Penyertaan tindak pidana terjadi saat dua orang atau lebih terlibat dalam satu perbuatan pidana dengan peran yang berbeda-beda. Dalam hukum pidana, konsep ini dikenal dengan istilah deelneming.
Banyak orang mengira yang bisa dipidana hanyalah eksekutor di lapangan. Keliru. Orang yang menyuruh, mengajak, atau sekadar membantu pun bisa ikut terjerat.
Ringkasnya, KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) mengatur penyertaan di Pasal 20 untuk pelaku dan Pasal 21 untuk pembantu. Aturan itu berlaku sejak 2 Januari 2026.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, topik ini wajib dipahami masyarakat awam. Saya sering menemui orang yang terseret kasus pidana hanya karena merasa “cuma ikut-ikutan”.
Padahal, hukum menilai peran, niat, dan sumbangan setiap orang satu per satu. Di bawah ini, saya bahas bentuk penyertaan, contoh perannya, dan akibat hukum yang menunggu masing-masing pihak.
Pengertian Penyertaan Tindak Pidana
Penyertaan tindak pidana adalah keterlibatan lebih dari satu orang dalam mewujudkan suatu kejahatan. Peran mereka tidak harus sama. Ada yang merencanakan, ada yang mengeksekusi, ada pula yang menyediakan alat.
Kenapa aturan ini perlu ada? Banyak kejahatan lahir dari kerja sama, misalnya pencurian bersama, korupsi berjemaah, atau penipuan yang diatur rapi oleh sebuah kelompok.
Tanpa aturan penyertaan, aparat hanya bisa menjerat orang yang melakukan perbuatan inti. Otak kejahatan pun mudah lolos begitu saja.
Karena itu, hukum pidana menimbang peran tiap orang sesuai kadarnya. Sebagian peserta dipidana sebagai pelaku. Sebagian lagi dipidana sebagai pembantu dengan ancaman yang lebih ringan.
Sekarang, mari lihat dasar hukumnya.
Baca Juga: UU No 12 Tahun 2022 TPKS: Isi dan Jenis Tindak Pidana
Dasar Hukum Penyertaan dalam KUHP
Ada dua rezim aturan yang perlu kamu kenal, yaitu KUHP lama dan KUHP Nasional. Prinsipnya mirip, tetapi rumusan pasalnya berbeda.
KUHP Lama: Pasal 55 dan 56
KUHP lama mengatur penyertaan lewat dua pasal berikut:
- Pasal 55 mengatur pihak yang dipidana sebagai pelaku, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menggerakkan orang lain.
- Pasal 56 mengatur pembantu kejahatan, yaitu orang yang membantu saat kejahatan terjadi atau memberi kesempatan, sarana, dan keterangan.
KUHP Nasional: Pasal 20 dan 21
UU Nomor 1 Tahun 2023 memuat pengaturan serupa dalam bagian khusus tentang penyertaan. Pasal 20 KUHP menjelaskan siapa saja yang dipidana sebagai pelaku. Pasal 21 mengatur pembantuan tindak pidana beserta batas ancaman pidananya.
KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Perbuatan yang terjadi sebelum tanggal itu mengikuti asas peralihan. Bila aturan berubah, ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa yang dipakai.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana
Pasal 20 KUHP menguraikan beberapa bentuk peran pelaku. Setiap bentuk punya ciri dan cara pembuktian sendiri. Berikut rinciannya.
Pelaku yang Melakukan Sendiri
Pelaku jenis ini mewujudkan seluruh unsur tindak pidana dengan tangannya sendiri. Doktrin menyebutnya pleger. Perannya paling mudah dikenali karena perbuatannya terlihat langsung.
Menyuruh Melakukan Tindak Pidana
Pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana memakai orang lain sebagai alat. Orang yang disuruh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya karena masih anak-anak, mengalami gangguan jiwa, atau tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum.
