Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, energi, dan manufaktur membutuhkan sistem distribusi yang lancar untuk mendukung kegiatan bisnisnya.
Salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi tersebut adalah ketersediaan fasilitas pelabuhan untuk mengangkut bahan baku maupun hasil produksi melalui jalur laut.
Berdasarkan publikasi Statistik Transportasi Laut 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), aktivitas angkutan barang melalui laut di Indonesia memiliki volume yang besar, dengan aktivitas muat mencapai 145,12 juta ton hingga 510,70 juta ton dan aktivitas bongkar mencapai 44,92 juta ton hingga 144,64 juta ton berdasarkan cakupan data yang dirujuk.
Selain itu, arus barang di wilayah sentra komoditas juga mengalami pertumbuhan, termasuk Kalimantan Tengah yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 56,93% dalam data tersebut.
Tingginya aktivitas pengangkutan barang melalui laut membuat sebagian perusahaan membutuhkan fasilitas dermaga sendiri agar proses distribusi tidak terlalu bergantung pada pelabuhan umum.
Salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan tersebut adalah Terminal Khusus (Tersus).
Pembangunan Tersus memungkinkan perusahaan memiliki fasilitas bongkar muat yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha, kapasitas produksi, jenis barang, dan ukuran kapal yang digunakan.
Menurut pendapat saya, bagi perusahaan dengan volume pengiriman yang besar dan berlangsung secara rutin, ketergantungan pada pelabuhan umum dapat menjadi hambatan dalam rantai pasok.
Oleh karena itu, pembangunan Tersus dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi logistik, selama lokasi, biaya pembangunan, dan kebutuhan operasionalnya telah diperhitungkan dengan baik.
Artikel ini membahas pengertian Tersus, perbedaannya dengan TUKS, persyaratan dokumen, prosedur pengajuan izin, hingga kewajiban perusahaan setelah terminal beroperasi.
Apa Itu Terminal Khusus (Tersus)?
Terminal Khusus (Tersus) adalah fasilitas pelabuhan yang dibangun di luar wilayah pelabuhan umum untuk menunjang kegiatan usaha utama suatu perusahaan. Fasilitas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan bongkar muat barang atau kegiatan transportasi laut yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, seperti pertambangan, perkebunan, energi, dan industri.
Pengertian dan Fungsi Terminal Khusus bagi Perusahaan
Terminal Khusus merupakan fasilitas pelabuhan yang lokasinya berada di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan umum.
Meskipun berada di luar wilayah pelabuhan umum, Tersus tetap menjadi bagian dari pelabuhan terdekat dan harus mengikuti ketentuan keselamatan pelayaran serta pengawasan kepelabuhanan.
Pembangunan Tersus biasanya dilakukan ketika perusahaan membutuhkan fasilitas pelabuhan yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh pelabuhan umum.
Contohnya, perusahaan pertambangan batu bara membutuhkan dermaga untuk mengangkut hasil tambang, perusahaan perkebunan kelapa sawit membutuhkan fasilitas pengiriman CPO, atau perusahaan manufaktur memerlukan dermaga untuk mengangkut bahan baku dalam jumlah besar.
Dengan memiliki Tersus, perusahaan dapat mengatur proses pengangkutan barang sesuai kebutuhan produksi dan distribusi.
Selain itu, fasilitas terminal yang dirancang sesuai karakteristik barang dapat membantu mengurangi hambatan dalam proses bongkar muat.
Ketentuan mengenai Terminal Khusus diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
Manfaat Pembangunan Tersus bagi Efisiensi Logistik
Pembangunan Tersus dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi pengiriman barang melalui laut karena fasilitasnya dapat dirancang sesuai kebutuhan kegiatan usaha.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan antara lain:
- Mengurangi waktu tunggu kapal karena perusahaan dapat mengatur jadwal bongkar muat sesuai kebutuhan operasional.
- Mempercepat pengiriman bahan baku maupun hasil produksi.
- Mengurangi ketergantungan terhadap kapasitas dan antrean pelabuhan umum.
- Mempermudah pengelolaan volume pengiriman barang dalam jumlah besar.
- Mengoptimalkan biaya logistik dalam jangka panjang.
Penelitian Supartini dan Vivid Dekanawati (2020) yang membahas perizinan pembangunan Tersus pada CV Bina Lestari Jaya di Pangkalpinang, Bangka Belitung, turut mengangkat pentingnya keberadaan terminal khusus untuk menunjang kegiatan logistik dan distribusi komoditas.
Dengan demikian, pembangunan Tersus bukan hanya berkaitan dengan penyediaan dermaga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengelola rantai pasok secara lebih terencana.

Perbedaan Tersus dan TUKS yang Perlu Dipahami
Perbedaan utama Tersus dan TUKS terletak pada lokasi fasilitas terhadap wilayah pelabuhan umum. Tersus dibangun di luar wilayah pelabuhan umum, sedangkan TUKS berada di dalam wilayah pelabuhan yang sudah ada dan digunakan untuk menunjang kepentingan usaha pemiliknya.
Perbedaan Lokasi, Fungsi, dan Pengelolaan Tersus dengan TUKS
Tersus dan TUKS sama-sama digunakan untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam penempatan fasilitas dan pengaturan kepelabuhanan.
Berikut perbandingannya:
| Aspek | Tersus | TUKS |
|---|---|---|
| Lokasi | Di luar DLKr dan DLKp pelabuhan umum | Di dalam wilayah DLKr dan DLKp pelabuhan |
| Fungsi | Menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan | Menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan |
| Penggunaan | Kebutuhan bongkar muat melalui terminal khusus milik atau yang digunakan perusahaan sesuai izin | Kegiatan bongkar muat untuk kepentingan sendiri di wilayah pelabuhan yang tersedia |
| Pengelolaan | Dikelola sesuai izin dan ketentuan kepelabuhanan | Berada di dalam wilayah pengelolaan pelabuhan |
| Kebutuhan fasilitas | Umumnya dibangun untuk kebutuhan logistik yang tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh pelabuhan umum | Memanfaatkan fasilitas atau area di dalam pelabuhan yang telah ada |
Perbedaan lokasi tersebut berpengaruh terhadap proses perizinan, persyaratan teknis, pengawasan, serta koordinasi dengan penyelenggara pelabuhan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya memastikan status lokasi yang direncanakan sebelum memulai pembangunan dermaga.
Batasan Penggunaan Tersus dan TUKS
Tersus dan TUKS bukan pelabuhan umum yang dapat digunakan untuk melayani seluruh pengguna secara bebas.
Pada dasarnya, kedua fasilitas tersebut diperuntukkan menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan sesuai izin yang dimiliki.
Penggunaan Tersus untuk melayani kepentingan umum hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Permenhub Nomor PM 52 Tahun 2021 mengatur mekanisme penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdapat keadaan darurat yang membutuhkan dukungan fasilitas pelabuhan.
Pengaturan tersebut diperlukan agar fasilitas pelabuhan swasta tetap mendukung kebutuhan industri tanpa mengabaikan tata kelola pelabuhan, keselamatan pelayaran, dan keseimbangan kegiatan usaha kepelabuhanan.
Selain itu, pengelolaan Tersus dan TUKS juga membutuhkan koordinasi antara perusahaan, regulator, dan penyelenggara pelabuhan agar kapasitas fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan logistik.
Syarat dan Prosedur Mengurus Izin Terminal Khusus (Tersus)
Pengurusan izin Terminal Khusus membutuhkan dokumen legalitas perusahaan, bukti penguasaan lokasi, dokumen teknis pembangunan, dan persetujuan lingkungan.
Selain itu, perusahaan perlu memenuhi tahapan perizinan sebelum membangun dan mengoperasikan terminal agar fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran dan kepelabuhanan.
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mengurus Izin Tersus
Dokumen izin Tersus perlu dipersiapkan sejak tahap perencanaan pembangunan, karena kelengkapan dokumen menjadi dasar penilaian terhadap legalitas perusahaan, kelayakan lokasi, dan kesiapan fasilitas.
Berdasarkan layanan resmi MaritimHUB untuk berita acara pembangunan Terminal Khusus, persyaratan yang diminta mencakup NIB, bukti penguasaan area, izin usaha pokok, dokumen teknis, persetujuan lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya.
Secara umum, dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:
1. Dokumen administrasi perusahaan
- Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko.
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
- NPWP badan usaha.
- Izin usaha pokok yang masih berlaku, seperti izin pertambangan, perkebunan, atau industri.
- Bukti penguasaan area yang akan digunakan untuk pembangunan terminal.
- Surat pernyataan penguasaan atau tanggung jawab atas tanah sesuai persyaratan layanan.
2. Dokumen teknis pembangunan terminal
- Rencana volume bongkar muat barang dan frekuensi kunjungan kapal.
- Rencana ukuran kapal terbesar yang akan sandar, termasuk tonase dan panjang kapal.
- Gambar denah, tampak, potongan, dimensi, serta jenis material konstruksi dermaga.
- Koordinat geografis lokasi terminal, termasuk titik di sisi darat dan perairan.
- Peta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- Peta situasi terminal terhadap bangunan, instalasi, dan fasilitas lain di sekitarnya.
3. Dokumen lingkungan
- Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lingkungan lain sesuai kategori kegiatan dan tingkat risiko.
- Dokumen pengelolaan serta pemantauan lingkungan apabila dipersyaratkan.
