Laporan keuangan menjadi salah satu dasar untuk melihat kondisi keuangan dan perkembangan sebuah perusahaan.
Laporan keuangan juga sering digunakan oleh pemegang saham, investor, bank, hingga mitra bisnis sebelum mengambil keputusan.
Karena itu, data keuangan yang disajikan perusahaan harus dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Pada kondisi tertentu, laporan keuangan PT bahkan wajib diperiksa oleh Akuntan Publik melalui proses audit.
Menurut pendapat saya, audit sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai biaya tambahan atau kewajiban administratif perusahaan.
Audit yang dilakukan secara independen dapat membantu perusahaan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan sekaligus menemukan risiko kesalahan pencatatan yang mungkin sebelumnya tidak diketahui manajemen.
Lalu, berapa biaya jasa audit laporan keuangan yang perlu disiapkan dan kapan PT wajib melakukan audit?
Kisaran Biaya Jasa Audit Laporan Keuangan Akuntan Publik
Biaya jasa audit laporan keuangan tidak mempunyai satu tarif tetap yang berlaku untuk semua perusahaan.
Besarnya biaya biasanya ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan auditor, tingkat kesulitan transaksi, kondisi pembukuan, risiko audit, dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemeriksaan.
Saat ini, salah satu acuan profesi yang berlaku adalah Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.
Panduan tersebut digunakan untuk membantu Akuntan Publik menentukan imbalan jasa yang wajar dengan mempertimbangkan pekerjaan, risiko, tanggung jawab, dan sumber daya yang diperlukan dalam audit.
Dengan kata lain, tidak ada daftar harga resmi yang menetapkan bahwa perusahaan dengan omzet tertentu pasti harus membayar biaya audit dalam jumlah tertentu.
Namun, berdasarkan tarif yang dipublikasikan sejumlah penyedia jasa dan referensi pasar, perusahaan dengan kegiatan yang relatif sederhana dapat menemukan penawaran audit mulai dari kisaran belasan hingga puluhan juta rupiah.
Sementara itu, biaya audit perusahaan menengah, perusahaan dengan banyak transaksi, perusahaan dengan struktur grup, hingga perusahaan terbuka dapat mencapai puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih tinggi.
Sebagai gambaran kasar untuk menyusun anggaran, kisarannya dapat terlihat seperti berikut:
| Kondisi Perusahaan | Gambaran Kisaran Biaya* |
|---|---|
| Bisnis relatif kecil dengan transaksi sederhana | Sekitar Rp15 juta–Rp30 juta |
| Perusahaan dengan transaksi dan operasional lebih kompleks | Sekitar Rp30 juta–Rp75 juta atau lebih |
| Perusahaan besar atau memiliki struktur kompleks | Mulai sekitar Rp100 juta dan dapat jauh lebih tinggi |
*Kisaran tersebut hanya gambaran pasar dan bukan tarif resmi IAPI, sehingga penawaran setiap KAP dapat berbeda.
Publikasi terbaru mengenai biaya audit juga menunjukkan bahwa besarnya fee lebih tepat dihitung berdasarkan pekerjaan yang diperlukan daripada hanya melihat besar omzet perusahaan.
Apa yang Membuat Biaya Audit Berbeda?
Dua perusahaan dengan omzet yang sama belum tentu membayar biaya audit yang sama.
Perusahaan dengan pembukuan rapi dan transaksi sederhana biasanya lebih mudah diperiksa dibandingkan perusahaan dengan banyak cabang, transaksi rumit, dan dokumen yang belum lengkap.
Beberapa faktor yang paling sering memengaruhi biaya audit antara lain:
- Ukuran perusahaan
Semakin besar aset, omzet, dan kegiatan perusahaan, semakin luas data yang biasanya perlu diperiksa auditor.
- Jumlah dan jenis transaksi
Perusahaan dengan banyak rekening bank, persediaan, transaksi valuta asing, anak perusahaan, atau transaksi dengan pihak terafiliasi biasanya membutuhkan prosedur pemeriksaan lebih banyak.
