Fabby Daraja, Author at LegalMP

Cara Daftar Izin Edar PKRT Kemenkes: Syarat, Dokumen, Proses, Biaya, dan Lama Terbit

05 September 2026

Produk seperti tisu tertentu, kapas, sabun cuci tangan cair, sabun cuci piring, deterjen, pembersih lantai, hingga pewangi ruangan dapat masuk dalam kelompok Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga atau PKRT sesuai jenis dan fungsi produknya. Karena produk PKRT digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah mengatur keamanan, manfaat, mutu, serta cara produk tersebut diedarkan kepada masyarakat. Produk PKRT pada dasarnya hanya boleh diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Aturan mengenai PKRT juga mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, aturan penting yang perlu diperhatikan antara lain Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan, Permenkes Nomor 11 Tahun 2025, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut saya, izin edar PKRT sebaiknya dipersiapkan sejak produk masih dalam tahap pengembangan. Dengan begitu, formula, hasil pengujian, kemasan, klaim produk, dan dokumen perusahaan bisa disiapkan sejak awal sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa Itu PKRT dan Produk Apa yang Termasuk di Dalamnya? PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan yang digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada kesehatan manusia di rumah tangga maupun fasilitas umum. Karena berkaitan dengan kesehatan dan keamanan pengguna, produk PKRT harus memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Definisi tersebut tercantum dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan. Beberapa produk yang dapat termasuk dalam kelompok PKRT antara lain tisu, cotton bud, kapas, sabun cuci tangan cair, sabun cuci piring, deterjen cair, pembersih lantai, pewangi ruangan, serta produk kebersihan rumah tangga lainnya. Namun, pelaku usaha tidak sebaiknya menentukan sendiri kelas PKRT hanya berdasarkan nama atau bentuk produknya. Penentuan kelas juga perlu mempertimbangkan kegunaan, bahan, klaim, dan tingkat risiko dari produk tersebut. Pembagian Kelas Risiko PKRT PKRT dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan tingkat risiko produk, yaitu Kelas 1 untuk risiko rendah, Kelas 2 untuk risiko sedang, dan Kelas 3 untuk risiko tinggi. Semakin tinggi risikonya, semakin banyak aspek teknis yang perlu diperiksa sebelum izin edar diberikan. Pembagiannya secara umum adalah sebagai berikut: Kelas PKRT Tingkat Risiko Kelas 1 Risiko rendah Kelas 2 Risiko sedang Kelas 3 Risiko tinggi Kelas 1 dan Kelas 2 memiliki mekanisme registrasi yang lebih sederhana dibandingkan produk Kelas 3. Sementara itu, PKRT Kelas 3 membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam karena tingkat risiko produknya lebih tinggi. Untuk produk tertentu seperti pestisida rumah tangga Kelas 3, dokumen perizinan dari kementerian yang berwenang di bidang pestisida juga dapat menjadi bagian dari persyaratan. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pembersih juga membuat pengawasan PKRT semakin penting. Data Statista menunjukkan pasar household cleaners di Indonesia memiliki nilai lebih dari USD 1 miliar, walaupun kategori pasar tersebut tidak seluruhnya sama dengan pengertian PKRT menurut aturan di Indonesia. Selain itu, penelitian mengenai produk pembersih juga menunjukkan bahwa kandungan kimia dari beberapa produk dapat memengaruhi kualitas udara dalam ruangan dan paparan penggunanya. Karena itu, pengujian dan pengawasan produk penting dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan konsumen. Apa Saja Syarat Izin Edar PKRT? Syarat izin edar PKRT terdiri dari dokumen legalitas usaha dan dokumen teknis produk. Jenis dokumen yang harus disiapkan bisa berbeda tergantung kelas risiko, asal produk, serta apakah produk dibuat di dalam negeri atau diimpor. Sebelum mengajukan izin edar, pelaku usaha perlu memastikan kegiatan usahanya sudah memiliki perizinan dan KBLI yang sesuai. Selain itu, data perusahaan pada sistem OSS harus sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. A) Dokumen Administrasi untuk PKRT Dalam Negeri Dokumen administrasi digunakan untuk membuktikan bahwa perusahaan yang mengajukan izin memang memiliki hak dan kewenangan untuk memproduksi atau mendaftarkan produk PKRT. Data pada seluruh dokumen tersebut juga harus saling sesuai. Beberapa dokumen yang dapat diperlukan antara lain: Persyaratan sebenarnya dapat berbeda untuk setiap produk sehingga pelaku usaha tetap perlu mengikuti daftar dokumen yang muncul pada layanan resmi ketika melakukan registrasi. B) Dokumen Teknis PKRT Dokumen teknis berisi informasi yang membuktikan bahwa produk memiliki formula, cara produksi, mutu, keamanan, fungsi, dan informasi kemasan yang sesuai. Dokumen ini menjadi salah satu bagian utama yang diperiksa dalam proses izin edar. Dokumen teknis yang dapat diminta antara lain: Untuk PKRT impor, formula harus mencantumkan bahan yang digunakan beserta jumlah persentasenya sampai mencapai 100 persen. Dokumen proses produksi juga perlu menjelaskan alur mulai dari persiapan bahan baku hingga produk jadi, termasuk tahapan pengujian atau quality control. Selain itu, data stabilitas perlu menunjukkan dasar penentuan masa kadaluarsa produk. Bagian yang perlu diperiksa dengan sangat teliti adalah kesesuaian antara formula, hasil pengujian, fungsi produk, klaim, dan label kemasan. Misalnya, apabila sebuah produk mencantumkan klaim tertentu pada kemasan, perusahaan perlu memiliki data yang bisa mendukung klaim tersebut. Jangan sampai kemasan menjanjikan A, sedangkan dokumen teknis hanya bisa membuktikan B. Bagaimana Cara Daftar Izin Edar PKRT? Cara daftar izin edar PKRT dilakukan melalui sistem perizinan pemerintah yang terhubung dengan OSS dan sistem informasi Kementerian Kesehatan. Pelaku usaha perlu mengisi data perusahaan dan produk, mengunggah dokumen, membayar PNBP, kemudian menunggu proses verifikasi. Berikut tahapan yang perlu dilakukan. 1. Pastikan NIB dan KBLI Sudah Sesuai Periksa terlebih dahulu data perusahaan melalui OSS. Kemudian, pastikan kegiatan usaha dan KBLI yang tercantum sesuai dengan aktivitas produksi atau distribusi PKRT yang dijalankan. PP Nomor 28 Tahun 2025 saat ini menjadi salah satu dasar utama penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan telah menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Pilih Layanan Izin Edar PKRT Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengakses layanan izin edar PKRT melalui ekosistem OSS dan sistem informasi kesehatan yang terhubung dengan OSS. Pilih jenis pengajuan sesuai produk, misalnya izin edar PKRT dalam negeri atau PKRT impor. 3. Isi Data Produk Masukkan seluruh informasi produk sesuai dokumen yang sudah dipersiapkan. Data tersebut dapat mencakup nama produk, merek, kelas risiko, bentuk atau ukuran kemasan, formula, produsen, fungsi, dan informasi lain yang diminta. 4. Unggah Dokumen Setelah data selesai diisi, unggah seluruh dokumen administrasi dan teknis. Pastikan setiap file dapat dibaca dengan jelas dan menggunakan versi terbaru. Cara sederhana untuk menghindari kesalahan adalah dengan membuat satu folder final khusus dokumen registrasi. 5. Lakukan Pembayaran PNBP Pemohon kemudian melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sesuai jenis layanan dan kelas produknya. PP Nomor 64 Tahun 2019 tentang PNBP Kementerian Kesehatan masih tercatat berstatus berlaku. 6. Tunggu Proses Verifikasi Kementerian