Kelengkapan dokumen tersebut perlu disesuaikan dengan jenis permohonan dan kondisi terminal yang akan dibangun.
Sebagai contoh, perusahaan yang merencanakan dermaga untuk pengangkutan hasil tambang perlu menyiapkan informasi mengenai volume komoditas, ukuran kapal, kondisi perairan, desain dermaga, hingga dampak kegiatan terhadap lingkungan.
Persyaratan di atas merupakan gambaran umum. Perusahaan tetap perlu memeriksa daftar dokumen pada layanan MaritimHUB yang sesuai dengan jenis permohonan karena persyaratan dapat berbeda untuk pembangunan baru, pengembangan, penyesuaian, dan pengoperasian terminal.
Prosedur Pengajuan Izin Tersus melalui OSS-RBA dan MaritimHUB
Pengurusan izin Tersus dilakukan melalui tahapan perizinan yang berkaitan dengan legalitas usaha, pemenuhan persyaratan pembangunan, dan kesiapan fasilitas untuk beroperasi.
Saat ini, MaritimHUB menyediakan layanan digital untuk mendukung proses perizinan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, termasuk layanan berita acara pembangunan serta pengembangan terminal.
Berikut gambaran tahapan yang perlu diperhatikan perusahaan:
1. Memastikan lokasi dan kebutuhan terminal
Perusahaan perlu menentukan lokasi pembangunan serta memastikan kebutuhan dermaga sesuai kegiatan usaha pokok, rencana distribusi, dan kondisi perairan.
2. Menyiapkan legalitas dan dokumen teknis
Setelah lokasi ditentukan, perusahaan perlu menyiapkan NIB, izin usaha pokok, bukti penguasaan area, peta lokasi, gambar teknis dermaga, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan.
3. Mengajukan pemenuhan persyaratan melalui sistem
Perusahaan melengkapi data dan mengajukan permohonan melalui layanan MaritimHUB sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.
4. Menjalani pemeriksaan dokumen dan teknis
Instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, teknis, lokasi, dan persyaratan lain yang menjadi dasar penerbitan persetujuan.
5. Memenuhi persyaratan pembangunan
Setelah memperoleh persetujuan yang diperlukan, perusahaan melaksanakan pembangunan terminal sesuai desain dan ketentuan yang telah disetujui.
6. Memenuhi persyaratan pengoperasian
Sebelum terminal digunakan, perusahaan harus memastikan fasilitas telah memenuhi persyaratan keselamatan, kelayakan, dan kesiapan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Perizinan tersebut berkaitan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta petunjuk teknis Ditjen Perhubungan Laut mengenai layanan Tersus dan TUKS melalui MaritimHUB.
Sistem digital tersebut membantu perusahaan dalam mengakses layanan, mengunggah dokumen, dan mengikuti tahapan perizinan secara lebih terstruktur.
Selain itu, penelitian Luriana, Putri, dan Agustina (2025) mengenai pelayanan perizinan TUKS dan biaya perizinan terhadap PNBP KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya membahas pentingnya kualitas pelayanan serta kepastian biaya dalam mendukung tata kelola perizinan kepelabuhanan.
Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, perusahaan dapat mengurangi risiko permohonan tertunda akibat dokumen tidak lengkap atau data yang tidak sesuai.
Kewajiban Pemegang Izin dan Pengawasan Operasional Tersus
Pemegang izin Tersus wajib menjaga fasilitas terminal, memastikan keselamatan pelayaran, mencegah pencemaran lingkungan, dan menjalankan kegiatan sesuai peruntukan izin.
Kewajiban tersebut tetap berlaku setelah terminal selesai dibangun dan mulai digunakan untuk kegiatan bongkar muat.
Keselamatan Pelayaran, Lingkungan, dan Pelaporan Operasional
Perusahaan yang mengoperasikan Tersus harus memastikan seluruh fasilitas dermaga dan peralatan pendukung berada dalam kondisi aman dan layak digunakan.
Beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan antara lain:
- Memelihara dermaga, fasilitas sandar, alur pelayaran, dan fasilitas pendukung terminal.
- Memastikan sarana bantu navigasi pelayaran berfungsi sesuai ketentuan.
- Menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja, awak kapal, dan pihak yang beraktivitas di terminal.
- Mencegah pencemaran laut akibat kegiatan bongkar muat, limbah, tumpahan minyak, maupun material berbahaya.
- Melaksanakan pelaporan kegiatan operasional kepada penyelenggara pelabuhan sesuai ketentuan.
- Memastikan kegiatan terminal tidak melampaui peruntukan dan kapasitas yang telah disetujui.
