Nafkah iddah adalah biaya hidup yang wajib dibayar mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Banyak perempuan baru mengetahui hak ini setelah sidang selesai.
Saat itu putusan sudah dibacakan, dan kesempatan untuk memintanya terlanjur lewat. Padahal hukum Indonesia sudah mengatur hak istri setelah cerai dengan cukup terang.
Intinya begini. Istri berhak atas nafkah iddah selama ia tidak terbukti nusyuz, yaitu membangkang terhadap suami tanpa alasan yang sah. Pada cerai talak, hakim bahkan dapat menetapkannya atas inisiatif sendiri.
Pada cerai gugat, istri perlu memintanya secara tegas dalam gugatan. Karena itu, jangan menunggu hakim mengingatkan. Sampaikan tuntutanmu sejak awal.
Menurut saya sebagai penulis yang mendalami hukum keluarga, nafkah iddah adalah perlindungan paling dasar bagi perempuan.
Setelah bercerai, banyak istri kehilangan penghasilan dan tempat tinggal dalam waktu hampir bersamaan. Hakim semestinya lebih aktif menanyakan hak ini di ruang sidang. Istri pun tak perlu sungkan menagihnya.
Baca juga: Peta Bidang Tanah: Fungsi dan Cara Mengurusnya
Apa Itu Nafkah Iddah dan Dasar Hukumnya
Mulai dari istilahnya dulu. Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani perempuan setelah perkawinannya putus.
Selama masa itu, ia belum boleh menikah dengan orang lain. Nafkah iddah adalah kewajiban finansial suami yang menempel pada masa tunggu tersebut.
Dasar hukumnya tersebar di beberapa aturan. Pasal 41 huruf c UU Perkawinan memberi wewenang kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami membayar biaya penghidupan bagi mantan istri.
Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami setelah talak. Sementara itu, Pasal 152 KHI menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.
Berapa Lama Masa Iddah?
Lamanya masa iddah diatur dalam Pasal 153 KHI. Ketentuannya bisa kamu lihat berikut ini:
- Istri yang masih haid menjalani iddah tiga kali suci, dengan batas minimal 90 hari.
- Istri yang sudah tidak haid menjalani iddah selama 90 hari.
- Istri yang sedang hamil menjalani iddah sampai ia melahirkan.
Ada satu pengecualian. Istri yang bercerai sebelum pernah berhubungan dengan suaminya (qabla al-dukhul) tidak memiliki masa iddah.
Nafkah iddah sendiri mencakup tiga komponen, yaitu nafkah sehari-hari, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah). Jadi, hak ini mencakup lebih banyak hal daripada uang makan semata.
Siapa yang Berhak Menerima Nafkah Iddah
Tidak setiap mantan istri otomatis menerimanya. Hukum memasang syarat, dan sebaiknya kamu memahaminya sejak awal.
Syarat utamanya adalah istri tidak terbukti nusyuz. Hakim kemudian menilai fakta-fakta yang muncul di persidangan.
Nafkah Iddah pada Cerai Talak
Cerai talak terjadi ketika suami yang mengajukan permohonan cerai. Dalam perkara jenis ini, Pasal 149 huruf b KHI mewajibkan suami memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama iddah.
Pengecualiannya berlaku bagi istri yang telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan tidak sedang hamil. Dalam praktik, hakim juga dapat menetapkan kewajiban ini secara ex officio, yaitu atas inisiatif sendiri. Karena itu, istri dalam perkara cerai talak biasanya lebih mudah memperoleh hak ini.
Nafkah Iddah pada Cerai Gugat
Cerai gugat terjadi ketika istri yang menggugat. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira istri penggugat kehilangan haknya atas nafkah iddah.
Anggapan itu berubah setelah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman bagi hakim. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam cerai gugat, istri dapat diberi nafkah iddah dan mut’ah sepanjang tidak terbukti nusyuz.
