Pencarian Merek DJKI: Cara Cek Ketersediaan Nama Merek

Pencarian merek DJKI adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan sebelum mendaftarkan nama usaha atau produk. Banyak pelaku usaha langsung membayar biaya pendaftaran, lalu terkejut ketika permohonannya ditolak karena nama sudah dipakai pihak lain. Secara sederhana, pencarian merek DJKI adalah pengecekan nama atau logo pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk mengetahui apakah merek serupa sudah terdaftar.

Sebagai penulis yang menekuni hukum kekayaan intelektual, saya menilai pencarian merek adalah investasi kecil yang menghemat biaya besar. Alasannya jelas, karena penolakan berarti waktu dan biaya terbuang. Oleh karena itu, pengecekan sebaiknya dilakukan sebelum desain kemasan dan promosi dimulai.

Artikel ini akan membahas pengertian PDKI, dasar hukum penolakan merek, cara cek ketersediaan nama merek, hingga cara membaca hasilnya. Dengan begitu, Anda dapat memilih nama merek yang lebih aman.

Pengertian Pencarian Merek dan PDKI DJKI

Pencarian merek adalah proses menelusuri data merek yang sudah terdaftar atau sedang diproses. DJKI menyediakan layanan ini melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) di pdki-indonesia.dgip.go.id.

Selanjutnya, PDKI merupakan basis data resmi yang memuat data permohonan dan sertifikat kekayaan intelektual, termasuk merek. Siapa pun dapat mengaksesnya secara gratis tanpa perlu membuat akun.

Sebagai tambahan, hasil pencarian menampilkan banyak informasi. Data itu mencakup nomor pendaftaran, tanggal penerimaan, masa perlindungan, data pemilik, serta kelas barang atau jasa.

Perbedaan PDKI dan e-Merek

Agar lebih jelas, berikut perbedaan dua layanan DJKI yang sering tertukar.

• PDKI adalah layanan untuk mencari dan mengecek data merek yang sudah ada.
• e-Merek adalah layanan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek secara daring melalui merek.dgip.go.id.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Dasar Hukum Pengecekan dan Penolakan Merek

Dasar hukum pengecekan merek berkaitan dengan alasan penolakan pendaftaran. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur alasan itu secara rinci.

• Pasal 3, yang menyatakan hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.
• Pasal 20, yang mengatur merek yang tidak dapat didaftar, seperti merek yang bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak memiliki daya pembeda.
• Pasal 21, yang mengatur alasan penolakan karena persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain.
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang memuat tata cara pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), permohonan ditolak jika merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Ketentuan ini berlaku untuk barang atau jasa sejenis. Selain itu, ketentuan serupa berlaku terhadap merek terkenal dan indikasi geografis terdaftar.

Menurut pandangan saya, sistem pendaftaran yang mengutamakan pemohon pertama membuat pengecekan awal sangat penting. Pihak yang mendaftar lebih dulu memperoleh posisi hukum yang lebih kuat.

Makna Persamaan pada Pokoknya

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) menafsirkan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan akibat unsur dominan yang menimbulkan kesan sama. Kesan itu bisa muncul dari bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, atau bunyi ucapan. Karena itu, pencarian harus mencakup kemiripan bunyi, bukan hanya ejaan.

Cara Cek Ketersediaan Nama Merek di PDKI

Cara cek ketersediaan nama merek di PDKI cukup sederhana dan tidak memerlukan biaya. Berikut tahapan umum yang dapat Anda ikuti.

1. Buka laman pdki-indonesia.dgip.go.id melalui peramban.
2. Pilih menu Merek pada halaman utama.
3. Ketik nama merek yang ingin dicek pada kolom pencarian.
4. Gunakan filter lanjutan untuk mempersempit hasil.
5. Periksa data setiap merek yang muncul, terutama status dan kelasnya.
6. Ulangi pencarian dengan variasi ejaan dan bunyi.

Perlu dicatat, filter pencarian membantu menyaring hasil berdasarkan kelas Nice, status permohonan, dan tipe merek. Tipe merek mencakup kata, logo, atau kombinasi keduanya.

Sebagai tambahan, fokuskan perhatian pada merek berstatus terdaftar dan dalam proses. Merek yang masih berproses tetap dapat menghalangi permohonan Anda.

Menentukan Kelas Nice yang Tepat

Pengecekan tanpa kelas yang tepat menghasilkan data yang kurang relevan. Indonesia mengikuti Klasifikasi Nice, yang membagi barang dan jasa ke dalam 45 kelas. Kelas 1 sampai 34 untuk barang, sedangkan kelas 35 sampai 45 untuk jasa.

