Terbaru

Hukum

Mengenal KPBU: Skema Kerja Sama, Contoh, serta Risikonya

Ditulis oleh Sofia Umamah

Daftar Isi

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mulai dari jalan tol, transportasi umum, air bersih, hingga pengelolaan sampah, seluruh fasilitas tersebut membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit.

Sementara itu, anggaran pemerintah memiliki keterbatasan dan harus digunakan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pelayanan publik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari cara agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

Salah satu solusi yang digunakan adalah KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, yaitu skema yang memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam membangun dan mengelola infrastruktur.

Melalui kerja sama tersebut, perusahaan dapat berperan dalam menyediakan modal, membangun fasilitas, hingga menjalankan operasional proyek dalam jangka waktu tertentu.

Selain membantu pembiayaan, KPBU juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memanfaatkan pengalaman, teknologi, dan kemampuan pengelolaan yang dimiliki perusahaan swasta.

Namun, pelaksanaan KPBU tetap membutuhkan perencanaan yang matang, aturan yang jelas, serta pembagian tanggung jawab yang adil agar proyek memberikan manfaat bagi pemerintah, investor, dan masyarakat.

Apa Itu KPBU dan Bagaimana Dasar Hukumnya di Indonesia?

KPBU merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam kerja sama ini, perusahaan dapat terlibat dalam pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan fasilitas sesuai perjanjian, sedangkan pemerintah bertanggung jawab memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan publik.

Pengertian dan Tujuan KPBU

KPBU adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat, dengan pembagian tanggung jawab dan risiko berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Artinya, pemerintah tidak harus membiayai dan mengelola seluruh pembangunan infrastruktur sendiri karena sebagian pekerjaan dapat dilakukan oleh perusahaan swasta.

Skema KPBU memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

  • Mengurangi beban anggaran pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan modal perusahaan swasta untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.
  • Mempercepat pembangunan. Keterlibatan perusahaan dapat membantu proyek berjalan lebih efisien melalui dukungan modal, tenaga ahli, teknologi, dan pengalaman.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi juga harus dikelola agar tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
  • Membagi risiko proyek. Pemerintah dan perusahaan dapat membagi risiko sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dalam mengelolanya.

Dengan demikian, KPBU bukan berarti pemerintah menyerahkan seluruh pembangunan kepada swasta, melainkan membentuk kerja sama agar proyek dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.

Dasar Hukum KPBU di Indonesia

Pelaksanaan KPBU di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan perusahaan swasta dalam merencanakan, mengembangkan, serta menjalankan proyek infrastruktur.

Salah satu aturan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Selain peraturan tersebut, terdapat beberapa regulasi lain yang menjadi acuan pelaksanaan KPBU, di antaranya:

RegulasiPenjelasan
Perpres No. 38 Tahun 2015Mengatur dasar pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Permen PPN/Kepala Bappenas No. 9 Tahun 2025Memperbarui aturan pelaksanaan KPBU, termasuk proses perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kerja sama.
Permen PU No. 1 Tahun 2026Mengatur pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum.
Permen PU No. 2 Tahun 2026Mengatur tata cara prakarsa badan usaha dalam pengusahaan jalan tol.
PMK No. 68 Tahun 2024Mengatur dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur melalui KPBU maupun skema pembiayaan lainnya.
Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2025Mengatur ketentuan pengadaan badan usaha pelaksana KPBU.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mengembangkan sistem KPBU agar proses pembangunan infrastruktur memiliki aturan yang lebih jelas, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Selain aturan, kesiapan pemerintah dalam menyusun proyek juga menjadi faktor penting.

Penelitian Oktorina, Hapsari, dan Zulkifli (2025) menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola KPBU agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, termasuk di wilayah yang belum banyak mendapatkan investasi.

Skema KPBU dan Tahapan Pelaksanaannya

Skema KPBU dapat berbeda-beda, tergantung siapa yang mengusulkan proyek, bagaimana perusahaan terlibat dalam pembangunan, serta dari mana perusahaan memperoleh pengembalian investasinya.