SELENGKAPNYA

Cara Membubarkan Firma: Syarat, Prosedur SABU, dan Penyelesaian Utang

01 September 2026

Firma adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama menggunakan satu nama. Berbeda dengan Perseroan Terbatas atau PT, firma termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Artinya, kekayaan firma tidak sepenuhnya terpisah dari kekayaan pribadi para sekutunya. Dalam perjalanannya, sebuah usaha dapat mengalami perubahan strategi, pergantian bentuk usaha, perselisihan antara pemilik, hingga penghentian kegiatan. Oleh karena itu, pemilik firma perlu memahami cara membubarkan firma secara resmi dan sesuai aturan. Penutupan firma tidak cukup dilakukan dengan menghentikan kegiatan usaha, mengosongkan kantor, atau menutup rekening bank. Para sekutu juga harus mencatatkan pembubaran firma, melunasi utang, menyelesaikan kewajiban pajak, memenuhi hak karyawan, dan mengakhiri kontrak yang masih berjalan. Menurut pandangan saya, pembubaran firma tidak selalu menunjukkan bahwa suatu bisnis telah gagal. Keputusan tersebut dapat menjadi langkah strategis ketika model bisnis tidak lagi sesuai, para sekutu ingin berpisah, atau usaha akan dialihkan menjadi Perseroan Terbatas. Risiko yang lebih besar justru muncul ketika firma berhenti beroperasi tanpa menjalankan prosedur penutupan secara resmi. Apa Saja Alasan Firma Dapat Dibubarkan? Firma dapat dibubarkan karena masa berlakunya telah berakhir, tujuan usahanya sudah tercapai, atau seluruh sekutu sepakat menghentikan kegiatan usaha. Selain itu, pembubaran firma juga dapat terjadi karena alasan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Permenkum Nomor 25 Tahun 2025, pembubaran firma dapat dilakukan karena beberapa alasan berikut: Selain ketentuan tersebut, Pasal 1646 KUHPerdata juga mengatur beberapa alasan berakhirnya sebuah persekutuan. Alasan tersebut antara lain berakhirnya waktu yang telah disepakati, tercapainya tujuan persekutuan, serta adanya kehendak dari para sekutu. Dalam praktiknya, proses pembubaran firma juga sering terjadi karena beberapa kondisi berikut: Penelitian Evelyne Theresia dalam Fiat Iustitia: Jurnal Hukum membahas perkembangan status hukum badan usaha non-badan hukum serta perubahan sistem pendaftarannya menjadi layanan elektronik. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian para sekutu, dokumen notaris, dan data yang tercatat dalam sistem pemerintah harus saling sesuai. Karena itu, para sekutu sebaiknya memeriksa kembali akta pendirian sebelum memutuskan pembubaran firma. Akta pendirian biasanya mengatur tata cara pengunduran diri sekutu, pembagian keuntungan dan kerugian, kewenangan mewakili firma, serta penyelesaian perselisihan. Syarat Pembubaran Firma Syarat pembubaran firma terdiri dari dokumen yang membuktikan alasan pembubaran dan dokumen pendukung untuk pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Namun, jenis dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda tergantung pada dasar pembubaran firma. Berdasarkan Pasal 16 Permenkum Nomor 25 Tahun 2025, notaris harus mengunggah beberapa dokumen berikut: Selain dokumen tersebut, para sekutu sebaiknya mempersiapkan beberapa syarat pembubaran firma berikut: Pendapat H.M.N. Purwosutjipto mengenai asas publisitas menjelaskan pentingnya mengumumkan dan mencatatkan perubahan status firma kepada pihak luar. Dengan adanya pencatatan resmi, pihak lain dapat mengetahui bahwa firma tersebut sudah tidak menjalankan kegiatan usaha baru. Namun, akta pembubaran notaris bukan satu-satunya dokumen yang dapat digunakan dalam setiap kondisi. Permenkum Nomor 25 Tahun 2025 juga memperbolehkan penggunaan putusan pengadilan atau dokumen lain yang menyatakan pembubaran firma. Oleh sebab itu, dokumen yang harus disiapkan perlu disesuaikan dengan alasan pembubaran masing-masing firma. Prosedur Pembubaran Firma Prosedur pembubaran firma dimulai dengan menentukan alasan pembubaran, memeriksa kondisi keuangan, menyiapkan dokumen, dan mendaftarkan pembubaran melalui notaris. Setelah itu, para sekutu tetap harus membereskan utang, pajak, perizinan, kontrak, dan hak karyawan. 1. Periksa Kondisi Hukum dan Keuangan Firma Sebelum membubarkan firma, para sekutu perlu memeriksa seluruh kondisi hukum dan keuangan usaha. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui aset, utang, piutang, izin, dan kontrak yang masih aktif. Beberapa bagian yang harus diperiksa meliputi: Pemeriksaan awal dapat membantu para sekutu menemukan kewajiban yang sebelumnya tidak tercatat. Dengan demikian, para sekutu tidak telanjur membagikan aset firma sebelum seluruh kewajiban diketahui. 2. Buat Kesepakatan Pembubaran Firma Seluruh sekutu perlu menyepakati alasan, tanggal, dan mekanisme pembubaran firma. Selain itu, para sekutu sebaiknya menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk membereskan aset dan kewajiban firma. Kesepakatan pembubaran setidaknya perlu memuat: Istilah yang digunakan dalam proses ini adalah rapat atau kesepakatan para sekutu. Firma tidak menggunakan istilah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS karena RUPS hanya digunakan dalam Perseroan Terbatas. 3. Buat Akta Pembubaran atau Siapkan Dokumen Lain Apabila pembubaran dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, para sekutu dapat membuat akta pembubaran di hadapan notaris. Akta tersebut menjadi bukti resmi bahwa seluruh sekutu telah menyetujui penutupan firma. Namun, jika pembubaran terjadi karena sengketa atau kepailitan, dokumen yang digunakan dapat berupa putusan pengadilan atau dokumen hukum lainnya. Karena itu, dasar hukum pembubaran akan menentukan jenis dokumen yang perlu disiapkan. 4. Daftarkan Pembubaran Firma melalui SABU Berdasarkan Pasal 15 Permenkum Nomor 25 Tahun 2025, pendaftaran pembubaran firma diajukan oleh para pendiri atau sekutu melalui notaris. Kemudian, notaris mendaftarkan pembubaran secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU. Dalam proses tersebut, notaris akan melakukan beberapa langkah berikut: Penggunaan SABU membuat proses pendaftaran lebih mudah dilacak dan terdokumentasi secara elektronik. Tak hanya itu, sistem elektronik juga membantu pemerintah dan masyarakat mengetahui status terbaru sebuah firma. 5. Selesaikan Izin, Pajak, dan Hak Karyawan Pendaftaran pembubaran melalui SABU hanya menyelesaikan pencatatan status firma pada Kementerian Hukum. Para sekutu tetap harus menyelesaikan administrasi pada OSS, Direktorat Jenderal Pajak, perbankan, serta lembaga lainnya. Beberapa kewajiban yang perlu diselesaikan antara lain: Para sekutu perlu memahami bahwa sistem AHU, OSS, dan perpajakan merupakan layanan yang berbeda. Oleh karena itu, selesainya pembubaran di AHU tidak otomatis menutup NIB dan NPWP firma. Cara Menyelesaikan Utang Firma Utang firma harus dilunasi sebelum sisa aset dibagikan kepada para sekutu. Karena firma bukan badan hukum, setiap sekutu dapat ikut bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh utang firma. Pasal 18 KUHD mengatur bahwa setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh perikatan firma. Artinya, kreditur dapat menagih utang firma kepada para sekutu sesuai dengan hubungan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, penagihan tersebut juga dapat menyentuh kekayaan pribadi para sekutu. Penyelesaian aset dan utang firma dapat dilakukan melalui urutan berikut: Pandangan Subekti menjelaskan bahwa pembubaran firma hanya menghentikan hubungan usaha para sekutu untuk kegiatan berikutnya. Namun, pembubaran tersebut tidak langsung menghapus kewajiban yang sudah muncul sebelum firma dibubarkan. Dengan kata lain, status firma yang sudah dibubarkan tidak otomatis menghapus utang lama. Sebagai contoh, Firma ABC memiliki aset sebesar Rp600 juta dan utang sebesar Rp750 juta. Setelah seluruh aset digunakan untuk membayar

SELENGKAPNYA

Perbedaan CV dan Firma: Mana yang Lebih Cocok untuk Bisnis Anda?

27 Agustus 2026

Memilih bentuk usaha yang cocok harus dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Pilihan legalitas ini akan menentukan siapa yang berhak mengelola bisnis, bagaimana keputusan dibuat, dan siapa yang harus menanggung utang usaha. Contohnya memilih legalitas antara CV atau Firma. Keduanya sama-sama termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Namun, CV dan Firma memiliki aturan yang berbeda dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab para pendiri. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 57 juta pada 2026. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap legalitas usaha semakin besar. Dengan legalitas, dapat membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan, bekerja sama dengan perusahaan lain, dan mengikuti pengadaan barang atau jasa. Sayangnya, masih banyak pengusaha mendirikan badan usaha hanya karena mengikuti pilihan orang lain. Mereka belum memahami bahwa bentuk usaha yang dipilih dapat memengaruhi keamanan harta pribadi. Kesalahan memilih CV atau Firma bahkan dapat membuat seorang pendiri ikut menanggung utang yang dibuat oleh sekutu lainnya. Secara singkat, CV cocok untuk usaha yang ingin membedakan antara pengelola dan pemodal. Sementara itu, Firma lebih cocok untuk bisnis yang seluruh pendirinya ingin aktif mengelola usaha bersama. Pengertian dan Dasar Hukum CV vs Firma di Indonesia CV adalah badan usaha yang memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif. Sementara itu, Firma adalah badan usaha yang memberikan hak kepada setiap sekutunya untuk bertindak atas nama usaha. CV dan Firma sama-sama tidak berbadan hukum sehingga perlindungan terhadap harta pribadi para pendirinya tidak sekuat Perseroan Terbatas atau PT. A) Pengertian CV Commanditaire Vennootschap atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif bersama satu atau lebih sekutu pasif. Para sekutu tersebut bekerja sama untuk menjalankan kegiatan usaha secara terus-menerus. Dalam CV, para pendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pembagian tersebut membuat CV dapat menerima modal dari pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, pihak yang memberikan modal tidak harus ikut mengurus operasional bisnis. Meskipun demikian, CV tetap merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, perlindungan harta pribadi dalam CV tidak sama dengan perlindungan yang dimiliki pemegang saham PT. B) Pengertian Firma Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dengan menggunakan satu nama bersama. Dalam Firma, setiap sekutu pada dasarnya dapat bertindak atas nama badan usaha. Berbeda dari CV, Firma tidak membagi anggotanya menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Seluruh sekutu Firma dapat ikut mengelola bisnis dan menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan atas nama Firma. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum Perusahaan Indonesia, CV dapat dipahami sebagai bentuk khusus dari Firma. Perbedaannya terletak pada pembagian antara sekutu yang mengurus usaha dan sekutu yang hanya memberikan modal. C) Dasar hukum CV dan Firma terbaru Aturan dasar mengenai CV dan Firma masih mengacu pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sementara itu, layanan administrasi CV dan Firma saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 telah mencabut dan menggantikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Karena itu, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sudah tidak tepat jika disebut sebagai aturan pendaftaran CV dan Firma yang terbaru. Pendirian CV dan Firma harus dibuat melalui akta notaris. Kemudian, notaris akan mendaftarkan badan usaha tersebut secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT secara elektronik. SKT menjadi bukti bahwa CV atau Firma telah tercatat dalam sistem administrasi Kementerian Hukum. Tanggung Jawab Sekutu CV vs Firma Perbedaan tanggung jawab sekutu CV vs Firma terletak pada pihak yang mengelola usaha dan besarnya risiko yang harus ditanggung. Seluruh sekutu Firma dapat menanggung kewajiban usaha sampai ke harta pribadi. Sementara itu, tanggung jawab sekutu pasif dalam CV pada dasarnya hanya sebesar modal yang diberikan selama sekutu tersebut tidak ikut mengelola usaha. A) Tanggung jawab sekutu Firma Seluruh anggota Firma merupakan sekutu aktif yang dapat mengelola dan mewakili badan usaha. Berdasarkan Pasal 18 KUHD, setiap sekutu Firma bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban Firma. Tanggung renteng berarti pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur dapat menagih seluruh utang Firma kepada salah satu sekutu. Penagihan tersebut tidak hanya dapat dilakukan kepada sekutu yang membuat perjanjian. Apabila aset Firma tidak cukup untuk membayar utang, harta pribadi para sekutu dapat ikut digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai contoh, salah satu sekutu menandatangani kontrak pembelian barang senilai Rp500 juta atas nama Firma. Jika Firma gagal membayar, sekutu lain dapat ikut diminta melunasi utang tersebut. Risiko tersebut tetap ada meskipun sekutu lainnya tidak terlibat dalam pembahasan kontrak. Karena itu, setiap sekutu Firma harus mengetahui dan mengawasi tindakan bisnis yang dilakukan oleh sekutu lainnya. B) Tanggung jawab sekutu aktif CV Sekutu aktif bertugas mengelola kegiatan usaha sehari-hari. Selain itu, sekutu aktif juga berwenang mewakili CV saat membuat kontrak atau bekerja sama dengan pihak lain. Karena memiliki kewenangan tersebut, sekutu aktif menanggung tanggung jawab yang tidak terbatas. Artinya, harta pribadi sekutu aktif dapat digunakan untuk membayar utang CV apabila aset usaha tidak mencukupi. Dalam praktiknya, risiko yang ditanggung sekutu aktif CV hampir sama dengan risiko para sekutu Firma. Perbedaannya, CV masih memiliki sekutu pasif yang hanya bertugas memberikan modal. C) Tanggung jawab sekutu pasif CV Sekutu pasif adalah pihak yang memberikan modal kepada CV tanpa ikut mengelola usaha. Pada dasarnya, sekutu pasif hanya menanggung kerugian sebesar modal yang telah diberikan. Namun, perlindungan tersebut dapat hilang apabila sekutu pasif ikut mengurus kegiatan usaha. Risiko yang sama juga muncul apabila sekutu pasif bertindak seolah-olah sebagai pengelola atau perwakilan CV. Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD melarang sekutu pasif melakukan tindakan pengurusan usaha. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun sekutu pasif telah mendapatkan surat kuasa. Jika larangan dilanggar, sekutu pasif dapat diminta menanggung seluruh utang dan kewajiban CV sampai ke harta pribadinya. Oleh karena itu, peran yang tertulis dalam akta harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Seseorang tidak cukup hanya ditulis sebagai sekutu pasif dalam akta. Dalam praktiknya, sekutu pasif juga tidak boleh menandatangani kontrak atau bertindak sebagai pengelola CV. Kajian Putu Devi Yustisia Utami

SELENGKAPNYA

Syarat Pendirian PT Umum Terbaru 2026: Modal, Dokumen, dan Cara Membuatnya Online

26 Agustus 2026

Mendirikan Perseroan Terbatas atau PT Umum menjadi langkah awal bagi pelaku usaha yang ingin memperluas bisnis, mengikuti tender, menjalin kerja sama, melakukan ekspor, atau menerima investor. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik, sekitar 98,68% usaha di Indonesia berstatus Usaha Mikro dan Kecil. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa banyak bisnis memiliki peluang untuk meningkatkan skala usahanya melalui penguatan sistem pengelolaan dan legalitas badan hukum. Seiring berkembangnya OSS RBA dan AHU Online, proses pendirian serta perizinan PT juga semakin terintegrasi secara elektronik. Menurut saya, PT Umum layak dipilih sejak awal ketika bisnis dijalankan bersama, membutuhkan pembagian saham yang jelas, atau memiliki rencana ekspansi. Selain memberikan perlindungan hukum, struktur PT Umum juga membuat perusahaan lebih mudah dinilai oleh bank, investor, mitra besar, dan calon pelanggan. Keunggulan PT Umum Dibandingkan CV dan PT Perorangan PT Umum merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang umumnya didirikan oleh minimal dua pihak. Dibandingkan CV dan PT Perorangan, PT Umum memiliki struktur kepemilikan, organ perusahaan, dan tata kelola yang lebih mendukung ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Berikut perbandingan PT Umum, CV, dan PT Perorangan dari sisi hukum maupun praktik bisnis: Aspek PT Umum CV PT Perorangan Status hukum Berstatus badan hukum Bukan badan hukum Berstatus badan hukum Jumlah pendiri Umumnya minimal dua pihak Minimal dua orang Satu orang Target skala usaha Dapat digunakan untuk berbagai skala usaha Dapat digunakan untuk berbagai skala usaha Khusus usaha mikro dan kecil Struktur kepemilikan Kepemilikan dibagi berdasarkan saham Terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif Dimiliki satu pemegang saham Organ perusahaan Memiliki RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris Dikelola sekutu aktif dan diawasi sekutu pasif Pendiri menjadi pemegang saham sekaligus direktur Pemisahan aset Aset perusahaan terpisah dari aset pribadi pemegang saham Pemisahan aset tidak sekuat PT Aset terpisah selama tata kelola dan kewajiban perseroan dipenuhi Tanggung jawab pemilik Pada prinsipnya terbatas sebesar saham yang dimiliki Sekutu aktif dapat bertanggung jawab sampai harta pribadi Pada prinsipnya terbatas sebesar modal perseroan Kepercayaan mitra Umumnya lebih dipercaya perusahaan besar karena struktur dan legalitasnya lebih jelas Dapat dipercaya, tetapi sebagian mitra mensyaratkan badan hukum Cocok untuk UMK, tetapi sebagian mitra besar meminta PT persekutuan modal Peluang mengikuti tender Lebih fleksibel untuk mengikuti tender yang mensyaratkan badan hukum atau struktur perusahaan tertentu Bergantung pada ketentuan tender Dapat mengikuti tender tertentu, tetapi dapat terkendala persyaratan skala dan pengalaman Masuknya investor Lebih mudah melalui penerbitan atau pengalihan saham Tidak memiliki mekanisme kepemilikan berbasis saham Harus berubah menjadi PT persekutuan modal jika pemegang saham bertambah Ekspansi kepemilikan Pemegang saham baru dapat masuk melalui mekanisme korporasi Perubahan sekutu memerlukan penyesuaian akta dan struktur persekutuan Tidak dapat menambah pemegang saham tanpa mengubah status perseroan Perencanaan suksesi Kepemilikan dapat dialihkan melalui saham sesuai Anggaran Dasar Peralihan kepentingan usaha lebih bergantung pada kesepakatan sekutu Kepemilikan terpusat pada satu orang Kredibilitas di perbankan Struktur saham, pengurus, dan laporan perusahaan lebih mudah dinilai oleh bank Penilaian bergantung pada kondisi usaha dan sekutu Tetap dapat mengakses pembiayaan, tetapi skala UMK dapat membatasi produk tertentu Kesiapan ekspor Lebih mudah diterima dalam proses uji kelayakan mitra luar negeri karena memiliki struktur badan hukum dan pengurus yang jelas Tetap dapat melakukan ekspor jika memenuhi izin, tetapi status non-badan hukum dapat menjadi pertimbangan mitra Dapat melakukan ekspor selama memenuhi persyaratan, tetapi kapasitas dan struktur tunggal dapat menjadi pertimbangan Pembukaan cabang Lebih siap untuk ekspansi cabang karena struktur pengurus dan kepemilikannya dapat dipertahankan Bisa membuka cabang, tetapi tata kelolanya bergantung pada sekutu Bisa berkembang, tetapi perlu berubah menjadi PT Umum jika tidak lagi memenuhi kriteria UMK Kelangsungan perusahaan Keberadaan perseroan tidak langsung berakhir karena pergantian pemegang saham atau pengurus Sangat dipengaruhi hubungan dan kesepakatan para sekutu Bergantung pada satu pemegang saham dan kepatuhan terhadap ketentuan PT Perorangan Tata kelola bisnis Pembagian kewenangan lebih jelas antara pemegang saham, Direksi, dan Komisaris Pengelolaan terpusat pada sekutu aktif Pengambilan keputusan terpusat pada pendiri Dalam praktiknya, status PT Umum dapat meningkatkan kredibilitas ketika perusahaan menjalani pemeriksaan legalitas atau due diligence dari distributor, pembeli, perbankan, dan mitra luar negeri. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki. Perlindungan tersebut dapat dikesampingkan ketika perseroan digunakan dengan iktikad buruk, persyaratan badan hukum belum dipenuhi, atau pemegang saham secara melawan hukum memakai kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi. Nindyo Pramono menjelaskan bahwa salah satu karakter penting PT terletak pada kedudukannya sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari pemegang saham. Selain itu, penelitian Salomo dan rekan-rekan menegaskan bahwa status badan hukum memberikan kedudukan serta pembagian tanggung jawab yang lebih jelas ketika perusahaan melakukan transaksi atau menghadapi risiko hukum. Syarat Pendirian PT Umum Terbaru 2026 Syarat pendirian PT umum terbaru mencakup minimal dua pendiri, akta notaris, struktur RUPS–Direksi–Komisaris, modal, alamat perusahaan, Pemilik Manfaat, dan kegiatan usaha yang sesuai KBLI. Pendirian PT Umum harus memperoleh pengesahan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH agar resmi berstatus badan hukum. Ketentuan administrasi terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut menjadi rujukan terbaru menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. A) Ketentuan pendiri dan organ PT PT Umum pada dasarnya didirikan oleh minimal dua orang atau badan hukum melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham ketika perseroan didirikan. Struktur PT Umum terdiri atas: Pendiri sebaiknya tidak menunjuk Direksi atau Komisaris hanya untuk memenuhi kelengkapan data. Setiap jabatan memiliki tanggung jawab hukum, sehingga orang yang dipilih harus memahami peran dan kewajibannya. B) Dokumen syarat pendirian PT Dokumen syarat pendirian PT yang umumnya perlu disiapkan meliputi: Nama PT harus ditulis menggunakan huruf Latin, belum digunakan secara sah oleh perseroan lain, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Selain itu, nama juga tidak boleh hanya terdiri atas angka atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Untuk PT yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, nama perseroan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ketentuan tiga kata dikenal sebagai standar administratif dalam praktik pengajuan nama PT. Namun, penggunaan tiga kata tidak otomatis membuat nama disetujui karena

