PKWT Harian: Aturan, Syarat, dan Perbedaannya

PKWT harian adalah perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang waktu dan volumenya berubah-ubah, dengan upah yang dihitung dari kehadiran. Buruh harian di proyek, pabrik, dan perkebunan biasanya bekerja dengan skema ini.

Banyak perusahaan memakainya dengan keliru. Ada yang menyuruh buruh harian masuk setiap hari selama bertahun-tahun, tanpa pernah mengubah statusnya.

Aturannya begini. Pekerja harian hanya boleh bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Kalau mereka bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, statusnya berubah demi hukum menjadi pekerja tetap.

Sebagai praktisi hukum, saya melihat aturan ini paling sering dilanggar di lapangan. Menurut saya, perusahaan wajib mencatat hari kerja dengan disiplin, karena kelalaian kecil bisa menumbuhkan kewajiban yang besar.

Pengertian dan Dasar Hukum PKWT Harian

Pahami konsepnya lebih dulu. Dari situ, kamu bisa menilai apakah skema ini cocok dengan pekerjaan yang ada.

Pengertian PKWT Harian

Peraturan menyebut PKWT harian sebagai perjanjian kerja harian. Di kalangan praktisi dan masyarakat, istilah yang lebih akrab adalah perjanjian kerja harian lepas.

Pasal 10 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 menempatkan skema ini untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume. Upahnya mengikuti kehadiran.

Pekerja dibayar untuk hari mereka masuk kerja. Upah bulanan tetap tidak ada.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Dasar Hukum yang Perlu Kamu Ketahui

Beberapa aturan berikut menjadi pegangan utama:

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023).
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK.
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, beserta perubahannya.
• Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang memengaruhi sejumlah ketentuan PKWT.

PP 35/2021 kini menggantikan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004. Batas 21 hari tetap berlaku seperti sebelumnya.

Syarat dan Aturan PKWT Harian

Skema ini tidak boleh dipakai seenaknya. Perusahaan harus memenuhi syarat yang jelas.

Syarat Pekerjaan yang Boleh Memakai PKWT Harian

Perusahaan boleh memakai PKWT harian jika pekerjaannya memenuhi ciri berikut:

• Waktu pelaksanaannya berubah-ubah.
• Volume pekerjaannya berubah-ubah.
• Pembayarannya berdasarkan kehadiran harian.

Pasal 4 ayat (2) PP 35/2021 melarang PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan inti yang berjalan terus-menerus, dengan begitu, tidak cocok memakai PKWT harian.

Batas 21 Hari dan Perubahan Menjadi PKWTT

Ini aturan terpenting. Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021 menyatakan pekerja harian bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.

Pasal 10 ayat (4) mengatur akibatnya. Bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih? Perjanjian harian tidak berlaku lagi, dan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT demi hukum.

Perusahaan tidak perlu menawarkan status tetap lebih dulu. Hukum yang mengubahnya.

Perjanjian Tertulis dan Pencatatan

Berikutnya, perhatikan bentuk perjanjiannya. Pasal 11 PP 35/2021 mewajibkan perjanjian kerja harian dibuat secara tertulis. Perusahaan boleh menyusunnya secara kolektif atau perorangan.

Isi perjanjian paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat perusahaan.
2. Nama dan alamat pekerja.
3. Jenis pekerjaan yang dikerjakan.
4. Besaran upah.

Selain itu, Pasal 14 PP 35/2021 mengatur pencatatan PKWT. Perusahaan mencatatkannya secara daring kepada kementerian ketenagakerjaan paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan. Jika sistem daring belum tersedia, pencatatan dilakukan secara tertulis ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja.

Perbedaan PKWT Harian dengan PKWT Lain dan PKWTT

Banyak orang mencampuradukkan jenis perjanjian kerja. Perbandingan berikut bisa kamu pakai sebagai pegangan.

PKWT Harian dan PKWT Jangka Waktu

• Dasar pekerjaan: PKWT harian untuk pekerjaan yang berubah-ubah, sedangkan PKWT jangka waktu untuk pekerjaan dengan batas waktu atau pekerjaan sekali selesai.
• Upah: PKWT harian mengikuti kehadiran, sedangkan PKWT jangka waktu umumnya dibayar bulanan.
• Batas kerja: PKWT harian kurang dari 21 hari per bulan, sedangkan PKWT jangka waktu mengikuti masa kontrak.

PKWT Harian dan PKWTT

• Status: PKWT harian bersifat sementara, sedangkan PKWTT adalah status pekerja tetap.
• Kepastian kerja: PKWTT menjamin hubungan kerja tanpa batas waktu tertentu.
• PHK: PKWTT tunduk pada ketentuan PHK dan pesangon yang lebih lengkap.

Jadi, PKWT harian pada dasarnya jalur sempit. Perusahaan boleh melewatinya hanya jika syaratnya benar-benar terpenuhi.

Hak Pekerja Harian: Upah, Jaminan Sosial, dan Pajak

Status harian tidak menghapus hak pekerja. Perusahaan tetap memikul sejumlah kewajiban.

Upah Harian

Pasal 17 PP 36/2021 mengatur cara menghitung upah sehari dari upah sebulan. Pembaginya berbeda menurut hari kerja:

• Untuk 6 hari kerja per minggu, pembaginya 25.
• Untuk 5 hari kerja per minggu, pembaginya 21.

Upah juga harus mengikuti ketentuan upah minimum di daerah. Perusahaan tidak boleh membayar di bawah standar dengan alasan pekerjanya harian.

Jaminan Sosial dan Hak Lain

Pasal 11 ayat (3) PP 35/2021 menegaskan bahwa pengusaha tetap wajib memenuhi hak pekerja harian. Hak itu mencakup program jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pekerja harian yang memenuhi syarat masa kerja juga berhak atas THR. Perusahaan menghitungnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Uang kompensasi PKWT menurut Pasal 15 PP 35/2021 menimbulkan perdebatan ketika diterapkan pada pekerja harian. Konsultasikan kasus konkretmu sebelum mengambil sikap.

Pajak Penghasilan

Pekerja harian bisa terkena pemotongan PPh Pasal 21. Peraturan perpajakan menetapkan ambang penghasilan harian tertentu sebelum pemotongan berlaku. Ambang itu pernah berubah, jadi cek ketentuan terbaru di situs DJP.

Risiko Pelanggaran dan Cara Menghindarinya

Salah memakai PKWT harian membawa konsekuensi nyata. Perusahaan dan pekerja sama-sama perlu waspada.

Risiko bagi Perusahaan

Beberapa risiko yang sering muncul:

• Status pekerja berubah menjadi PKWTT demi hukum, sehingga PHK harus mengikuti ketentuan pesangon.
• Perselisihan hubungan industrial yang berujung ke pengadilan hubungan industrial.
• Sanksi administratif karena perusahaan tidak mencatatkan perjanjian atau melanggar ketentuan PKWT.
• Tuntutan selisih upah dan iuran jaminan sosial.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Langkah Aman untuk Perusahaan

Terapkan langkah berikut:

1. Tentukan dulu apakah pekerjaannya benar-benar berubah-ubah.
2. Buat perjanjian tertulis dengan isi lengkap.
3. Catat perjanjian ke kementerian sesuai batas waktunya.
4. Pantau jumlah hari kerja setiap pekerja per bulan.
5. Ubah status menjadi PKWTT sebelum batas 21 hari terlampaui terus-menerus.
6. Daftarkan pekerja ke BPJS.

Langkah untuk Pekerja

Pekerja juga perlu aktif. Catat tanggal masuk kerjamu setiap hari, simpan slip upah, dan minta salinan perjanjian. Catatan sederhana ini jadi bukti kuat bila kamu bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut.

Satu catatan lagi soal regulasi. Putusan MK meminta pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru. Pembahasan rancangannya berjalan, tetapi aturan itu belum berlaku saat artikel ini disusun. Pantau perkembangannya di situs resmi pemerintah.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Berapa hari maksimal pekerja harian boleh bekerja dalam sebulan?

Kurang dari 21 hari dalam 1 bulan, menurut Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021. Batas ini tegas.

Kapan PKWT harian berubah menjadi pekerja tetap?

Perubahan terjadi ketika pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021 menyebut hubungan kerja berubah menjadi PKWTT demi hukum.

Apakah perjanjian PKWT harian harus tertulis?

Ya. Pasal 11 PP 35/2021 mewajibkan perjanjian kerja harian dibuat tertulis. Perusahaan juga perlu mencatatkan PKWT sesuai ketentuan pencatatan.

Kesimpulan

PKWT harian adalah skema untuk pekerjaan berubah-ubah dengan upah berdasarkan kehadiran. Pekerja bekerja kurang dari 21 hari per bulan. Jika batas itu terlampaui selama 3 bulan berturut-turut, statusnya berubah menjadi PKWTT demi hukum.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Buat perjanjian tertulis, catat kehadiran, dan daftarkan pekerja ke jaminan sosial. Evaluasi status pekerja secara berkala.

Menurut pendapat saya, perusahaan yang jujur soal status pekerjanya lebih aman secara hukum. Biaya mengangkat pekerja tetap umumnya lebih kecil daripada biaya sengketa hubungan industrial.

Bingung menilai status pekerja harian, atau sedang menghadapi perselisihan soal PKWT? Jangan tunggu masalahnya membesar. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Kami siap membantumu dengan ramah dan jelas.

Ringkasan

• PKWT harian atau perjanjian kerja harian adalah PKWT untuk pekerjaan berubah-ubah dengan upah berdasarkan kehadiran.
• Dasar hukumnya adalah Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 35 Tahun 2021.
• Pekerja harian hanya boleh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
• Bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut mengubah status menjadi PKWTT demi hukum.
• Perjanjian wajib tertulis, memuat identitas para pihak, jenis pekerjaan, dan besaran upah.
• Perusahaan wajib mencatatkan PKWT secara daring paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan.
• Pekerja harian tetap berhak atas jaminan sosial dan upah sesuai ketentuan pengupahan.
• Upah harian dihitung dengan pembagi 25 (6 hari kerja) atau 21 (5 hari kerja) menurut PP 36/2021.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, khususnya Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 15.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, beserta perubahannya, khususnya Pasal 17.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
5. Kementerian Ketenagakerjaan RI, informasi hubungan industrial dan pencatatan PKWT (kemnaker.go.id).
6. Direktorat Jenderal Pajak, ketentuan PPh Pasal 21.