FTA adalah perjanjian perdagangan bebas antara dua negara atau lebih untuk menurunkan atau menghapus tarif bea masuk atas barang tertentu. Istilah ini sering muncul di berita ekonomi. Namun banyak eksportir belum tahu cara memakainya.
Jawabannya sebenarnya sederhana. Produk Indonesia jadi lebih murah di negara tujuan, selama barangnya memenuhi ketentuan asal dan dokumennya benar.
Menurut saya sebagai penulis yang mendalami hukum perdagangan, FTA adalah alat bisnis yang nyata. Sayang, banyak eksportir gagal menikmatinya gara-gara kesalahan administrasi kecil. Padahal kesalahan semacam itu gampang dihindari.
Artikel ini mengajak kamu mengenal pengertian, dasar hukum, manfaat, syarat, dan langkah praktis memakai FTA. Kita mulai dari dasarnya.
Pengertian FTA dan Dasar Hukumnya di Indonesia
Apa Itu Perjanjian Perdagangan Bebas?
Free Trade Agreement (FTA) adalah traktat yang mengatur hubungan dagang antarnegara. Negara peserta sepakat menurunkan hambatan tarif untuk barang yang memenuhi syarat. Banyak perjanjian juga mengatur jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi.
Di dokumen perdagangan, kamu mungkin menemukan istilah lain seperti CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan PTA (Preferential Trade Agreement). Cakupan CEPA umumnya lebih luas daripada FTA biasa. Tujuannya sama, yaitu membuka akses pasar dengan biaya lebih rendah.
Indonesia sudah terlibat dalam banyak perjanjian. Contohnya ATIGA di lingkup ASEAN, ASEAN-China FTA, IJEPA dengan Jepang, IA-CEPA dengan Australia, dan RCEP.
Jadi, pilihan skema untuk eksportir cukup beragam. Tinggal mencocokkannya dengan negara tujuan dan jenis produkmu.
Dasar Hukum FTA di Indonesia
Secara hukum, perjanjian perdagangan bebas termasuk perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjadi payung utamanya. Setelah itu, pemerintah mengesahkan tiap perjanjian lewat undang-undang atau peraturan presiden.
RCEP, misalnya, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022. Untuk urusan ekspor, ada beberapa aturan yang sebaiknya kamu kenal:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Permendag Nomor 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag Nomor 34 Tahun 2023 tentang penerbitan Surat Keterangan Asal.
- PMK Nomor 35 Tahun 2023 tentang tata cara penyerahan SKA dan Deklarasi Asal Barang untuk pengenaan tarif bea masuk.
Aturan teknis bisa berubah sewaktu-waktu. Cek versi terbaru di situs resmi pemerintah sebelum kamu mengajukan dokumen.
Baca Juga: Laporan Perusahaan Dagang: Format, Jenis, dan Cara Membuatnya
Manfaat FTA bagi Eksportir
Manfaat FTA bagi eksportir mencakup banyak hal selain tarif murah. Berikut yang paling terasa di lapangan:
- Tarif preferensi. Bea masuk barang Indonesia turun, bahkan bisa nol persen, di negara tujuan.
- Harga lebih kompetitif. Pembeli menerima harga akhir yang lebih rendah dibanding produk dari negara non-anggota.
- Akses pasar lebih luas. Banyak perjanjian membuka kuota dan mengurangi hambatan non-tarif.
- Aturan yang jelas. Eksportir bisa memprediksi ketentuan dagang untuk jangka panjang.
- Peluang masuk rantai pasok. Produsen kecil pun bisa bergabung dengan rantai nilai regional.
Bayangkan dua eksportir kopi yang mengirim ke pasar yang sama. Satu membayar bea masuk penuh, satu lagi memakai tarif preferensi. Selisih harga di rak toko langsung terlihat.
FTA juga mendorong eksportir merapikan dokumen dan proses produksi. Hasilnya, bisnis tampak lebih tertata di mata mitra luar negeri. Kepercayaan pembeli pun ikut naik.
Syarat Memanfaatkan Tarif Preferensi dalam FTA
Tarif preferensi tidak datang dengan sendirinya. Kamu harus membuktikan bahwa barangmu memang berasal dari Indonesia. Pembuktian itu bergantung pada dua hal.
Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
Ketentuan asal barang menentukan apakah sebuah produk berhak atas tarif preferensi. Tiap perjanjian punya aturan sendiri. Kriteria yang paling sering dipakai adalah sebagai berikut:
- Barang diperoleh atau dihasilkan seluruhnya di Indonesia.
- Barang mengalami perubahan klasifikasi tarif (Change in Tariff Heading).
- Barang memenuhi persentase nilai kandungan regional, misalnya 40 persen pada banyak skema ASEAN.
Angka dan kriteria pastinya berbeda untuk tiap perjanjian dan tiap produk. Karena itu, cek aturan untuk produk spesifikmu sebelum mengirim barang.
Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang
Setelah memenuhi ketentuan asal, kamu perlu menyertakan bukti asal barang. Buktinya berupa Surat Keterangan Asal (SKA), yaitu dokumen dari instansi penerbit SKA.
Pada skema tertentu, eksportir tersertifikasi bisa membuat Deklarasi Asal Barang secara mandiri.
Bea cukai negara tujuan akan memeriksa dokumen ini. Kalau datanya tidak cocok, tarif preferensi bisa ditolak. Pembeli lalu membayar bea masuk normal, dan daya saingmu ikut turun.
Langkah Praktis dan Kesalahan yang Sering Terjadi
Supaya prosesnya lancar, ikuti langkah berikut secara berurutan:
- Tentukan negara tujuan, lalu cek apakah Indonesia punya FTA dengan negara itu.
- Identifikasi kode HS produkmu.
- Periksa jadwal tarif dan ketentuan asal untuk kode HS tersebut.
- Kumpulkan dokumen pendukung, seperti bukti pembelian bahan baku dan catatan proses produksi.
- Ajukan SKA melalui instansi penerbit yang berwenang.
- Kirim dokumen asli atau elektronik kepada pembeli sesuai ketentuan.
Waktu juga berpengaruh. Urus SKA jauh sebelum kapal berangkat, karena dokumen yang terlambat bisa menahan barang di pelabuhan tujuan.
Setelah itu, kenali kesalahan yang paling sering terjadi:
- Kode HS di SKA berbeda dengan dokumen pabean lain.
- Eksportir lupa mengajukan SKA sebelum pengapalan.
- Dokumen pendukung tidak lengkap atau saling bertentangan.
- Terjemahan dokumen kurang tepat sehingga memicu salah tafsir.
Kesalahan terakhir sering terlupakan. Kontrak dagang dan dokumen pendukung kerap perlu diterjemahkan secara resmi. Dengan begitu, pihak asing bisa memverifikasinya dengan mudah.
FAQ tentang FTA
Apa perbedaan FTA dan CEPA?
FTA fokus pada penurunan tarif dan hambatan perdagangan barang. CEPA punya cakupan lebih luas, termasuk jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi. Keduanya sama-sama menguntungkan eksportir.
Apakah semua produk ekspor otomatis mendapat tarif nol persen?
Tidak. Produk harus masuk daftar tarif perjanjian, memenuhi ketentuan asal barang, dan dilengkapi bukti asal yang sah.
Sebagian produk juga tetap dikenai tarif tertentu.
Di mana eksportir mengurus SKA?
Kamu mengurus SKA lewat instansi penerbit SKA yang ditetapkan pemerintah, dengan Kementerian Perdagangan sebagai rujukan utama. Prosedur bisa berubah. Cek informasi terbaru di situs resmi Kementerian Perdagangan.
Kesimpulan
FTA adalah peluang nyata bagi eksportir Indonesia untuk menekan biaya dan memperluas pasar. Manfaat itu baru muncul kalau ketentuan asal terpenuhi dan dokumen lengkap.
Saya menyarankan tiga langkah: cek skema FTA untuk negara tujuan, siapkan SKA sebelum pengapalan, dan pastikan semua dokumen akurat.
Menurut saya, eksportir yang telaten mengurus administrasi akan unggul jauh dari pesaing. Selisih tarif beberapa persen sering menentukan nasib sebuah kontrak. Karena itu, urusan dokumen layak mendapat perhatian penuh.
Butuh bantuan menyiapkan dokumen ekspor? Tim kami siap membantu penerjemahan kontrak dagang oleh penerjemah tersumpah, apostille, atau proofreading dokumen berbahasa asing.
Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, supaya ekspormu berjalan tenang dan tepat sasaran.
Baca Juga: Cara Menghitung HPP: Rumus untuk Usaha Dagang dan Produksi
Ringkasan
- FTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang menurunkan atau menghapus tarif bea masuk antarnegara peserta.
- Dasar hukumnya mencakup UU Perjanjian Internasional, UU Perdagangan, dan UU Kepabeanan.
- Eksportir menikmati tarif preferensi, harga kompetitif, dan akses pasar yang lebih luas.
- Tarif preferensi bergantung pada ketentuan asal barang dan tidak berlaku otomatis.
- Eksportir wajib melampirkan Surat Keterangan Asal atau Deklarasi Asal Barang yang sah.
- Kode HS yang keliru dan dokumen tidak lengkap bisa membuat tarif preferensi ditolak.
- Terjemahan resmi dokumen pendukung mengurangi risiko salah tafsir di negara tujuan.
- Cek aturan terbaru di situs resmi pemerintah sebelum mengajukan dokumen.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Free Trade Agreement Center: ftacenter.kemendag.go.id.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan: beacukai.go.id.
- Riesfandiari, I., dkk. “Faktor Penentu Kepuasan Eksportir atas Surat Keterangan Asal Elektronik ASEAN-China Free Trade Area.” Jurnal PKN STAN.
