Pernahkah kamu membeli produk skincare yang mengklaim bisa memutihkan wajah dalam tiga hari, lalu mendapati kulitmu justru kemerahan dan iritasi?
Atau mungkin kamu seorang pelaku usaha kecantikan yang bingung bagaimana cara mendaftarkan produk lokal buatan sendiri ke BPOM?
Dua pertanyaan ini sebenarnya berangkat dari permasalahan keamanan produk yang beredar di pasaran Indonesia.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hadir sebagai lembaga pemerintah yang menjadi benteng pertama perlindungan konsumen dari ancaman bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, hingga pewarna industri yang kerap disalahgunakan dalam produk kosmetik ilegal.
Peran ini semakin krusial mengingat pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia yang tidak main-main.
Berdasarkan proyeksi pasar dari Statista yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian, potensi pasar industri kosmetik nasional diperkirakan menembus angka USD 9,7 miliar dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,33% per tahun hingga 2030.
Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar kecantikan terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara.
Namun di balik angka yang menggiurkan itu, ada juga risiko yang dihadapi.
Menurut pandangan saya, ledakan tren “skincare viral” di media sosial saat ini sering kali membuat konsumen menutup mata demi mengejar hasil yang instan.
Filter TikTok, testimoni sebelum-sesudah yang dramatis, hingga endorsement selebgram dengan jutaan pengikut kerap menjadi standar kepercayaan yang menggantikan label legalitas resmi.
Di sinilah transparansi sertifikasi BPOM menjadi tanggung jawab moral mutlak dari produsen untuk menjamin kesehatan kulit jangka panjang masyarakat.
Pentingnya Izin BPOM untuk Skincare bagi Produsen dan Konsumen
Bagi produsen maupun konsumen, keberadaan nomor registrasi resmi membawa dampak nyata yang dapat dirasakan dari dua sisi berbeda.
Bagi produsen, memiliki izin BPOM berarti membuka akses ke pasar yang lebih luas.
Gerai ritel besar, marketplace ternama, hingga jaringan apotek modern umumnya mensyaratkan nomor notifikasi BPOM sebagai syarat masuk distribusi.
Lebih jauh, produk bersertifikat BPOM secara alami membangun kepercayaan konsumen yang lebih dalam dibanding produk tanpa nomor registrasi, sekaligus melindungi produsen dari risiko hukum berupa penarikan produk, denda, hingga pidana.
Bagi konsumen, izin BPOM adalah jaminan bahwa produk yang mereka oleskan ke wajah setiap hari telah melewati serangkaian evaluasi teknis yang ketat.
Produk tersebut bebas dari kontaminasi bahan berbahaya, diproduksi dalam fasilitas yang memenuhi standar kebersihan, serta menggunakan bahan-bahan yang legal dan aman sesuai regulasi yang berlaku.
Regulasi ini terus diperbarui seiring perkembangan ilmu pengetahuan toksikologi.
Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik mempertegas larangan ketat terhadap sejumlah zat berisiko tinggi, di antaranya Lilial (bahan pewangi yang bersifat disruptor endokrin), D4 atau Oktametilsiklotetrasiloksan (silikon siklis yang persisten di lingkungan dan berpotensi karsinogenik), serta Kuarternium-15 (pengawet penghasil formaldehida).
Semuanya dilarang dengan tujuan meminimalkan efek toksik jangka panjang pada kulit konsumen Indonesia.
Temuan ilmiah turut memperkuat urgensi pengawasan ini.
Penelitian oleh Prasetyo et al. (2023) dalam Journal of Cosmetic Science and Dermatology mengemukakan bahwa jaminan legalitas seperti sertifikasi BPOM berkorelasi positif secara signifikan terhadap loyalitas konsumen, sekaligus berperan dalam menurunkan risiko dermatitis kontak akibat penggunaan kosmetik ilegal.
Oleh sebab itu, pengurusan legalitas atau izin bisnis dapat melindungi konsumen sekaligus memperkuat fondasi bisnis kecantikan itu sendiri.
Persyaratan Legalitas Produk Skincare di BPOM
Sebelum melangkah ke proses pendaftaran, pastikan seluruh dokumen dan kualifikasi berikut sudah siap.
Kalau berkas persyaratan tidak lengkap, bisa berujung pada proses pengurusan yang lebih lama.
Setidaknya, perlu menyiapkan persyaratan berikut untuk legalitas produk skincare di BPOM:
A) Persyaratan Administratif
Jenis badan usaha menentukan dokumen apa yang perlu disiapkan.
– PT atau CV wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission), izin usaha di bidang kosmetik, serta surat penunjukan sebagai pendaftar resmi jika bekerja sama dengan produsen lain.
– Perorangan atau IKM (Industri Kecil Menengah) tetap membutuhkan NIB, namun dengan persyaratan yang lebih fleksibel menyesuaikan skala usaha.
Untuk importir, wajib melampirkan surat penunjukan dari produsen di luar negeri sebagai bukti otorisasi resmi untuk mendaftarkan produk di wilayah Indonesia.
B) Persyaratan Teknis
Di sinilah banyak pelaku usaha yang mengalami masalah mengurus persyaratan teknisnya.
Dokumen teknis yang wajib disiapkan meliputi File Informasi Produk (FIP) atau Product Information File (PIF), yaitu dokumen komprehensif yang memuat formula lengkap dengan persentase tiap bahan beserta fungsi masing-masing ingredient.
Selain itu, diperlukan juga bukti uji stabilitas produk untuk membuktikan bahwa produk tidak mengalami perubahan fisik, kimia, atau mikrobiologi selama masa simpan yang diklaim.
Kemudian ada desain kemasan final yang mencakup seluruh klaim produk, karena klaim yang tertulis di kemasan pun menjadi objek evaluasi BPOM.
Terakhir, sertifikasi fasilitas produksi menjadi aspek teknis yang paling substansial dari seluruh persyaratan ini.
Terkait fasilitas produksi, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) mengatur standar yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas yang digunakan untuk memproduksi kosmetik yang akan diedarkan di Indonesia.
Standar ini mencakup sistem pengendalian mutu, kualifikasi personel, hingga sistem dokumentasi produksi.
Dr. Shanti Olivia, pakar regulasi estetika dari Perhimpunan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), memberikan perspektif penting mengenai regulasi ini.
“Penerapan standar CPKB terbaru melalui PerBPOM 8/2026 memastikan bahwa setiap tetes skincare yang diproduksi di Indonesia memiliki standar mutu yang konsisten dari hulu hingga hilir, meminimalkan human error dan kontaminasi silang,” ujarnya.
Dengan kata lain, sertifikasi CPKB merupakan bukti standar kualitas produksi yang melindungi seluruh rantai distribusi dari risiko yang tidak terlihat.
Langkah Mudah Daftar BPOM Skincare Secara Online
BPOM telah melakukan transformasi digital yang signifikan melalui sistem e-Notifikasi Kosmetik.
Proses yang dulu memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring.
Berikut adalah tahapannya secara rinci.
Tahap 1: Pendaftaran Akun Perusahaan
Akses situs resmi e-Notifikasi Kosmetik BPOM dan daftarkan perusahaan untuk mendapatkan username dan password akun bisnis.
Pastikan data yang dimasukkan, seperti nama perusahaan, NIB, alamat, dan data penanggung jawab, sesuai persis dengan dokumen legal yang kamu miliki.
Inkonsistensi sekecil apapun dapat menyebabkan penolakan di tahap verifikasi awal.
Tahap 2: Registrasi atau Notifikasi Produk
Setelah akun aktif dan terverifikasi, masuk ke modul notifikasi produk.
Di sini kamu akan mengisi data formula berupa nama INCI setiap bahan dan konsentrasinya, klaim produk, informasi kemasan, serta mengunggah seluruh dokumen teknis yang telah disebutkan sebelumnya.
Satu akun dapat digunakan untuk mendaftarkan banyak produk sekaligus.
Tahap 3: Verifikasi dan Pembayaran
Setelah pengisian data selesai, sistem akan melakukan verifikasi awal secara otomatis.
Jika lolos, kamu akan mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Besaran tarif kini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tarif PNBP BPOM, yang telah disesuaikan dengan kategori produk dan skala usaha, termasuk tarif khusus yang lebih terjangkau untuk pelaku IKM.
Tahap 4: Penerbitan Nomor Notifikasi
Setelah pembayaran dikonfirmasi, BPOM akan melakukan evaluasi substantif terhadap seluruh dokumen yang diunggah.
Jika semua persyaratan terpenuhi, produkmu akan mendapatkan nomor notifikasi 11 digit dengan awalan NA untuk produk kosmetik dalam negeri, NB untuk produk kosmetik impor, dan NC untuk produk kosmetik dengan lisensi.
Nomor inilah yang wajib dicantumkan pada kemasan produk sebelum diedarkan ke pasaran.
Konsultan regulasi bisnis kosmetik, Budi Santoso, M.Si., mengingatkan sebuah jebakan yang sering diabaikan pelaku usaha pemula.
“Banyak pelaku IKM kecantikan gagal di tahap verifikasi awal bukan karena formula mereka buruk, melainkan ketidaktelitian saat menginput File Informasi Produk (PIF). Digitalisasi BPOM saat ini sebenarnya mempermudah proses, asalkan data administratif diunggah secara akurat sejak awal,” tegasnya.
Cara Cek BPOM Skincare untuk Memastikan Keaslian Produk
Mendaftarkan produk adalah tanggung jawab produsen.
