Pusing menghitung pajak tanpa pembukuan lengkap? Banyak pelaku usaha perorangan mengalaminya.
NPPN adalah jawaban resmi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk situasi seperti ini.
Sejujurnya, sebagai penulis yang cukup lama bergelut dengan aturan perpajakan, saya melihat skema ini sebagai angin segar, khususnya buat pelaku UMKM dan pekerja lepas yang belum sempat merapikan catatan keuangannya.
Apa Itu NPPN?
Singkatannya sederhana. NPPN adalah kependekan dari Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Istilah ini mengacu pada pedoman resmi untuk menentukan besarnya penghasilan neto seorang Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dasar hukumnya berlapis, tapi tidak rumit untuk dipahami. Mula-mula, ada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi fondasi utamanya.
Kemudian, aturan teknisnya dijabarkan lebih rinci lewat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.
Sebagai pelengkap, PMK Nomor 54/PMK.03/2021 mengatur soal kewajiban pencatatan bagi wajib pajak yang memakai norma ini.
Intinya begini. Penghasilan neto dihitung dengan mengalikan persentase tertentu terhadap peredaran bruto.
Besaran persentasenya sendiri ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha, atau yang biasa disebut KLU, dan wilayah tempat usaha itu berjalan.
Karena itu, dua orang dengan profesi berbeda bisa saja dikenai tarif norma yang jauh berbeda pula.
Kalau boleh jujur, menurut saya mekanisme ini adalah wujud keadilan administratif yang cukup elegan. Wajib pajak kecil tidak dibebani pembukuan rumit. Namun kepatuhan pajaknya tetap terjaga.
Fungsi dan Manfaat NPPN bagi Wajib Pajak
Ada beberapa fungsi penting yang melekat pada NPPN dalam sistem perpajakan kita. Fungsi paling utama jelas untuk menyederhanakan cara menghitung pajak bagi wajib pajak orang pribadi tertentu.
Coba lihat sejumlah manfaat konkret berikut ini:
- Bebas dari kewajiban pembukuan rumit. Cukup mencatat peredaran bruto tiap bulan, urusan selesai.
- Proses lapor SPT Tahunan jadi lebih cepat. Penghitungan penghasilan neto menjadi ringkas tanpa laporan keuangan yang tebal.
- Biaya administrasi menyusut. Tidak perlu lagi menyewa jasa akuntan untuk menyusun pembukuan formal.
- Ada kepastian hukum yang jelas. Tarif normanya sudah ditetapkan DJP, jadi minim perdebatan.
Skema ini pun cocok untuk tenaga ahli semacam dokter, notaris, pengacara, sampai konsultan lepas. Pekerja seni, agen asuransi, hingga penulis buku juga lazim memanfaatkannya.
Meski begitu, kemudahan ini tetap punya batas yang wajib dipatuhi.
Syarat dan Ketentuan Menggunakan NPPN
Jangan buru-buru senang dulu. Tidak semua wajib pajak otomatis boleh memakai norma penghitungan penghasilan neto ini. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi lebih dahulu.
Kriteria Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat
Berikut syarat utamanya, sesuai ketentuan yang berlaku saat ini:
- Berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi, bukan Wajib Pajak Badan.
- Menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- Peredaran bruto setahun kurang dari Rp4,8 miliar.
- Peredaran bruto suami atau istri dengan perjanjian pisah harta turut dihitung.
- Sudah menyampaikan pemberitahuan resmi penggunaan NPPN kepada DJP.
Batas Waktu Pemberitahuan
Ini bagian yang sering terlewat. Batas waktunya cukup ketat. Wajib pajak harus melapor dalam tiga bulan pertama tahun pajak berjalan, biasanya paling lambat 31 Maret.
Sementara bagi wajib pajak baru, batasnya tiga bulan sejak terdaftar.
Kalau sampai lupa melapor, konsekuensinya lumayan berat. Secara otomatis, DJP akan menganggap wajib pajak tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan penuh.
Di titik inilah saya merasa aturan ini menegaskan satu hal penting: kedisiplinan tetap dibutuhkan, sesederhana apa pun skemanya.
Cara Menggunakan NPPN: Panduan Praktis
Sudah paham soal syarat? Sekarang saatnya masuk ke bagian praktisnya. Ada dua tahap utama yang perlu kamu lalui, yakni menghitung dan melaporkan.
Cara Menghitung Penghasilan Neto dengan NPPN
Rumusnya sebenarnya cukup mudah dipraktikkan sendiri. Tinggal kalikan persentase norma dengan peredaran bruto per jenis usaha, selesai.
Coba bayangkan begini. Seorang akuntan di Jakarta punya tarif norma 50 persen berdasarkan PER-17/PJ/2015. Kalau omzetnya setahun mencapai Rp2,4 miliar, maka penghasilan netonya adalah Rp1,2 miliar.
Angka itulah yang nantinya jadi dasar penghitungan pajak terutang, setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.
Satu hal lagi yang perlu diingat. Kalau wajib pajak punya lebih dari satu jenis usaha, setiap usaha dihitung terpisah dulu.
Baru setelah itu, hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan total penghasilan neto setahun.
Cara Melaporkan Penggunaan NPPN via Coretax
Sejak sistem Coretax berjalan, pelaporan NPPN kini serba daring lewat portal resmi DJP. Begini langkah-langkahnya, singkat saja:
- Masuk ke akun Coretax pakai NIK atau NPWP yang sudah terdaftar.
- Pilih layanan “AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas”.
- Lanjutkan dengan sublayanan “AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto”.
- Klik menu “Alur Kasus”, lalu isi semua kolom yang bertanda bintang.
- Klik “Submit” untuk mengirim permohonan.
- Pastikan status kasusnya tertulis “kasus ditutup” dan Bukti Penerimaan Elektronik atau BPE sudah terbit.
Setelah BPE keluar, sempatkan cek status di menu “Daftar Fasilitas Saya”. Dengan begitu, kamu bisa memastikan penggunaan NPPN untuk tahun pajak berjalan sudah benar-benar aktif.
FAQ Seputar NPPN
Apakah NPPN Berlaku untuk Semua Wajib Pajak?
Tidak semua. NPPN adalah fasilitas khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun. Wajib Pajak Badan sama sekali tidak bisa memakai skema ini.
Apa Konsekuensi Jika Tidak Melapor Penggunaan NPPN?
Konsekuensinya cukup jelas. Wajib pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan otomatis dianggap menyelenggarakan pembukuan penuh. Akibatnya, urusan administrasi jadi jauh lebih rumit dibanding memakai skema norma.
Di Mana Melihat Tarif Norma Sesuai Jenis Usaha?
Cek saja lampiran PER-17/PJ/2015 sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU. Kamu juga bisa mengeceknya langsung lewat portal resmi Coretax DJP.
Kesimpulan
Pada akhirnya, NPPN adalah kemudahan administratif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu. Skema ini menghapus beban pembukuan yang rumit.
Meski begitu, kepatuhan pelaporan tepat waktu tetap jadi syarat mutlak.
Langkah paling krusial adalah memastikan pemberitahuan sudah disampaikan sebelum tenggat 31 Maret. Selain itu, kamu juga wajib memahami tarif norma sesuai KLU masing-masing usaha.
Dari pengalaman mengamati banyak kasus, kesalahan yang paling sering terjadi justru bukan soal hitung-hitungan, melainkan soal keterlambatan lapor.
Masih bingung menentukan skema perpajakan yang paling pas buat usahamu? Jangan biarkan keraguan itu berlarut-larut.
Klik poster yang tersedia, atau langsung tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website, supaya kamu bisa didampingi langsung oleh ahlinya.
Ringkasan
- NPPN adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam Pasal 14 UU PPh.
- Skema ini khusus berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan usaha atau pekerjaan bebas.
- Syarat utamanya, omzet bruto setahun harus di bawah Rp4,8 miliar.
- Wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN paling lambat 31 Maret.
- Penghitungan penghasilan neto memakai persentase norma dikalikan peredaran bruto.
- Pelaporan sekarang dilakukan secara daring lewat sistem Coretax DJP.
- Kalau telat lapor, wajib pajak otomatis dianggap wajib menyelenggarakan pembukuan penuh.
Referensi
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). pajak.go.id.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
