Terbaru

Legalitas

Perda Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Proses Pembentukannya

Ditulis oleh Destiana

Daftar Isi

Perda adalah singkatan dari peraturan daerah, yaitu aturan tertulis yang dibuat pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur urusan di wilayahnya.

Banyak warga dan pelaku usaha baru tersadar akan aturan ini ketika terkena pajak daerah, retribusi, atau penertiban. Padahal, perda memengaruhi kehidupan sehari-hari secara langsung.

Jawaban singkatnya, perda dibentuk lewat tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, dengan DPRD serta kepala daerah sebagai pembuatnya.

Menurut saya sebagai pakar hukum, perda yang baik lahir dari partisipasi warga. Aturan yang dibuat tertutup cenderung bermasalah saat diterapkan.

Artikel ini membahas pengertian, kedudukan, fungsi, jenis, proses pembentukan, dan pengawasan perda.

Pengertian Perda dan Dasar Hukumnya

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Aturan ini berlaku di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dasar hukumnya berlapis. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 memberi hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain guna menjalankan otonomi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan dan tata cara pembentukan perda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, mengatur tahapannya secara umum.

Sebagai tambahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memberi pedoman teknis. Aturan turunan ini pernah diubah, sehingga kamu perlu mengecek versi terbaru.

Dengan demikian, perda tidak lahir sembarangan. Ia harus bersandar pada kewenangan yang jelas dari undang-undang.

Kedudukan dan Jenis Perda

Kedudukan perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di tingkat bawah. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, urutannya adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang atau perppu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, lalu perda kabupaten/kota.

Konsekuensinya jelas. Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.

Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

Perda provinsi berlaku di seluruh wilayah provinsi. Sementara itu, perda kabupaten/kota hanya berlaku di daerah masing-masing.

Perbedaan ini bukan soal tinggi rendahnya derajat. Keduanya berada pada kewenangan masing-masing, dan perda kabupaten/kota tidak berada di bawah perda provinsi dalam hierarki, meski tetap tidak boleh bertentangan dengannya dalam hal kewenangan.

Baca juga  5 Tips Memilih Badan Usaha, Mau PT atau CV?
perda adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Bentuk Perda yang Sering Dijumpai

  • Perda tentang pajak dan retribusi daerah, misalnya tarif PBJT atau retribusi layanan.
  • Perda tentang APBD, yang menetapkan anggaran tahunan daerah.
  • Perda tentang tata ruang, yang mengatur peruntukan wilayah.
  • Perda tentang pelayanan publik dan ketertiban umum.
  • Perda tentang pembentukan atau perubahan organisasi perangkat daerah.

Selain itu, ada pula peraturan kepala daerah (perkada) sebagai aturan pelaksana. Perkada berbeda dengan perda karena tidak dibahas bersama DPRD.

Fungsi Perda bagi Pemerintah dan Masyarakat

Fungsi perda mencakup beberapa hal penting yang saling berkaitan. Berikut perannya:

  • Menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  • Menampung kondisi dan kebutuhan khusus daerah.
  • Menjabarkan aturan yang lebih tinggi sesuai konteks lokal.
  • Menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  • Memberi landasan hukum bagi kebijakan dan program daerah.
  • Menjamin ketertiban serta kepastian hukum bagi warga.

Oleh karena itu, perda menjadi alat utama pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya.

Namun, perda juga memuat sanksi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Perda juga dapat memuat sanksi administratif.

Bagi pelaku usaha, perda sering menyentuh perizinan, tarif, dan tata ruang. Karena itu, memahami perda setempat adalah bagian dari kepatuhan hukum.

Proses Pembentukan Perda Langkah demi Langkah

Proses pembentukan perda berjalan melalui tahapan yang berurutan. Setiap tahap memiliki peran dan pihak yang berbeda.

Perencanaan dan Penyusunan

Pemerintah daerah dan DPRD menyusun Program Pembentukan Perda (Propemperda) untuk jangka satu tahun. Daftar ini memuat rancangan yang akan dibahas.

Selanjutnya, penyusunan dimulai dengan naskah akademik. Dokumen ini menjelaskan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya aturan. Rancangan perda bisa berasal dari kepala daerah maupun DPRD.

Pembahasan dan Persetujuan

DPRD dan kepala daerah membahas rancangan dalam dua tingkat pembicaraan. Setelah itu, keduanya menyepakati naskah akhir.