Karena itu, setiap proyek KPBU perlu memiliki model kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan kemampuan para pihak yang terlibat.

Baca juga  Royalti Pertambangan: Pengertian, Tarif, dan Cara Menghitungnya

Jenis Skema Pembiayaan dan Pengembalian Investasi KPBU

Berdasarkan pihak yang mengusulkan proyek, KPBU dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

  • Solicited, yaitu proyek yang berasal dari pemerintah dan kemudian ditawarkan kepada perusahaan swasta untuk dikerjakan bersama.
  • Unsolicited, yaitu proyek yang pertama kali diusulkan oleh perusahaan swasta kepada pemerintah untuk dikembangkan melalui skema KPBU.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan juga dapat terlibat dalam berbagai tahapan proyek, mulai dari merancang fasilitas, menyediakan dana, membangun infrastruktur, hingga mengelola fasilitas tersebut.

Salah satu model kerja sama yang digunakan adalah BOT (Build-Operate-Transfer), yaitu perusahaan membangun fasilitas, mengoperasikannya selama periode tertentu, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah sesuai perjanjian.

Selain BOT, terdapat pula model DBFOM (Design-Build-Finance-Operate-Maintain), yang melibatkan perusahaan dalam perancangan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas.

Sementara itu, pengembalian investasi perusahaan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti:

  • User charge, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pembayaran pengguna, misalnya tarif jalan tol atau biaya penggunaan fasilitas.
  • Availability Payment (AP), yaitu pembayaran pemerintah kepada perusahaan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan pemenuhan standar pelayanan yang telah disepakati.
  • Skema lainnya, yaitu mekanisme pengembalian investasi yang disesuaikan dengan karakteristik proyek dan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan sumber pendapatan tersebut akan memengaruhi risiko yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, proyek yang mengandalkan tarif pengguna akan lebih bergantung pada jumlah orang yang menggunakan fasilitas, sedangkan proyek Availability Payment lebih bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran dan kinerja perusahaan dalam menyediakan layanan.

Dukungan Pemerintah dan Tahapan Pelaksanaan Proyek KPBU

Agar perusahaan tertarik berinvestasi, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas penyiapan proyek, bantuan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur.

Dukungan tersebut bertujuan membantu proyek yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, tetapi membutuhkan penyesuaian agar lebih menarik bagi investor.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah Project Development Facility (PDF), yaitu fasilitas untuk membantu pemerintah menyiapkan kajian proyek, dokumen pengadaan, serta proses transaksi hingga proyek mendapatkan pembiayaan.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan Viability Gap Fund (VGF), yaitu bantuan untuk menutup sebagian biaya pembangunan pada proyek yang dinilai bermanfaat secara ekonomi, tetapi belum cukup menarik secara finansial bagi investor.

Penjaminan infrastruktur juga dapat diberikan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk risiko tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai perjanjian.

Secara umum, pelaksanaan proyek KPBU melalui beberapa tahapan berikut:

  1. Perencanaan: Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan menentukan proyek yang akan dikembangkan.
  2. Penyiapan: Pemerintah menyusun studi kelayakan, menghitung kebutuhan investasi, memetakan risiko, dan menyiapkan dokumen proyek.
  3. Transaksi: Pemerintah melakukan pengadaan badan usaha, memilih mitra swasta, menyepakati kontrak, dan menyelesaikan proses pembiayaan.
  4. Pelaksanaan: Perusahaan mulai membangun, mengoperasikan, serta memelihara infrastruktur sesuai perjanjian.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan yang tercatat hingga akhir 2024, terdapat 36 proyek KPBU yang telah menandatangani kontrak dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp316,38 triliun.

Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, seperti jalan, air minum, energi, transportasi, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kawasan industri.

