Asas nullum delictum menegaskan satu hal sederhana: negara tidak boleh menghukum seseorang atas perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana.
Orang sering menyebutnya asas legalitas. Sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP resmi berlaku di Indonesia, dan asas ini menempati pasal pertamanya.
Jawaban singkatnya begini. Perbuatan baru bisa dipidana kalau undang-undang sudah melarangnya sebelum perbuatan itu terjadi. Titik.
Menurut pendapat saya sebagai penulis hukum, asas ini adalah perlindungan paling mendasar bagi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.
Saya juga melihat ujian baru yang datang bersama KUHP baru, yaitu pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, kamu perlu memahami batasnya dengan cermat.
Baca juga: Asas Legalitas: Pengertian dan Penerapannya dalam KUHP
Apa Itu Asas Nullum Delictum dan Dari Mana Asalnya?
Asas nullum delictum berakar pada adagium Latin “nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”. Artinya, tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang pidana yang sudah ada lebih dulu.
Paul Johann Anselm von Feuerbach, ahli hukum asal Jerman, merumuskan adagium ini pada awal abad ke-19. Pada masa itu, raja masih bisa menghukum rakyat menurut kehendaknya sendiri, dan rumusan Feuerbach lahir untuk membatasi kebiasaan tersebut.
Dari Eropa, asas ini menyebar ke banyak negara melalui hukum pidana Prancis dan Belanda. Indonesia menerimanya lewat Wetboek van Strafrecht, aturan warisan Belanda yang berlaku sebagai KUHP selama lebih dari satu abad.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Arti Adagium Nulla Poena Sine Lege
Adagium ini membawa dua pesan yang saling terkait:
- Nullum delictum sine lege: tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang.
- Nulla poena sine lege: tidak ada pidana tanpa undang-undang.
Jadi, undang-undang wajib menyebut perbuatan yang dilarang sekaligus ancaman hukumannya. Polisi, jaksa, maupun hakim tidak punya wewenang untuk menciptakan keduanya sendiri.
Dasar Hukum Asas Legalitas di Indonesia
Fondasi asas legalitas tersebar di beberapa lapisan aturan. Kamu bisa melihat daftarnya berikut ini:
- Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 (KUHP): seseorang hanya bisa dikenai sanksi pidana atau tindakan jika perbuatannya sudah ditetapkan sebagai tindak pidana pada saat perbuatan itu dilakukan.
- Pasal 1 ayat (2) UU 1/2023: dalam menetapkan adanya tindak pidana, analogi dilarang.
- Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut termasuk hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.
- Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM: Pasal 4 menegaskan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, sedangkan Pasal 18 ayat (2) menyatakan orang hanya bisa dipidana berdasarkan peraturan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Pasal 15 ICCPR: Indonesia mengesahkan kovenan ini melalui UU 12/2005.
KUHP lama sebenarnya sudah memuat rumusan yang mirip dalam Pasal 1 ayat (1), dan substansi ayat tersebut hampir sama dengan versi baru. Perubahan pentingnya ada di tempat lain.
KUHP baru menambahkan larangan analogi secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 2 memberi ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, ketentuan tentang perubahan aturan yang menguntungkan pelaku, yang dulu ada di Pasal 1 ayat (2) KUHP lama, kini berada di Pasal 3.
Prinsip Turunan dari Asas Nullum Delictum
Para ahli memecah asas ini menjadi empat prinsip. Masing-masing berfungsi sebagai alat uji, apakah sebuah proses pidana sudah berjalan adil atau belum.
- Lex scripta: hukum pidana harus tertulis dalam undang-undang.
- Lex certa: rumusan pasal harus jelas dan tidak membuka banyak tafsir.
- Lex stricta: hakim menafsirkan pasal secara ketat tanpa analogi.
- Lex praevia: aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Prinsip inilah yang kita kenal sebagai asas non-retroaktif.
Contohnya mudah dibayangkan. Pasal karet yang bisa ditarik ke mana saja bermasalah dari sisi lex certa.
Aturan baru yang menjerat perbuatan lama melanggar lex praevia. Dua contoh itu menunjukkan betapa praktisnya keempat prinsip tersebut ketika kamu menilai sebuah kasus.
Penerapan Asas Nullum Delictum dalam KUHP Baru
Penerapan asas legalitas banyak berubah sejak KUHP baru berlaku. Tiga isu berikut paling sering muncul di ruang sidang dan di ruang diskusi para ahli.
Larangan Analogi dan Masa Transisi
Hakim tidak boleh memperluas rumusan pasal ke perbuatan yang tidak disebut undang-undang. Misalnya, perbuatan A mirip dengan tindak pidana B.
Kemiripan itu belum cukup untuk menghukum pelaku perbuatan A. Soal waktu, Pasal 624 menetapkan bahwa KUHP baru berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026.
Perubahan Aturan dan Prinsip yang Menguntungkan Pelaku
Pasal 3 UU 1/2023 mengatur situasi ketika aturan berubah setelah perbuatan terjadi. Ayat (1) menentukan bahwa yang diberlakukan adalah aturan baru, kecuali aturan lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.
Dengan kata lain, yang dipakai adalah aturan yang paling menguntungkan, yang dikenal sebagai lex favor reo. Pasal ini juga mengatur bahwa jika perbuatan tidak lagi menjadi tindak pidana menurut aturan baru, proses hukumnya dihentikan, dan jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemidanaannya dihapuskan.