Baca juga  No KTP Apakah Sama dengan NIK? Ini Penjelasannya

Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis. Hak ini dijamin oleh UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga warga dapat ikut mengawal isi aturan.

Evaluasi, Penetapan, dan Pengundangan

Rancangan tertentu, seperti APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, harus dievaluasi pemerintah di tingkat atasnya sebelum ditetapkan. Gubernur mengevaluasi rancangan perda kabupaten/kota, sedangkan Menteri Dalam Negeri mengevaluasi rancangan perda provinsi.

Kemudian, kepala daerah menetapkan perda dan mengundangkannya dalam lembaran daerah. Perda baru berlaku sejak tanggal pengundangan, kecuali ditentukan lain.

Menurut saya, tahap partisipasi publik sering menjadi yang paling lemah. Padahal, di tahap inilah kualitas perda ditentukan.

perda adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Pengawasan dan Pembatalan Perda

Pemerintah pusat dan daerah mengawasi perda lewat mekanisme yang jelas. Tujuannya menjaga agar aturan daerah tetap selaras dengan hukum nasional.

Perlu dicatat, Mahkamah Konstitusi sempat memutus bahwa pembatalan perda oleh pemerintah pusat dan gubernur lewat keputusan eksekutif tidak lagi menjadi jalur yang sah. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menegaskan hal ini.

Akibatnya, pengujian perda kabupaten/kota maupun provinsi dilakukan melalui Mahkamah Agung lewat uji materi. Pemohon bisa mengajukan permohonan bila perda dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Kalau kamu merasa dirugikan oleh sebuah perda, ada langkah yang bisa ditempuh:

  1. Pelajari isi perda dan dasar hukum yang dilanggarnya.
  2. Kumpulkan bukti kerugian yang nyata.
  3. Sampaikan keberatan kepada pemerintah daerah atau DPRD.
  4. Konsultasikan dengan ahli hukum.
  5. Ajukan uji materi ke Mahkamah Agung bila perlu.

Namun, ketentuan di bidang ini bisa berkembang, termasuk pasca berlakunya aturan baru. Periksa regulasi terbaru sebelum bertindak.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa perbedaan perda dan peraturan kepala daerah?

Perda dibentuk bersama DPRD dan dapat memuat sanksi pidana tertentu. Sementara itu, peraturan kepala daerah ditetapkan kepala daerah sendiri untuk menjalankan perda atau urusan pemerintahan.

Siapa yang berhak mengusulkan rancangan perda?

Rancangan perda dapat diajukan oleh kepala daerah maupun DPRD. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi dan masukan lewat DPRD.

Baca juga  EFIN Pajak: Jenis dan Cara Mendapatkannya

Apakah perda boleh bertentangan dengan undang-undang?

Tidak boleh. Perda harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Jika bertentangan, perda dapat diuji di Mahkamah Agung.

Kesimpulan

Perda adalah peraturan daerah yang dibentuk kepala daerah bersama DPRD untuk menjalankan otonomi. Perda memiliki kedudukan, fungsi, dan proses pembentukan yang diatur undang-undang, serta dapat diuji bila bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Langkah yang saya sarankan jelas. Pelajari perda di daerahmu, ikuti proses penyusunannya, dan manfaatkan jalur hukum bila perda merugikan.

Saya berpendapat, warga yang melek hukum membuat perda lebih berkualitas. Partisipasi aktif menjaga aturan tetap adil dan tepat sasaran.

Bingung menafsirkan perda yang berdampak pada usaha atau hakmu? Klik poster yang tersedia atau tombol β€œKONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami dan menyikapi aturan daerah dengan tepat.

Ringkasan

  • Perda adalah peraturan daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD.
  • Dasar hukumnya meliputi Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2011.
  • Perda berada pada hierarki di bawah peraturan presiden dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
  • Fungsi perda mencakup menjalankan otonomi, dasar pajak dan retribusi, serta kepastian hukum.
  • Perda dapat memuat sanksi, yaitu kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.
  • Proses pembentukan perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penetapan, dan pengundangan.
  • Masyarakat berhak memberi masukan selama pembentukan perda.
  • Perda yang bermasalah dapat diuji melalui uji materi di Mahkamah Agung.

Referensi

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya.
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016.
  6. Kementerian Dalam Negeri: kemendagri.go.id.
  7. Kementerian Hukum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional: jdih.go.id.
  8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: mkri.id.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi