Ganti rugi PKWT diputus sering menjadi persoalan ketika perusahaan atau karyawan mengakhiri kontrak sebelum tanggal yang disepakati. Situasi seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan.
Siapa yang harus membayar ganti rugi? Berapa jumlahnya? Apakah pekerja masih berhak menerima uang kompensasi?
Jawabannya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi pengakhiran kontrak.
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mengatur kewajiban ganti rugi bagi pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya.
Sementara itu, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur hak pekerja atas uang kompensasi.
Menurut saya, persoalan ini perlu dipahami sejak awal oleh perusahaan maupun karyawan.
Sebab, kesalahan menghitung kewajiban bisa memicu perselisihan hubungan industrial. Mari bahas aturan dan cara menghitungnya.
1. Mengenal Ganti Rugi PKWT Diputus
PKWT merupakan singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian ini berlaku untuk pekerjaan yang memiliki batas waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Dalam praktiknya, perusahaan dan karyawan menyepakati masa kerja melalui kontrak.
Misalnya, seorang karyawan menandatangani PKWT selama satu tahun. Artinya, hubungan kerja tersebut memiliki batas waktu sesuai kesepakatan.
Masalah bisa muncul ketika salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak lebih awal. K
ondisi ini dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketentuan tersebut tetap perlu diperhatikan setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Secara umum, pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
. Nilainya mengacu pada upah sampai batas akhir kontrak.
Di samping itu, pekerja tetap perlu memperhatikan hak uang kompensasi.
Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur kompensasi ketika hubungan kerja berakhir sebelum masa PKWT selesai.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
2. Dasar Hukum Ganti Rugi dan Kompensasi PKWT
Ada beberapa aturan yang menjadi acuan dalam persoalan pengakhiran kontrak kerja. Dua ketentuan berikut perlu mendapat perhatian.
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan
Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur kewajiban ganti rugi ketika salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum jangka waktunya berakhir.
Besaran ganti rugi mengacu pada upah pekerja sampai tanggal berakhirnya kontrak.
Sebagai gambaran, seorang karyawan memiliki kontrak hingga Desember. Namun, perusahaan menghentikan hubungan kerja pada September.
Dalam kondisi yang memenuhi ketentuan Pasal 62, sisa masa kontrak menjadi dasar penghitungan ganti rugi.
Pasal 15 sampai 17 PP Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur pemberian uang kompensasi kepada pekerja PKWT.
Khusus Pasal 17, aturan ini membahas pembayaran kompensasi ketika hubungan kerja berakhir sebelum jangka waktu kontrak selesai.
Dengan demikian, pekerja perlu memeriksa dua komponen pembayaran tersebut.
Ganti rugi berkaitan dengan sisa kontrak, sedangkan kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja yang sudah dijalani.
3. Cara Menghitung Ganti Rugi PKWT Diputus
Perhitungan ganti rugi PKWT diputus perlu mengikuti dasar hukum yang tepat. Berikut dua jenis perhitungan yang perlu kamu pahami.
Menghitung ganti rugi sisa kontrak
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan menjadi dasar penghitungan kewajiban ganti rugi. Rumus sederhananya sebagai berikut:
Ganti rugi = Upah bulanan × Sisa bulan kontrak
Contohnya, seorang karyawan memperoleh upah Rp5.000.000 setiap bulan.
Kontrak kerjanya masih tersisa empat bulan ketika perusahaan mengakhiri hubungan kerja.
Berikut perhitungannya:
- Upah bulanan: Rp5.000.000.
- Sisa kontrak: 4 bulan.
- Total ganti rugi: Rp5.000.000 × 4.
- Hasil perhitungan: Rp20.000.000.
Jadi, berdasarkan ilustrasi tersebut, nilai ganti ruginya mencapai Rp20.000.000.
Menghitung uang kompensasi PKWT
Perhitungan uang kompensasi memiliki ketentuan tersendiri.
Pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan kompensasi sebesar satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan secara terus-menerus.
Jika masa kerja kurang atau lebih dari 12 bulan, perusahaan menghitungnya secara proporsional.
Rumusnya:
Uang kompensasi = Masa kerja dalam bulan ÷ 12 × Upah satu bulan
Misalnya, karyawan telah bekerja selama delapan bulan dengan upah sebesar Rp5.000.000.
Perhitungannya:
8 ÷ 12 × Rp5.000.000 = Rp3.333.333.
Dengan demikian, uang kompensasi yang diterima berdasarkan ilustrasi tersebut sekitar Rp3,33 juta.
Untuk dasar upah, Pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021 menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap.
Jika perusahaan tidak memiliki komponen tersebut, terdapat ketentuan penyesuaian berdasarkan struktur upah.
Perlu diperhatikan, contoh di atas merupakan simulasi.
Perusahaan tetap harus memeriksa masa kerja, isi kontrak, serta kondisi pengakhiran sebelum menentukan jumlah pembayaran.
4. Hak Karyawan Ketika Perusahaan Memutus Kontrak
Ketika perusahaan mengakhiri PKWT lebih awal, karyawan sebaiknya memeriksa seluruh hak yang mungkin timbul.
Langkah ini penting agar tidak ada komponen pembayaran yang terlewat.
Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan:
- Periksa perjanjian kerja. Cek tanggal mulai, akhir kontrak, besaran upah, dan ketentuan pengakhiran.
- Hitung uang kompensasi. Sesuaikan masa kerja dengan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021.
- Periksa kewajiban ganti rugi. Hitung sisa masa kontrak berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan.
- Kumpulkan dokumen pendukung. Simpan kontrak kerja, slip gaji, surat pemutusan, dan percakapan dengan perusahaan.
- Minta rincian pembayaran. Mintalah penjelasan tertulis mengenai perhitungan hak dan kewajiban.
Jika muncul perbedaan pendapat, pekerja dan perusahaan dapat memulai penyelesaian melalui perundingan bipartit.
Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan proses sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. FAQ Seputar Ganti Rugi PKWT Diputus
Apakah perusahaan wajib membayar ganti rugi jika memutus kontrak lebih awal?
Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mengatur kewajiban ganti rugi bagi pihak yang mengakhiri PKWT sebelum waktunya.
Penerapannya perlu melihat alasan pengakhiran dan kondisi hubungan kerja.
Selain itu, pekerja dapat memiliki hak atas uang kompensasi sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021.
Apakah karyawan yang mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir harus membayar ganti rugi?
Ketentuan Pasal 62 juga dapat berlaku ketika pekerja mengakhiri PKWT sebelum waktunya.
Oleh sebab itu, karyawan perlu memeriksa isi perjanjian dan ketentuan hukum sebelum mengajukan pengunduran diri.
Apakah uang kompensasi PKWT sama dengan ganti rugi?
Keduanya berbeda. Uang kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja yang sudah dijalani.
Sementara itu, ganti rugi mengacu pada upah sampai batas akhir kontrak sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan.
6. Kesimpulan
Ganti rugi PKWT diputus memiliki dasar hukum dalam Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara itu, hak uang kompensasi pekerja mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021.
Perhitungannya pun berbeda. Ganti rugi menggunakan sisa masa kontrak sebagai dasar, sedangkan uang kompensasi mengikuti masa kerja karyawan.
Menurut saya, perusahaan dan pekerja sebaiknya memeriksa isi perjanjian sebelum mengakhiri hubungan kerja.
Hitung setiap komponen pembayaran secara terpisah. Simpan pula dokumen yang berkaitan dengan pengakhiran kontrak.
Jika kamu sedang menghadapi persoalan pemutusan PKWT atau membutuhkan bantuan menghitung hak dan kewajiban, silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website.
Dengan begitu, kamu bisa memperoleh arahan sesuai permasalahan yang sedang dihadapi.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
7. Ringkasan
- PKWT merupakan perjanjian kerja dengan batas waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu.
- Pasal 62 UU Ketenagakerjaan mengatur ganti rugi akibat pengakhiran kontrak sebelum waktunya.
- PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur hak pekerja atas uang kompensasi.
- Ganti rugi dihitung berdasarkan upah dan sisa masa kontrak.
- Uang kompensasi mengikuti masa kerja karyawan secara proporsional.
- Pekerja perlu menyimpan kontrak dan dokumen pendukung.
- Perselisihan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit dan mekanisme hukum yang berlaku.
8. Referensi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 62. BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2302/undang-undang-nomor-6-tahun-2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 15 sampai 17. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1723/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, informasi mengenai kompensasi pekerja dengan PKWT: https://jdih.kemnaker.go.id/