- Kondisi pembukuan
Pembukuan yang belum rapi dapat membuat auditor membutuhkan waktu tambahan untuk menelusuri data dan meminta dokumen pendukung.
- Tingkat risiko audit
Akun atau transaksi yang memiliki risiko salah saji lebih tinggi biasanya membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam.
- Jumlah anggota dan tingkat pengalaman tim audit
Tim audit dapat terdiri dari partner, manager, senior auditor, junior auditor, dan anggota lain dengan tugas serta tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memilih KAP hanya berdasarkan harga yang paling murah.
Fee yang terlalu rendah juga perlu diperhatikan karena auditor tetap harus memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Audit.
Kapan PT Wajib Diaudit oleh Akuntan Publik?
Tidak semua PT wajib melakukan audit laporan keuangan setiap tahun.
Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur beberapa kondisi yang membuat Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perusahaan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
PT wajib melakukan audit apabila memenuhi sedikitnya salah satu kondisi berikut:
- Kegiatan usaha perusahaan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
- Perusahaan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, seperti obligasi.
- Perusahaan merupakan Perseroan Terbuka.
- Perusahaan merupakan Persero atau BUMN yang berbentuk Persero.
- Perusahaan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar.
- Perusahaan diwajibkan menjalani audit berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.
Artinya, PT dengan omzet di bawah Rp50 miliar tetap bisa diwajibkan melakukan audit apabila kegiatan usahanya diatur oleh regulasi khusus.
Contohnya dapat terjadi pada perusahaan di sektor keuangan atau kegiatan lain yang memiliki kewajiban pelaporan khusus dari regulator.
Sebaliknya, sebuah perusahaan tidak otomatis wajib audit hanya karena memiliki bentuk badan usaha PT.
Perusahaan perlu melihat karakter kegiatan usaha, jumlah aset atau omzet, serta aturan khusus yang berlaku di sektor bisnisnya.
UU Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa apabila kewajiban audit tersebut tidak dijalankan, laporan keuangan perusahaan tidak dapat disahkan oleh RUPS.
Selain UU Perseroan Terbatas, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan yang berlaku sejak 19 September 2025.
Peraturan tersebut memperkuat kerangka pelaporan keuangan nasional, tetapi tidak menghapus kriteria kewajiban audit yang sudah diatur dalam Pasal 68 UU Perseroan Terbatas.
Penelitian Arifin, Zakaria, dan Perdana pada perusahaan sektor barang konsumsi juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berkaitan dengan proses pelaporan keuangan dengan hasil yang tidak selalu sederhana.
Penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan pada sampel yang diteliti, sedangkan frekuensi rapat komite audit menunjukkan pengaruh yang signifikan.
Perbedaan Audit dan Review Laporan Keuangan
Audit dan review sama-sama memeriksa informasi keuangan, tetapi tingkat pemeriksaannya berbeda.
Audit memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi atau reasonable assurance, sedangkan review memberikan tingkat keyakinan terbatas atau limited assurance.
Review laporan keuangan saat ini antara lain mengacu pada SPR 2400 (Revisi 2023) tentang Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan Historis, yang berlaku untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.
Perbedaan sederhananya dapat dilihat pada tabel berikut:
| Aspek | Audit | Review |
|---|---|---|
| Tingkat keyakinan | Keyakinan memadai atau reasonable assurance | Keyakinan terbatas atau limited assurance |
| Pemeriksaan | Lebih luas dan mendalam | Lebih terbatas |
| Prosedur | Pengujian bukti, konfirmasi, observasi, analisis, dan prosedur lain | Lebih banyak menggunakan permintaan keterangan dan prosedur analitis |
| Hasil | Opini auditor | Kesimpulan review |
| Waktu | Cenderung lebih lama | Umumnya lebih cepat |
| Biaya | Umumnya lebih tinggi | Cenderung lebih rendah |
| Menggantikan kewajiban audit | Ya, jika dilakukan sesuai kewajiban yang berlaku | Tidak |
Dalam audit, auditor mengumpulkan bukti yang lebih luas sebelum memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.