SELENGKAPNYA

Prosedur Perubahan Data OSS: Cara Edit NIB, Alamat, dan KBLI Terbaru

25 Agustus 2026

Data usaha yang tercantum dalam sistem Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS RBA harus sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya. Karena itu, pelaku usaha perlu memperbarui data OSS ketika terjadi perubahan alamat, pengurus, pemegang saham, modal, lokasi usaha, atau bidang usaha. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sekitar 17 juta Nomor Induk Berusaha atau NIB telah diterbitkan melalui OSS hingga 13 Agustus 2026. Lebih dari 97% NIB tersebut dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa OSS telah menjadi sistem utama yang digunakan pelaku usaha untuk mengurus dan mengelola perizinan. Namun, memiliki NIB saja belum cukup karena informasi di dalamnya juga harus terus diperbarui. Jika data OSS berbeda dengan akta perusahaan, AHU, data pajak, atau kondisi usaha di lapangan, perusahaan dapat mengalami kendala saat membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, mengikuti tender, atau mengurus izin tambahan. Menurut saya, perubahan data OSS sebaiknya tidak ditunda karena ketidaksesuaian data dapat berkembang menjadi masalah legalitas yang lebih rumit. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memahami prosedur perubahan data OSS agar pembaruan dapat dilakukan dengan benar. Baca Juga: Apa Itu OSS RBA? Pengertian, Tingkat Risiko, dan Aturan Terbarunya Apa yang Dimaksud dengan Perubahan Data OSS? Perubahan data OSS adalah proses memperbarui informasi pelaku usaha atau kegiatan bisnis yang tersimpan dalam sistem OSS RBA. Pembaruan tersebut dapat memengaruhi NIB, Sertifikat Standar, izin usaha, serta Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB-UMKU. Istilah edit NIB sering digunakan untuk menjelaskan proses pembaruan data usaha. Meski begitu, tidak semua informasi di dalam NIB dapat langsung diubah melalui sistem OSS. Beberapa data harus diperbarui terlebih dahulu melalui sistem asalnya. Misalnya, perubahan nama perusahaan, alamat kedudukan, modal, pengurus, dan pemegang saham badan usaha biasanya harus diproses melalui akta notaris dan sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU. Sementara itu, perubahan data perpajakan perlu dilakukan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Setelah data pada sistem asal selesai diperbarui, perusahaan dapat melakukan sinkronisasi ke OSS. Dasar hukum perizinan berbasis risiko terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu, ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Kedua aturan tersebut menggantikan sejumlah ketentuan lama yang sebelumnya mengacu pada regulasi tahun 2021. Kapan Data OSS Harus Diubah? Data OSS perlu diubah ketika informasi perusahaan atau kegiatan usaha tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pembaruan perlu dilakukan agar NIB dan perizinan lainnya tetap sesuai dengan identitas, lokasi, serta kegiatan operasional perusahaan. Perubahan data OSS biasanya diperlukan dalam beberapa kondisi berikut: PP Nomor 28 Tahun 2025 membagi kegiatan usaha ke dalam tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Karena itu, perubahan jenis kegiatan, lokasi, kapasitas produksi, atau skala usaha dapat memengaruhi tingkat risiko perusahaan. Perubahan tingkat risiko juga dapat menimbulkan kewajiban perizinan tambahan. Data Apa Saja yang Bisa Diubah di OSS? Data OSS yang dapat diperbarui meliputi informasi pelaku usaha, profil perusahaan, lokasi proyek, dan bidang usaha. Namun, cara memperbarui setiap data berbeda karena beberapa informasi berasal dari sistem AHU atau DJP. Jenis Perubahan Jalur Pembaruan Nomor telepon dan email Profil akun atau hak akses OSS Alamat kegiatan usaha Menu kegiatan atau lokasi usaha di OSS Penambahan bidang usaha Menu pengembangan atau penambahan kegiatan usaha Penghentian kegiatan usaha Pencabutan kegiatan dan perizinan terkait Nama badan usaha Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Alamat kedudukan badan usaha Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Direksi dan komisaris Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Pemegang saham Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Modal perusahaan Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Data NPWP Sistem DJP terlebih dahulu KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 Fitur konversi KBLI pada OSS Pembagian tersebut perlu dipahami sebelum melakukan edit NIB. Jika data berasal dari AHU, pelaku usaha tidak dapat langsung mengetik ulang informasi tersebut melalui OSS. Perusahaan harus menyelesaikan proses perubahan akta dan AHU terlebih dahulu. Setelah itu, data terbaru dapat ditarik atau disinkronkan ke dalam OSS. Prosedur Perubahan Data OSS dan Edit NIB Prosedur perubahan data OSS dilakukan melalui akun OSS milik pelaku usaha. Namun, nama menu dan tahapan yang muncul dapat berbeda tergantung pada bentuk badan usaha, skala bisnis, jenis data, dan tingkat risiko kegiatan. Berikut langkah umum untuk mengubah data OSS: Pastikan data dalam dokumen OSS sudah sama dengan akta, AHU, NPWP, dan kondisi usaha sebenarnya. Cara Mengubah Alamat Perusahaan di OSS Perubahan alamat perusahaan di OSS perlu dibedakan antara alamat kedudukan badan usaha dan lokasi kegiatan usaha. Alamat kedudukan badan usaha biasanya mengikuti informasi yang tercantum dalam akta dan AHU, sedangkan lokasi kegiatan usaha tercatat sebagai data proyek dalam OSS. Jika perusahaan memindahkan alamat kedudukan yang tercantum dalam anggaran dasar, perusahaan perlu membuat akta perubahan melalui notaris. Kemudian, perubahan tersebut harus diproses melalui sistem AHU. Setelah data AHU diperbarui, perusahaan dapat melakukan sinkronisasi ke OSS. Sementara itu, perubahan atau penambahan lokasi operasional dapat dilakukan melalui menu lokasi atau kegiatan usaha di OSS. Perubahan lokasi usaha dapat menimbulkan beberapa persyaratan berikut: Karena itu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa persyaratan lokasi sebelum memindahkan kegiatan operasional. Langkah tersebut dapat mengurangi risiko alamat baru tidak sesuai dengan tata ruang atau jenis usaha yang dijalankan. Cara Melakukan Perubahan KBLI OSS Perubahan KBLI OSS diperlukan ketika perusahaan menambah kegiatan usaha, menghentikan kegiatan tertentu, atau menyesuaikan klasifikasi usaha dengan KBLI 2025. KBLI yang dipilih harus sesuai dengan isi akta dan kegiatan bisnis yang benar-benar dijalankan. Sebelum menambahkan atau mengubah KBLI, periksa tiga aspek berikut: Pada 2026, pelaku usaha juga perlu memperhatikan penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025. Dalam proses penyesuaian tersebut, kode KBLI lama dapat tetap sama, berubah, dipecah, digabungkan, atau dihapus. Oleh sebab itu, pelaku usaha sebaiknya membaca uraian setiap KBLI dan tidak hanya mencocokkan nomor kodenya. Sebagai contoh, satu kegiatan usaha yang sebelumnya masuk dalam satu kode dapat dipecah menjadi beberapa kode baru. Perusahaan perlu memilih kode yang paling tepat berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukungnya. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Perubahan Data OSS Dokumen perubahan data OSS berbeda-beda tergantung pada jenis perubahan, bentuk perusahaan, lokasi, dan tingkat risiko kegiatan. Meski tidak semua dokumen berikut selalu diperlukan, pelaku usaha sebaiknya menyiapkannya sejak awal. Kebutuhan Perubahan Dokumen

SELENGKAPNYA

Panduan Akta Perubahan Perusahaan: Jenis, Cara Mengurus, Biaya, dan Update AHU–OSS

24 Agustus 2026

Perubahan modal, pengurus, pemegang saham, alamat, hingga bidang usaha merupakan bagian yang wajar dalam perkembangan sebuah Perseroan Terbatas atau PT. Namun, perubahan tersebut tidak cukup hanya dicatat dalam dokumen internal perusahaan. Perusahaan juga perlu mencatat perubahan tersebut secara resmi melalui akta perubahan perusahaan. Setelah itu, perubahan perlu dilaporkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH sesuai dengan jenis perubahannya. Menurut pandangan saya, masih banyak pemilik usaha yang menganggap akta perubahan hanya sebagai urusan administrasi tambahan. Padahal, data perusahaan yang tidak diperbarui dapat menjadi masalah pada kemudian hari. Masalah tersebut biasanya baru terasa saat perusahaan mengajukan pinjaman bank, menerima investor, mengikuti tender, mengurus izin usaha, atau menghadapi sengketa. Karena itu, artikel ini akan membahas jenis perubahan PT, prosedur pengurusan, perkiraan biaya, batas waktu pelaporan, serta pembaruan data melalui AHU Online dan OSS RBA. Apa Itu Akta Perubahan Perusahaan? Akta perubahan perusahaan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan notaris untuk mencatat keputusan pemegang saham mengenai perubahan anggaran dasar atau data PT. Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengajukan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum melalui SABH. Akta perubahan biasanya dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Namun, dalam kondisi tertentu, keputusan juga dapat diambil tanpa mengadakan RUPS secara langsung. Cara tersebut dikenal sebagai keputusan sirkuler atau circular resolution. Keputusan sirkuler dapat digunakan apabila seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara memberikan persetujuan secara tertulis. Akta perubahan perusahaan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam administrasi perusahaan. Dengan kata lain, pihak lain yang bekerja sama dengan PT perlu mengetahui informasi legal terbaru perusahaan melalui data yang tercatat dalam sistem pemerintah. Karena itu, keputusan internal pemegang saham saja belum cukup untuk memberikan kepastian kepada pihak luar. Jenis Perubahan Perusahaan yang Memerlukan Akta Secara umum, perubahan PT terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup dilaporkan melalui pemberitahuan. Perbedaan tersebut perlu dipahami sejak awal. Pasalnya, kesalahan dalam memilih jenis pengajuan dapat membuat permohonan ditolak atau data perusahaan tidak tercatat dengan benar. 1. Perubahan Anggaran Dasar Perubahan anggaran dasar adalah perubahan terhadap ketentuan utama PT yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan tertentu harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan. Berikut pembagian mekanismenya: Jenis Perubahan Mekanisme pada SABH Nama perseroan Persetujuan Menteri Hukum Tempat kedudukan perseroan Persetujuan Menteri Hukum Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Persetujuan Menteri Hukum Jangka waktu berdirinya perseroan Persetujuan Menteri Hukum Besarnya modal dasar Persetujuan Menteri Hukum Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Persetujuan Menteri Hukum Perubahan status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya Persetujuan Menteri Hukum Ketentuan anggaran dasar lainnya Pemberitahuan kepada Menteri Hukum Sebagai contoh, PT yang ingin menambah bidang usaha perlu memeriksa kembali maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang tertulis dalam anggaran dasarnya. Selain itu, perusahaan perlu memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Perusahaan sebaiknya tidak memilih terlalu banyak KBLI hanya agar terlihat dapat menjalankan berbagai jenis usaha. Sebab, setiap KBLI dapat memiliki tingkat risiko dan persyaratan izin yang berbeda. 2) Perubahan Data Perseroan Perubahan data perseroan merupakan pembaruan informasi PT yang tidak selalu mengubah ketentuan utama dalam anggaran dasar. Perubahan tersebut umumnya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum melalui SABH agar informasi mengenai pengurus, pemegang saham, dan perusahaan tetap terbaru. Beberapa contoh perubahan data perseroan meliputi: Proses ubah direktur PT sebaiknya dilakukan segera setelah keputusan pemegang saham ditetapkan. Direksi baru yang belum tercatat dalam data perusahaan dapat mengalami kesulitan saat mewakili PT. Misalnya, direksi baru dapat terkendala ketika mengurus rekening bank, mengakses OSS, berhubungan dengan instansi pemerintah, atau menandatangani transaksi dengan mitra. Selain itu, proses ubah pemegang saham juga perlu dilakukan dengan hati-hati. Perusahaan perlu memeriksa anggaran dasar, perjanjian pemegang saham, bukti pembayaran, persetujuan organ perusahaan, dan aturan investasi yang berlaku. Pemeriksaan tambahan diperlukan apabila perubahan tersebut melibatkan pemegang saham asing. Bagaimana Cara Mengurus Akta Perubahan PT? Pengurusan akta perubahan PT dimulai dari keputusan pemegang saham, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris dan pengajuan melalui SABH. Setelah dokumen perubahan terbit, perusahaan perlu memperbarui data pada sistem dan dokumen lain yang terdampak. 1. Memeriksa Legalitas Perusahaan Sebelum mengadakan RUPS, perusahaan sebaiknya memeriksa seluruh dokumen legalitas yang dimiliki. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup: Pemeriksaan awal dapat membantu perusahaan menemukan perubahan lama yang belum dilaporkan. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan data antara akta, AHU, dan OSS RBA. 2. Mengadakan RUPS atau Keputusan Sirkuler RUPS harus dilakukan sesuai dengan aturan pemanggilan, jumlah kehadiran, dan jumlah suara yang ditentukan dalam UUPT serta anggaran dasar perusahaan. Kemudian, hasil RUPS perlu dicatat dalam risalah atau berita acara rapat. Apabila keputusan diambil secara sirkuler, seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara harus menyetujuinya secara tertulis. Persetujuan tersebut nantinya menjadi dasar pembuatan akta perubahan oleh notaris. 3. Membuat Akta di Hadapan Notaris Keputusan perubahan yang hanya ditulis dalam risalah RUPS di bawah tangan perlu dinyatakan kembali dalam akta notaris. UUPT mengatur bahwa keputusan perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat langsung dalam berita acara rapat berbentuk akta notaris harus dinyatakan dalam akta paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS. Setelah itu, notaris akan memeriksa dokumen pendukung yang diberikan perusahaan. Notaris kemudian menyusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau jenis akta lain yang sesuai dengan perubahan tersebut. 4. Mengajukan Perubahan melalui SABH Setelah akta selesai, notaris akan mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan melalui SABH. Untuk perubahan anggaran dasar, permohonan persetujuan atau pemberitahuan pada umumnya perlu diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris. Jika pengajuan diterima, perusahaan dapat memperoleh salah satu dari dua dokumen berikut: Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa perubahan perusahaan telah tercatat dalam administrasi badan hukum. 5. Memperbarui Dokumen Lain yang Terdampak Pengurusan perubahan tidak selalu selesai setelah dokumen dari AHU terbit. Perusahaan juga perlu memeriksa dokumen lain yang menggunakan data lama. Dokumen tersebut dapat meliputi: Langkah tersebut diperlukan agar seluruh dokumen perusahaan menggunakan informasi yang sama. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko penolakan atau permintaan perbaikan data pada kemudian hari. Berapa Biaya Akta

SELENGKAPNYA

Izin Usaha Jasa Titip (Jastip): Syarat, KBLI, Cara Daftar, dan Aturan Pajak Terbaru

21 Agustus 2026

Bisnis jasa titip atau jastip semakin populer karena banyak orang ingin membeli produk yang tidak tersedia di daerahnya. Melalui layanan ini, pelanggan bisa menitipkan pembelian produk lokal, barang edisi terbatas, hingga produk dari luar negeri. Perkembangan bisnis jastip juga didukung oleh kebiasaan masyarakat yang semakin sering berbelanja melalui internet. Statista mencatat bahwa nilai pasar e-commerce Indonesia berada di kisaran USD65 miliar. Sementara itu, International Trade Administration memperkirakan nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai USD52,93 miliar pada 2023 dan berpotensi meningkat menjadi USD86,81 miliar pada 2028. Namun, belum ada data resmi yang menjelaskan secara khusus berapa nilai transaksi yang berasal dari bisnis jasti Pada awalnya, jastip memang sering dilakukan sebagai kegiatan sampingan ketika seseorang sedang bepergian. Hanya saja jastip yang dilakukan secara rutin dan menghasilkan keuntungan sudah dapat dianggap sebagai kegiatan usaha. Menurut pandangan saya, mengurus izin usaha jasa titip bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi. Legalitas juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha saat menghadapi pemeriksaan Bea Cukai, kewajiban pajak, komplain pelanggan, dan kerja sama bisnis. Syarat dan Cara Mengurus Legalitas Bisnis Jastip melalui OSS Cara mengurus legalitas bisnis jastip dimulai dengan memilih bentuk usaha, menentukan kode KBLI, dan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha melalui OSS. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, sedangkan dokumen tambahan yang dibutuhkan akan mengikuti tingkat risiko serta jenis produk yang dijual. Aturan perizinan usaha saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, sistem perizinan berbasis risiko juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tersebut menggantikan aturan sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Syarat Izin Usaha Jastip Syarat izin usaha jastip dapat berbeda tergantung bentuk usaha dan jenis barang yang dijual. Namun, pelaku usaha perorangan biasanya perlu menyiapkan data berikut: Bisnis jastip sebenarnya dapat dijalankan atas nama orang pribadi. Namun, pelaku usaha dapat mempertimbangkan PT Perorangan atau PT Umum jika bisnis sudah berkembang. Badan usaha akan semakin dibutuhkan ketika jastip sudah memiliki karyawan, omzet rutin, pemasok tetap, atau jumlah transaksi yang cukup besar. Selain itu, badan usaha dapat membantu memisahkan urusan bisnis dari keuangan pribadi pemilik. Cara Membuat NIB untuk Usaha Jastip Pendaftaran NIB untuk bisnis jastip dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Berikut tahapan yang perlu dilakukan: NIB menjadi identitas resmi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Namun, NIB tidak selalu menggantikan seluruh izin yang dibutuhkan. Kegiatan usaha dengan risiko menengah dapat memerlukan Sertifikat Standar. Selain itu, penjualan kosmetik, makanan, obat, atau barang tertentu mungkin membutuhkan izin tambahan dari instansi terkait. Memilih Kode KBLI Jasa Titip Belanja yang Sesuai Saat ini, belum ada kode KBLI yang secara khusus menggunakan nama “jasa titip”. Karena itu, pemilihan KBLI jasa titip belanja harus disesuaikan dengan jenis barang, cara penjualan, dan sumber penghasilan pelaku usaha. Perlu dipahami bahwa KBLI 47911 tidak mencakup perdagangan seluruh jenis barang. Kode tersebut hanya mencakup penjualan melalui media atau internet untuk kelompok makanan, minuman, tembakau, bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium. Berikut beberapa pilihan KBLI yang dapat dipertimbangkan oleh pelaku jastip: Kode KBLI Ruang Lingkup Contoh Penggunaan 47911 Perdagangan eceran melalui media untuk makanan, minuman, tembakau, bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium Jastip kosmetik, makanan, atau minuman 47912 Perdagangan eceran melalui media untuk tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi Jastip pakaian, tas, aksesori, atau sepatu 47913 Perdagangan eceran melalui media untuk perlengkapan rumah tangga dan dapur Jastip peralatan rumah atau perlengkapan dapur 47914 Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran dalam kelompok 47911 sampai 47913 Jastip yang menjual beberapa kelompok produk 47919 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai barang lainnya Jastip produk lain yang tidak masuk kelompok sebelumnya Daftar tersebut mengikuti kelompok perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet yang ditampilkan dalam sistem OSS. Selain jenis barang, pelaku jastip juga perlu memperhatikan cara bisnis memperoleh keuntungan. Ada jastiper yang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Namun, ada juga jastiper yang hanya membelikan barang sesuai pesanan dan menerima biaya jasa. Jika pendapatan utama berasal dari biaya jasa, kegiatan tersebut kemungkinan lebih dekat dengan jasa perantara. Oleh sebab itu, pemilihan KBLI sebaiknya tidak hanya melihat media penjualan, tetapi juga mempertimbangkan alur transaksi dan sumber pendapatan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa barang yang dibawa oleh personal shopper termasuk barang yang tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Karena bersifat komersial, barang tersebut harus diberitahukan melalui dokumen kepabeanan yang berlaku. Pelaku jastip juga wajib membayar Bea Masuk dan pajak impor sesuai ketentuan. Skema Perhitungan dan Kewajiban Pajak Jastip Kewajiban pajak jastip dapat dibagi menjadi pajak atas barang impor dan Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha. Karena itu, membayar Bea Masuk dan pajak impor belum tentu menyelesaikan seluruh kewajiban pajak pelaku jastip. Penghasilan atau biaya jasa yang diterima tetap harus dicatat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan. A) Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Jastip Barang jastip dari luar negeri termasuk barang yang dibawa untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, fasilitas pembebasan sebesar USD500 untuk barang pribadi penumpang tidak dapat digunakan pada barang jastip. Ketentuan mengenai barang bawaan penumpang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017. Kemudian, aturan tersebut diperbarui melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 6 Juni 2025. Berdasarkan penjelasan Bea Cukai, barang selain barang pribadi dapat dikenai pungutan berikut: Jumlah pungutan yang harus dibayar dapat berbeda untuk setiap barang. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai pabean, jenis produk, dan aturan khusus yang berlaku atas barang tersebut. Sementara itu, fasilitas pembebasan hingga USD500 hanya berlaku untuk barang pribadi penumpang pada setiap kedatangan. Jika nilai barang pribadi melebihi USD500, Bea Masuk sebesar 10% dikenakan atas nilai yang melebihi batas tersebut. B) Contoh Sederhana Perhitungan Barang Jastip Sebagai contoh, Bea Cukai menetapkan nilai pabean barang jastip sebesar Rp10.000.000. Perhitungan awalnya dapat digambarkan sebagai berikut: Contoh tersebut hanya memberikan gambaran sederhana dan bukan hasil perhitungan resmi. Dalam praktiknya, pelaku jastip harus mengikuti kurs pajak dan ketentuan yang berlaku ketika barang tiba di Indonesia. Penelitian Devi dan rekan-rekan pada 2026 menjelaskan bahwa tidak adanya bukti transaksi dapat menyulitkan proses penetapan nilai pabean. Jika harga pembelian tidak dapat dibuktikan, Bea

SELENGKAPNYA

Cara Urus Izin Usaha Toko Bangunan & KBLI Terbaru: Panduan Lengkap Legalitas Usaha Material

20 Agustus 2026

Izin usaha toko bangunan adalah legalitas yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS RBA. Untuk mendapatkannya, pemilik toko perlu memilih kode KBLI yang sesuai, mengisi data lokasi, dan memenuhi persyaratan yang muncul dalam sistem OSS. Bisnis toko bangunan memiliki peluang pasar yang cukup stabil karena kebutuhan pembangunan dan renovasi properti terus berjalan. Namun, persediaan barang yang lengkap dan lokasi yang strategis belum cukup untuk menjaga kelangsungan usaha. Pemilik toko juga perlu memastikan kegiatan usaha, tempat usaha, dan bentuk badan usahanya sudah tercatat secara resmi. Menurut saya, pengusaha jangan menganggap legalitas sebagai beban biaya yang berat di awal Legalitas justru menjadi investasi jangka panjang untuk melindungi kegiatan usaha, meningkatkan kepercayaan pemasok, dan membuka peluang ekspansi. Artikel ini akan membahas peluang bisnis, KBLI perdagangan bahan bangunan terbaru, persyaratan izin, serta cara mengurus NIB toko bangunan melalui OSS RBA. Peluang Bisnis Toko Bangunan dan Pentingnya Legalitas Legalitas usaha jual material membantu toko bangunan beroperasi sesuai aturan dan terlihat lebih terpercaya. Dokumen usaha yang lengkap juga dibutuhkan ketika pemilik toko ingin mengajukan pinjaman, menjadi distributor, membuka cabang, atau mengikuti pengadaan barang. Permintaan material bangunan sangat berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan renovasi properti. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang 2024. Sementara itu, sektor konstruksi di Jawa Timur tumbuh sebesar 6,90% pada periode yang sama. Pertumbuhan kegiatan konstruksi dapat meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai produk berikut: Selain itu, legalitas menjadi semakin penting ketika toko mulai melayani kontraktor, perusahaan, atau proyek pemerintah. Pelanggan bisnis biasanya membutuhkan identitas usaha, dokumen penawaran, rekening atas nama badan usaha, bukti transaksi, dan dokumen perpajakan. Karena itu, legalitas usaha jual material dapat membantu toko bangunan menjangkau pasar yang lebih besar. Jenis Izin dan KBLI Toko Bangunan Terbaru KBLI toko bangunan ditentukan berdasarkan jenis barang, target pembeli, dan cara penjualannya. Berdasarkan KBLI 2025, toko yang menjual bahan konstruksi langsung kepada konsumen dapat menggunakan KBLI 47521. Sementara itu, usaha yang menjual berbagai material bangunan dalam jumlah besar kepada toko, kontraktor, atau perusahaan dapat menggunakan KBLI 46738. KBLI 47521 untuk Toko Material Eceran KBLI 47521 adalah kode untuk kegiatan Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi. Kode tersebut mencakup toko yang menjual beragam bahan konstruksi secara langsung kepada konsumen akhir. Produk yang dapat masuk dalam KBLI 47521 cukup luas, mulai dari bahan logam, kayu, semen, pasir, batu, hingga perlengkapan sanitasi. Contoh kegiatan usaha yang dapat menggunakan KBLI 47521 antara lain: Pemilik toko tetap perlu memeriksa seluruh produk yang dijual sebelum memilih KBLI. Langkah tersebut penting karena satu toko bisa menjual beberapa kelompok barang yang memiliki kode berbeda. KBLI 46738 untuk Distributor Material Bangunan KBLI 46738 adalah kode untuk kegiatan Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan. Kode tersebut cocok digunakan oleh distributor atau pedagang besar yang menjual material kepada toko, kontraktor, atau pelaku usaha lainnya. Produk yang termasuk dalam KBLI 46738 antara lain semen, pasir, paku, cat, dan berbagai jenis material bangunan lainnya. Perlu diketahui bahwa KBLI 46632 yang tercantum dalam kerangka awal bukan kode umum untuk distributor material bangunan. Dalam KBLI 2020, KBLI 46632 digunakan khusus untuk perdagangan besar kaca. Kemudian, dalam KBLI 2025, perdagangan besar kaca lembaran masuk ke dalam KBLI 46732. Berikut beberapa KBLI yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan material bangunan: Model usaha KBLI 2025 Keterangan Toko material yang menjual kepada konsumen akhir 47521 Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi Distributor berbagai material bangunan 46738 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan Distributor semen, kapur, pasir, dan batu 46734 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu Distributor kaca lembaran 46732 Perdagangan Besar Kaca Lembaran Distributor cat 46737 Perdagangan Besar Cat Satu toko dapat membutuhkan lebih dari satu KBLI apabila menjalankan kegiatan penjualan eceran sekaligus perdagangan besar. Karena itu, pemilihan KBLI harus mengikuti kegiatan yang benar-benar dijalankan oleh toko. Pemilik usaha sebaiknya tidak asal memilih banyak KBLI untuk kegiatan yang belum pernah dijalankan. Regulasi Perizinan Toko Bangunan yang Berlaku Perizinan toko bangunan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan tersebut menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar terbaru untuk mengurus perizinan melalui OSS RBA. Kemudian, petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur tata cara pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS. Jenis dokumen yang diterbitkan kepada pelaku usaha akan bergantung pada beberapa faktor berikut: Pemilik toko tidak boleh langsung menganggap bahwa NIB menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan. Sistem OSS dapat menampilkan kewajiban tambahan berupa persyaratan dasar, Sertifikat Standar, atau perizinan penunjang sesuai kegiatan usaha. Syarat Izin Toko Material Bangunan Syarat izin toko material bangunan umumnya mencakup identitas pemilik, data badan usaha, alamat toko, kode KBLI, modal, dan informasi produk. Selain itu, pemilik usaha mungkin perlu memenuhi persyaratan tata ruang dan lingkungan sesuai lokasi serta kegiatan tokonya. Berikut dokumen dan data yang umumnya perlu disiapkan: Surat Keterangan Domisili Usaha tidak selalu menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan NIB. Namun, pemilik toko tetap perlu memiliki bukti penggunaan lokasi yang sah. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat kepemilikan, perjanjian sewa, atau dokumen lain yang menjelaskan hak penggunaan tempat usaha. Selain itu, SPPL juga tidak selalu diwajibkan untuk semua toko bangunan. Jenis dokumen lingkungan akan ditentukan berdasarkan skala, lokasi, dan dampak kegiatan usaha melalui sistem OSS. Penelitian Prasiwi, Mursyidah, dan Sutanto menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan UMK melalui OSS masih dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha. Selain itu, kemampuan menggunakan sistem digital, kejelasan informasi, dan pendampingan petugas juga dapat memengaruhi kelancaran proses perizinan. Karena itu, pemilik toko perlu menyiapkan data secara lengkap sebelum mulai mengurus izin. Cara Urus NIB Toko Bangunan melalui OSS RBA Cara urus NIB toko bangunan dimulai dengan membuat akun OSS, melengkapi profil usaha, memilih KBLI, dan mengisi data lokasi. Setelah seluruh data diperiksa dan pernyataan pelaku usaha disetujui, sistem akan menerbitkan NIB serta menampilkan kewajiban lanjutan yang perlu dipenuhi. Berikut langkah-langkah mengurus NIB toko bangunan: Sebelum memilih KBLI, buatlah daftar seluruh produk yang dijual oleh toko. Sebagai contoh, toko yang menjual semen, cat, perlengkapan listrik, dan alat pertukangan mungkin membutuhkan beberapa KBLI. Dengan daftar tersebut, pemilik usaha

