Asas legalitas adalah prinsip dasar hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang baru bisa dipidana kalau perbuatannya sudah tertulis lebih dulu dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menjaga warga negara dari hukuman yang dijatuhkan sesuka hati.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memakai asas tersebut lewat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kitab baru yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda.
Pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat cukup sederhana. Perbuatan apa saja yang bisa dipidana, dan siapa yang menentukannya? Jawabannya ada pada urutan. Negara menulis larangan terlebih dahulu. Penghukuman datang sesudahnya.
Sebagai penulis yang mengikuti perkembangan hukum pidana, saya menilai asas legalitas adalah pagar pelindung terpenting dalam sistem peradilan kita. Tanpa pagar itu, aparat bisa menjerat siapa saja dengan alasan yang dicari belakangan.
KUHP baru juga memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Ketentuan ini perlu dikawal dengan cermat supaya kepastian hukum tetap terjaga.
Baca juga: Percobaan Tindak Pidana: Syarat dan Ancaman Pidananya
Pengertian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
Asas legalitas berarti tidak ada perbuatan yang bisa dihukum tanpa aturan tertulis yang terbit lebih dulu. Negara harus menetapkan perbuatan yang dilarang berikut ancaman pidananya.
Baru setelah itu aparat boleh menegakkannya. Dengan cara ini, setiap orang tahu batas perilaku yang aman dan perilaku yang berisiko pidana.
Para ahli merumuskan asas ini dalam adagium Latin nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Terjemahannya kurang lebih begini: tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana yang sudah ada sebelumnya. Rumusan tersebut dikenal berkat ahli hukum Jerman, Paul Johann Anselm von Feuerbach.
Landasan konstitusionalnya juga jelas. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil.
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Jadi, asas legalitas masuk dalam daftar hak asasi warga negara dan menjadi bagian dari konstitusi kita.
Dasar Hukum Asas Legalitas dalam KUHP
Setelah pengertiannya jelas, kita lanjut ke dasar hukumnya. Selama puluhan tahun, Pasal 1 ayat (1) KUHP lama menjadi pijakan asas legalitas.
KUHP baru meneruskan prinsip itu lewat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 624 undang-undang tersebut menetapkan masa transisi tiga tahun sejak pengundangan, sehingga KUHP baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
Rumusan Pasal 1 KUHP Baru
Pasal 1 ayat (1) KUHP baru menegaskan satu hal. Seseorang hanya bisa dikenai pidana atau tindakan apabila perbuatannya sudah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
Penjelasan pasalnya menyebut bahwa peraturan perundang-undangan mencakup undang-undang dan peraturan daerah. Artinya, pemerintah daerah ikut berwenang menetapkan ketentuan pidana lewat perda.
Pasal 1 ayat (2) menyusul dengan aturan lain. Dalam menetapkan adanya tindak pidana, analogi dilarang. Larangan ini berlaku umum, jadi aparat penegak hukum dan hakim sama-sama terikat. Aturan ini memberi masyarakat pegangan yang pasti.
Perbedaan dengan KUHP Lama
Rumusan asas legalitas di KUHP lama dan KUHP baru pada dasarnya mirip. KUHP baru menambahkan larangan analogi secara eksplisit pada ayat tersendiri.
Pasal 2 KUHP baru pun mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuatu yang tidak ada di KUHP lama.
Perubahan ini memancing diskusi panjang di kalangan akademisi. Sebagian pihak menilai pengakuan hukum adat memperkaya sistem hukum nasional.
Sebagian lain khawatir ketentuan itu mengganggu kepastian hukum. Kedua pandangan layak kamu simak sebelum menarik kesimpulan sendiri.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Unsur dan Prinsip Turunan Asas Legalitas
Asas legalitas jarang bekerja sendirian. Ia melahirkan beberapa prinsip turunan yang saling menopang. Ada empat yang paling sering dibahas:
- Lex scripta: aturan pidana harus tertulis, sehingga kebiasaan yang tidak tercatat tidak bisa menjadi dasar pemidanaan.
- Lex certa: rumusan pasal harus jelas dan sulit ditafsirkan ke banyak arah.
- Lex praevia: aturan harus ada sebelum perbuatan dilakukan, sehingga hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
- Lex stricta: aturan harus ditafsirkan secara ketat, sehingga analogi tidak boleh dipakai untuk menciptakan delik baru.
Keempatnya bekerja sebagai satu paket. Kalau satu hilang, perlindungan bagi warga ikut goyah. Itu sebabnya pembuat undang-undang perlu merumuskan pasal pidana dengan terang dan terukur.
Penerapan Asas Legalitas dalam KUHP dan Praktik Peradilan
Dalam praktik, asas legalitas hadir di setiap tahap proses pidana. Penyidik harus memastikan perbuatan yang diselidiki memang tercantum sebagai tindak pidana.
Jaksa menyusun dakwaan dari pasal yang jelas. Hakim, pada akhirnya, hanya boleh memutus berdasarkan ketentuan yang sudah ada.
Asas Non-Retroaktif dan Pengecualiannya
Asas non-retroaktif berarti hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Seseorang dipidana menurut aturan yang berlaku ketika ia berbuat. Mahkamah Agung menyebut prinsip ini lex temporis delicti.
Pasal 3 KUHP baru memberi satu pengecualian. Bila peraturan berubah setelah perbuatan terjadi, aturan baru yang dipakai.
Aturan lama tetap berlaku jika isinya lebih menguntungkan pelaku dan pembantu tindak pidana. Kalau perbuatan itu sudah tidak lagi menjadi tindak pidana menurut aturan baru, proses hukumnya dihentikan demi hukum.
