Bisnis jasa fotografi kini melayani berbagai kebutuhan, mulai dari dokumentasi pernikahan, foto keluarga, hingga pemotretan produk untuk keperluan promosi.
Peluang pasarnya cukup beragam. Namun, ada beberapa urusan hukum yang perlu diperhatikan sebelum fotografer menjalankan usahanya secara komersial.
Legalitas usaha, perjanjian dengan klien, dan perlindungan hak cipta menjadi tiga hal yang perlu dipahami.
Pemilik usaha dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), membuat kontrak tertulis, serta mengatur penggunaan hasil foto melalui kesepakatan.
Menurut saya, pemahaman hukum sejak awal akan membantu fotografer menjalankan bisnis dengan lebih tenang.
Apalagi, persoalan pembayaran, pembatalan pesanan, dan penggunaan foto tanpa izin cukup berpotensi menimbulkan perselisihan.
1. Mengenal Legalitas Bisnis Jasa Fotografi
Bisnis jasa fotografi merupakan kegiatan usaha yang menawarkan layanan pemotretan untuk berbagai keperluan.
Beberapa contohnya adalah dokumentasi acara, fotografi pernikahan, foto produk, dan pemotretan keluarga.
Jika ingin menjalankannya secara profesional, pemilik usaha perlu memperhatikan beberapa dokumen dan ketentuan berikut:
- Bentuk usaha: Fotografer dapat membuka usaha perseorangan atau mendirikan badan usaha sesuai kebutuhan.
- Nomor Induk Berusaha: NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas dasar kegiatan usaha.
- Klasifikasi usaha: Pemilik bisnis perlu menentukan kode KBLI berdasarkan layanan fotografi yang ditawarkan.
- Kewajiban pajak: Pelaku usaha wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai bentuk dan kegiatan bisnisnya.
Dalam hal perizinan, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Aturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Memilih Kode KBLI untuk Usaha Fotografi
Kode KBLI membantu mengelompokkan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis usahanya.
Karena itu, fotografer perlu memilih klasifikasi yang sesuai sebelum mengurus NIB.
Dalam KBLI 2020, kode 74201 mencakup aktivitas fotografi.
Sementara itu, pembaruan klasifikasi melalui KBLI 2025 mengubah pengelompokan beberapa kegiatan fotografi.
Kode 74201 kini mengacu pada aktivitas fotografi udara, sedangkan kode 74209 mencakup aktivitas fotografi lainnya.
Oleh karena itu, jangan terburu-buru memilih kode usaha berdasarkan informasi lama.
Periksa klasifikasi terbaru melalui OSS agar data kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Buruh Harian Lepas Adalah: Pengertian, Hak, dan Aturannya
2. Cara Mengurus Izin Usaha Jasa Fotografi
Setelah menentukan bentuk dan kegiatan usaha, fotografer dapat melanjutkan proses pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS).
Sistem ini memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan sesuai tingkat risiko bisnisnya.
Berikut tahapan yang perlu dipersiapkan:
- Siapkan identitas diri. Gunakan NIK dan data pribadi sesuai dokumen kependudukan.
- Buat akun OSS. Kunjungi situs resmi OSS, kemudian lakukan pendaftaran akun.
- Lengkapi informasi usaha. Masukkan nama bisnis, alamat, modal, serta informasi kegiatan usaha.
- Pilih kode KBLI. Sesuaikan klasifikasi dengan layanan fotografi yang akan dijalankan.
- Terbitkan NIB. Ikuti petunjuk sistem sampai proses penerbitan dokumen selesai.
Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, NIB menjadi perizinan berusaha yang diperlukan.
Namun, persyaratan dapat berbeda jika bisnis menawarkan layanan tambahan.
Contohnya, fotografer yang menggunakan drone untuk mengambil gambar dari udara perlu memperhatikan ketentuan penerbangan.
Jadi, periksa pula aturan sektoral yang berkaitan dengan layanan tersebut.
3. Mengapa Kontrak Kerja Fotografer Penting?
Pernah terjadi klien meminta tambahan foto setelah pekerjaan selesai, padahal permintaan tersebut tidak tercantum dalam kesepakatan awal.
Persoalan seperti ini bisa menimbulkan perdebatan apabila kedua pihak tidak memiliki kontrak yang jelas.
Kontrak kerja fotografer membantu menjelaskan hak dan kewajiban sejak awal. Dasar hukumnya terdapat dalam KUHPerdata.
Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Selanjutnya, Pasal 1338 menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.
Karena itu, buatlah kesepakatan tertulis sebelum menerima pekerjaan.
Hal yang Perlu Dicantumkan dalam Perjanjian Jasa Fotografi
Agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, kontrak sebaiknya memuat beberapa informasi berikut:
- Identitas para pihak: Cantumkan nama dan alamat fotografer serta klien.
- Rincian pekerjaan: Jelaskan jenis pemotretan, lokasi, tanggal, dan durasi layanan.
- Biaya jasa: Atur harga, uang muka, pelunasan, serta biaya tambahan jika ada.
- Hasil pemotretan: Tentukan jumlah foto, format file, proses penyuntingan, dan jadwal penyerahan.
- Pembatalan pesanan: Jelaskan ketentuan pembatalan dan perubahan jadwal.
- Penggunaan foto: Atur izin publikasi dan penggunaan hasil pemotretan untuk kepentingan komersial.
- Penyelesaian sengketa: Tentukan cara menyelesaikan perselisihan apabila terjadi masalah.
Sebagai contoh, klien yang memesan dokumentasi pernikahan perlu mengetahui jumlah foto hasil penyuntingan dan perkiraan waktu penyerahannya.