Sebagai contoh, kopi kemasan masuk kelas barang tertentu, sementara kafe sebagai jasa penyajian makanan masuk kelas jasa. DJKI menyediakan Sistem Klasifikasi Merek di skm.dgip.go.id untuk membantu pelaku usaha mencari kelas yang sesuai.

Cara Membaca Hasil dan Risiko Persamaan pada Pokoknya

Cara membaca hasil pencarian menentukan keputusan Anda. Hasil yang tampak aman belum tentu bebas risiko, sehingga analisis tetap diperlukan.

Berikut beberapa hal yang perlu diperiksa pada hasil pencarian.

• Nama identik di kelas sama. Kondisi ini berisiko tinggi, sehingga sebaiknya pertimbangkan nama lain.
• Nama mirip bunyi di kelas sama. Kemiripan bunyi dapat dinilai sebagai persamaan pada pokoknya.
• Nama sama di kelas berbeda. Peluang diterima lebih besar, tetapi ketentuan merek terkenal tetap perlu diperhatikan.
• Logo mirip. Periksa kemiripan visual, bukan hanya teks.

Perlu dicatat, merek terkenal memperoleh perlindungan yang lebih luas. Pasal 21 ayat (1) memungkinkan penolakan terhadap merek yang menyerupai merek terkenal meskipun barang atau jasanya tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Menurut saya pribadi, banyak pelaku usaha hanya mencari ejaan yang sama persis. Padahal, pemeriksa merek menilai kesan keseluruhan, termasuk bunyi pengucapan.

Langkah Setelah Hasil Pencarian

Berikut langkah lanjutan yang disarankan setelah pencarian selesai.

1. Memilih nama alternatif bila ada merek identik atau sangat mirip di kelas yang sama.
2. Memeriksa ketersediaan nama domain dan akun media sosial.
3. Memeriksa nama badan usaha pada sistem AHU bila berbentuk PT atau CV.
4. Mengajukan permohonan melalui e-Merek setelah yakin dengan pilihan nama dan kelas.

Sebagai tambahan, hasil PDKI tidak menjamin permohonan pasti diterima. Pemeriksa DJKI tetap melakukan pemeriksaan substantif sebelum menerbitkan sertifikat.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ Seputar Pencarian Merek DJKI

Apakah pencarian merek di PDKI berbayar? Tidak, PDKI dapat diakses gratis oleh siapa pun tanpa perlu membuat akun.

Apakah nama yang sama boleh didaftarkan di kelas berbeda? Bisa, selama tidak termasuk merek terkenal atau melanggar alasan penolakan lain, karena perlindungan merek berlaku per kelas barang atau jasa.

Apakah hasil kosong di PDKI berarti merek pasti diterima? Tidak, hasil kosong hanya menunjukkan belum ada merek serupa, sedangkan pemeriksa tetap menilai syarat lain dalam pemeriksaan substantif.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pencarian merek DJKI dilakukan melalui PDKI untuk memastikan nama atau logo belum dipakai pihak lain pada kelas barang atau jasa yang sama. Pengecekan penting karena UU Merek menolak permohonan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa pelaku usaha sebaiknya mengecek merek sebelum mencetak kemasan dan memasang papan nama. Langkah yang disarankan adalah menentukan kelas Nice, mencari dengan variasi ejaan dan bunyi, lalu mengajukan permohonan melalui e-Merek.

Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait penelusuran merek, pendaftaran merek, atau sengketa merek, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.

Ringkasan

• Pencarian merek DJKI dilakukan melalui PDKI di pdki-indonesia.dgip.go.id secara gratis tanpa akun.
• Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar menurut Pasal 3 UU 20/2016.
• Pasal 21 UU Merek menolak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.
• Persamaan pada pokoknya mencakup kemiripan bentuk, penulisan, kombinasi unsur, dan bunyi ucapan.
• Merek didaftarkan per kelas Nice, yaitu kelas 1 sampai 34 untuk barang dan kelas 35 sampai 45 untuk jasa.
• Sistem Klasifikasi Merek di skm.dgip.go.id membantu menentukan kelas yang tepat.
• Hasil kosong di PDKI tidak menjamin permohonan pasti diterima.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3, Pasal 20, dan Pasal 21.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, pdki-indonesia.dgip.go.id.
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sistem Klasifikasi Merek, skm.dgip.go.id.
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.