Bayangkan sebuah contoh. Seseorang melakukan perbuatan pada November 2025, sedangkan persidangannya baru berjalan setelah 2 Januari 2026.
Hakim akan membandingkan ketentuan lama dengan KUHP baru, lalu memilih yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam praktik, perbandingan itu juga menyangkut UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan pidana, yang berlaku bersamaan dengan KUHP baru.
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Pasal 2 ayat (1) KUHP baru menyatakan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan pasal ini menyebut hukum tersebut sebagai hukum adat.
Hukum itu menentukan seseorang patut dipidana walaupun KUHP tidak mengatur perbuatannya. Pelanggarnya diancam pidana menurut Pasal 597 KUHP.
Ayat (2) memasang batasan. Hukum tersebut berlaku di tempat ia hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP.
Isinya juga harus sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
Ayat (3) menyerahkan tata cara dan kriteria penetapannya kepada peraturan pemerintah. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 untuk keperluan itu.
PP tersebut menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan tindak pidana adat melalui peraturan daerah.
Mengapa Asas Legalitas Penting bagi Masyarakat?
Manfaat asas legalitas terasa langsung oleh siapa saja, termasuk kamu yang jauh dari dunia hukum. Pertama, kamu tahu perbuatan mana yang dilarang, sehingga hidup lebih tenang.
Kedua, kekuasaan aparat punya batas, jadi hukuman tidak bisa dijatuhkan berdasarkan selera. Ketiga, semua orang diperlakukan dengan aturan yang sama.
Dunia usaha pun merasakan manfaatnya. Pelaku usaha bisa menakar risiko pidana sebelum mengambil keputusan bisnis.
Warga negara asing yang beraktivitas di Indonesia juga perlu memahami aturan pidana setempat. Terjemahan dokumen hukum yang akurat sangat membantu mereka.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ tentang Asas Legalitas
Apa bunyi asas legalitas dalam KUHP?
Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Intinya, seseorang baru bisa dipidana jika perbuatannya sudah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat (2) melarang penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana.
Apakah hukum pidana bisa berlaku surut?
Pada prinsipnya tidak. Pasal 3 KUHP baru mengizinkan penerapan aturan yang lebih menguntungkan pelaku, meskipun aturan itu terbit setelah perbuatan terjadi.
Apakah hukum adat bisa menjadi dasar pemidanaan?
Bisa, dengan syarat yang ketat. Pasal 2 KUHP baru mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Hukum itu harus berlaku di tempatnya, tidak diatur dalam KUHP, dan sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, serta hak asasi manusia.
Penetapan tindak pidana adat juga mengikuti PP Nomor 55 Tahun 2025 dan dituangkan dalam peraturan daerah.
Kesimpulan
Asas legalitas menjamin negara tidak menghukum tanpa aturan yang jelas dan terbit lebih dulu. KUHP baru menjaga prinsip ini dalam Pasal 1, memperkuatnya dengan larangan analogi, dan memberi jalan bagi aturan yang lebih menguntungkan pelaku lewat Pasal 3.
Pasal 2 tentang hukum yang hidup dalam masyarakat masih perlu pengawasan ketat agar kepastian hukum tidak kabur.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Pelajari pasal yang berkaitan dengan kegiatanmu. Cek juga apakah daerahmu sudah memiliki peraturan daerah tentang tindak pidana adat berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2025.
Kalau kamu sedang berhadapan dengan proses hukum, pastikan setiap dokumen yang kamu terima benar-benar kamu pahami.
Menurut saya, kepastian hukum akan terwujud ketika masyarakat paham aturan dan aparat menaatinya. Pemahaman yang baik menjadi perlindungan pertamamu.
Sedang menghadapi urusan hukum yang melibatkan dokumen berbahasa asing, seperti putusan, perjanjian, atau surat resmi? Kami siap membantumu memahaminya dengan benar.
Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami akan mendampingimu dengan senang hati.
Baca juga: Laporan Polisi vs Pengaduan: Perbedaan dan Akibat Hukum
Ringkasan
- Asas legalitas menyatakan bahwa perbuatan baru bisa dipidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu terjadi.
- Adagium Latin nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali menjadi dasar asas ini.
- KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) mengatur asas legalitas dalam Pasal 1 dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.
- Pasal 1 ayat (2) KUHP baru melarang penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana.
- Asas ini melahirkan empat prinsip turunan: lex scripta, lex certa, lex praevia, dan lex stricta.
- Pasal 3 KUHP baru memberi pengecualian larangan berlaku surut jika aturan baru lebih menguntungkan pelaku.
- Pasal 2 KUHP baru mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan syarat dan batasan yang diatur lebih lanjut lewat PP Nomor 55 Tahun 2025 dan peraturan daerah.
- Pemahaman asas legalitas membantu masyarakat dan pelaku usaha menakar risiko pidana dengan lebih terukur.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 597, dan Pasal 624). Database Peraturan BPK RI, peraturan.bpk.go.id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Database Peraturan BPK RI, peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Database Peraturan BPK RI, peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).
- Mahkamah Agung RI, “Seri KUHP Nasional: Mengapa Harus Asas Legalitas.” Mari News, marinews.mahkamahagung.go.id.
- Mahkamah Agung RI, “Transisi Hukum Pidana Baru.” Mari News, marinews.mahkamahagung.go.id.
- Mahkamah Agung RI, “Implikasi Asas Legalitas: Pengakuan Hukum dalam Masyarakat.” Mari News, marinews.mahkamahagung.go.id.
- Hukumonline, “Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.” Klinik Hukumonline, hukumonline.com.
