Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Sayangnya, istilah “kepolisian”, “polisi”, dan “Polri” sering tertukar dalam obrolan sehari-hari. Akibatnya, banyak orang bingung ketika harus melapor atau menjalani pemeriksaan.
Jawaban singkatnya ada di UU No. 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 1 undang-undang itu menyebut kepolisian sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Fungsinya meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.
Sebagai pakar hukum, saya melihat satu pola yang selalu berulang. Wewenang polisi yang besar baru terasa adil kalau akuntabilitasnya ikut besar. Menurut saya, warga yang paham batas wewenang polisi akan jauh lebih terlindungi.
Artikel ini mengupas pengertian, fungsi, wewenang, dasar hukum, sampai perubahan regulasi terbaru. Mari mulai dari definisi.
Pengertian Kepolisian Adalah Menurut Undang-Undang
Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) memberi definisi yang jelas. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, cakupannya meliputi fungsi sekaligus lembaga.
Petugas berseragam di perempatan jalan hanya satu bagian kecil dari gambaran itu. Supaya tidak keliru, kenali dulu tiga istilah berikut:
- Kepolisian: fungsi dan lembaga polisi secara menyeluruh.
- Polri: Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga yang menjalankan fungsi tersebut.
- Anggota Polri: pegawai negeri pada Polri yang bertugas di lapangan.
Polri berstatus alat negara. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Soal posisi, Pasal 8 UU Kepolisian menempatkan Polri di bawah Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR.
Sejarahnya cukup menarik. Setelah reformasi, Polri berpisah dari TNI melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000. TNI memegang urusan pertahanan negara, sementara Polri memegang urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Pembebasan Bersyarat: Syarat Narapidana dan Pengawasannya
Fungsi Kepolisian dan Tugas Pokok Polri
Banyak orang menyamakan fungsi dengan tugas pokok. Keduanya sebenarnya berbeda. Fungsi menjelaskan untuk apa kepolisian ada, sedangkan tugas pokok menjelaskan apa yang harus dikerjakan.
Pasal 2 UU Kepolisian menyebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Bidangnya mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tiga tugas pokok Polri
Pasal 13 UU Kepolisian merumuskan tugas pokok Polri sebagai berikut:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakkan hukum.
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas operasional Polri
Pasal 14 UU Kepolisian menjabarkan tugas sehari-hari Polri. Polisi melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Polisi juga menjamin keamanan lalu lintas di jalan.
Selain itu, polisi membina masyarakat agar sadar hukum. Polisi menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana. Ada pula layanan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik.
Daftar tadi menunjukkan satu hal. Polisi mencegah kejahatan, mengatur lalu lintas, dan melayani warga di samping menangkap pelaku. Karena itu, rasa aman masyarakat ikut menjadi ukuran keberhasilan kepolisian.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Wewenang Kepolisian dalam Hukum Indonesia
Wewenang kepolisian adalah hak dan kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada Polri untuk menjalankan tugasnya. Ada batasnya. Setiap tindakan polisi harus berdasarkan hukum, sesuai asas legalitas.
Pasal 19 UU Kepolisian juga mewajibkan anggota Polri menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aturan ini berlaku di setiap tindakan, baik saat patroli maupun saat pemeriksaan.
Wewenang umum polisi (Pasal 15)
Pasal 15 UU Kepolisian memberikan wewenang umum kepada Polri. Beberapa contohnya:
- Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- Menerbitkan izin dan surat keterangan, misalnya SIM, STNK, dan surat izin senjata api.
Wewenang ini bersifat administratif dan pencegahan. Polisi bergerak sebelum masalah berkembang menjadi tindak pidana.
Wewenang dalam proses pidana (Pasal 16)
Pasal 16 UU Kepolisian mengatur wewenang polisi dalam proses pidana. Polisi berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Polisi juga memeriksa tersangka dan saksi, mengambil sidik jari, serta memanggil orang untuk diperiksa.
Semua tindakan itu harus mengikuti hukum acara pidana yang berlaku. Prosedur yang dilanggar bisa membuat tindakan polisi bermasalah secara hukum.
Diskresi kepolisian (Pasal 18)
Pasal 18 UU Kepolisian memberi ruang diskresi. Dalam keadaan tertentu, anggota Polri boleh bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Syaratnya ketat: keadaan sangat perlu, sesuai peraturan perundang-undangan, dan sejalan dengan kode etik profesi Polri.
Dalam praktik, diskresi sering memicu perdebatan. Menurut saya, diskresi sah selama polisi bisa menjelaskan alasannya secara rasional dan proporsional. Tanpa alasan yang jelas, diskresi mudah bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang.
Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia
Dasar hukum kepolisian tersusun berjenjang, mulai dari konstitusi sampai peraturan internal Polri. Berikut regulasi utama yang perlu kamu kenal:
- UUD 1945 Pasal 30 ayat (4): landasan konstitusional peran Polri.
