Hak Cipta Musik di Kafe: Kewajiban Royalti Pemilik Usaha

Coba hitung berapa jam sehari kafemu memutar lagu. Pagi sampai malam, hampir tanpa jeda. Pertanyaan soal hak cipta musik di kafe muncul dari kebiasaan sehari-hari ini, dan hukum Indonesia sudah punya jawabannya.

Intinya sederhana. Kafe yang memutar lagu untuk pelanggan wajib membayar royalti lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Sebagai praktisi hukum, saya mengerti betul keberatan pemilik kafe kecil soal besarnya tarif. Namun, lagu yang kamu putar ikut membangun suasana dan membuat pelanggan betah. Pencipta lagu layak menerima bagian dari manfaat itu.

Menurut saya, sikap paling aman adalah patuh dulu, lalu memperjuangkan tarif yang adil lewat jalur yang benar. Berikut penjelasan dasar hukum, tarif, sanksi, dan cara memutar musik secara legal.

Dasar Hukum Hak Cipta Musik di Kafe

Kewajiban royalti tidak muncul dari satu aturan saja. Beberapa regulasi saling menopang, dan kamu perlu mengenal semuanya.

Undang-Undang Hak Cipta

Payung utamanya adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberi pencipta hak ekonomi atas karyanya. Pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan kepada publik termasuk di dalamnya.

Siapa pun yang memakai lagu secara komersial tanpa izin melanggar hak tersebut. Masa perlindungan lagu berlangsung selama pencipta hidup, lalu berlanjut 70 tahun setelah ia meninggal dunia.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

PP 56/2021 dan Permenkum 27/2025

Aturan teknis royalti ada pada dua regulasi berikut:

• PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
• Permenkum No. 27 Tahun 2025, yang terbit pada 7 Agustus 2025 sebagai peraturan pelaksana PP 56/2021.

Menurut Pasal 3 PP 56/2021, layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti lewat LMKN. Daftar layanan itu mencakup restoran, kafe, pub, bar, hotel, dan karaoke.

Permenkum 27/2025 kemudian menegaskan bahwa penarikan royalti berlaku untuk bentuk analog dan digital.

Siapa yang Menarik Royalti: LMKN dan LMK

Banyak pemilik kafe bingung harus membayar ke mana. Berikut peta singkatnya.

Peran LMKN

LMKN berstatus lembaga bantu pemerintah nonAPBN. Wewenangnya meliputi menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial.

Lembaga ini terdiri dari dua unsur:

• LMKN Pencipta, yang mewakili pencipta dan pemegang hak cipta.
• LMKN Hak Terkait, yang mewakili pelaku pertunjukan dan produser fonogram.

Peran LMK

Di bawah koordinasi LMKN, ada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti WAMI, KCI, RAI, dan SELMI. Tiap LMK menghimpun hak anggotanya. LMKN lalu mengoordinasikan penarikan dan pembagiannya.

Waspadai penagih yang kewenangannya tidak jelas. Minta bukti pembayaran resmi, dan pastikan pihak yang menagih memang mewakili lembaga yang berwenang.

Tarif Royalti Musik Kafe

Royalti musik kafe dihitung berdasarkan jumlah kursi. Banyaknya lagu yang kamu putar tidak mengubah tagihan sama sekali.

Besaran Tarif

Selama ini, acuannya adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Untuk restoran dan kafe, rinciannya sebagai berikut:

• Royalti pencipta: Rp60.000 per kursi per tahun.
• Royalti hak terkait: Rp60.000 per kursi per tahun.
• Total: Rp120.000 per kursi per tahun.

Contoh Perhitungan

Bayangkan kafemu punya 30 kursi. Hitungannya:

• 30 kursi × Rp120.000 = Rp3.600.000 per tahun.

Dengan 50 kursi, angkanya naik menjadi Rp6.000.000 per tahun. Masukkan nilai ini ke dalam rencana biaya operasional sejak awal.

Satu hal perlu kamu catat. Kebijakan tarif masih dalam perdebatan. PHRI di beberapa daerah meminta peninjauan ulang, dan pemerintah bersama DPR sedang membahas revisi UU Hak Cipta. Sebelum membayar, periksa tarif terbaru di situs resmi LMKN atau Kementerian Hukum.

Sanksi bagi Kafe yang Tidak Membayar Royalti

Abai terhadap kewajiban royalti membuka dua jalur risiko, yaitu perdata dan pidana.

Risiko Perdata

Pencipta atau pemegang hak boleh menggugat ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Dasarnya adalah pelanggaran hak ekonomi.

Gugatan seperti ini menyita waktu dan biaya. Itu sebabnya banyak pelaku usaha memilih menyelesaikan masalah lewat pembayaran dan lisensi.

Risiko Pidana

UU Hak Cipta juga mengatur ancaman pidana. Pasal 113 UU 28/2014 mengancam pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan komersial dengan pidana penjara dan/atau denda. Rentangnya luas: mulai 3 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp500 juta, sampai 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar, menurut jenis pelanggarannya.