Artinya, nafkah iddah cerai gugat tetap mungkin kamu peroleh. Hakim memang tidak menetapkannya secara otomatis.
SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengharuskan tuntutan ini dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Itulah alasan kamu harus mencantumkannya secara jelas di surat gugatan.
Bagaimana dengan Istri Non-Muslim?
Konsep iddah berasal dari hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama menanganinya untuk pasangan Muslim. Pasangan non-Muslim menempuh jalur lain. Istri dapat meminta biaya penghidupan berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan melalui Pengadilan Negeri.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Besaran Nafkah Iddah dan Hak Istri Lainnya Setelah Cerai
Pertanyaan yang paling sering muncul tentu soal angka. Berapa besaran nafkah iddah yang pantas? Peraturan tidak menyebut nominal baku.
Hakim menetapkannya dalam setiap perkara dengan melihat dua hal utama, yaitu kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri serta anak.
Karena itu, siapkan data yang konkret sebelum sidang. Beberapa contohnya:
- Slip gaji atau bukti penghasilan suami.
- Rincian kebutuhan bulanan, misalnya sewa rumah, makan, dan ongkos transportasi.
- Biaya sekolah serta kesehatan anak, kalau ada.
Hakim akan menimbang bukti-bukti itu sebelum mengetok angka. Semakin rapi datamu, semakin mudah hakim menghitungnya.
Hak Lain yang Bisa Kamu Tuntut
Nafkah iddah punya teman. Pasal 149 KHI dan pedoman Mahkamah Agung membuka beberapa tuntutan lain yang bisa menyertainya:
- Nafkah mut’ah, yaitu pemberian yang layak dari mantan suami sebagai penghibur. Pasal 149 huruf a KHI mengecualikan istri yang bercerai sebelum berhubungan (qabla al-dukhul).
- Nafkah madhiyah, yaitu nafkah lampau yang tidak dibayarkan suami selama pernikahan. Dasarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
- Mahar terutang, apabila mahar belum dilunasi.
- Nafkah anak (hadhanah), yaitu biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun menurut Pasal 149 huruf d KHI.
Kamu bisa mengajukan semuanya sekaligus dalam satu perkara, sehingga tidak perlu bolak-balik ke pengadilan.
Cara Menuntut Nafkah Iddah di Pengadilan Agama
Menuntut hak ini memang perlu langkah yang tertata. Prosesnya tidak serumit bayangan banyak orang, kok. Berikut urutan yang lazim ditempuh.
Langkah 1: Tentukan Jalur Perkaranya
Mulailah dengan memastikan posisimu. Jika kamu yang menggugat cerai, masukkan tuntutan nafkah iddah langsung ke posita dan petitum surat gugatan.
Jika suami mengajukan cerai talak, kamu bisa membalas lewat gugatan balik (rekonvensi) dalam jawabanmu. Opsi ketiga, kamu mengajukan gugatan terpisah setelah putusan cerai keluar.
Langkah 2: Siapkan Bukti dan Dokumen
Berikutnya, kumpulkan dokumen pendukung. Buku nikah, KTP, akta kelahiran anak, dan bukti penghasilan suami sangat membantu. Bila kamu juga menuntut nafkah madhiyah, catat pula riwayat nafkah yang tidak dibayar.
Langkah 3: Ajukan dan Hadiri Persidangan
Daftarkan perkara ke Pengadilan Agama sesuai wilayah hukum tempat tinggalmu. Hadiri setiap sidang dan sampaikan tuntutan dengan jelas.
Perma Nomor 3 Tahun 2017 mendorong hakim menggali fakta secara adil bagi perempuan, jadi kamu berhak menerangkan kondisi ekonomimu apa adanya.
Langkah 4: Pastikan Putusan Dijalankan
Terakhir, kawal pelaksanaan putusan. Pada cerai talak, hakim dapat memerintahkan suami membayar sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017.