Angka tersebut menunjukkan bahwa KPBU telah menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Contoh Proyek KPBU yang Diterapkan di Indonesia

KPBU tidak hanya digunakan untuk membangun jalan tol atau infrastruktur berskala besar, tetapi juga dapat diterapkan pada fasilitas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Beberapa proyek KPBU di Indonesia menunjukkan bagaimana kerja sama pemerintah dan perusahaan swasta dapat digunakan untuk membangun serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sektor Transportasi dan Konektivitas

Pembangunan jalan tol menjadi salah satu contoh infrastruktur yang dapat menggunakan skema KPBU.

Melalui kerja sama tersebut, perusahaan dapat menyediakan modal untuk pembangunan jalan, kemudian mengelola jalan tol dan memperoleh pendapatan dari tarif pengguna sesuai perjanjian.

Beberapa proyek infrastruktur transportasi yang melibatkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha di Indonesia antara lain:

  • Jalan Tol Batang–Semarang, yang mendukung konektivitas wilayah Jawa Tengah dan memperlancar mobilitas barang serta penumpang.
  • Jalan Tol Manado–Bitung, yang meningkatkan konektivitas di Sulawesi Utara serta mendukung akses menuju kawasan ekonomi dan pelabuhan.
  • Jalan Tol Cikampek–Palimanan, yang menjadi bagian penting dari jaringan jalan Trans Jawa.
  • Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa, yang mendukung mobilitas kawasan pariwisata Bali dan akses antarkawasan.
Baca juga  Pengadilan Hubungan Industrial: Fungsi dan Prosedur Gugatan

Proyek transportasi umumnya membutuhkan investasi besar, waktu pengembalian modal yang panjang, serta perhitungan jumlah pengguna yang matang.

Karena itu, penentuan skema pembiayaan serta proyeksi trafik menjadi faktor penting bagi investor sebelum memutuskan untuk terlibat dalam proyek.

spj adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Sektor Air Minum dan Pengelolaan Sampah

KPBU juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas penyediaan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Salah satu contohnya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Umbulan di Jawa Timur.

Proyek SPAM Umbulan dirancang untuk menyediakan air minum bagi sejumlah wilayah di Jawa Timur melalui pembangunan jaringan pipa, fasilitas pengolahan, rumah pompa, dan fasilitas pendukung lainnya.

Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp2,58 triliun dengan masa kerja sama 25 tahun dan menggunakan skema Build-Operate-Transfer (BOT).

Proyek tersebut melibatkan kerja sama dalam penyediaan sistem air minum regional yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Selain SPAM Umbulan, proyek pengelolaan sampah juga dapat dikembangkan melalui KPBU untuk membantu pemerintah mengatasi meningkatnya volume sampah dan kebutuhan fasilitas pengolahan yang lebih modern.

Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat meningkatkan fasilitas pengelolaan lingkungan, sedangkan perusahaan memiliki peluang untuk mengembangkan layanan dengan teknologi dan sistem operasional yang lebih efisien.

Sektor Energi dan Infrastruktur Publik Daerah

KPBU juga dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik di tingkat daerah, termasuk penerangan jalan umum yang lebih hemat energi.

Salah satu contohnya adalah proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Madiun yang melibatkan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha.

Dalam proyek tersebut, perusahaan dapat berperan dalam menyediakan, memasang, dan memelihara lampu jalan, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menanggung seluruh kebutuhan investasi di awal.

Selain penerangan jalan, kerja sama serupa dapat diterapkan pada fasilitas energi, infrastruktur pendukung kawasan, dan layanan publik lainnya yang membutuhkan biaya pembangunan serta pemeliharaan berkelanjutan.

Model tersebut memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan kualitas fasilitas publik, sekaligus memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan melalui kontrak kerja sama dalam jangka waktu tertentu.

Peluang dan Risiko KPBU bagi Badan Usaha atau Investor Swasta

KPBU membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur dengan kontrak jangka panjang dan model pendapatan yang dirancang sejak awal.

Namun, investasi KPBU juga memiliki risiko yang perlu diperhitungkan karena proyek dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak.

