Banyak orang yang baru mau membangun usaha sering bingung menentukan bentuk badan usaha yang paling cocok. Dua pilihan yang paling sering muncul adalah PT umum dan PT perorangan.
Keduanya sama-sama berbentuk perseroan terbatas, tapi cara mendirikan, syarat modal, dan tanggung jawab pemiliknya berbeda.
Kalau kamu sedang mempertimbangkan mau mendirikan usaha dalam bentuk apa, penting untuk memahami dulu perbedaan PT umum dan PT perorangan supaya keputusan yang kamu ambil sesuai dengan kondisi bisnis yang sedang kamu jalankan.
Artikel ini akan membahas tuntas soal PT umum vs PT perorangan dalam lima bagian, mulai dari definisi, dasar hukum, perbedaan utama, kelebihan, kekurangan, sampai panduan sederhana kapan sebaiknya kamu memilih PT umum atau PT perorangan.
Apa Itu PT Umum dan PT Perorangan?
Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kamu tahu dulu bahwa aturan main soal perseroan terbatas di Indonesia sudah berubah cukup banyak sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
Awalnya, aturan pendirian PT hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan PT didirikan minimal oleh dua orang dan menggunakan akta notaris.
Aturan ini kemudian diubah lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang belakangan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Perubahan ini memunculkan bentuk badan usaha baru bernama Perseroan Perorangan, yang dalam percakapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan PT perorangan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PT terbagi menjadi dua jenis.:
1. PT Persekutuan Modal atau PT Umum
PT ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk saham.
2. PT Perorangan
Badan hukum yang dimiliki oleh satu orang saja dan khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Ketentuan ini kembali dipertegas lewat Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan aturan teknis terbaru soal syarat dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran perseroan, sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021.
Direktur Perdata Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Santun Maspari Siregar, pernah menyampaikan dalam sebuah webinar hukum bahwa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya ditujukan untuk memangkas berbagai regulasi yang selama ini menghambat kemudahan berusaha, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Ia menjelaskan bahwa perubahan rezim dari pengesahan menjadi pendaftaran membuat proses pendirian PT perorangan menjadi jauh lebih ringkas karena tidak memerlukan akta notaris dan tidak perlu diumumkan dalam berita negara.
Pandangan ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan pada PT perorangan memang sengaja dirancang pemerintah supaya pelaku usaha kecil bisa naik kelas menjadi badan usaha yang lebih formal tanpa terbebani biaya dan proses yang rumit.
Perbedaan Utama PT Umum dan PT Perorangan
Memilih bentuk badan usaha bukan hanya soal nama perusahaan, tetapi juga menentukan siapa yang dapat mendirikan, bagaimana proses pendiriannya, struktur perusahaan, hingga batasan usaha yang dapat dijalankan.
Karena itu, sebelum mendirikan PT, penting untuk memahami perbedaan antara PT Umum dan PT Perorangan agar bentuk badan usaha yang dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnis.
Perbedaan PT Umum dan PT Perorangan
| Aspek | PT Umum | PT Perorangan |
|---|---|---|
| Jumlah pendiri | Minimal 2 orang karena merupakan persekutuan modal. | Cukup 1 orang. |
| Proses pendirian | Wajib dibuat melalui akta notaris berbahasa Indonesia. | Tidak memerlukan akta notaris. Pendirian dilakukan melalui surat pernyataan pendirian secara elektronik pada sistem AHU. |
| Modal dasar | Tidak ada lagi ketentuan minimal Rp50 juta. Besarannya berdasarkan kesepakatan para pendiri. | Tidak ada ketentuan minimal Rp50 juta. Dapat didirikan dengan modal yang disesuaikan kebutuhan usaha. |
| Batasan usaha | Tidak dibatasi pada kriteria usaha mikro dan kecil. | Diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jika sudah tidak memenuhi kriteria, statusnya perlu diubah menjadi PT Umum. |
| Struktur organisasi | Memiliki RUPS, direksi, dan dewan komisaris. | Pemilik dapat merangkap sebagai pemegang saham sekaligus direktur. |
| Status badan hukum | Diperoleh setelah permohonan pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum dinyatakan lengkap. | Diperoleh setelah pernyataan pendirian diterima oleh sistem. |
| Perizinan usaha | Mengikuti ketentuan perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA. | Mengikuti ketentuan perizinan berbasis risiko melalui OSS RBA. |
| Bidang usaha | Mengacu pada KBLI yang berlaku. | Mengacu pada KBLI yang berlaku. |
Pada dasarnya, PT Umum lebih cocok untuk usaha dengan lebih dari satu pemilik dan struktur perusahaan yang lebih kompleks, sedangkan PT Perorangan memberikan pilihan yang lebih sederhana bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis seorang diri dan masih memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Jadi, jangan hanya memilih berdasarkan proses pendirian yang lebih mudah. Pertimbangkan juga jumlah pemilik, skala usaha, struktur perusahaan, dan rencana pengembangan bisnis sebelum menentukan bentuk PT yang akan digunakan.
Kelebihan dan Kekurangan PT Umum
Setelah memahami perbedaan mendasarnya, sekarang saatnya melihat lebih dekat kelebihan dan kekurangan PT umum supaya kamu bisa menilai apakah bentuk usaha ini cocok dengan rencana bisnismu.
Salah satu kelebihan PT umum adalah bisa didirikan oleh dua orang atau lebih, sehingga pemilik dapat menggabungkan modal, keahlian, jaringan, maupun sumber daya dengan pihak lain.
Struktur ini juga membuat PT umum lebih fleksibel untuk mengembangkan bisnis karena kepemilikan perusahaan dapat dibagi dalam bentuk saham.
Kelebihan lainnya adalah statusnya sebagai badan hukum, sehingga terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perusahaan.
Pada prinsipnya, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan melebihi nilai saham yang dimilikinya, sepanjang ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas tersebut terpenuhi.
PT umum juga lebih cocok untuk bisnis yang ingin berkembang dalam skala lebih besar. Struktur saham memungkinkan perusahaan menerima tambahan modal dari pemegang saham dan membuka peluang masuknya investor.
Selain itu, keberadaan struktur organisasi seperti RUPS, Direksi, dan Komisaris dapat membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih terstruktur.
Namun, PT umum juga memiliki beberapa kekurangan. Proses pendiriannya lebih kompleks dibandingkan PT perorangan karena harus dibuat dengan akta notaris dan melibatkan minimal dua pendiri. Biaya pendirian dan administrasinya juga umumnya lebih besar.
Selain itu, setelah berdiri, PT umum memiliki kewajiban administrasi dan tata kelola yang lebih banyak, termasuk penyelenggaraan RUPS dan pencatatan administrasi perusahaan.
Pengambilan keputusan tertentu juga perlu mengikuti mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan perseroan, sehingga tidak selalu bisa dilakukan sepihak oleh satu pemilik.
Jadi, PT umum lebih cocok untuk bisnis yang dibangun bersama, membutuhkan struktur kepemilikan yang jelas, atau memiliki rencana untuk berkembang dan mendapatkan tambahan modal dari investor.
Kelebihan dan Kekurangan PT Perorangan
Setelah memahami karakteristiknya, sekarang saatnya melihat lebih dekat kelebihan dan kekurangan PT perorangan supaya kamu bisa menilai apakah bentuk usaha ini cocok dengan rencana bisnismu.
Salah satu kelebihan PT perorangan adalah proses pendiriannya relatif mudah dan sederhana.
PT perorangan dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencari rekan pendiri dan tidak memerlukan akta notaris. Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU, sehingga cocok bagi pelaku usaha yang ingin memiliki badan hukum dengan proses yang lebih praktis.
Dari sisi modal, tidak ada ketentuan modal dasar minimum tertentu yang harus dipenuhi, sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan modal dengan kemampuan dan kebutuhan bisnisnya.
Struktur kepemilikan yang hanya terdiri dari satu orang juga membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena tidak perlu berkoordinasi dengan pemegang saham lainnya.
Kelebihan lainnya adalah PT perorangan memiliki status sebagai badan hukum. Artinya, terdapat pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik.
Pada prinsipnya, tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban perusahaan terbatas pada modal yang telah ditempatkan pada perusahaan, sepanjang ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas tersebut terpenuhi.
Namun, PT perorangan juga memiliki kekurangan.
Bentuk usaha ini hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh satu orang, sehingga kurang cocok jika sejak awal bisnis membutuhkan beberapa pemilik atau investor sebagai pemegang saham.
Selain itu, PT perorangan diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Jika usaha berkembang dan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, pemilik perlu menyesuaikan bentuk perseroannya menjadi PT persekutuan modal atau PT umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena hanya memiliki satu pemegang saham, ruang untuk menghimpun modal dari banyak investor juga lebih terbatas dibandingkan PT umum. Jika bisnis membutuhkan struktur kepemilikan bersama atau pendanaan melalui masuknya pemegang saham baru, PT umum biasanya lebih fleksibel.
Jadi, PT perorangan lebih cocok untuk pelaku usaha yang ingin memulai bisnis sendiri dengan struktur badan hukum yang sederhana, tetapi belum membutuhkan partner atau investor sebagai pemegang saham.
Jenis PT yang Tepat untuk Bisnis
Setelah mengetahui perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, pertanyaan berikutnya adalah kapan sebaiknya kamu memilih PT umum atau PT perorangan.
Jawabannya sangat tergantung pada skala usaha, rencana pengembangan bisnis, dan kebutuhan pendanaan yang kamu miliki saat ini.
Kalau kamu baru memulai usaha sendirian, dengan modal terbatas, dan usaha yang dijalankan masih berskala mikro atau kecil sesuai kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, PT perorangan bisa menjadi pilihan yang tepat.
Bentuk usaha ini cocok untuk pelaku usaha rumahan, penyedia jasa perorangan, pemilik toko daring, atau usaha rintisan kecil yang ingin punya status badan hukum resmi tanpa harus mengeluarkan biaya notaris dan tanpa perlu mencari rekan pendiri.
Proses pendaftaran yang cepat lewat sistem elektronik juga memudahkan kamu yang ingin segera mengurus izin usaha dan membuka rekening bank atas nama perusahaan.
Sebaliknya, kalau rencana bisnismu melibatkan lebih dari satu pendiri, membutuhkan modal besar sejak awal, atau kamu berencana mengajak investor maupun mitra strategis dalam waktu dekat, PT umum menjadi pilihan yang lebih sesuai.
Struktur PT umum yang memungkinkan pembagian saham antara beberapa pemegang saham membuatnya lebih fleksibel untuk menerima suntikan modal dari luar.
Selain itu, kalau usahamu bergerak di bidang yang membutuhkan kepercayaan tinggi dari mitra bisnis besar, klien korporat, atau lembaga keuangan, kelengkapan organ perusahaan pada PT umum seperti direksi dan komisaris bisa membantu membangun citra usaha yang lebih profesional di mata pihak lain.
Ada juga skenario di tengah-tengah yang perlu kamu pertimbangkan. Misalnya, kamu memulai usaha sendirian dengan PT perorangan, lalu bisnis berkembang cukup pesat sampai modal usaha atau omzet tahunan sudah mendekati atau melampaui batas kriteria usaha kecil.
Dalam kondisi ini, langkah paling bijak adalah segera mempersiapkan proses konversi menjadi PT umum sebelum batas kriteria itu benar-benar terlampaui, supaya status hukum perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.
Satu hal lagi yang penting untuk diingat, apa pun bentuk PT yang kamu pilih, kamu tetap wajib menjaga tata kelola dan pencatatan keuangan perusahaan secara disiplin.
Sebagaimana disinggung dalam kajian akademik yang sudah dibahas sebelumnya, perlindungan tanggung jawab terbatas pada PT perorangan bisa hilang kalau pemilik terbukti mencampur aduk kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan atau melakukan pengelolaan usaha yang tidak sesuai aturan.
Kesimpulan
PT umum dan PT perorangan sama-sama berstatus badan hukum, tapi keduanya dirancang untuk kebutuhan bisnis yang berbeda.
PT umum cocok untuk usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang, membutuhkan modal besar, dan berencana melibatkan investor atau mitra strategis, dengan konsekuensi proses pendirian yang lebih formal lewat akta notaris.
PT perorangan cocok untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin punya badan hukum resmi dengan proses cepat, biaya ringan, dan tanpa perlu mencari rekan pendiri, meskipun bentuk usaha ini punya keterbatasan dalam menarik modal eksternal dan tetap menyimpan risiko tanggung jawab pribadi kalau pemilik lalai menjalankan tata kelola perusahaan dengan benar.
Kuncinya, pilih bentuk badan usaha sesuai kondisi nyata bisnismu saat ini, perhatikan batas kriteria usaha mikro dan kecil yang berlaku, dan siapkan diri untuk melakukan konversi ke PT umum begitu skala usahamu berkembang lebih besar.
Dengan begitu, status hukum perusahaan tetap sesuai aturan dan bisnismu bisa terus tumbuh secara legal dan tertata.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Notarius, Universitas Diponegoro. Tersedia di: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813
- Hukumonline. Hal-hal yang Harus Dipahami Soal PT Perorangan (pernyataan Santun Maspari Siregar, Direktur Perdata AHU Kementerian Hukum dan HAM). Tersedia di: https://www.hukumonline.com/berita/a/hal-hal-yang-harus-dipahami-soal-pt-perorangan-lt60d57e1c675a9/
- Hukumonline. Ini Kata Notaris Terkait Entitas Hukum Baru PT Perorangan (pernyataan Notaris Aulia Taufani). Tersedia di: https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kata-notaris-terkait-entitas-hukum-baru-pt-perorangan-lt60cc3f860e9cb/
- Hukumonline Klinik. Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja. Tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/
- Legazy. Syarat Pendirian PT vs PT Perorangan. Tersedia di: https://legazy.co.id/artikel/syarat-pendirian-pt-vs-pt-perorangan/