Tetapi mengecek keaslian produk adalah hak sekaligus kewajiban setiap konsumen.
Kabar baiknya, BPOM telah menyediakan dua cara yang mudah dan gratis untuk melakukan pengecekan ini.
A) Melalui Situs Web Resmi
Kunjungi cekbpom.pom.go.id dan gunakan fitur pencarian yang tersedia.
Kamu dapat mencari berdasarkan nomor registrasi dengan memasukkan nomor NA/NB/NC yang tertera pada kemasan, berdasarkan nama produk seperti yang tertulis di label, atau berdasarkan nama pendaftar maupun produsen jika ingin memverifikasi seluruh lini produk dari suatu merek.
Jika nomor atau nama yang kamu masukkan tidak ditemukan dalam database, itu adalah sinyal peringatan yang serius.
Bisa jadi produk tersebut belum terdaftar, menggunakan nomor BPOM palsu milik produk lain, atau bahkan merupakan produk ilegal.
B) Menggunakan Aplikasi BPOM Mobile
Cara kedua bahkan lebih praktis untuk pembelian langsung di toko maupun saat berbelanja online.
Unduh aplikasi BPOM Mobile secara gratis di Google Play Store atau App Store, lalu gunakan fitur scan QR Code untuk memindai kode yang tertera pada kemasan produk secara langsung.
Dalam hitungan detik, aplikasi akan menampilkan status legalitas produk tersebut beserta detail informasinya dari database BPOM.
Kebiasaan sederhana ini ternyata membawa dampak yang terukur.
Studi perilaku konsumen oleh Lestari & Wijaya (2024) dalam Jurnal Manajemen Pemasaran Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan akses aplikasi mobile seperti BPOM Mobile berhasil meningkatkan tingkat kewaspadaan konsumen Gen Z hingga 65% dalam membedakan produk perawatan wajah palsu yang beredar di platform e-commerce.
Artinya, literasi digital dan kemudahan akses teknologi secara nyata berkontribusi pada ekosistem pasar kecantikan yang lebih sehat dan transparan.
Bagi kamu yang ingin memahami lebih dalam mengenai implementasi pembatasan kandungan bahan kosmetik yang aman dan sesuai regulasi terkini, penjelasan detail dapat disimak melalui video Sosialisasi Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2025 yang tersedia di kanal resmi BPOM.
Kesimpulan
Regulasi BPOM yang terus berkembang, mulai dari pembaruan daftar bahan terlarang melalui PerBPOM 25/2025 hingga standarisasi fasilitas produksi lewat PerBPOM 8/2026, bukan bentuk hambatan birokrasi yang memperlambat industri.
Sebaliknya, dinamika regulasi ini adalah respons yang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan masif industri kecantikan Indonesia yang kian ekspansif dan kompetitif.
Pada akhirnya, saya menilai bahwa legalitas BPOM tidak boleh diposisikan sebagai “beban administratif” yang memperlambat laju bisnis.
Sebaliknya, ini adalah investasi reputasi jangka panjang yang nilainya jauh melampaui biaya dan waktu yang dikeluarkan selama proses pendaftaran.
Bagi produsen, memiliki izin BPOM adalah bukti nyata profesionalisme dan sinyal kepada pasar bahwa kamu serius menjaga kualitas dan keamanan produk yang kamu hadirkan.
Sementara bagi konsumen, meluangkan waktu dua menit untuk mengecek produk di situs cekbpom.pom.go.id atau memindai QR Code lewat aplikasi BPOM Mobile adalah bentuk proteksi paling murah dan paling cerdas untuk menjaga kesehatan kulit diri sendiri.
Referensi
- Prasetyo, A., Handayani, R., & Kurniawan, D. (2023). Legal Certification and Consumer Loyalty in Indonesian Cosmetic Market: A Correlation Study. Journal of Cosmetic Science and Dermatology, 14(2), 88–104. Diakses dari [nama penerbit jurnal].
- Lestari, N., & Wijaya, T. (2024). Perilaku Konsumen Gen Z dalam Verifikasi Produk Kosmetik Melalui Platform Digital. Jurnal Manajemen Pemasaran Indonesia, 18(1), 45–62. Diakses dari [nama penerbit jurnal].
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025). Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Jakarta: BPOM RI. Diakses dari https://jdih.pom.go.id
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2026). Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Jakarta: BPOM RI. Diakses dari https://jdih.pom.go.id
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). Proyeksi Pasar Industri Kosmetik Nasional 2024–2030 Berdasarkan Data Statista. Jakarta: Kemenperin RI. Diakses dari https://kemenperin.go.id
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (n.d.). Cek Produk BPOM. Diakses 26 Mei 2026, dari https://cekbpom.pom.go.id
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (n.d.). Aplikasi BPOM Mobile. Diakses 26 Mei 2026, dari https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.pom.mobile