- UU No. 2 Tahun 2002: UU Kepolisian yang menjadi payung utama organisasi, tugas, dan wewenang Polri.
- UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru): hukum acara pidana yang mengatur penyelidikan dan penyidikan.
- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional): hukum pidana materiel yang menjadi acuan penegakan hukum.
- UU No. 5 Tahun 2026: perubahan ketiga atas UU Kepolisian.
- Peraturan Kepolisian (Perpol): aturan internal, misalnya Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Perpol No. 8 Tahun 2021 juga layak dicatat. Aturan ini mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Lewat aturan tersebut, sebagian perkara bisa selesai tanpa selalu berujung pada pemidanaan.
Perkembangan Terbaru: UU Polri 2026 dan KUHAP Baru
Dalam dua tahun terakhir, regulasi kepolisian berubah cukup besar. Perubahan itu memengaruhi cara kerja polisi dan hak warga. Karena itu, artikel lama tentang kepolisian sering sudah ketinggalan.
KUHAP baru dan Polri sebagai penyidik utama
UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. KUHAP baru menegaskan penyidik Polri sebagai penyidik utama. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik tertentu menjadi bagian dari sistem penyidikan tersebut.
Sebagian kalangan masyarakat sipil mengkritik penguatan ini. Mereka khawatir wewenang polisi menjadi terlalu besar. Pemerintah punya pandangan lain, yakni aturan ini membentuk sistem peradilan pidana yang lebih terpadu.
UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Kepolisian
DPR mengesahkan revisi UU Polri pada 9 Juni 2026. Presiden kemudian mengesahkannya pada 17 Juni 2026 sebagai UU No. 5 Tahun 2026. Berdasarkan pemberitaan, perubahannya menyentuh penempatan anggota Polri pada jabatan sipil, batas usia pensiun, rekrutmen penyandang disabilitas, dan penguatan peran Kompolnas.
Polri kini menyusun aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Saran saya, baca teks resminya sebelum menarik kesimpulan hukum. Pasal-pasal baru bisa memengaruhi hak dan kewajibanmu, terutama saat berurusan dengan proses pidana.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa perbedaan kepolisian dan Polri?
Kepolisian adalah fungsi dan lembaga polisi secara umum. Polri adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi itu. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri yang bertugas di lapangan.
Apakah polisi boleh menangkap dan menahan seseorang?
Boleh, asalkan sesuai hukum. Pasal 16 UU Kepolisian memberi wewenang penangkapan dan penahanan dalam proses pidana. Polisi wajib mengikuti ketentuan KUHAP yang berlaku, termasuk prosedur surat perintah dan batas waktu.
Kamu berhak meminta penjelasan. Kamu juga berhak didampingi advokat.
Ke mana saya melapor jika polisi melanggar prosedur?
Kamu bisa melapor ke Divisi Propam Polri atau Kompolnas. Untuk dugaan maladministrasi pelayanan publik, kamu bisa mengadu ke Ombudsman RI. Simpan bukti sebanyak mungkin, seperti foto, rekaman, dan identitas petugas.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Kepolisian adalah fungsi pemerintahan sekaligus lembaga yang menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Dasar hukumnya berlapis, mulai dari UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002, KUHAP baru, hingga UU No. 5 Tahun 2026. Wewenang polisi memang luas, tetapi setiap tindakan harus tunduk pada hukum dan hak asasi manusia.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Pelajari hakmu saat berurusan dengan polisi. Simpan dokumen dan bukti dengan rapi, dan jangan menandatangani berkas yang belum kamu pahami.
Menurut saya, polisi yang profesional dan warga yang melek hukum adalah kombinasi terbaik untuk menjaga keadilan. Pengawasan publik perlu berjalan seiring dengan penguatan wewenang polisi.
Sedang menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan proses kepolisian? Kamu tidak perlu menanganinya sendirian. Silakan klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami langkah hukum yang tepat.
Baca Juga: Laporan Polisi vs Pengaduan: Perbedaan dan Akibat Hukum
Ringkasan
- Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi menurut UU No. 2 Tahun 2002.
- Polri berstatus alat negara di bawah Presiden, dengan landasan konstitusional Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
- Tugas pokok Polri ada tiga: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
- Wewenang polisi terbagi menjadi wewenang umum (Pasal 15), wewenang proses pidana (Pasal 16), dan diskresi (Pasal 18).
- Setiap tindakan polisi wajib berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menegaskan Polri sebagai penyidik utama.
- UU No. 5 Tahun 2026 mengubah UU Kepolisian untuk ketiga kalinya, antara lain soal jabatan sipil, usia pensiun, dan peran Kompolnas.
- Warga bisa mengadu ke Propam, Kompolnas, atau Ombudsman jika menemukan pelanggaran prosedur.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (jdih.setneg.go.id).
- Situs resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri.go.id) dan Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas.go.id).
