Daluwarsa pidana adalah lewatnya waktu yang membuat negara kehilangan wewenang untuk menuntut pelaku kejahatan atau menjalankan hukumannya. Banyak orang penasaran, apakah kasus yang terjadi bertahun-tahun lalu masih bisa diproses?
Jawabannya bisa, asalkan jangka waktunya belum habis. Sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, batas waktu penuntutan berkisar antara 3 sampai 20 tahun. Panjang pendeknya bergantung pada berat ancaman pidana.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat aturan ini sebagai jaminan kepastian hukum. Negara tidak boleh membiarkan status seseorang menggantung tanpa ujung. Korban kejahatan berat juga perlu waktu yang cukup untuk mencari keadilan.
Karena itu, aturan ini harus dipahami dengan cermat. Mari kita bahas satu per satu.
Pengertian Daluwarsa Pidana dalam Hukum Indonesia
Daluwarsa pidana, atau sering ditulis kedaluwarsa, adalah alasan hukum yang menghapus wewenang negara karena waktu sudah lewat. Aturannya kini tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KUHP baru itu berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda. Akibatnya, Pasal 78 KUHP lama tidak lagi menjadi rujukan utama. Beberapa rumusan kemudian diubah lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, termasuk Pasal 136.
Hukum pidana kita mengenal dua jenis daluwarsa:
- Daluwarsa penuntutan, yaitu gugurnya wewenang penuntut umum untuk menuntut seseorang.
- Daluwarsa menjalankan pidana, yaitu gugurnya wewenang untuk mengeksekusi putusan pengadilan.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru juga memberi batasan soal penuntutan. Isinya, penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Definisi ini penting karena penuntutan yang sah bisa menghentikan jalannya waktu daluwarsa.
Baca Juga: Penyertaan Tindak Pidana: Bentuk, Dasar Hukum, dan Contohnya
Batas Waktu Penuntutan Berdasarkan Pasal 136 KUHP Baru
Berapa lama tepatnya? Jawabannya ada di Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023. Pasal itu membagi batas waktu penuntutan menjadi lima tingkat sesuai ancaman pidana maksimal:
- 3 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III.
- 6 tahun untuk ancaman penjara di atas 1 tahun sampai 3 tahun.
- 12 tahun untuk ancaman penjara di atas 3 tahun sampai 7 tahun.
- 18 tahun untuk ancaman penjara di atas 7 tahun sampai 15 tahun.
- 20 tahun untuk ancaman penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Polanya mudah dibaca. Semakin berat ancaman hukumannya, semakin panjang pula batas waktu penuntutannya.
Contohnya penggelapan. Pasal 468 UU 1/2023 mengancamnya dengan penjara paling lama 4 tahun, sehingga daluwarsa penuntutannya jatuh di angka 12 tahun.
Ketentuan Khusus bagi Anak dan Korporasi
Pelaku anak mendapat perlakuan tersendiri. Pasal 136 ayat (2) memangkas tenggang daluwarsa menjadi sepertiganya.
Untuk korporasi, aturannya mengikuti Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1). Jadi hukum memang melihat siapa pelakunya sebelum menghitung waktu.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Cara Menghitung Daluwarsa Penuntutan
Hitungannya sederhana. Kesalahan biasanya muncul di titik awal perhitungan. Kalau salah menentukan hari pertama, seluruh hasilnya ikut meleset.
Kapan Daluwarsa Mulai Dihitung
Pasal 137 menyebut jangka waktu dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan. Ada dua pengecualian.
- Pada pemalsuan dan perusakan mata uang, hitungan dimulai keesokan hari setelah barang palsu atau mata uang rusak itu digunakan.
- Pada tindak pidana dalam Pasal 450, 451, dan 452, hitungan dimulai keesokan hari setelah korban dilepaskan atau meninggal akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
Misalnya, si A menggelapkan uang kantor pada 10 Januari 2026. Bila sampai Januari 2038 penuntut umum belum menuntutnya, wewenang menuntut A hapus.
Penghentian dan Penundaan Daluwarsa
Waktu daluwarsa tidak selalu berjalan lurus. Menurut Pasal 138, tindakan penuntutan menghentikan tenggang waktu, dengan syarat tersangka atau terdakwa mengetahui atau sudah diberi tahu soal penuntutan itu.
Setelah terhenti, tenggang waktu yang baru mulai berjalan dari awal. Selain itu, Pasal 139 menunda daluwarsa saat penuntutan berhenti sementara karena ada sengketa hukum yang harus diputus lebih dulu. Penundaan itu berlangsung sampai sengketa tersebut punya putusan.
Daluwarsa Menjalankan Pidana dan Hapusnya Hukuman
Setelah hakim menjatuhkan putusan, negara masih terikat batas waktu. Pasal 142 UU 1/2023 mengatur bahwa wewenang pelaksanaan pidana gugur setelah tenggang waktu penuntutan ditambah sepertiga.
Tenggang itu juga harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan, kecuali untuk penjara seumur hidup. Mari kita pakai kasus penggelapan lagi. Daluwarsa penuntutannya 12 tahun, maka daluwarsa menjalankan pidananya 16 tahun, yaitu 12 tahun ditambah 4 tahun.