Pada cerai gugat, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mewajibkan suami membayar sebelum mengambil akta cerai. Kalau suami tetap tidak membayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kamu bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ
Apakah istri yang menggugat cerai tetap berhak atas nafkah iddah?
Berhak, selama istri tidak terbukti nusyuz. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka ruang bagi hakim untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai gugat. Supaya hakim mempertimbangkannya, kamu perlu memintanya dalam posita dan petitum gugatan.
Apakah nafkah iddah tetap diberikan jika istri sedang hamil?
Tetap diberikan. Istri yang hamil menjalani iddah sampai melahirkan. Pasal 149 huruf b KHI membatasi pengecualian hak ini hanya bagi istri yang tidak hamil, sehingga istri yang sedang hamil tetap berhak atas nafkah selama masa iddah.
Bagaimana jika mantan suami tidak mau membayar?
Ajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan lalu memproses pelaksanaan putusan itu sesuai hukum acara yang berlaku. Pada cerai gugat, suami juga belum bisa mengambil akta cerai sebelum memenuhi kewajibannya.
Kesimpulan
Nafkah iddah adalah hak istri yang dijamin hukum. Hak ini berlaku selama masa iddah dan mencakup nafkah, tempat tinggal, serta pakaian.
Pada cerai talak, istri lebih mudah memperolehnya karena hakim dapat menetapkannya atas inisiatif sendiri. Pada cerai gugat, peluangnya tetap ada berkat SEMA Nomor 3 Tahun 2018, asalkan istri tidak terbukti nusyuz dan memintanya dalam gugatan.
Saran saya sederhana. Kenali hakmu sejak awal, kumpulkan bukti yang kuat, lalu tuangkan tuntutanmu secara tertulis di pengadilan.
Dari yang saya amati, banyak istri kehilangan hak ini karena mereka tidak pernah memintanya. Hukumnya sendiri sudah tersedia. Jadi, mintalah apa yang memang menjadi milikmu.
Setiap perkara punya fakta yang berbeda, dan artikel ini tidak menggantikan nasihat hukum yang bersifat pribadi.
Kalau kamu ingin membahas kasusmu dengan lebih tenang dan terarah, klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantumu memahami langkah yang paling tepat.
Baca juga: Pengukuran Tanah BPN: Syarat dan Prosedur Pengajuan
Ringkasan
- Nafkah iddah adalah kewajiban mantan suami memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah.
- Dasar hukumnya meliputi Pasal 41 huruf c UU Perkawinan serta Pasal 149, 152, dan 153 KHI.
- Istri berhak atas nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz.
- Dalam cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka peluang istri memperoleh nafkah iddah dan mut’ah.
- Hakim menentukan besaran nafkah dengan menimbang kemampuan suami serta kebutuhan dasar istri dan anak.
- Pada cerai gugat, tuntutan harus tercantum dalam posita dan petitum, sedangkan pada cerai talak hakim dapat menetapkannya atas inisiatif sendiri.
- Hak lain yang dapat dituntut bersamaan meliputi mut’ah, nafkah madhiyah, mahar terutang, dan nafkah anak sampai umur 21 tahun.
- Pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak (cerai talak) atau sebelum akta cerai diambil (cerai gugat), dan eksekusi tersedia bila suami tidak membayar.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, 152, dan 153.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Mahkamah Agung RI, Marinews, “Cerai Gugat dan Hak Pascaperceraian”: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mutah-dan-nafkah-iddah-dalam-cerai-gugat-0bn8
- Mahkamah Agung RI, Marinews, “Hak Finansial Perempuan Pascaperceraian”: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hak-finansial-perempuan-pascaperceraian-0bp4
- Putri, F. L., Yusefri, & Nasution, A. R. (2024). Implementasi Hak Nafkah ‘Iddah Istri dalam Perkara Cerai Gugat berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Sakina: Journal of Family Studies, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/9420/2285