Doktrin menyebut penyuruh sebagai doenpleger. Ia dipidana penuh karena dialah penggerak utama perbuatan itu.
Turut Serta Melakukan Tindak Pidana
Turut serta melakukan tindak pidana berarti dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan erat untuk mewujudkan kejahatan. Istilah doktrinnya medepleger. Syaratnya ada dua:
- Ada kesadaran dan kesepakatan bersama untuk melakukan perbuatan.
- Ada pelaksanaan bersama, walaupun peran masing-masing berbeda.
Setiap peserta dipidana sebagai pelaku. Ancaman pidananya pun sama dengan pelaku utama.
Menggerakkan Orang Lain (Penganjur)
Penganjur membujuk orang lain agar melakukan tindak pidana. Pasal 20 menyebut sejumlah caranya, antara lain memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, memakai kekerasan atau ancaman, serta memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.
Doktrin menyebutnya uitlokker. Orang yang digerakkan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, dan inilah titik pembeda utamanya dengan penyuruh.
Pembantuan Tindak Pidana dan Perbedaannya dengan Turut Serta
Pembantuan tindak pidana diatur dalam Pasal 21 KUHP Nasional. Pembantu tidak berdiri di posisi pelaku inti. Ia mempermudah atau memperlancar kejahatan, dan itu sudah cukup untuk membuatnya dipidana.
Pasal 21 mengenal dua keadaan pembantuan:
- memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan sebelum atau sejak tindak pidana dilaksanakan;
- memberikan bantuan pada waktu tindak pidana sedang dilakukan.
Ancaman pidananya lebih ringan. Pidana pokok bagi pembantu paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pembantuan terhadap tindak pidana yang hanya diancam denda kategori II tidak dipidana.
Lalu, di mana garis pemisah antara turut serta dan pembantuan? Penjelasan Pasal 21 menyebut kerja sama dalam turut serta jauh lebih erat daripada kerja sama dalam pembantuan.
Peserta yang turut serta ikut mewujudkan perbuatan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pelaku. Pembantu hanya menyokong dari samping.
Dalam praktik, garis ini sering diperdebatkan di ruang sidang. Penasihat hukum biasanya berupaya menggeser status kliennya dari peserta menjadi pembantu, sebab selisih ancamannya cukup besar.
Contoh Peran dalam Penyertaan Tindak Pidana
Contoh di bawah ini hanya ilustrasi agar mudah dibayangkan. Perkara nyata selalu bergantung pada fakta dan alat bukti.
Contoh 1: Pencurian. Andi, Budi, dan Candra merencanakan pencurian di sebuah toko. Andi membobol pintu, Budi mengambil barang, dan Candra berjaga di luar.
Ketiganya bekerja sama secara sadar dan erat. Hukum memandang mereka sebagai peserta yang turut serta melakukan tindak pidana.
Contoh 2: Menyuruh melakukan. Seorang dewasa menyuruh anak sembilan tahun mengambil dompet di pasar. Si anak belum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang dewasa itulah yang dipidana sebagai penyuruh.
Contoh 3: Menggerakkan. Seorang atasan menjanjikan bonus kepada bawahan agar memalsukan dokumen. Si bawahan menurut. Atasan berperan sebagai penggerak, sedangkan bawahan sebagai pelaku.
Contoh 4: Pembantuan. Seseorang meminjamkan kendaraan kepada pelaku. Ia tahu kendaraan itu akan dipakai untuk kejahatan, tetapi ia tidak ikut eksekusi. Perannya paling dekat dengan pembantu.
Penyertaan juga sering muncul dalam perkara korupsi. Pengadilan kerap menjerat terdakwa dengan pasal korupsi yang dikaitkan pada ketentuan penyertaan, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2218 K/Pid.Sus/2014.
Pertanggungjawaban Pidana Setiap Peserta
Hukum pidana berpegang pada asas bahwa setiap orang menanggung kesalahannya sendiri. Hakim pun menilai peran dan kesengajaan tiap peserta secara terpisah. Sekadar hadir di lokasi kejadian belum tentu cukup untuk menjatuhkan pidana.
Aparat harus membuktikan tiga hal berikut:
- adanya niat atau kesengajaan untuk ikut mewujudkan tindak pidana;
- adanya sumbangan nyata terhadap perbuatan itu;
- adanya kesepakatan atau kerja sama, baik tertulis maupun tersirat.
Keadaan pribadi pelaku atau pembantu juga ikut menentukan. Usia, kondisi kejiwaan, atau hubungan jabatan dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidana.
Itulah sebabnya dua orang dalam satu kasus bisa menerima putusan yang berbeda.
FAQ
Apa perbedaan pelaku dan pembantu dalam penyertaan tindak pidana?
Pelaku ikut mewujudkan unsur tindak pidana, baik secara langsung maupun lewat kerja sama yang erat. Pembantu hanya mempermudah atau memperlancar perbuatan itu. Karena perannya lebih ringan, ancaman pidana pembantu paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok.
Apakah orang yang hanya mengetahui rencana kejahatan bisa dipidana?
Tidak otomatis. Mengetahui saja belum cukup. Hukum mensyaratkan sumbangan nyata, seperti ikut melaksanakan, menggerakkan, atau memberi bantuan, ditambah adanya kesengajaan. Meski begitu, setiap perkara tetap dinilai dari faktanya.
Pasal berapa yang mengatur penyertaan dalam KUHP terbaru?
KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) mengatur penyertaan oleh pelaku dalam Pasal 20 dan pembantuan dalam Pasal 21. Rumusan sebelumnya ada di Pasal 55 dan 56 KUHP lama.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Hukum menilai peran setiap orang yang terlibat dalam suatu kejahatan. Ada pelaku, penyuruh, peserta yang turut serta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing menanggung konsekuensi yang berbeda sesuai Pasal 20 dan 21 KUHP Nasional.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Jauhi keterlibatan dalam perbuatan yang meragukan, sekecil apa pun perannya. Kalau kamu sudah dipanggil sebagai saksi atau tersangka, jangan menunda. Kumpulkan dokumen dan susun kronologi, lalu cari pendampingan hukum.
Menurut saya, banyak kasus pidana bisa dihindari atau diperingan lewat nasihat hukum sejak dini. Pada tahap awal pemeriksaan, satu keterangan saja bisa menentukan apakah kamu dinilai sebagai pelaku atau pembantu.
Sedang menghadapi masalah hukum terkait dugaan keterlibatan dalam suatu tindak pidana? Tenang, kamu tidak sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap mendengarkan ceritamu dan membantu memetakan langkah hukum yang tepat.
Baca Juga: Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana: Cara Mitigasinya
Ringkasan
- Penyertaan tindak pidana adalah keterlibatan dua orang atau lebih dalam satu kejahatan dengan peran yang berbeda.
- KUHP Nasional (UU 1/2023) mengaturnya dalam Pasal 20 untuk pelaku dan Pasal 21 untuk pembantu, berlaku sejak 2 Januari 2026.
- KUHP lama mengatur hal serupa dalam Pasal 55 dan 56.
- Peran pelaku meliputi melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menggerakkan orang lain.
- Peserta yang turut serta dipidana sama seperti pelaku karena kerja samanya erat.
- Pembantu dipidana paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok.
- Penuntut harus membuktikan kesengajaan dan sumbangan nyata dari setiap peserta.
- Pendampingan hukum sejak dini membantu menentukan posisi hukum seseorang.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Database Peraturan BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Pasal 55 dan 56 (KUHP lama).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2218 K/Pid.Sus/2014. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Hiariej, Eddy O.S. & Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Saktiawan, Pratolo, dkk. “Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023.” Portal Garuda, Kemdiktisaintek.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