Peluang Strategis bagi Investor dan Badan Usaha

Bagi perusahaan swasta, KPBU dapat menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis di sektor infrastruktur sekaligus memperluas sumber pendapatan.

Beberapa peluang yang dapat diperoleh antara lain:

  • Kontrak jangka panjang: Perusahaan dapat memiliki kepastian kerja sama dalam jangka waktu tertentu, sehingga perencanaan bisnis menjadi lebih terarah.
  • Pendapatan yang lebih terukur: Proyek dengan skema Availability Payment dapat memberikan pola pembayaran berdasarkan kinerja dan ketersediaan layanan.
  • Peluang bisnis baru: Perusahaan dapat mengembangkan usaha di sektor jalan, air minum, energi, transportasi, dan fasilitas publik.
  • Kerja sama dengan banyak pihak: Investor dapat bekerja sama dengan kontraktor, operator, konsultan, bank, dan perusahaan teknologi.
  • Dukungan pemerintah: Proyek tertentu dapat memperoleh fasilitas pembiayaan, bantuan kelayakan, atau penjaminan sesuai ketentuan.

Meskipun demikian, perusahaan tetap harus mempelajari isi perjanjian dan memastikan bahwa dukungan pemerintah yang tersedia benar-benar sesuai dengan risiko proyek yang dihadapi.

Risiko KPBU bagi Swasta dan Cara Mengatasinya

Investasi KPBU memiliki sejumlah risiko yang dapat memengaruhi biaya, pendapatan, dan kelangsungan proyek.

Risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak awal agar perusahaan tidak mengalami kerugian ketika proyek sudah berjalan.

Jenis risikoDampak yang mungkin terjadiCara mengurangi risiko
Pembebasan lahanPembangunan terlambat dan biaya bertambah.Memastikan kesiapan lahan serta pembagian tanggung jawab sebelum kontrak.
Perubahan regulasiProyek membutuhkan penyesuaian biaya atau operasional.Memahami aturan yang berlaku dan menyusun klausul perubahan regulasi dalam kontrak.
Risiko konstruksiBiaya pembangunan meningkat atau proyek terlambat selesai.Membuat perhitungan biaya realistis dan menyiapkan anggaran cadangan.
Risiko permintaanJumlah pengguna lebih rendah dari perkiraan sehingga pendapatan menurun.Menggunakan proyeksi pengguna yang konservatif dan melakukan analisis pasar.
Risiko pembiayaanProyek gagal mendapatkan pinjaman atau sumber modal.Menyiapkan struktur pendanaan, komitmen investor, dan rencana keuangan sejak awal.
Risiko operasionalFasilitas tidak berfungsi optimal dan perusahaan terkena penalti.Menyiapkan standar pelayanan, tenaga kerja, SOP, dan sistem pemeliharaan.

Penelitian Said, Mahani, Puri, dan Gayatri (2025) mengenai proyek KPBU preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan menekankan pentingnya pembagian risiko yang jelas antara pemerintah dan badan usaha sejak awal perencanaan.

Baca juga  Sporadik Tanah: Pengertian dan Cara Membuatnya dengan Benar

Pembagian risiko yang tidak tepat dapat menimbulkan perbedaan perhitungan biaya, masalah operasional, dan ketidakpastian selama masa kerja sama.

Selain itu, kesiapan pemerintah dalam menyiapkan proyek juga memengaruhi keputusan investor.

Studi kelayakan yang kurang matang, perizinan yang belum selesai, atau proses birokrasi yang terlalu panjang dapat membuat pembangunan terlambat dan menambah biaya perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat besarnya nilai proyek, tetapi juga memeriksa kesiapan pemerintah, kejelasan kontrak, sumber pendapatan, kondisi pembiayaan, dan risiko yang harus ditanggung.