Dengan begitu, fotografer dan klien mempunyai pedoman yang sama selama bekerja sama.
4. Hak Cipta Fotografi dan Perlindungan Karya
Hasil pemotretan merupakan karya yang memiliki perlindungan hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 40 ayat (1) huruf k secara khusus memasukkan karya fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi.
Artinya, fotografer dapat memperoleh perlindungan atas karya yang dihasilkannya sesuai ketentuan undang-undang.
Apakah Klien Otomatis Memiliki Hak Cipta Foto?
Hal ini sering menimbulkan pertanyaan. Klien yang membayar jasa pemotretan belum tentu otomatis memiliki seluruh hak cipta atas foto tersebut.
Pada prinsipnya, pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya.
Namun, para pihak dapat mengatur pemberian lisensi atau pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian sesuai ketentuan hukum.
Misalnya, seseorang memesan foto produk untuk kebutuhan toko daring.
Dalam kontrak, fotografer dapat memberikan izin penggunaan foto untuk promosi produk tersebut.
Sementara itu, penggunaan untuk kepentingan lain perlu mengikuti ruang lingkup izin yang disepakati.
Persetujuan Penggunaan Potret untuk Iklan
Perlindungan hukum juga berlaku bagi orang yang menjadi objek pemotretan.
Pasal 12 UU Hak Cipta mengatur penggunaan potret untuk reklame atau periklanan secara komersial.
Penggunaan tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya sesuai ketentuan pasal tersebut.
Contohnya, fotografer ingin memakai foto pelanggan sebagai materi iklan berbayar.
Sebelum mengunggahnya, fotografer perlu memastikan sudah memperoleh persetujuan tertulis.
Langkah ini penting. Dengan begitu, fotografer dapat menggunakan hasil pemotretan sesuai izin dan mengurangi risiko keberatan dari orang yang ada dalam foto.
5. Risiko Hukum dalam Bisnis Jasa Fotografi
Dalam menjalankan bisnis, fotografer bisa menghadapi persoalan yang berkaitan dengan klien maupun penggunaan karya.
Beberapa masalah bahkan muncul setelah pekerjaan selesai.
Berikut risiko yang sebaiknya diantisipasi:
- Pembayaran bermasalah: Klien menolak melunasi biaya jasa setelah menerima hasil foto.
- Pembatalan sepihak: Klien membatalkan pesanan tanpa mengikuti ketentuan dalam kontrak.
- Pelanggaran hak cipta: Pihak lain menggunakan foto tanpa izin dari pemegang hak.
- Penyalahgunaan potret: Fotografer memakai foto seseorang untuk iklan tanpa persetujuan tertulis.
- Perselisihan hasil pekerjaan: Klien merasa hasil pemotretan tidak sesuai dengan kesepakatan.
Untuk mengantisipasinya, simpan semua dokumen pendukung.
Mulai dari kontrak, bukti pembayaran, percakapan dengan klien, hingga persetujuan penggunaan foto.
6. FAQ Seputar Bisnis Jasa Fotografi
Apakah fotografer wajib memiliki NIB?
Pelaku usaha yang menjalankan bisnis fotografi secara komersial perlu memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
NIB menjadi identitas sekaligus legalitas dasar untuk kegiatan usaha berisiko rendah.
Apakah kontrak jasa fotografi harus melalui notaris?
Tidak. Fotografer dan klien dapat membuat perjanjian tertulis tanpa bantuan notaris.
Selama memenuhi syarat sah perjanjian, kesepakatan tersebut dapat mengikat kedua pihak.
Siapa pemilik hak cipta foto, fotografer atau klien?
Pada prinsipnya, pencipta memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkannya.
Namun, penggunaan dan pengalihan hak ekonomi dapat mengikuti perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan hukum.
7. Kesimpulan
Menjalankan bisnis jasa fotografi membutuhkan perhatian terhadap aspek hukum sejak awal.
Fotografer perlu mengurus NIB, menentukan KBLI yang sesuai, dan memenuhi kewajiban perizinan berdasarkan kegiatan usahanya.
Selain itu, kontrak tertulis membantu mengatur biaya, hasil pekerjaan, pembatalan, dan penggunaan foto.
Pemahaman mengenai UU Hak Cipta pun penting agar fotografer mengetahui haknya sekaligus menghormati hak orang yang menjadi objek pemotretan.
Menurut saya, membangun usaha fotografi dengan dokumen hukum yang jelas merupakan langkah yang layak diprioritaskan.
Persiapan tersebut dapat membantu menjaga hubungan dengan klien dan mengurangi potensi sengketa.
Jika kamu berencana membuka bisnis fotografi atau membutuhkan bantuan mengurus legalitas usaha dan menyusun kontrak, silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website.
8. Ringkasan
- Bisnis jasa fotografi perlu memenuhi ketentuan legalitas dan perizinan usaha.
- NIB menjadi identitas sekaligus legalitas dasar kegiatan usaha.
- Pemilihan KBLI harus mengikuti klasifikasi kegiatan fotografi terbaru.
- Kontrak kerja fotografer membantu mengatur hak dan kewajiban dengan klien.
- Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengatur syarat sah serta kekuatan mengikat perjanjian.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap karya fotografi.
- Penggunaan potret untuk iklan komersial membutuhkan persetujuan tertulis sesuai Pasal 12 UU Hak Cipta.
9. Referensi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, informasi implementasi dan konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025.
- Sistem Online Single Submission (OSS), informasi klasifikasi dan perizinan kegiatan usaha.