Ambil contoh seseorang yang melakukan perbuatan pada November 2025, sementara persidangannya baru berjalan pada 2026. Hakim akan membandingkan aturan lama dengan KUHP baru, termasuk UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Aturan yang paling menguntungkan terdakwa itulah yang dipakai.
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Pasal 2 KUHP baru mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menurut penjelasannya adalah hukum adat, sebagai dasar untuk memidana seseorang meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP.
Hukum itu hanya berlaku di tempat ia hidup, dan isinya harus sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.
Tata cara dan kriterianya kini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, yang menetapkan tindak pidana adat melalui Peraturan Daerah.
Sebagian pakar, termasuk Prof. Andi Hamzah, menilai Pasal 2 ini menganulir asas legalitas. Perdebatannya masih berlangsung, dan kamu akan sering menemukannya dalam diskusi akademik.
Pengecualian dan Kritik terhadap Asas Nullum Delictum
Setiap asas hukum punya catatan, termasuk asas ini. Contoh pertama datang dari pelanggaran HAM berat. Penjelasan Pasal 4 UU 39/1999 dan Pasal 43 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM membuka jalan bagi pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang itu terbit.
Contoh kedua datang dari Mahkamah Konstitusi. Lewat Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, MK menyatakan UU 16/2003, yang memberlakukan aturan pemberantasan terorisme untuk peristiwa Bom Bali yang terjadi sebelumnya, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
Pertimbangannya, aturan itu berlaku surut. Putusan ini diambil dengan perbandingan suara lima banding empat. MK juga menegaskan bahwa putusannya sendiri tidak berlaku surut, sehingga proses hukum terhadap terdakwa Bom Bali tetap berjalan.
Dua contoh tadi mengajarkan kita dua hal:
- Pengecualian terhadap larangan berlaku surut harus sangat terbatas.
- Setiap pengecualian harus dapat diuji secara konstitusional.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah asas nullum delictum masih berlaku setelah KUHP baru?
Masih berlaku. Pasal 1 UU 1/2023 mempertahankan asas ini dan menambahkan larangan analogi secara tegas. Di sisi lain, Pasal 2 memberi ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga kamu perlu membaca kedua pasal itu bersamaan.
Apa bedanya asas nullum delictum dengan asas non-retroaktif?
Asas nullum delictum berfungsi sebagai payung besar yang memuat beberapa prinsip. Asas non-retroaktif menjadi salah satu isinya. Prinsip ini melarang penerapan aturan pidana pada perbuatan yang terjadi sebelum aturan itu berlaku.
Bolehkah hukum pidana berlaku surut?
Pada dasarnya tidak boleh. Meski begitu, Pasal 3 KUHP baru mengatur bahwa jika aturan berubah setelah perbuatan terjadi, yang dipakai adalah aturan yang lebih menguntungkan pelaku, baik aturan lama maupun aturan baru. Pelanggaran HAM berat punya mekanisme tersendiri yang sudah disebut di atas.
Kesimpulan
Asas nullum delictum menjamin bahwa hukuman hanya jatuh pada perbuatan yang sudah dilarang undang-undang sebelumnya. Dasar hukumnya kuat, mulai dari Pasal 1 KUHP, UUD 1945, sampai UU HAM. Dalam praktik, asas ini menuntut aturan yang tertulis, jelas, ditafsirkan ketat, dan tidak berlaku surut.
Saya menyarankan tiga langkah sederhana. Pertama, pastikan kapan perbuatan terjadi. Kedua, cek aturan yang berlaku pada saat itu.
Ketiga, bandingkan dengan aturan baru, karena aturan mana pun, lama atau baru, yang lebih menguntungkan itulah yang dipakai.
Menurut saya, ujian terbesar asas ini terletak pada Pasal 2 KUHP baru. PP 55/2025 sudah terbit, jadi tantangannya kini ada pada pelaksanaan: Peraturan Daerah tentang tindak pidana adat harus disusun jelas supaya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak melemahkan kepastian hukum.
Kalau kamu sedang menghadapi persoalan pidana dan masih ragu aturan mana yang berlaku, jangan tunggu sampai masalahnya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukum kamu dengan tenang.
Ringkasan
- Asas nullum delictum berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang yang sudah ada sebelumnya.
- Feuerbach merumuskan adagium Latin ini pada awal abad ke-19.
- Dasar hukumnya mencakup Pasal 1 UU 1/2023, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan UU 39/1999.
- Empat prinsip turunannya adalah lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia.
- KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan melarang analogi dalam menetapkan tindak pidana.
- Pasal 3 mengatur bahwa jika aturan berubah, yang dipakai adalah aturan yang lebih menguntungkan pelaku, lama atau baru.
- Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (diatur lebih lanjut dalam PP 55/2025) dan memicu perdebatan soal kepastian hukum.
- Pelanggaran HAM berat menjadi pengecualian terbatas, dan penerapan aturan surut tetap bisa diuji secara konstitusional.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 1, 2, 3, dan 624). JDIH BPK: peraturan.bpk.go.id- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4, Penjelasan Pasal 4, dan Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 43.
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 013/PUU-I/2003. mkri.id
- Mahkamah Agung RI (marinews.mahkamahagung.go.id), artikel tentang asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Fakultas Hukum UII, Prosiding Seminar Hukum Aktual.