SELENGKAPNYA

Escrow Account: Pengertian, Cara Kerja, dan Manfaatnya untuk Transaksi Bisnis

19 Agustus 2026

Escrow account adalah rekening khusus yang digunakan untuk menyimpan dana transaksi sementara waktu. Dana tersebut baru diberikan kepada penerima setelah semua ketentuan yang disepakati oleh pembeli dan penjual terpenuhi. Rekening escrow melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dalam mengelola dana transaksi. Dengan sistem tersebut, penjual tidak dapat langsung menggunakan uang pembeli sebelum menyelesaikan kewajibannya. Escrow account semakin banyak digunakan untuk transaksi bernilai besar, transaksi jarak jauh, pembelian properti, pendanaan digital, dan kerja sama antar bisnis. Dalam transaksi bisnis, rekening escrow digunakan untuk mengatur kapan pembayaran boleh diberikan kepada penerima. Escrow agent tidak bertindak sebagai pembeli maupun penjual. Hanya menjalankan instruksi yang telah disepakati dalam perjanjian. Fungsi Utama Escrow Account Escrow account memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: Perbedaan Escrow Account dan Rekening Bank Biasa Escrow account memiliki aturan penggunaan yang lebih terbatas dibandingkan rekening bank biasa. Pemilik rekening bank biasa dapat menggunakan dananya kapan saja, sedangkan dana escrow hanya dapat dicairkan ketika persyaratan tertentu sudah terpenuhi. Aspek Escrow account Rekening bank biasa Tujuan penggunaan Menyimpan dana untuk transaksi tertentu Menyimpan dan mengelola uang pemilik rekening Penguasaan dana Dibatasi oleh isi perjanjian Dikendalikan oleh pemilik rekening Proses pencairan Dilakukan setelah syarat transaksi terpenuhi Dilakukan sesuai permintaan pemilik rekening Pihak yang terlibat Pembayar, penerima, dan escrow agent Bank dan pemilik rekening Perlindungan transaksi Memiliki aturan pencairan tambahan Tidak secara langsung melindungi transaksi tertentu Rekening escrow juga berbeda dari rekening milik penjual yang hanya disebut sebagai “rekening bersama”. Perlindungan escrow baru dapat berjalan jika terdapat pengelola yang netral, pemisahan dana, aturan pencairan, proses pemeriksaan, dan cara menyelesaikan perselisihan. Bagaimana Cara Kerja Escrow dalam Transaksi Bisnis? Escrow transaksi bisnis bekerja dengan menyimpan pembayaran dari pembeli sampai penjual menyelesaikan kewajibannya. Escrow agent akan memeriksa apakah syarat pencairan sudah terpenuhi sebelum memberikan dana kepada penjual atau mengembalikannya kepada pembeli. Cara kerja rekening bersama bisnis umumnya berlangsung melalui tahapan berikut: Contoh Penerapan Escrow dalam Transaksi Bisnis Kapan Escrow Account Digunakan? Escrow account sebaiknya digunakan ketika nilai transaksi cukup besar, pihak yang bertransaksi belum saling mengenal, atau pembayaran dilakukan secara bertahap. Penggunaan escrow juga disarankan ketika barang, jasa, atau dokumen dalam transaksi perlu diperiksa terlebih dahulu. Semakin besar kerugian yang dapat muncul jika transaksi gagal, semakin penting penggunaan escrow account. Beberapa transaksi yang dapat menggunakan escrow account meliputi: 1. Escrow Properti Escrow properti digunakan untuk menyimpan pembayaran sampai dokumen dan proses jual beli properti dinyatakan lengkap. Dana dapat ditahan sampai pemeriksaan dokumen kepemilikan, pembayaran pajak, dan proses pengalihan hak selesai. Dalam pembelian rumah yang masih dibangun, escrow properti dapat mengatur pencairan dana berdasarkan perkembangan pembangunan. Pembeli tetap perlu memeriksa legalitas pengembang, status tanah, izin pembangunan, dan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Escrow account tidak dapat menggantikan pemeriksaan legalitas properti. 2. Transaksi B2B Bernilai Tinggi Escrow dapat digunakan dalam pembelian mesin, pengadaan bahan baku, proyek teknologi, konstruksi, perdagangan antardaerah, dan pekerjaan yang dibayar secara bertahap. Rekening bersama bisnis memberikan perlindungan kepada pembeli dan penjual selama proses transaksi berlangsung. 3. Merger dan Akuisisi Dalam transaksi merger dan akuisisi, sebagian dana pembelian dapat disimpan sementara dalam escrow account. Dana tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang baru diketahui setelah transaksi selesai. Contohnya adalah kewajiban pajak yang belum diselesaikan, pelanggaran perjanjian, atau tuntutan yang sebelumnya telah diatur dalam kontrak. 4. Pendanaan Digital POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI. Penggunaan rekening penampungan membantu memisahkan dana milik pengguna dari uang yang digunakan untuk kegiatan operasional penyelenggara. Sebagian aturan pelaporan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah diperbarui melalui POJK Nomor 8 Tahun 2026. Untuk layanan urun dana atau securities crowdfunding, POJK Nomor 17 Tahun 2025 telah menggantikan POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Investor perlu memeriksa izin penyelenggara dan peraturan terbaru sebelum menyetorkan dana karena ketentuan dapat berubah. 5. Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam PP Nomor 36 Tahun 2023 mengatur pemasukan, penempatan, penggunaan, pengawasan, dan sanksi terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA. Aturan DHE SDA kemudian diperbarui, termasuk melalui PP Nomor 21 Tahun 2026. Pembaruan tersebut juga mencakup pengawasan terhadap rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA. Apa Risiko Transaksi Tanpa Escrow? Transaksi tanpa escrow membuat dana langsung berpindah sebelum pembeli memperoleh kepastian bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penipuan, penggunaan dana sebelum waktunya, perselisihan kepemilikan, dan kesulitan mendapatkan pengembalian dana. Beberapa risiko transaksi tanpa rekening bersama bisnis meliputi: Perkembangan ekonomi digital membuat kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang aman semakin meningkat. Laporan Google, Temasek, dan Bain yang dikutip Reuters memperkirakan nilai barang dagangan bruto e-commerce Indonesia mencapai sekitar USD71 miliar pada 2025. Nilai tersebut diperkirakan meningkat menjadi USD140 miliar pada 2030. Besarnya nilai transaksi digital tidak berarti setiap pembayaran online harus menggunakan escrow account khusus. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital perlu diikuti dengan peningkatan keamanan pembayaran, pemeriksaan identitas, perlindungan akun, dan prosedur penyelesaian sengketa. Contoh Penggunaan Escrow di Indonesia Penggunaan escrow di Indonesia dapat ditemukan dalam marketplace, layanan pendanaan digital, transaksi perusahaan, pengelolaan DHE SDA, dan jual beli properti. Cara penerapannya dapat berbeda karena setiap sektor memiliki jenis transaksi, risiko, dan aturan tersendiri. 1. Marketplace Digital Marketplace biasanya menyimpan pembayaran pembeli sampai barang diterima atau masa pengajuan komplain berakhir. Setelah transaksi dinyatakan selesai, marketplace meneruskan dana kepada penjual. Sistem pembayaran tersebut memiliki cara kerja yang menyerupai escrow. Pengguna tetap perlu membaca syarat dan ketentuan layanan karena tidak semua sistem penahanan pembayaran memiliki kedudukan hukum yang sama dengan escrow account di bank. 2. Lelang Resmi Negara Dalam lelang negara, peserta biasanya harus menyetorkan uang jaminan sebelum mengikuti proses lelang. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang jaminan milik peserta yang tidak menang akan dikembalikan melalui prosedur resmi. Uang jaminan lelang tidak dapat langsung dianggap sama dengan escrow dalam transaksi bisnis. Keduanya memang digunakan untuk menampung dana, tetapi memiliki aturan, pengelola, dan cara pencairan yang berbeda. 3. Industri Properti Escrow properti dapat digunakan untuk menyimpan pembayaran sampai proses pemeriksaan dokumen dan tahapan jual beli selesai. Pada proyek pembangunan, dana juga dapat diberikan secara bertahap berdasarkan perkembangan fisik bangunan. Perkembangan pembangunan sebaiknya diperiksa oleh konsultan atau pihak independen sebelum dana dicairkan. Cara Memilih Layanan Escrow yang

