Pajak jasa service AC sering bikin teknisi lepas garuk-garuk kepala. Aturannya berubah lagi lewat PP 20 Tahun 2026, jadi banyak yang ragu harus pakai skema apa.
Jawaban singkatnya begini. Teknisi AC freelance yang bekerja atas nama sendiri umumnya masuk kategori pekerjaan bebas, sehingga tidak bisa memakai PPh final 0,5%.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, aturan barunya sudah cukup jelas. Sayangnya, sosialisasi ke teknisi di lapangan masih minim.
Apa Itu Pajak Jasa Service AC dan Siapa yang Wajib Bayar
Pajak jasa service AC adalah kewajiban pajak atas penghasilan dari mencuci, memperbaiki, dan memasang pendingin ruangan. Siapa pun yang menerima bayaran dari pekerjaan itu punya kewajiban ini.
Teknisi freelance termasuk di dalamnya. Pemilik usaha service AC skala kecil juga sama.
Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang diperbarui lewat UU HPP. Aturan teknis skema final UMKM tercantum dalam PP 55/2022 yang terakhir diubah dengan PP 20/2026.
Ada tiga jenis pajak yang biasanya bersinggungan dengan jasa ini:
- PPh orang pribadi atas penghasilan yang kamu terima.
- PPh Pasal 23 yang dipotong pelanggan berbentuk badan.
- PPN, jika usahamu sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Sebelum lanjut, tentukan dulu posisimu. Apakah kamu pekerja lepas atas nama sendiri, atau pemilik usaha dengan tim dan nama usaha?
Jawabannya menentukan skema pajak yang berlaku. Karena itu, bagian berikutnya layak kamu baca pelan-pelan.

Tarif PPh Freelance Teknisi AC Setelah PP 20/2026
Dulu banyak teknisi lepas ikut memakai PPh final 0,5%. Sekarang pintunya menyempit.
Berdasarkan PP 20/2026, penghasilan wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak dikenai PPh final 0,5%. Petugas pajak KP2KP Sambas pada Juli 2026 bahkan menyebut mekanik lepas sebagai pekerjaan bebas.
Dengan begitu, teknisi AC freelance yang bekerja sendirian umumnya memakai tarif umum Pasal 17 UU PPh. Tarif progresifnya seperti ini:
- Sampai Rp60 juta: 5%.
- Di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta: 15%.
- Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta: 25%.
- Di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar: 30%.
- Di atas Rp5 miliar: 35%.
Tarif tersebut mengenai penghasilan kena pajak. Angkanya berasal dari penghasilan neto dikurangi PTKP.
Kapan PPh Final 0,5% Masih Bisa Dipakai
Situasinya bisa lain kalau kamu menjalankan usaha service AC secara terorganisasi. Misalnya kamu punya nama usaha, karyawan, dan pelanggan tetap.
Dalam kondisi tertentu, DJP dapat memandang penghasilan itu sebagai penghasilan usaha. Skema final 0,5% pun mungkin berlaku selama omzet tidak melewati Rp4,8 miliar setahun.
Wajib pajak orang pribadi juga mendapat omzet tidak kena pajak sampai Rp500 juta per tahun pada skema ini. Meski begitu, konfirmasikan statusmu ke KPP, karena tafsir di lapangan bisa berbeda.
Menghitung Pajak dengan NPPN
Teknisi beromzet di bawah Rp4,8 miliar boleh memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menyusun pembukuan lengkap.
Penghasilan neto dihitung dari omzet dikalikan persentase norma. Besarnya bergantung pada jenis kegiatan dan lokasi usahamu.
Kamu wajib memberitahukan pemakaian NPPN kepada DJP di awal tahun pajak, paling lambat dalam tiga bulan pertama. Pemberitahuan itu kini bisa lewat Coretax.
Contoh Hitungan Pajak Teknisi AC Freelance
Biar lebih terbayang, simak ilustrasi berikut. Angkanya hanya contoh.
Sebut saja Raka, teknisi lajang tanpa tanggungan. Dalam setahun ia menerima Rp240 juta dari jasa service AC, dengan biaya operasional terdokumentasi Rp90 juta.
Hitungannya begini:
- Penghasilan neto: Rp240 juta dikurangi Rp90 juta, yaitu Rp150 juta.
- PTKP untuk TK/0: Rp54 juta.
- Penghasilan kena pajak: Rp96 juta.
- Pajak: 5% dari Rp60 juta (Rp3 juta) ditambah 15% dari Rp36 juta (Rp5,4 juta), totalnya Rp8,4 juta.
Pajak itu masih bisa dikurangi bukti potong PPh yang pernah dipotong pelanggan. Sisanya Raka bayar sebelum lapor SPT.
Kalau Raka memakai NPPN, angka netonya berubah mengikuti norma. Hitung dua-duanya sebelum memilih.