Pasal 143 mengatur titik awal hitungannya:
- Hitungan dimulai keesokan hari sejak putusan dapat dilaksanakan.
- Jika terpidana melarikan diri, hitungan dimulai keesokan hari sejak ia kabur.
- Jika pembebasan bersyarat dicabut, hitungan dimulai keesokan hari sejak pencabutan.
Waktu daluwarsa juga tertunda selama terpidana kehilangan kemerdekaannya, termasuk karena perkara lain. Satu hal lagi, pelaksanaan pidana mati tidak punya tenggang daluwarsa menurut Pasal 142 ayat (3).
Pengecualian dan Kesalahpahaman tentang Daluwarsa Pidana
Banyak orang mengira semua kejahatan pasti kedaluwarsa. Tidak selalu. Pelanggaran HAM berat, misalnya, tidak mengenal daluwarsa menurut Pasal 46 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Penuntutan yang sudah berjalan juga bisa menghentikan hitungan waktu. Sementara itu, korupsi tidak punya aturan daluwarsa khusus, sehingga ia mengikuti ketentuan umum dalam KUHP.
Masa peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru sering bikin bingung. Pasal 3 UU 1/2023 menyatakan bahwa jika aturan berubah setelah perbuatan terjadi, yang berlaku adalah aturan baru, kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku. Kasus yang terjadi sebelum 2026 karenanya perlu dianalisis dengan hati-hati.
Daluwarsa pidana juga bukan satu-satunya alasan hapusnya penuntutan. Pasal 132 ayat (1) mencantumkan alasan lain, seperti terdakwa meninggal dunia atau pemberian amnesti dan abolisi.
FAQ tentang Daluwarsa Pidana
1. Apakah kasus pidana lama masih bisa dilaporkan?
Bisa, selama jangka waktu daluwarsanya belum habis. Pemerkosaan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun, misalnya, punya daluwarsa 18 tahun. Laporan atas kejadian beberapa tahun lalu umumnya masih dapat diterima.
2. Apakah semua tindak pidana bisa daluwarsa?
Tidak semua. Pelanggaran HAM berat tidak mengenal daluwarsa, begitu pula pelaksanaan pidana mati. Tindak pidana umum lainnya tunduk pada Pasal 136 KUHP baru.
3. Apa bedanya daluwarsa penuntutan dan daluwarsa menjalankan pidana?
Daluwarsa penuntutan membatasi waktu penuntut umum membawa perkara ke pengadilan. Daluwarsa menjalankan pidana membatasi waktu eksekusi putusan yang sudah dijatuhkan hakim.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Daluwarsa pidana mengatur sampai kapan negara boleh menuntut dan menghukum. Pasal 136 KUHP baru menetapkan lima tingkat jangka waktu, yaitu 3, 6, 12, 18, dan 20 tahun. Hitungannya umumnya dimulai keesokan hari setelah perbuatan, dan bisa terhenti atau tertunda.
Setelah putusan jatuh, berlaku pula daluwarsa menjalankan pidana. Langkah yang saya sarankan cukup runtut. Catat tanggal kejadian, kenali pasal yang dilanggar, lalu hitung jangka waktunya bersama ahli hukum.
Menurut saya, aturan ini sudah cukup seimbang. Pelaku mendapat kepastian, dan kejahatan berat tetap bisa dituntut hingga 20 tahun. Praktik di lapangan memang sering rumit, apalagi di masa transisi KUHP, jadi jangan buru-buru menyimpulkan sendiri bahwa suatu kasus sudah daluwarsa.
Kalau kamu sedang menghadapi persoalan serupa, baik sebagai korban maupun pihak yang dilaporkan, kamu tidak perlu menjalaninya sendirian. Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukummu dengan tenang.
Baca Juga: Recidive Adalah Pengulangan Pidana: Syarat dan Pemberatannya
Ringkasan
- Daluwarsa pidana menghapus wewenang negara untuk menuntut atau menjalankan hukuman karena waktu sudah lewat.
- KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026, dan Pasal 136-nya diubah oleh UU 1/2026.
- Batas waktu penuntutan adalah 3, 6, 12, 18, atau 20 tahun sesuai ancaman pidana.
- Hitungan dimulai keesokan hari setelah perbuatan, dengan pengecualian untuk pemalsuan dan perampasan kemerdekaan.
- Tindakan penuntutan menghentikan waktu daluwarsa, sedangkan sengketa hukum menundanya.
- Daluwarsa menjalankan pidana sama dengan daluwarsa penuntutan ditambah sepertiga.
- Pelanggaran HAM berat dan pelaksanaan pidana mati tidak mengenal daluwarsa.
- Pelaku anak mendapat pengurangan tenggang daluwarsa menjadi sepertiganya.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 3, 132, 136 sampai 143, dan 624).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Pasal VII angka 23).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 11).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 46).
- Jurnal Gloria Justitia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, kajian daluwarsa penuntutan perkara tipikor dalam KUHP, KUHP baru, UU PTPK, dan UNCAC: https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/gloriajustitia
- Jurnal Juridica, Universitas Gunung Rinjani, kajian komparatif daluwarsa penuntutan Indonesia dan Malaysia: https://juridica.ugr.ac.id