Pengawasan terhadap Tersus dan TUKS juga dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan untuk memastikan keselamatan, keamanan, kelancaran arus barang, dan perlindungan lingkungan maritim. Hal ini diperkuat dengan petunjuk pelaksanaan monitoring dan pengawasan Tersus/TUKS oleh penyelenggara pelabuhan pada tahun 2025.
Penggunaan Tersus untuk Kepentingan Umum dan Penyesuaian Izin
Tersus tidak boleh digunakan untuk melayani kegiatan kepelabuhanan umum secara bebas apabila penggunaan tersebut tidak sesuai dengan izin yang dimiliki perusahaan.
Dalam kondisi tertentu, Tersus dapat digunakan untuk membantu melayani kepentingan umum, tetapi perusahaan harus mengikuti mekanisme persetujuan yang ditetapkan pemerintah.
Apabila perusahaan berencana mengembangkan terminal atau mengubah kondisi fasilitas yang telah disetujui, perusahaan juga perlu memastikan apakah perubahan tersebut memerlukan penyesuaian dokumen maupun izin.
Karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi fasilitas, status perizinan, kapasitas dermaga, dan kegiatan operasionalnya.
Langkah tersebut dapat membantu perusahaan menghindari risiko pelanggaran administratif maupun gangguan kegiatan logistik akibat ketidaksesuaian izin.

Kesimpulan
Izin Terminal Khusus (Tersus) diperlukan bagi perusahaan yang ingin membangun dan mengoperasikan fasilitas pelabuhan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha utama.
Pembangunan Tersus dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat proses bongkar muat, dan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan umum.
Namun, perusahaan perlu memahami perbedaan Tersus dan TUKS sebelum menentukan lokasi pembangunan, karena keduanya memiliki ketentuan lokasi dan mekanisme perizinan yang berbeda.
Selain itu, kelengkapan dokumen administrasi, teknis, dan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses pengajuan izin melalui sistem perizinan yang berlaku, termasuk layanan MaritimHUB.
Menurut pendapat saya, pembangunan Tersus sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai investasi infrastruktur, tetapi juga sebagai strategi perusahaan untuk memperkuat rantai pasok dan menjaga kelancaran distribusi dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan legalitas, kelayakan lokasi, dokumen teknis, serta persyaratan lingkungan sebelum memulai pembangunan.
Persiapan yang matang dapat membantu mengurangi hambatan dalam proses perizinan sekaligus memastikan fasilitas terminal dapat beroperasi secara aman, sesuai ketentuan, dan mendukung kebutuhan bisnis.
Ringkasan
- Terminal Khusus (Tersus) merupakan fasilitas pelabuhan yang dibangun di luar wilayah pelabuhan umum untuk menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan.
- Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berada di dalam wilayah pelabuhan yang telah ada dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha pemiliknya.
- Tersus banyak dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan, perkebunan, energi, kehutanan, dan manufaktur yang memiliki kebutuhan pengangkutan barang melalui laut.
- Persyaratan izin Tersus mencakup legalitas perusahaan, izin usaha pokok, bukti penguasaan area, dokumen teknis pembangunan, dan persetujuan lingkungan.
- Proses pengajuan izin melibatkan persiapan lokasi, pemenuhan dokumen, persetujuan pembangunan, dan pemenuhan persyaratan pengoperasian.
- MaritimHUB merupakan sistem digital Kementerian Perhubungan yang menyediakan layanan perizinan Tersus dan TUKS, termasuk layanan pembangunan dan pengembangan terminal.
- Pemegang izin wajib menjaga fasilitas, keselamatan pelayaran, lingkungan, serta menjalankan kegiatan terminal sesuai peruntukan dan persetujuan yang dimiliki.
Referensi
1. Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Transportasi Laut 2024. Jakarta: BPS.
2. Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
4. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
5. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.175/AL.308/DJPL Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri melalui Sistem MaritimHUB.
7. Supartini, & Dekanawati, V. (2020). Perizinan Pembangunan Tersus/Terminal Khusus (Studi Kasus CV Bina Lestari Jaya) di Pangkalpinang Bangka Belitung. Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 18(2), 101β117.
8. Luriana, M. R. R. R., Putri, I. A. J., & Agustina, E. N. S. (2025). Pengaruh Pelayanan Jasa Perizinan Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Biaya Perizinan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya. Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 4137β4153.
9. Ocean Week. Artikel mengenai pandangan Prof. Raja Oloan Saut Gurning terkait pengelolaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
10. Liputan6 Bisnis. Artikel mengenai pengelolaan Tersus dan TUKS serta tata kelola pelabuhan.
11. RMOL. Artikel mengenai pandangan Siswanto Rusdi terkait tata kelola dan kebijakan kepelabuhanan.
12. TopBusiness. Artikel mengenai pengelolaan Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan ekosistem pelabuhan nasional.





