Izin Usaha Minuman Beralkohol : Syarat, Prosedur, dan Sanksinya

Bisnis minuman beralkohol di Indonesia memiliki peluang ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata, perhotelan, restoran, bar, dan perdagangan ritel tertentu. Namun, berbeda dengan perdagangan produk konsumsi pada umumnya, peredaran minuman beralkohol (minol) berada di bawah pengendalian pemerintah sehingga pelaku usaha wajib memperhatikan klasifikasi produk, lokasi penjualan, serta ketentuan perizinan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi alkohol per kapita penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas berada pada kisaran 0,30–0,33 liter dalam sejumlah publikasi statistik. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa konsumsi alkohol di Indonesia relatif terbatas, tetapi perdagangan minuman beralkohol tetap menjadi bagian dari aktivitas ekonomi pada sektor usaha tertentu.

Menurut pendapat saya, bisnis minuman beralkohol memang menawarkan peluang pendapatan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan hospitality. Namun, kepatuhan terhadap legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif. Perizinan menjadi fondasi perlindungan investasi, pengendalian distribusi, serta upaya mencegah pelaku usaha menghadapi sanksi hukum.

Lantas, apa saja izin usaha minuman beralkohol yang harus dimiliki? Bagaimana klasifikasi golongan A, B, dan C, serta apa konsekuensi menjual minuman beralkohol tanpa izin? Berikut pembahasan lengkapnya.

Apa Itu Izin Usaha Minuman Beralkohol?

Izin usaha minuman beralkohol adalah legalitas yang wajib dipenuhi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, perdagangan eceran, maupun penjualan langsung minuman beralkohol sesuai bidang usahanya. Dalam sistem perizinan terbaru, dokumen yang digunakan antara lain NIB, Surat Keterangan Pengecer (SKP), dan Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) melalui OSS berbasis risiko.

Secara hukum, pengaturan peredaran minuman beralkohol di Indonesia mengacu pada beberapa regulasi utama:

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, beserta perubahan-perubahannya, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025, tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal.

Penting dipahami bahwa istilah SIUP-MB masih banyak digunakan dalam percakapan bisnis dan referensi hukum lama. Namun, nomenklatur perizinan telah berkembang. Permendag Nomor 33 Tahun 2025 secara khusus mengatur SKP-A, SKP-B&C, SKP-TBB, SKPL-A, dan SKPL-B&C untuk kegiatan perdagangan dan penjualan langsung minuman beralkohol.

Perbedaan SIUP-MB, SKP, dan SKPL

Ketiga istilah tersebut memiliki fungsi berbeda berdasarkan aktivitas usaha yang dilakukan.

Jenis dokumen	Fungsi
NIB	Identitas sekaligus legalitas dasar pelaku usaha dalam sistem OSS.
SKP	Keterangan bagi pengecer yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan kepada konsumen akhir.
SKPL	Keterangan bagi pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Sebagai contoh, supermarket yang menjual bir dalam kemasan memiliki karakteristik kegiatan usaha berbeda dengan restoran atau bar yang menyediakan minuman beralkohol untuk dikonsumsi pengunjung di lokasi.

Perbedaan aktivitas tersebut menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, izin merupakan instrumen pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Pemikiran Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara dapat digunakan untuk memahami bahwa perizinan tidak hanya memberikan hak menjalankan kegiatan tertentu, tetapi juga memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan dan kepentingan umum.

Klasifikasi Golongan Minuman Beralkohol A, B, dan C

Golongan minuman beralkohol di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase kandungan etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH). Klasifikasi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Golongan A dengan kadar di bawah 5%, Golongan B di atas 5% hingga di bawah 20%, dan Golongan C di atas 20% hingga di bawah 55%.

Berikut klasifikasi yang digunakan dalam standar kegiatan usaha pada Permendag Nomor 33 Tahun 2025.

Golongan	Kadar etanol	Contoh produk
A	Kurang dari 5%	Bir, lager, cider
B	Lebih dari 5% hingga kurang dari 20%	Wine, sake, minuman fermentasi tertentu
C	Lebih dari 20% hingga kurang dari 55%	Whisky, vodka, gin, rum

Perlu diperhatikan bahwa klasifikasi resmi menggunakan batas kadar sebagaimana tertulis dalam regulasi. Untuk produk yang berada tepat pada batas persentase tertentu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa klasifikasi dan dokumen teknis produk sebelum menentukan golongan perizinannya.

