, Ciri, dan Contohnya

Ringkasan

• Laporan adalah pemberitahuan peristiwa pidana yang boleh diajukan siapa saja (Pasal 1 angka 45 UU 20/2025).
• Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan penindakan atas delik aduan (Pasal 1 angka 46 UU 20/2025).
• Delik aduan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, misalnya perzinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah.
• Delik biasa, seperti pencurian dan penggelapan, tetap diproses tanpa pengaduan korban.
• Pengaduan harus diajukan dalam 6 bulan (9 bulan jika di luar negeri) sejak pengadu mengetahui tindak pidana.
• Pengaduan dapat ditarik dalam 3 bulan, dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan lagi.
• Pada delik biasa, perdamaian baru menghentikan perkara lewat keadilan restoratif yang syaratnya terpenuhi dan ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 45 dan 46, Pasal 24, Pasal 71, serta Pasal 79 sampai 86).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 24 sampai 30, 411, 412, 414, 433 sampai 435, 448, 476, 481, 483, dan 486).
3. Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
4. Mahkamah Konstitusi RI, mkri.id, permohonan pengujian Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 (perkara 321/PUU-XXIV/2026).
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) BPK RI, peraturan.bpk.go.id.
6. R. Tresna. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting. Jakarta: Tiara Limited, 1959.
7. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.