Hal yang Perlu Diperhatikan Swasta Sebelum Berinvestasi dalam KPBU

Sebelum terlibat dalam proyek KPBU, perusahaan perlu melakukan penilaian secara menyeluruh untuk memastikan proyek memiliki prospek yang baik dan risiko yang masih dapat dikelola.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

  1. Kelayakan pasar: Apakah kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tersebut cukup besar dan berkelanjutan?
  2. Kesiapan pemerintah: Apakah pemerintah sudah memiliki perencanaan, kewenangan, dokumen, dan kesiapan proyek yang memadai?
  3. Struktur pendapatan: Apakah pengembalian investasi berasal dari tarif pengguna, pembayaran pemerintah, atau mekanisme lainnya?
  4. Pembagian risiko: Apakah risiko lahan, konstruksi, perubahan regulasi, dan operasional dibebankan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya?
  5. Kelayakan pembiayaan: Apakah proyek memiliki potensi memenuhi persyaratan bank, investor, dan lembaga pembiayaan?
  6. Kepastian kontrak: Apakah hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, sanksi, penyelesaian sengketa, dan kondisi penghentian kerja sama telah diatur secara jelas?

Proyek dengan nilai investasi besar belum tentu memberikan keuntungan yang besar pula.

Sebaliknya, proyek yang memiliki risiko terukur, pendapatan realistis, kontrak yang jelas, serta kesiapan pemerintah justru dapat memberikan peluang investasi yang lebih sehat dalam jangka panjang.

spj adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

KPBU merupakan salah satu cara pemerintah dan perusahaan swasta bekerja sama untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Melalui skema ini, pemerintah dapat memanfaatkan modal, teknologi, dan kemampuan pengelolaan perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan, sementara perusahaan memperoleh peluang investasi melalui kontrak dan mekanisme pengembalian dana yang telah disepakati.

Namun, KPBU bukan investasi yang bebas risiko.

Keberhasilan proyek sangat bergantung pada perencanaan yang matang, kepastian hukum, kesiapan lahan, struktur pembiayaan, dan pembagian risiko yang adil.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan proyek yang ditawarkan benar-benar siap dijalankan, sedangkan investor harus melakukan analisis menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Dengan kerja sama yang transparan dan pengelolaan yang baik, KPBU dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ringkasan

  • KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk membangun atau menyediakan infrastruktur bagi masyarakat.
  • KPBU dapat membantu mengurangi kebutuhan pembiayaan langsung dari APBN dan APBD.
  • Proyek KPBU dapat berasal dari usulan pemerintah (Solicited) maupun usulan perusahaan (Unsolicited).
  • Pengembalian investasi dapat berasal dari tarif pengguna, pembayaran pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan, atau mekanisme lainnya.
  • Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa fasilitas penyiapan proyek, bantuan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur.
  • Contoh proyek KPBU di Indonesia meliputi jalan tol, SPAM Umbulan, pengelolaan sampah, dan penerangan jalan umum.
  • Peluang KPBU bagi swasta meliputi kontrak jangka panjang, pendapatan terstruktur, dan peluang bisnis di sektor infrastruktur.
  • Risiko KPBU bagi swasta meliputi pembebasan lahan, perubahan regulasi, keterlambatan konstruksi, penurunan jumlah pengguna, pembiayaan, dan operasional.
  • Investor perlu memeriksa kelayakan proyek, kesiapan pemerintah, isi kontrak, sumber pendapatan, dan pembagian risiko sebelum berinvestasi.

Referensi

1. Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

2. Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

3. Kementerian Pekerjaan Umum. (2026). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

4. Kementerian Pekerjaan Umum. (2026). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Prakarsa Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol.

5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025 terkait Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU.

7. Oktorina, R., Hapsari, A., & Zulkifli, M. (2025). Transformasi Tata Kelola KPBU dalam Dinamika Pembangunan Wilayah di Indonesia. AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2).

8. Said, B. F., Mahani, I., Puri, E. R., & Gayatri, R. K. P. (2025). Manajemen Risiko Pada Skema KPBU Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(9).

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Informasi Portofolio Proyek KPBU Indonesia.

10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.

11. Kementerian Pekerjaan Umum. SIMPUL KPBU – Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.

12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi Proyek KPBU Penerangan Jalan Umum Kabupaten Madiun.

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi