Coba ingat kapan terakhir kali kamu membayar biaya pembuatan paspor atau legalisasi dokumen. Uang yang kamu keluarkan saat itu, ternyata, bukan pajak. Itu adalah PNBP.
Banyak orang keliru menyamakan dua istilah ini, padahal keduanya berbeda secara hukum dan tujuannya.
Singkatnya, PNBP adalah pungutan yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai imbalan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya yang disediakan pemerintah, di luar penerimaan pajak dan hibah.
Pungutan ini hadir di banyak sisi kehidupan, mulai dari urusan kendaraan hingga sertifikasi tanah.
Sebagai pakar hukum yang cukup sering menangani urusan legalitas dokumen, saya melihat sendiri bahwa pemahaman masyarakat soal PNBP masih minim.
Akibatnya, banyak orang membayar pungutan tanpa tahu dasar hukumnya.
Padahal, memahami PNBP justru melindungi masyarakat dari praktik pungutan liar yang mengatasnamakan negara.
Pengertian PNBP Menurut Undang-Undang
Definisi PNBP diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan karena memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
Pungutan ini kemudian masuk ke kas pemerintah pusat, terpisah dari penerimaan pajak dan hibah, lalu dikelola lewat mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Jadi, ketika kamu membayar biaya pembuatan SIM, paspor, sertifikat tanah, atau legalisasi dokumen di kementerian tertentu, pembayaran itu pada umumnya tergolong PNBP, bukan pajak.
Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung.
Sementara itu, PNBP muncul justru karena masyarakat menerima layanan atau manfaat tertentu secara langsung dari negara.
Karena itu, besaran PNBP biasanya mengikuti jenis layanan yang diterima.
Berbeda dengan pajak penghasilan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib bayar.
Dasar Hukum dan Tujuan Pengaturan PNBP
Selain UU Nomor 9 Tahun 2018, pengelolaan PNBP juga diatur lewat sejumlah peraturan pelaksana.
Peraturan Pemerintah, misalnya, mengatur tata cara penetapan tarif dan jenis PNBP di setiap kementerian atau lembaga.
Semua regulasi ini penting agar pengelolaan PNBP tetap transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 2 UU PNBP, pengaturan PNBP punya tiga tujuan utama.
Pertama, mewujudkan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP untuk memperkuat ketahanan fiskal.
Kedua, mendukung kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Ketiga, mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.
Menariknya, undang-undang ini juga menegaskan bahwa tarif PNBP boleh ditetapkan sampai Rp0,00 atau 0 persen, khususnya untuk layanan dasar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa negara tetap memperhatikan aspek keadilan sosial.
Dengan begitu, PNBP tidak sekadar menjadi alat mencari keuntungan bagi pemerintah.
Jenis-Jenis PNBP di Indonesia
Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 2018 memang menyebut bahwa objek PNBP mencakup seluruh aktivitas, hal, dan benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.
Tapi rincian jenisnya baru muncul di pasal berikutnya. Pasal 4 ayat (1) membagi objek PNBP tersebut ke dalam enam kelompok besar, seperti berikut.
- Pemanfaatan sumber daya alam, contohnya royalti pertambangan, hasil hutan, dan perikanan.
- Pelayanan, yaitu pungutan atas jasa administratif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
- Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk dividen dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
- Pengelolaan barang milik negara, misalnya hasil sewa atau lelang aset negara.
- Pengelolaan dana, seperti dana bergulir dan dana kelolaan lainnya.
- Hak negara lainnya, yang diatur lewat ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
Setiap kementerian dan lembaga punya jenis PNBP yang berbeda-beda, tergantung tugas dan fungsinya masing-masing.
Karena itulah, tarif dan mekanisme pembayarannya diatur lagi lewat peraturan pemerintah tersendiri untuk tiap instansi.
Contoh PNBP dalam Kehidupan Sehari-hari
Supaya lebih gampang dipahami, berikut beberapa contoh PNBP yang sering ditemui masyarakat dalam keseharian.
- Biaya pembuatan dan perpanjangan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di kepolisian.
- Biaya legalisasi dan penerjemahan dokumen resmi di Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri.
- Biaya sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri, yang biasa disebut PNBP pendidikan.
- Denda dan biaya administrasi lain yang dipungut oleh instansi pemerintah.