Mengapa klasifikasi golongan penting?

Penggolongan minuman beralkohol berpengaruh terhadap beberapa aspek operasional bisnis, yaitu:

• Jenis izin yang harus dimiliki pengecer atau penjual langsung.
• Persyaratan tempat penjualan.
• Jalur distribusi melalui distributor atau subdistributor resmi.
• Pengawasan cukai dan ketentuan perdagangan.
• Pembatasan penjualan berdasarkan usia konsumen.

Penelitian Danilo Leonard Duan (2025) dalam artikel Perizinan Jual Beli Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 turut membahas pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peredaran minuman beralkohol tradisional. Penelitian tersebut menyoroti tantangan legalitas perdagangan produk tradisional yang sering dianggap sebagai bagian dari kebudayaan daerah.

Apakah Golongan B dan C Membutuhkan NPPBKC?

NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) merupakan nomor identitas yang diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan kegiatan tertentu di bidang cukai, termasuk kegiatan sebagai importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol.

Secara umum, pengusaha yang memperdagangkan minuman beralkohol Golongan B dan C perlu memperhatikan kewajiban NPPBKC sesuai kegiatan dan ketentuan cukai yang berlaku.

Namun, terdapat pengecualian untuk pengecer minuman mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5%. Dengan demikian, tidak tepat apabila seluruh pelaku usaha minuman beralkohol diwajibkan memiliki NPPBKC tanpa melihat kadar produk dan jenis kegiatan usahanya.

Ketentuan mengenai kewajiban serta pengecualian NPPBKC dapat diperiksa melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Syarat dan Dokumen Pengurusan Izin Usaha Minuman Beralkohol

Syarat izin usaha minuman beralkohol bergantung pada jenis kegiatan yang dijalankan, golongan produk, dan lokasi usaha. Secara umum, pelaku usaha harus memiliki NIB, memenuhi persyaratan kegiatan perdagangan atau pariwisata, memperoleh surat penunjukan dari distributor resmi, serta memenuhi persyaratan lokasi dan dokumen teknis sesuai jenis SKP atau SKPL.

1. Persyaratan Legalitas Dasar Perusahaan

Sebelum mengajukan perizinan khusus minuman beralkohol, pelaku usaha perlu menyiapkan legalitas badan usaha dan administrasi pendukung, antara lain:

• Akta pendirian perusahaan, apabila menggunakan badan usaha berbentuk PT atau CV.
• SK pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum untuk PT.
• NPWP perusahaan.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.
• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), apabila dipersyaratkan.
• Perizinan dasar lain sesuai tingkat risiko dan lokasi kegiatan usaha.

Selain itu, pelaku usaha harus memastikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

Salah satu kode yang relevan adalah KBLI 47221 – Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol dalam kemasan yang tidak langsung dikonsumsi di tempat.

2. Persyaratan Khusus Berdasarkan Jenis Penjualan

Berikut gambaran persyaratan berdasarkan jenis kegiatan usaha.

A. Pengecer minuman beralkohol (SKP)

Pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan perlu memperhatikan:

• NIB dan KBLI yang sesuai.
• Surat penunjukan sebagai pengecer dari distributor atau subdistributor minuman beralkohol terdaftar.
• Penetapan lokasi usaha sebagai tempat penjualan yang diperbolehkan.
• Berita Acara Penelitian Lapangan dari dinas terkait sesuai ketentuan.
• NPPBKC apabila diwajibkan berdasarkan ketentuan cukai.

Untuk pengecer Golongan A, Permendag Nomor 33 Tahun 2025 mengatur persyaratan lokasi berupa supermarket, hypermarket, atau tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, pengecer Golongan B dan C memerlukan penetapan pemerintah daerah sebagai lokasi penjualan yang diperbolehkan.

B. Penjual langsung minuman beralkohol (SKPL)

SKPL diperuntukkan bagi pelaku usaha yang menyediakan minuman beralkohol untuk dikonsumsi langsung di tempat.