Sementara itu, review menggunakan prosedur yang lebih terbatas sehingga tingkat keyakinan yang diberikan juga lebih rendah.
Karena itu, review dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang tidak diwajibkan melakukan audit tetapi tetap membutuhkan pemeriksaan independen atas laporan keuangannya.
Namun, review tidak dapat menggantikan audit apabila undang-undang, regulator, bank, investor, kontrak, atau pihak lain secara khusus meminta laporan keuangan yang telah diaudit.
Penelitian Permana dan Noviyanti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2019 juga menemukan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dalam sampel penelitian tersebut.
Sementara itu, variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
Bagaimana Cara Menekan Biaya Audit?
Perusahaan dapat membuat proses audit lebih efisien dengan menyiapkan pembukuan dan dokumen sejak jauh hari.
Tujuannya bukan mengurangi prosedur audit, tetapi mengurangi waktu auditor yang terbuang untuk mencari data, meminta dokumen berulang kali, atau menyelesaikan rekonsiliasi yang seharusnya sudah dilakukan perusahaan.
Salah satu langkah yang paling efektif adalah melakukan rekonsiliasi bank secara rutin setiap bulan.
Kemudian, perusahaan perlu memastikan saldo piutang, utang, persediaan, aset tetap, pajak, dan akun penting lainnya sudah mempunyai rincian yang jelas.
Invoice, kontrak, bukti pembayaran, rekening koran, dokumen pajak, dan bukti transaksi lainnya juga sebaiknya disimpan secara terstruktur.
Selain itu, perusahaan dapat meminta Prepared by Client List atau PBC List kepada KAP sebelum proses audit dimulai.
PBC List berisi daftar data dan dokumen yang perlu disiapkan perusahaan untuk membantu auditor menjalankan pemeriksaan.
Semakin siap dokumen perusahaan, semakin mudah tim audit menjalankan pekerjaan tanpa terlalu banyak proses bolak-balik permintaan data.
Solusi Kepatuhan Laporan Keuangan PT
Kepatuhan laporan keuangan sebaiknya disiapkan sepanjang tahun dan bukan baru dikerjakan ketika perusahaan akan diaudit.
Perusahaan perlu menggunakan standar akuntansi yang sesuai, mencatat transaksi secara rutin, menyimpan dokumen pendukung, dan memastikan Akuntan Publik yang dipilih memiliki izin yang berlaku.
Gunakan Standar Akuntansi yang Sesuai
Perusahaan perlu menggunakan standar akuntansi yang sesuai dengan karakter dan kewajiban pelaporannya.
Salah satu perubahan penting yang perlu diperhatikan adalah berlakunya SAK Indonesia untuk Entitas Privat atau SAK EP sejak 1 Januari 2025.
SAK Entitas Privat menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP.
Sementara itu, perusahaan yang menggunakan SAK Indonesia juga perlu mengikuti perubahan standar yang berlaku sesuai periode laporan keuangannya.
Beberapa amendemen SAK Indonesia bahkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Rapikan Jejak Dokumen Transaksi
Setiap angka penting dalam laporan keuangan sebaiknya dapat ditelusuri kembali ke dokumen pendukungnya.
Misalnya, nilai penjualan harus dapat ditelusuri ke invoice atau dokumen transaksi, sedangkan saldo bank harus dapat dicocokkan dengan rekening koran.
Jejak dokumen yang rapi membuat perusahaan lebih mudah menjawab permintaan data dari auditor.
Lakukan Pemeriksaan Sebelum Audit
Perusahaan juga dapat melakukan pemeriksaan internal sebelum data diberikan kepada auditor eksternal.
Pemeriksaan awal dapat difokuskan pada kas, bank, piutang, utang, persediaan, aset tetap, pendapatan, pajak, dan transaksi dengan pihak terafiliasi.