Deretan contoh di atas menggambarkan bahwa PNBP hampir selalu hadir di setiap layanan publik yang melibatkan pemerintah.
Perlu diperhatikan, khusus untuk layanan legalisasi dokumen di Kementerian Luar Negeri, pastikan pembayaran dilakukan lewat kanal resmi.
Langkah ini penting agar kamu terhindar dari praktik pungutan liar yang mengatasnamakan PNBP.
Tarif dan Pengelolaan PNBP oleh Instansi Pemerintah
Setiap instansi pengelola PNBP wajib merencanakan, memungut, dan mempertanggungjawabkan penerimaannya sesuai aturan yang berlaku.
Seluruh dana PNBP pun wajib disetorkan langsung ke kas negara. Instansi pemungut tidak boleh memakainya begitu saja tanpa izin.
Aturan ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara.
Lalu, bagaimana tarif PNBP ditentukan? Prosesnya tidak keluar begitu saja dari meja satu pejabat. Instansi pengelola PNBP mengajukan usulan tarif terlebih dahulu.
Setelah itu, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal mengevaluasi dan menetapkannya. Ketentuan lebih lanjut soal tata caranya diatur lewat Peraturan Pemerintah, sesuai Pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 2018.
Ada pengecualian menarik untuk tarif dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, seperti dividen BUMN.
Untuk jenis ini, penetapan tarifnya justru diatur lewat undang-undang tersendiri atau disepakati langsung dalam rapat umum pemegang saham.
Pengawasannya sendiri tetap berjalan berkala lewat pemeriksaan oleh instansi pengelola maupun Badan Pemeriksa Keuangan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar PNBP
Apa perbedaan PNBP dan pajak?
Pajak bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Sementara PNBP dibayarkan sebagai imbalan atas layanan atau manfaat tertentu yang kamu terima secara langsung dari negara.
Apakah PNBP wajib dibayar oleh semua orang?
Tidak selalu. PNBP hanya wajib dibayar oleh pihak yang benar-benar memanfaatkan layanan atau sumber daya tertentu milik negara, sesuai jenis dan tarif yang berlaku.
Ke mana uang hasil PNBP disetorkan?
Seluruh penerimaan PNBP wajib disetorkan ke kas negara dan dikelola lewat mekanisme APBN. Bukan digunakan langsung oleh instansi pemungutnya.
Kesimpulan
Jadi, PNBP adalah pungutan negara di luar pajak yang berasal dari layanan, pemanfaatan sumber daya alam, sampai pengelolaan kekayaan negara.
Regulasi utamanya tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 2018, yang menegaskan tujuan, objek, hingga mekanisme pengelolaannya secara transparan.
Sebagai langkah yang disarankan, pastikan kamu selalu membayar PNBP lewat kanal resmi pemerintah, terutama untuk urusan penting seperti legalisasi dan penerjemahan dokumen.
Menurut saya, sebagai orang yang bergelut di bidang hukum, pemahaman yang baik soal PNBP akan membantu masyarakat menghindari kerugian akibat pungutan liar.
Di sisi lain, hal ini juga mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih transparan.
Kalau kamu butuh bantuan soal legalisasi atau penerjemahan dokumen resmi yang sesuai prosedur dan bebas dari risiko pungutan tidak resmi, jangan ragu klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantu.
Ringkasan
- PNBP adalah pungutan negara di luar pajak dan hibah yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2018.
- PNBP dibayarkan sebagai imbalan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya milik negara.
- Objek PNBP mencakup sumber daya alam, pelayanan, kekayaan negara, sampai hak negara lainnya.
- Contoh PNBP meliputi biaya paspor, SIM, STNK, legalisasi dokumen, dan pendidikan negeri.
- Tarif PNBP bisa ditetapkan sampai 0 persen untuk layanan dasar demi keadilan masyarakat.
- Seluruh dana PNBP wajib disetorkan ke kas negara lewat mekanisme APBN.
- Pastikan kamu membayar PNBP lewat kanal resmi supaya terhindar dari pungutan liar.
Referensi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Diakses dari situs resmi Direktorat Jenderal Anggaran
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Perundang-undangan tentang PNBP. Diakses dari situs resmi peraturan.bpk.go.id.