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan meliputi:

• Memiliki perizinan berusaha sektor pariwisata sebagai restoran, bar, hotel, atau tempat lain yang ditetapkan pemerintah.
• Memiliki surat penunjukan sebagai penjual langsung dari distributor atau subdistributor terdaftar.
• Memenuhi persyaratan lokasi penjualan sesuai ketentuan pemerintah pusat dan daerah.
• Memenuhi standar keamanan dan mutu produk.
• Memiliki dokumen pendukung sesuai golongan minuman beralkohol yang dijual.

Permendag Nomor 33 Tahun 2025 secara khusus mencantumkan KBLI 56101 (Restoran), KBLI 56301 (Bar), KBLI 55110 (Hotel Bintang), dan KBLI 55120 (Hotel Melati) dalam standar SKPL.

3. Bagaimana Proses Pengurusan Izin Melalui OSS?

Secara praktis, pelaku usaha dapat mengikuti tahapan berikut:

1. Menentukan model bisnis: Pastikan apakah perusahaan beroperasi sebagai pengecer, penjual langsung, distributor, atau importir.
2. Menyiapkan legalitas perusahaan: Lengkapi akta, NPWP, NIB, dan persyaratan dasar.
3. Menentukan KBLI: Pilih kode kegiatan usaha yang sesuai dengan aktivitas perdagangan atau penjualan langsung.
4. Menyiapkan dokumen khusus: Termasuk surat penunjukan distributor dan dokumen lokasi.
5. Mengajukan permohonan: Lengkapi persyaratan melalui OSS RBA sesuai jenis perizinan.
6. Menjalani verifikasi: Instansi berwenang melakukan pemeriksaan dokumen dan persyaratan teknis.
7. Memperoleh dokumen perizinan: Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan disetujui, dokumen diterbitkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai informasi, standar Permendag Nomor 33 Tahun 2025 mencantumkan waktu verifikasi lima hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar untuk jenis perizinan yang diatur. Waktu tersebut bukan jaminan keseluruhan proses pengurusan selesai dalam lima hari.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Sanksi Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin

Penjualan minuman beralkohol tanpa memenuhi perizinan, melanggar ketentuan lokasi, atau menjual kepada konsumen di bawah usia 21 tahun dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Bentuk sanksinya dapat berupa tindakan administratif, penghentian kegiatan usaha, hingga sanksi pidana sesuai jenis pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

1. Jenis Pelanggaran yang Berisiko Menimbulkan Sanksi

Beberapa bentuk pelanggaran yang perlu dihindari oleh pelaku usaha meliputi:

• Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki perizinan berusaha yang diwajibkan.
• Melakukan perdagangan tanpa SKP atau SKPL yang sesuai dengan aktivitas usaha.
• Menjual minuman beralkohol di lokasi yang tidak ditetapkan pemerintah.
• Menjual minuman beralkohol kepada konsumen berusia di bawah 21 tahun.
• Memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.
• Melakukan distribusi melalui pemasok yang tidak memiliki legalitas sesuai ketentuan.

Perlu diketahui, Perpres Nomor 74 Tahun 2013 membatasi tempat penjualan minuman beralkohol pada hotel, bar, restoran yang memenuhi ketentuan, toko bebas bea, serta tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah. Penjualan di lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit juga menjadi perhatian dalam penetapan lokasi tertentu.

2. Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat mengakibatkan tindakan administratif sesuai regulasi sektoral dan kewenangan instansi terkait.

Beberapa bentuk tindakan yang dapat dikenakan meliputi:

• Teguran atau peringatan tertulis.
• Penghentian sementara kegiatan usaha.
• Pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha.
• Tindakan pengamanan atau penyitaan barang apabila terdapat dasar hukum yang memungkinkan.

Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur kerangka pengawasan dan sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerapan sanksinya disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan ketentuan sektoral yang berlaku.

3. Sanksi Pidana dan Denda

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan tanpa perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diwajibkan.

Ancaman yang tercantum dalam ketentuan tersebut adalah:

• Pidana penjara paling lama 4 tahun; atau
• Pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua pelanggaran minuman beralkohol. Pasal 106 juga mengatur pengecualian pidana bagi pelanggaran oleh kegiatan usaha berisiko rendah atau menengah, yang dikenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.

Untuk pelanggaran lainnya, termasuk pelanggaran terhadap pembatasan lokasi dan ketentuan penjualan, pemerintah daerah dapat menetapkan sanksi berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa regulasi daerah tempat bisnis beroperasi. Besaran denda maupun ancaman kurungan tidak selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Tips Memastikan Legalitas Bisnis Minuman Beralkohol Tetap Aman

Memiliki NIB atau dokumen perizinan saja belum tentu cukup untuk memastikan seluruh kegiatan perdagangan minuman beralkohol telah sesuai hukum. Pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian antara aktivitas operasional, jenis izin, lokasi, produk, dan jalur distribusi.

Berikut beberapa langkah praktis yang dapat diterapkan:

1. Lakukan pemeriksaan KBLI sejak awal. Pastikan kode usaha sesuai dengan kegiatan perdagangan eceran, restoran, bar, hotel, atau distribusi.
2. Periksa legalitas pemasok. Pastikan distributor atau subdistributor memiliki penunjukan dan legalitas yang sesuai.
3. Sesuaikan izin dengan golongan produk. Jangan menganggap izin untuk Golongan A otomatis berlaku untuk Golongan B dan C.
4. Periksa ketentuan lokasi daerah. Setiap pemerintah daerah dapat memiliki pembatasan tambahan terhadap lokasi penjualan.
5. Terapkan verifikasi usia konsumen. Permendag Nomor 33 Tahun 2025 mewajibkan penjualan kepada konsumen berusia minimal 21 tahun.
6. Lakukan audit dokumen secara berkala. Periksa masa berlaku, perubahan data perusahaan, perubahan outlet, serta kewajiban pelaporan.

Dari perspektif penulis, pendekatan terbaik adalah menempatkan kepatuhan hukum sebagai bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan begitu, legalitas tidak hanya dipenuhi ketika bisnis akan dibuka, tetapi juga dipantau selama kegiatan operasional berlangsung.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Kesimpulan

Izin usaha minuman beralkohol merupakan persyaratan penting bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan perdagangan dan penjualan minuman beralkohol secara legal di Indonesia. Pengurusannya harus memperhatikan klasifikasi produk, jenis kegiatan usaha, lokasi penjualan, serta ketentuan perizinan berbasis risiko melalui OSS.

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa hal penting yang harus dipahami:

• Legalitas usaha: Pelaku usaha perlu memiliki NIB dan dokumen perizinan khusus sesuai kegiatan bisnisnya.
• Klasifikasi produk: Minuman beralkohol dibagi menjadi Golongan A, B, dan C berdasarkan kadar etanol.
• Jenis perizinan: Pengecer menggunakan SKP, sedangkan penjual langsung menggunakan SKPL sesuai golongan produk.
• Ketentuan cukai: NPPBKC wajib diperhatikan untuk kegiatan usaha yang termasuk kategori wajib, dengan memperhatikan pengecualian yang berlaku.
• Persyaratan lokasi: Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada lokasi yang memenuhi ketentuan pemerintah pusat dan daerah.
• Perlindungan konsumen: Penjualan kepada konsumen di bawah usia 21 tahun dilarang.
• Risiko hukum: Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana, bergantung pada ketentuan yang dilanggar.

Menurut pendapat saya, bahwa keberlanjutan bisnis minuman beralkohol tidak hanya ditentukan oleh potensi keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menjaga kepatuhan hukum. Transparansi perizinan sejak awal, pemilihan mitra distribusi yang legal, dan pengawasan operasional merupakan fondasi untuk melindungi investasi sekaligus membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab.

Referensi

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190.
2. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya.
3. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
4. Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal.

B. Publikasi dan Data Pemerintah

6. Badan Pusat Statistik. (2023). Konsumsi Alkohol oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dalam Satu Tahun Terakhir (Liter per Kapita), 2022. BPS – Data Konsumsi Alkohol.
7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. FAQ Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Bea Cukai – FAQ NPPBKC.
8. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. OSS RBA – KBLI 47221 Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol. OSS – Detail KBLI 47221.