SELENGKAPNYA

Panduan SP2DK Pajak: Cara Menjawab dan Dokumen yang Disiapkan

18 Agustus 2026

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK merupakan surat resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meminta Wajib Pajak menjelaskan data perpajakannya. Surat tersebut biasanya dikirim karena terdapat data yang diduga belum sesuai dengan laporan atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Menerima SP2DK bukan berarti Wajib Pajak sudah terbukti melanggar aturan atau sedang menjalani pemeriksaan pajak. Wajar jika Wajib Pajak merasa khawatir setelah menerima surat himbauan pajak. Namun, Wajib Pajak sebaiknya tidak terburu-buru menyetujui seluruh data dalam surat, langsung melakukan pembayaran, atau mengabaikannya karena merasa sudah melaporkan pajak dengan benar. Menurut saya, SP2DK dapat dipandang sebagai pengingat awal atau pemeriksaan kesehatan terhadap administrasi perpajakan. Proses klarifikasi sejak awal dapat membantu mencegah kesalahan pelaporan menumpuk dan menimbulkan kekurangan pajak serta sanksi administrasi yang lebih besar. Lalu, jika dapat SP2DK harus bagaimana? Secara umum, kamu perlu periksa keaslian surat, pahami data yang dipertanyakan, cocokkan dengan pembukuan, siapkan bukti pendukung, dan kirim tanggapan sebelum batas waktunya berakhir. Sebelum itu, sebaiknya pahami dulu apa itu SP2DK pajak secara utuh. Apa Itu SP2DK Pajak? SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai data yang menunjukkan adanya dugaan kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Melalui SP2DK, Wajib Pajak memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum DJP menentukan langkah berikutnya berdasarkan jawaban dan bukti yang diterima. SP2DK digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan mekanisme self-assessment. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian melakukan pengawasan menggunakan data yang tersedia dalam sistem perpajakan. Berdasarkan SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau P2DK dilakukan ketika penelitian kepatuhan material menemukan dugaan adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi. SP2DK berbeda dengan pemeriksaan pajak karena beberapa alasan berikut: DJP juga menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak perlu langsung takut ketika menerima SP2DK. Surat tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memeriksa kembali laporan pajaknya dan menjelaskan perbedaan data yang ditemukan. Oleh karena itu, SP2DK tidak dapat langsung dianggap sebagai pemeriksaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Berapa Lama Batas Waktu Menjawab SP2DK? Wajib Pajak perlu menyampaikan tanggapan SP2DK paling lambat 14 hari sesuai dengan ketentuan pengawasan terbaru. Jika dokumen pendukung belum terkumpul seluruhnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis paling lama tujuh hari sebelum batas waktu tanggapan berakhir. Sebelumnya, SE-05/PJ/2022 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Sekarang, ketentuan pengawasan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025. Berdasarkan penjelasan DJP mengenai PMK 111/2025, ketentuan penyampaian tanggapan SP2DK meliputi: Tanggal penerbitan surat menjadi bagian penting dalam menghitung batas waktu tanggapan. Karena itu, Wajib Pajak perlu memeriksa tanggal penerbitan serta petunjuk yang tertulis dalam SP2DK. Penyebab Wajib Pajak Mendapat SP2DK SP2DK umumnya diterbitkan ketika DJP menemukan perbedaan antara laporan Wajib Pajak dan data yang tersimpan dalam sistem perpajakan. Perbedaan tersebut dapat berasal dari SPT, faktur pajak, bukti potong, catatan transaksi, kepemilikan aset, atau informasi yang diberikan oleh pihak lain. Berikut beberapa penyebab umum Wajib Pajak menerima SP2DK: 1. Perbedaan omzet dalam SP Jumlah omzet yang tercantum dalam SPT Tahunan tidak sama dengan total penjualan pada SPT Masa PPN, laporan keuangan, atau sumber data transaksi lainnya. 2. Terdapat penghasilan yang belum dilaporkan DJP menemukan penghasilan, pembayaran, atau transaksi yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan. 3. Data faktur pajak tidak sesuai Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan tidak cocok dengan laporan PPN atau data dari lawan transaksi. 4. Perbedaan biaya dan bukti potong Perusahaan mencatat biaya jasa, gaji, sewa, atau transaksi lainnya, tetapi pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, atau PPh Final belum dilakukan atau dilaporkan dengan benar. 5. Penambahan aset tidak sesuai dengan jumlah penghasilan Wajib Pajak memiliki tambahan aset atau investasi yang sumber dananya belum dapat dijelaskan melalui penghasilan, pinjaman, warisan, hibah, atau sumber sah lainnya. 6. Terdapat informasi dari pihak ketigaDJP dapat mencocokkan laporan Wajib Pajak dengan data dari lembaga keuangan, instansi pemerintah, notaris, bea cukai, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mengapa UMKM Bisa Mendapat SP2DK? SP2DK UMKM dapat diterbitkan ketika DJP menemukan perbedaan antara data transaksi dan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penyebab lainnya dapat berupa penerapan PPh Final 0,5% yang tidak sesuai, omzet yang belum dilaporkan, atau masa penggunaan tarif final yang sudah berakhir. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko SP2DK UMKM meliputi: Penelitian Umi Hanik mengenai SP2DK di KPP Pratama Malang Utara menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak dapat berubah setiap tahun. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa pengawasan dan kepatuhan sukarela memiliki peran penting dalam menyelesaikan perbedaan data perpajakan. Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Menjawab SP2DK Dokumen untuk menjawab SP2DK perlu disesuaikan dengan jenis pajak, tahun pajak, dan transaksi yang sedang dipertanyakan. Wajib Pajak tidak harus mengirimkan seluruh arsip perusahaan. Namun, setiap penjelasan penting perlu dilengkapi dengan dokumen yang sesuai, konsisten, dan mudah diperiksa. Berikut dokumen yang umumnya perlu disiapkan: Kelompok dokumen Dokumen pendukung Laporan keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan rekonsiliasi fiskal Transaksi perbankan Rekening koran perusahaan dan rekening pribadi yang digunakan untuk transaksi usaha Penjualan Rekap penjualan bulanan, invoice, nota, kontrak, dan laporan marketplace PPN Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, serta SPT Masa PPN Pemotongan PPh Bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan PPh Final Pembukuan Buku besar, jurnal transaksi, daftar piutang, daftar utang, dan kartu stok Aset dan pendanaan Bukti pembelian aset, perjanjian pinjaman, setoran modal, hibah, atau warisan Pelaporan pajak SPT Tahunan, SPT Masa, bukti pembayaran, dan bukti penerimaan elektronik Jangan lupa untuk memberikan nomor pada setiap dokumen lampiran sesuai dengan nomor penjelasan dalam surat tanggapan. Susunan tersebut memudahkan Account Representative mencocokkan penjelasan dengan bukti transaksi yang disertakan. Cara Menjawab SP2DK dengan Benar Cara menghadapi SP2DK yang tepat adalah dengan memisahkan proses pemeriksaan data, pencocokan angka, dan penyusunan jawaban. Wajib Pajak perlu menjawab setiap data secara jelas, menyertakan dasar perhitungan, dan tidak terburu-buru mengakui kekurangan pajak sebelum seluruh informasi diperiksa. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan: 1. Periksa keaslian SP2DKPastikan nomor surat, nama KPP, identitas Wajib Pajak, NPWP, tahun pajak, dan nama petugas sudah sesuai. Hubungi KPP melalui saluran resmi jika terdapat informasi yang

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja