KKPR Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Mengurusnya

KKPR adalah istilah yang wajib dipahami pelaku usaha sebelum membangun atau memulai kegiatan di suatu lokasi. Banyak pengusaha baru menyadarinya ketika izin usaha terhenti karena lokasi dinilai tidak sesuai tata ruang. Secara sederhana, KKPR adalah singkatan dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu penilaian bahwa kegiatan dan lokasi usaha selaras dengan rencana tata ruang.

Sebagai penulis yang menekuni hukum perizinan, saya menilai KKPR adalah syarat yang sering diremehkan, padahal menjadi fondasi seluruh perizinan berusaha. Alasannya jelas, karena izin lain sulit terbit bila lokasinya bermasalah. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa tata ruang sebelum membeli atau menyewa lahan.

Artikel ini akan membahas pengertian KKPR, dasar hukumnya, jenis-jenisnya, hingga cara mengurusnya melalui OSS. Dengan begitu, Anda dapat menyiapkan lokasi usaha dengan lebih aman.

Pengertian KKPR

Pengertian KKPR merujuk pada kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pemerintah memakai instrumen ini untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai peruntukan ruang di lokasi tersebut.

Selanjutnya, KKPR termasuk persyaratan dasar perizinan berusaha. Pelaku usaha baru dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha, sebagaimana diatur Pasal 101 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2021.

Sebagai tambahan, KKPR menggantikan mekanisme izin lokasi yang dahulu dikenal luas. Dalam praktik, masyarakat masih sering menyebut KKPR sebagai izin lokasi melalui OSS.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Perbedaan KKPR dan Izin Lokasi

Agar lebih jelas, berikut perbedaan sederhana antara keduanya.

• Izin lokasi adalah istilah lama untuk izin penggunaan lokasi tertentu.
• KKPR adalah pendekatan baru yang menilai kesesuaian kegiatan dengan tata ruang melalui sistem OSS.

Dasar Hukum KKPR

Dasar hukum KKPR bersumber dari undang-undang tata ruang dan peraturan pelaksananya. Regulasi ini menjadi acuan bagi pelaku usaha maupun instansi penerbit.

• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, yang memperkenalkan KKPR sebagai bagian dari perizinan berusaha.
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur jenis KKPR dan tata cara penerbitannya.
• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, yang memuat petunjuk teknis.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi dasar pengurusan KKPR melalui OSS-RBA.

Berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 28 Tahun 2025, Persetujuan KKPR dapat terbit tanpa penilaian dokumen usulan dalam kondisi tertentu. Contohnya, ketika koordinat lokasi sudah terdaftar di OSS dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

Menurut pandangan saya, integrasi KKPR ke dalam OSS membuat prosesnya lebih cepat dan terukur. Namun, pelaku usaha tetap perlu memastikan kesesuaian lahan sebelum mengajukan.

Jenis-Jenis KKPR

Jenis-jenis KKPR terbagi menjadi tiga bentuk. Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 menyebut Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR sebagai bentuk pelaksanaan KKPR.

1. Konfirmasi KKPR (KKKPR). Sistem OSS menerbitkannya secara otomatis bila lokasi sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS dan kegiatan sesuai.
2. Persetujuan KKPR (PKKPR). Instansi berwenang menerbitkannya melalui penilaian dokumen bila lokasi belum memiliki RDTR terintegrasi.
3. Rekomendasi KKPR. Jenis ini berlaku untuk kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan pelaksana.

Perlu dicatat, RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang yang memuat zonasi secara rinci. Karena itu, ketersediaan RDTR digital sangat menentukan jenis KKPR yang berlaku untuk lokasi Anda.

KKPR bagi Usaha Mikro dan Kecil

Sebagai tambahan, usaha mikro dan kecil memperoleh kemudahan. Menurut sumber hukum yang tersedia, KKPR bagi UMK dapat diterbitkan melalui pernyataan mandiri pelaku usaha dalam sistem OSS.

Waktu Penerbitan

Menurut PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, Konfirmasi KKPR terbit paling lama satu hari. Persetujuan KKPR memerlukan waktu paling lama 20 hari sejak persyaratan lengkap dan PNBP dibayar. Karena aturan OSS terbaru berubah, pelaku usaha sebaiknya memeriksa ketentuan waktu pada PP 28/2025.

Syarat dan Cara Mengurus KKPR

Syarat dan cara mengurus KKPR dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Pelaku usaha memulai dengan memeriksa ketersediaan RDTR dan risiko kegiatan usaha.

Berikut informasi dan dokumen yang umumnya perlu disiapkan.

• Identitas pelaku usaha dan data kegiatan usaha, termasuk klasifikasi KBLI.
• Lokasi rencana kegiatan beserta titik koordinat dan luas lahan.
• Dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk Persetujuan KKPR.
• Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bila diwajibkan.

Berikut tahapan umum pengurusannya.

1. Memeriksa lokasi dan ketersediaan RDTR pada sistem tata ruang.
2. Mendaftar dan mengisi data kegiatan pada sistem OSS.
3. Memilih atau menerima jenis KKPR sesuai kondisi lokasi, yaitu Konfirmasi atau Persetujuan.
4. Melengkapi dokumen usulan kegiatan bila memerlukan Persetujuan KKPR.
5. Membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menerima keputusan KKPR melalui sistem OSS.

Sebagai tambahan, KKPR berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang apabila lahan belum dikuasai. Oleh karena itu, pemohon perlu mencatat masa berlakunya.

Menurut saya pribadi, kesalahan paling umum adalah memilih lokasi sebelum memeriksa zonasi. Padahal, pemeriksaan awal dapat menghemat biaya dan waktu yang besar.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Akibat Kegiatan Tanpa KKPR

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai ketentuan tata ruang dapat dikenai sanksi sesuai UU Penataan Ruang. Sanksi itu mencakup sanksi administratif, dan dalam kondisi tertentu dapat berlanjut ke ranah pidana. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menuntaskan KKPR sebelum membangun.

FAQ Seputar KKPR

Apa perbedaan Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR? Konfirmasi KKPR terbit otomatis bila lokasi memiliki RDTR terintegrasi OSS, sedangkan Persetujuan KKPR memerlukan penilaian dokumen karena lokasi belum memiliki RDTR terintegrasi.

Apakah usaha mikro dan kecil wajib mengurus KKPR? KKPR tetap menjadi persyaratan dasar, tetapi UMK memperoleh kemudahan berupa pernyataan mandiri melalui sistem OSS.

Di mana KKPR diurus? Pelaku usaha mengurus KKPR secara daring melalui sistem OSS, dengan dukungan instansi tata ruang untuk penilaian bila diperlukan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, KKPR adalah penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha. Jenisnya meliputi Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, dan Rekomendasi KKPR, dengan dasar hukum UU Penataan Ruang, PP 21/2021, Permen ATR/BPN 13/2021, dan PP 28/2025.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa KKPR sebaiknya diurus sejak tahap pemilihan lokasi, bukan setelah tanah dibeli. Langkah yang disarankan adalah memeriksa RDTR, menyiapkan koordinat lokasi, lalu mengajukan melalui OSS.

Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait KKPR, perizinan berusaha, atau legalitas lokasi usaha lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.

Ringkasan

• KKPR adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu penilaian kesesuaian kegiatan dan lokasi dengan rencana tata ruang.
• KKPR menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan menggantikan mekanisme izin lokasi.
• Dasar hukumnya meliputi UU 26/2007, PP 21/2021, Permen ATR/BPN 13/2021, dan PP 28/2025.
• Jenis KKPR adalah Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, dan Rekomendasi KKPR.
• Konfirmasi KKPR terbit otomatis bila lokasi memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS.
• Persetujuan KKPR memerlukan penilaian dokumen bila RDTR terintegrasi belum tersedia.
• Usaha mikro dan kecil dapat memperoleh KKPR melalui pernyataan mandiri dalam sistem OSS.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 101 dan Pasal 103.
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 27.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
6. Sistem Online Single Submission.