Hukum Positif Adalah Aturan yang Berlaku: Pengertian & Contoh

Hukum positif adalah kumpulan aturan hukum yang sedang berlaku dan mengikat masyarakat di Indonesia saat ini. Banyak orang masih bingung membedakan aturan yang sah dengan aturan yang baru berupa rancangan. Akibatnya, hak dan kewajiban hukum sering disalahpahami.

Ringkasnya, semua aturan resmi yang dibuat atau diakui negara dan bisa dipaksakan dengan sanksi masuk dalam kategori ini. Sebagai pakar hukum, saya menilai setiap warga negara wajib punya pemahaman dasar soal hukum positif. Alasannya jelas. Tidak tahu aturan tidak membebaskan siapa pun dari tanggung jawab hukum.

Nah, artikel ini akan mengupas pengertian, asas, sumber, dan contoh hukum positif di Indonesia secara runtut. Simak sampai selesai, ya.

Pengertian Hukum Positif Menurut Para Ahli dan Peraturan

Istilah hukum positif berasal dari ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Jadi, yang termasuk hukum positif hanyalah aturan yang saat ini berlaku di wilayah Indonesia. Aturan yang sudah dicabut tidak masuk hitungan, begitu juga aturan yang baru direncanakan.

Definisi Hukum Positif (Ius Constitutum)

Para ahli hukum umumnya melihat hukum positif sebagai hukum yang ditetapkan oleh penguasa berwenang. Bentuknya bisa tertulis, seperti undang-undang. Ada pula hukum tidak tertulis yang diakui negara, misalnya hukum adat dalam batas tertentu.

Dasar konstitusionalnya terang. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap tindakan pemerintah dan warga harus bersandar pada hukum positif yang berlaku.

Hukum Positif dan Ius Constituendum

Ada satu istilah lain yang perlu kamu kenal, yaitu ius constituendum. Istilah ini merujuk pada hukum yang dicita-citakan atau masih berupa rancangan. Contoh paling gampang adalah RUU yang belum disahkan.

Selama masih berupa rancangan, RUU belum mengikat siapa pun dan belum punya sanksi. Statusnya baru berubah setelah DPR dan Presiden mengesahkannya, lalu pemerintah mengundangkannya. Sejak saat itu, rancangan tersebut resmi menjadi hukum positif.

Baca Juga: Penyebaran Data Pribadi: Sanksi Hukum dan Cara Melapor

Ciri-Ciri dan Asas Hukum Positif di Indonesia

Sebuah aturan baru layak disebut hukum positif kalau memenuhi ciri tertentu. Penerapannya pun selalu berpedoman pada sejumlah asas. Mari kita bahas satu per satu.

Ciri-ciri hukum positif:

• Berlaku pada masa sekarang.
• Berlaku di wilayah hukum Indonesia.
• Dibuat atau diakui oleh lembaga negara yang berwenang.
• Mengikat dan memaksa seluruh subjek hukum.
• Memuat sanksi bagi pelanggarnya.

Kelima ciri itu bekerja bersamaan. Kalau salah satunya hilang, status sebuah aturan patut dipertanyakan. Aturan yang sudah dicabut, misalnya, kehilangan daya ikatnya.

Asas hukum positif yang paling sering dipakai:

• Lex superior derogat legi inferiori: aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah.
• Lex specialis derogat legi generali: aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.
• Lex posterior derogat legi priori: aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.
• Asas legalitas: seseorang hanya bisa dipidana berdasarkan aturan yang sudah ada sebelum perbuatannya.

Tiga asas pertama membantu hakim dan praktisi hukum ketika dua aturan saling bertabrakan. Asas legalitas punya peran lain. Asas ini melindungi warga dari penghukuman yang sewenang-wenang, sehingga penegakan hukum tetap adil dan pasti.

Sumber Hukum Positif dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sumber hukum positif di Indonesia terutama berupa peraturan perundang-undangan tertulis. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan urutannya. Undang-undang ini sudah dua kali berubah, lewat UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Urutan hierarkinya, dari yang tertinggi sampai terendah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengapa Hierarki Ini Penting?

Hierarki peraturan perundang-undangan menentukan aturan mana yang harus dimenangkan saat dua aturan berbenturan. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kalau terjadi pertentangan, pihak berwenang bisa membatalkan aturan yang lebih rendah.

Warga negara pun punya jalur untuk menggugat. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Adapun pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berlangsung di Mahkamah Agung.

Selain peraturan tertulis, sumber hukum positif juga mencakup yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan. Kebiasaan dan hukum adat ikut berperan selama negara mengakuinya. Pasal 2 KUHP baru, contohnya, mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batasan tertentu.

Contoh Hukum Positif di Indonesia

Supaya lebih konkret, berikut beberapa contoh hukum positif di Indonesia menurut bidangnya. Contoh-contoh ini sengaja dipilih dari aturan yang paling sering bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari.

Contoh di Bidang Hukum Pidana

Contoh paling aktual adalah KUHP Nasional dan KUHAP baru. Pada 2 Januari 2026, pemerintah mulai menerapkan KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ikut berlaku pada hari yang sama.

Dampaknya langsung terasa. KUHP lama peninggalan Belanda tidak lagi menjadi hukum positif untuk perbuatan yang terjadi setelah tanggal tersebut. Namun, perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 masih memakai ketentuan lama. Ketentuan ini sejalan dengan asas non-retroaktif dalam hukum pidana.

Contoh di Bidang Hukum Perdata dan Keluarga

Di ranah perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih menjadi hukum positif untuk banyak urusan, seperti perikatan dan jual beli. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah dan akibat perkawinan. Kedua aturan ini hidup berdampingan dan saling melengkapi.

Contoh di Bidang Hukum Sektoral

Selanjutnya, ada banyak undang-undang sektoral yang juga tergolong hukum positif:

• UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Daftar itu memperlihatkan satu hal. Hukum positif terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Maka, cek dulu versi terbaru sebuah aturan sebelum kamu menjadikannya pegangan.

Fungsi dan Pentingnya Hukum Positif bagi Masyarakat

Hukum positif memberi kepastian hukum kepada seluruh warga negara. Dengan aturan yang jelas, masyarakat tahu perbuatan apa yang boleh dan apa yang dilarang. Hak setiap orang pun terlindungi, baik dalam transaksi bisnis maupun dalam urusan keluarga.

Hukum positif juga menjadi dasar penyelesaian sengketa. Hakim memutus perkara dengan berpegang pada aturan yang berlaku, bukan pada selera pribadinya. Pelaku usaha memanfaatkannya untuk menyusun kontrak yang aman.

Sebagai tambahan, aparat penegak hukum bekerja dalam batas kewenangan yang diatur hukum positif. Dengan begitu, penyalahgunaan kekuasaan lebih mudah dicegah. Rakyat pun punya pegangan ketika harus menuntut haknya.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apa perbedaan hukum positif dan hukum alam?

Hukum positif dibuat manusia lewat lembaga negara dan mengikat secara formal. Hukum alam bersumber dari nilai moral dan keadilan universal yang dianggap sudah ada sebelum aturan tertulis. Fungsinya menjadi landasan nilai bagi pembentukan hukum.

Apakah hukum adat termasuk hukum positif?

Ya, selama negara mengakuinya dan isinya sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat tertentu. Meski begitu, penerapannya tetap harus mengikuti batasan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagaimana cara mengetahui suatu aturan masih berlaku atau sudah dicabut?

Cek status peraturan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) resmi pemerintah. Perhatikan juga catatan “mencabut” atau “diubah dengan” pada bagian pertimbangan aturan terbaru. Kalau masih ragu, tanyakan kepada advokat atau konsultan hukum.

Kesimpulan

Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku dan mengikat di Indonesia pada waktu tertentu. Sumbernya terutama peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam hierarki, dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Contohnya meliputi KUHP, KUHAP, KUHPerdata, dan berbagai undang-undang sektoral.

Langkah yang saya sarankan sederhana saja. Pertama, periksa versi terbaru suatu aturan sebelum bertindak. Kedua, pastikan aturan itu tidak bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi. Ketiga, simpan dokumen resmi sebagai bukti.

Menurut saya, berlakunya KUHP dan KUHAP baru menuntut masyarakat untuk lebih melek hukum. Aturan teknis pelaksanaannya masih terus bermunculan, jadi salah baca regulasi gampang terjadi. Karena itu, jangan sungkan meminta pendampingan profesional sejak awal.

Kalau kamu sedang menghadapi persoalan hukum dan ingin memastikan langkah yang tepat, kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukummu dengan tenang dan jelas.

Baca Juga: Bona Fide Adalah Itikad Baik: Arti dan Penerapan Hukum

Ringkasan

• Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu di Indonesia.
• Rancangan hukum yang belum disahkan disebut ius constituendum dan belum mengikat siapa pun.
• Ciri utama hukum positif: berlaku saat ini, mengikat, dibuat pihak berwenang, dan memuat sanksi.
• Asas penting yang dipakai meliputi lex superior, lex specialis, lex posterior, dan asas legalitas.
• Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan, dari UUD 1945 sampai Perda Kabupaten/Kota.
• Contoh hukum positif mencakup KUHP (UU 1/2023), KUHAP (UU 20/2025), KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pelindungan Data Pribadi.
• KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sementara perkara sebelum tanggal itu tetap memakai ketentuan lama.
• Cek selalu status terbaru sebuah aturan lewat sumber resmi atau tanyakan kepada ahli hukum.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
7. Sekretariat Negara RI, “KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru”, setneg.go.id (5 Januari 2026).
8. Mahkamah Agung RI, “Transisi Hukum Pidana Baru”, marinews.mahkamahagung.go.id.
9. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, peraturan.bpk.go.id.