Langkah tersebut dapat membantu perusahaan menemukan kesalahan lebih awal sehingga koreksi tidak menumpuk ketika proses audit sudah berjalan.
Pilih Akuntan Publik dan KAP yang Resmi
Perusahaan perlu memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang digunakan memiliki izin yang masih berlaku.
Untuk perusahaan atau sektor tertentu yang berada di bawah pengawasan regulator, perusahaan juga perlu memastikan KAP memenuhi ketentuan pendaftaran yang diwajibkan regulator tersebut.
Memeriksa legalitas KAP sejak awal dapat menghindarkan perusahaan dari masalah ketika laporan audit nantinya digunakan untuk kepentingan regulator, bank, investor, atau pihak lainnya.
Kesimpulan
Biaya jasa audit laporan keuangan berbeda pada setiap perusahaan karena sangat dipengaruhi oleh jumlah pekerjaan, tingkat risiko, kompleksitas bisnis, kondisi pembukuan, dan waktu yang diperlukan auditor.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat harga, tetapi juga mempertimbangkan legalitas KAP, kualitas pemeriksaan, ruang lingkup pekerjaan, dan kebutuhan penggunaan laporan audit.
PT juga perlu memeriksa apakah perusahaan termasuk kategori yang wajib diaudit berdasarkan Pasal 68 UU Perseroan Terbatas atau regulasi khusus di bidang usahanya.
Jika tidak diwajibkan menjalani audit penuh, perusahaan dapat mempertimbangkan review laporan keuangan apabila tingkat keyakinan terbatas sudah cukup untuk kebutuhan pengguna laporan.
Menurut pendapat saya, biaya audit akan lebih tepat dipandang sebagai investasi untuk memperkuat tata kelola dan kepercayaan terhadap perusahaan.
Laporan keuangan yang rapi dan dapat dipercaya juga membuat perusahaan lebih siap ketika membutuhkan pendanaan bank, mencari investor, mengikuti tender, atau mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar.
Ringkasan
- Biaya jasa audit laporan keuangan tidak memiliki satu tarif tetap untuk semua perusahaan.
- IAPI telah menerbitkan Peraturan Dewan Pengurus Nomor 3 Tahun 2024 sebagai panduan penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan.
- Kisaran biaya yang beredar di pasar dapat dimulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah untuk perusahaan sederhana dan dapat mencapai ratusan juta rupiah atau lebih untuk perusahaan besar dan kompleks.
- Berdasarkan Pasal 68 UU Perseroan Terbatas, perusahaan dengan aset dan/atau peredaran usaha sedikitnya Rp50 miliar termasuk salah satu kategori PT yang wajib diaudit.
- PT juga dapat wajib audit karena jenis kegiatan usaha atau aturan khusus dari regulator.
- Audit memberikan reasonable assurance, sedangkan review memberikan limited assurance.
- Review tidak dapat menggantikan audit apabila perusahaan memang diwajibkan melakukan audit.
- SAK Entitas Privat telah berlaku sejak 1 Januari 2025 dan menggantikan SAK ETAP.
- Pembukuan dan dokumen yang rapi dapat membuat proses audit menjadi lebih cepat dan efisien.
- Perusahaan sebaiknya memeriksa legalitas Akuntan Publik dan KAP sebelum menandatangani perikatan audit.
Referensi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 68 mengenai kewajiban audit laporan keuangan.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar Perikatan Reviu 2400 (Revisi 2023): Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan Historis.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, berlaku efektif 1 Januari 2025.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Efektif per 1 Januari 2025 serta perubahan yang berlaku pada 2026.
- Arifin, A. A., Zakaria, A., & Perdana, P. N. (2020). Pengaruh Ukuran, Kompetensi dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Reputasi Auditor sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 1(1), 66–85.
- Permana, M. D. D., & Noviyanti, S. (2022). Pengaruh Independensi Auditor, Good Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 5(2), 1655–1662.