PPh 23 dan PPN pada Jasa Service AC
Pelanggan berbentuk badan, seperti kantor atau pengelola gedung, sering memotong PPh 23. Tarifnya umumnya 2% dari jumlah bruto untuk jasa perawatan atau perbaikan AC.
Bukti potongnya wajib kamu simpan. Dokumen itu bisa dikreditkan di SPT Tahunan.
Kalau kamu memegang surat keterangan PPh final yang masih berlaku, pemotongan ini umumnya tidak dilakukan. Tunjukkan suratnya ke pelanggan sebelum invoice terbit.
Soal PPN, jasa service AC termasuk jasa kena pajak. Kewajiban memungut baru muncul setelah omzetmu melewati Rp4,8 miliar dan kamu dikukuhkan sebagai PKP.

Cara Lapor Pajak Freelance Teknisi AC lewat Coretax
Pelaporan sebenarnya sederhana kalau datamu rapi. Ikuti langkah berikut:
- Pastikan NIK sudah aktif sebagai NPWP dan akun Coretax bisa dipakai login.
- Kumpulkan catatan omzet, biaya, dan semua bukti potong.
- Buka menu SPT Tahunan PPh orang pribadi.
- Isi penghasilan dari pekerjaan bebas beserta lampirannya.
- Masukkan kredit pajak dari bukti potong.
- Bayar kekurangan pajak lewat kode billing, lalu kirim SPT dan simpan bukti penerimaan elektroniknya.
Batas lapor SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada 31 Maret tahun berikutnya. Telat lapor berujung denda administrasi Rp100.000.
Kalau kamu memenuhi syarat PPh final 0,5%, setor sendiri setiap bulan. Batasnya tanggal 15 bulan berikutnya.
Biasakan mencatat omzet tiap bulan. Kebiasaan kecil ini memangkas waktu pelaporan secara drastis.
Kesalahan Umum Teknisi AC dalam Urusan Pajak
Banyak teknisi baru sadar soal pajak setelah ditegur. Padahal kesalahannya itu-itu saja.
- Mengira semua penghasilan kecil otomatis bebas pajak.
- Memakai PPh final 0,5% tanpa memeriksa statusnya.
- Membuang bukti potong PPh 23 dari pelanggan.
- Mencampur uang pribadi dan uang usaha di satu rekening.
- Tidak melaporkan SPT karena merasa tidak ada pajak terutang.
Poin terakhir paling sering terjadi. Lapor tetap wajib walaupun hasil akhirnya nihil.
Kabar baiknya, semua kesalahan ini mudah dicegah. Kuncinya ada di pencatatan dan kebiasaan bertanya sejak awal.
FAQ
Apakah teknisi AC freelance wajib bayar pajak?
Ya. Kewajiban itu muncul saat penghasilan neto melewati PTKP. Penghasilan yang kecil pun tetap perlu dilaporkan di SPT Tahunan.
Bolehkah teknisi AC freelance memakai PPh final 0,5%?
Untuk pekerja lepas atas nama sendiri, umumnya tidak. Teknisi yang menjalankan usaha terorganisasi mungkin memenuhi syarat, jadi tanyakan dulu ke KPP atau Kring Pajak 1500200.
Bagaimana kalau pelanggan sudah memotong PPh 23?
Bukti potongnya bisa kamu kreditkan di SPT Tahunan. Cek bahwa nama dan identitas pajakmu tertulis benar di dokumen itu.
Kesimpulan
Pajak jasa service AC untuk teknisi lepas kini mengikuti tarif umum Pasal 17, kecuali kamu memenuhi kriteria penghasilan usaha. Kamu bisa memilih NPPN atau pembukuan, menyimpan bukti potong, lalu melapor lewat Coretax sebelum 31 Maret.
Langkah yang saya sarankan: mulai catat omzet dari bulan ini dan cek status skema pajakmu ke KPP. Menurut saya, teknisi yang tertib mencatat justru punya posisi paling aman saat ada pemeriksaan.
Masih ragu soal skema mana yang cocok untukmu? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan ceritakan kondisi usahamu.
Ringkasan
- Teknisi AC freelance yang bekerja atas nama sendiri umumnya tergolong pekerjaan bebas.
- Berdasarkan PP 20/2026, pekerjaan bebas tidak bisa memakai PPh final 0,5%.
- Tarif umum Pasal 17 berlaku, mulai dari 5% sampai 35% atas penghasilan kena pajak.
- NPPN tersedia untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar dan diberitahukan di awal tahun lewat Coretax.
- Pelanggan badan umumnya memotong PPh 23 sebesar 2%, dan bukti potongnya bisa dikreditkan.
- PPN baru wajib dipungut setelah omzet melewati Rp4,8 miliar dan kamu menjadi PKP.
- SPT Tahunan orang pribadi dilaporkan paling lambat 31 Maret, dengan denda Rp100.000 jika terlambat.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Pemotongan PPh Pasal 23.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan: pajak.go.id.





