Day: 03 September 2026

Investasi asing masih memiliki peran besar dalam kegiatan usaha di Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, dengan investasi asing atau PMA mencapai Rp507,6 triliun atau 50,2% dari total investasi tersebut. Besarnya investasi asing tersebut ikut mendorong semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional dari luar negeri untuk mengisi posisi penting, termasuk menjadi direktur PT PMA. Namun, mengangkat Warga Negara Asing atau WNA menjadi direktur PT PMA tidak cukup hanya dengan mencantumkan namanya dalam akta perusahaan. Perusahaan juga perlu memperhatikan aturan tentang perseroan, penggunaan Tenaga Kerja Asing atau TKA, izin tinggal, perpajakan, hingga jaminan sosial. Karena itu, syarat direktur PT PMA sebaiknya diperiksa sejak awal agar perusahaan tidak menghadapi masalah hukum setelah bisnis mulai berjalan. Menurut pendapat saya, direktur asing dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena biasanya membawa pengalaman internasional, jaringan bisnis, serta pengetahuan baru. Meski begitu, manfaat tersebut tetap harus dibarengi dengan pengurusan dokumen yang benar agar kegiatan direktur asing di Indonesia tetap sesuai dengan aturan. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Apakah WNA Bisa Menjadi Direktur PT PMA? WNA pada dasarnya boleh menjadi direktur PT PMA karena Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mewajibkan seluruh anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia. Namun, apabila direktur WNA tersebut bekerja dan menjalankan kegiatan di Indonesia, perusahaan juga harus mengikuti aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang berlaku. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian, anggota direksi tersebut juga tidak boleh memiliki riwayat tertentu dalam lima tahun sebelum pengangkatannya, seperti pernah dinyatakan pailit atau terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan keuangan negara maupun sektor keuangan. Selain memenuhi aturan perusahaan, WNA jadi direktur PMA juga harus memperhatikan aturan tentang penggunaan TKA apabila aktif bekerja di Indonesia. Aturan utama mengenai penggunaan TKA saat ini masih mengacu pada PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021, yang keduanya masih berstatus berlaku. WNA Tidak Boleh Menjabat sebagai Direktur Personalia Direktur WNA tidak diperbolehkan mengisi jabatan yang secara langsung menangani urusan personalia atau sumber daya manusia. Larangan tersebut berlaku karena pemerintah membatasi sejumlah jabatan tertentu agar tidak diduduki oleh TKA. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019, yang sampai September 2026 masih tercatat berstatus berlaku. Beberapa jabatan yang tidak boleh diisi TKA antara lain: Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat nama jabatan direktur di dalam akta. Perusahaan juga perlu memeriksa tugas nyata yang dijalankan direktur tersebut agar tidak masuk ke bidang pekerjaan yang dilarang untuk TKA. Apa Syarat dan Kualifikasi Direktur PT PMA? Calon direktur PT PMA harus memenuhi syarat sebagai anggota direksi menurut UU Perseroan Terbatas. Selain itu, jika direktur tersebut berstatus TKA yang bekerja di Indonesia, ia juga harus memenuhi kualifikasi sesuai jabatan yang akan ditempatinya. Berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021, setiap TKA yang dipekerjakan harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Selain pendidikan, TKA juga harus memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit lima tahun yang sesuai dengan jabatan tersebut. Kemudian, TKA pada prinsipnya juga memiliki kewajiban untuk mengalihkan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia yang menjadi pendampingnya apabila ketentuan tenaga kerja pendamping berlaku. Secara sederhana, beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum mengangkat direktur WNA adalah: Apakah Direktur WNA Harus Memiliki RPTKA? Tidak semua direktur WNA otomatis membutuhkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Kewajiban tersebut bergantung pada status direktur, kepemilikan saham, serta bentuk kegiatan yang dilakukan di Indonesia. PP Nomor 34 Tahun 2021 memberikan pengecualian dari kewajiban RPTKA bagi beberapa kategori tertentu. Salah satunya adalah direktur atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, perusahaan perlu membedakan antara direktur WNA yang sekaligus menjadi investor dengan direktur WNA yang bekerja sebagai tenaga profesional tanpa kepemilikan saham yang memenuhi ketentuan pengecualian. Direktur yang tidak masuk dalam kategori pengecualian pada umumnya tetap harus mengikuti prosedur penggunaan TKA sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Visa Apa yang Digunakan Direktur WNA? Jenis visa direktur WNA harus disesuaikan dengan status dan kegiatan sebenarnya di Indonesia. Saat ini, Imigrasi membedakan antara visa untuk investor dan visa kerja untuk direktur perusahaan. Berdasarkan informasi terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi, WNA yang memiliki saham paling sedikit Rp10 miliar pada perusahaan penjamin dapat mengajukan Visa Investor E28A. Pemegang Visa E28A diperbolehkan menjalankan kegiatan investasi sekaligus menjadi anggota direksi atau dewan komisaris pada perusahaan tempat modalnya ditanamkan. Namun, apabila kepemilikan sahamnya kurang dari Rp10 miliar dan WNA tersebut menjabat sebagai direktur atau komisaris, Imigrasi menyebutkan bahwa WNA harus mengajukan visa kerja sesuai dengan jabatannya. Untuk WNA yang bekerja sebagai direktur perusahaan, klasifikasi visa yang tersedia saat ini adalah E25B Visa Kerja Direktur Perusahaan. Daftar visa tersebut masih tercantum dalam daftar resmi Imigrasi yang diperbarui pada 21 Agustus 2026. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh memilih visa hanya berdasarkan kemudahan prosesnya. Jenis visa harus sesuai dengan posisi, kepemilikan saham, serta aktivitas nyata WNA selama berada di Indonesia. Dokumen Direktur PT PMA yang Perlu Disiapkan Dokumen direktur PT PMA dapat berbeda tergantung status WNA sebagai investor, pemegang saham, atau tenaga profesional. Karena itu, perusahaan sebaiknya menentukan status direktur terlebih dahulu sebelum mulai mengurus dokumen ketenagakerjaan dan keimigrasian. Secara umum, beberapa dokumen direktur PT PMA yang perlu diperiksa antara lain: Untuk Visa Investor E28A, Direktorat Jenderal Imigrasi juga meminta bukti kepemilikan saham minimal Rp10 miliar pada perusahaan penjamin yang terdaftar pada Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, persyaratan visa juga mencakup paspor yang masih berlaku, bukti biaya hidup, foto terbaru, riwayat hidup, dan dokumen perjalanan sesuai ketentuan Imigrasi. Apakah Direktur WNA Wajib Memiliki NPWP? Direktur WNA tidak otomatis wajib memiliki NPWP hanya karena namanya tercantum sebagai direktur dalam akta perusahaan. Kewajiban perpajakan harus dilihat dari status WNA tersebut sebagai subjek pajak dan dari penghasilan yang diterimanya. Ketentuan terbaru mengenai status subjek pajak saat ini diatur melalui PER-23/PJ/2025, yang mulai berlaku sejak 9 Desember 2025 dan menggantikan aturan lama mengenai penentuan subjek pajak dalam