Perkara hak cipta termasuk delik aduan. Aparat baru bergerak setelah pihak yang dirugikan melapor.

Dalam praktik, perdamaian lewat pembayaran royalti kerap terjadi sebelum perkara berlanjut. Meski begitu, jangan jadikan itu alasan untuk menunda.

Cara Memutar Musik Secara Legal di Kafe

Beberapa jalur tersedia, sehingga kafemu bisa tetap patuh dan tetap ramai oleh alunan musik.

Langkah Mengurus Royalti

1. Hitung jumlah kursi efektif di kafemu.
2. Hubungi LMKN atau LMK resmi untuk mengajukan lisensi.
3. Isi data usaha dan jumlah kursi sesuai kondisi sebenarnya.
4. Bayar royalti sesuai tagihan resmi.
5. Simpan bukti pembayaran dan lisensi di lokasi usaha.

Alternatif Selain Lagu Berroyalti

Kamu juga punya pilihan lain:

• Memakai musik berlisensi komersial atau layanan musik khusus bisnis.
• Memutar musik bebas royalti dari pencipta yang memberi izin secara eksplisit.
• Memutar karya yang masa perlindungannya sudah habis (domain publik), sambil memeriksa hak terkait atas rekamannya.
• Menyetel suara alam yang sah, atau tidak memutar musik sama sekali.

Banyak orang mengira akun streaming pribadi sudah cukup untuk kafe. Anggapan itu keliru. Syarat layanan platform umumnya membatasi pemakaian untuk keperluan pribadi dan nonkomersial, jadi baca ketentuan lisensinya dengan teliti.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Catatan soal Proses Hukum yang Berjalan

Sejumlah pihak mengajukan uji materi atas PP 56/2021 dan Permenkum 27/2025 ke Mahkamah Agung. Sebelum ada putusan yang membatalkannya, kedua aturan itu tetap berlaku. Ikuti perkembangannya lewat situs resmi pemerintah.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah kafe wajib membayar royalti jika hanya memutar musik dari Spotify atau YouTube?

Ya, bila pemutarannya untuk usaha. Layanan publik yang bersifat komersial tetap memerlukan lisensi dan royalti. Akun pribadi umumnya hanya berlaku untuk penggunaan nonkomersial.

Berapa tarif royalti kafe per kursi?

Acuan selama ini adalah Rp60.000 royalti pencipta ditambah Rp60.000 royalti hak terkait, yaitu Rp120.000 per kursi per tahun. Cek tarif terbaru di LMKN karena kebijakan ini sedang dikaji.

Apakah kafe kecil juga wajib membayar?

Aturan berlaku untuk semua pengguna komersial. Skala usaha memengaruhi nilai tagihan karena tarifnya dihitung per kursi. Tanyakan ke LMKN apakah tersedia skema keringanan bagi UMKM.

Kesimpulan

Hak cipta musik di kafe mewajibkan pemilik usaha membayar royalti melalui LMKN. UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Permenkum 27/2025 menjadi dasarnya. Tarif acuannya Rp120.000 per kursi per tahun.

Langkah yang saya sarankan jelas. Hitung kursi, urus lisensi lewat jalur resmi, simpan bukti bayar, dan timbang alternatif musik berlisensi.

Menurut pendapat saya, ongkos patuh jauh lebih ringan daripada ongkos bersengketa. Pemerintah, di sisi lain, perlu menjaga tarif tetap adil dan transparan bagi UMKM.

Kebingungan soal lisensi, tagihan yang terasa janggal, atau somasi dari pihak yang mengaku pemegang hak? Tahan dulu keinginan untuk membayar atau menolak secara terburu-buru. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Kami siap membantumu dengan ramah dan jelas.

Ringkasan

• Memutar musik di kafe termasuk penggunaan komersial yang wajib berlisensi dan membayar royalti.
• Dasar hukumnya UU No. 28 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2021, dan Permenkum No. 27 Tahun 2025.
• LMKN berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti bersama LMK.
• Tarif acuan kafe adalah Rp120.000 per kursi per tahun, terdiri dari royalti pencipta dan hak terkait.
• Jumlah lagu yang diputar tidak memengaruhi besaran royalti.
• Pelanggaran dapat berujung gugatan perdata dan ancaman pidana menurut Pasal 113 UU Hak Cipta.
• Pemilik kafe dapat memilih musik berlisensi, musik bebas royalti, atau karya domain publik sebagai alternatif.
• Kebijakan tarif sedang dikaji, jadi cek informasi terbaru di LMKN dan Kementerian Hukum.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9, Pasal 58, Pasal 87 sampai Pasal 89, dan Pasal 113.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, khususnya Pasal 3.
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021.
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau Musik.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI (dgip.go.id).
6. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (lmkn.id).