Pajak Penghasilan Luar Negeri: Wajib Lapor atau Tidak?

Pajak penghasilan luar negeri sering bikin orang bingung. Wajar saja, sebab sekarang siapa pun bisa dibayar klien dari negara lain lewat transfer bank atau platform digital.

Lalu muncul pertanyaan yang sama: uang itu perlu masuk SPT Tahunan atau tidak? Perlu, selama kamu berstatus wajib pajak dalam negeri.

Seluruh penghasilan dari luar negeri harus kamu laporkan. Kabar baiknya, pajak yang sudah kamu bayar di sana bisa dikreditkan. Jadi, kamu tidak menanggung pajak dua kali.

Menurut saya sebagai praktisi hukum, kelalaian di area ini jarang disengaja. Banyak orang mengira penghasilan asing otomatis bebas pajak, dan anggapan itu keliru.

Otoritas pajak pun makin mudah menelusuri data lintas negara. Karena itu, lebih baik kamu melapor sejak awal. Menunggu pemeriksaan datang hanya akan menambah repot.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Luar Negeri bagi Wajib Pajak Indonesia

Indonesia memakai prinsip penghasilan global, atau worldwide income. Artinya, negara memajaki semua penghasilan wajib pajak dalam negeri, dari mana pun asalnya.

Aturan dasarnya ada di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Selanjutnya, Pasal 24 UU PPh memberi hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri.

Cara menghitungnya diatur lebih rinci dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2018. Sebagai tambahan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ikut memperbarui sebagian ketentuan tarif dan kepatuhan.

Landasannya jelas. Dengan begitu, kewajiban melaporkan penghasilan dari luar negeri berdiri di atas aturan yang kuat.

Baca Juga: Pajak Online Shop: Kewajiban Pelapak, Skema Pajak, dan Cara Lapornya

Siapa yang Wajib Lapor Penghasilan dari Luar Negeri?

Kewajiban lapor mengikuti status subjek pajak. Lokasi penghasilan tidak menentukan apa pun di sini. Pihak berikut umumnya wajib melapor:

• Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di sini lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
• Orang pribadi yang berniat menetap di Indonesia, walau sedang bekerja sementara di luar negeri.
• Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
• Freelancer, kreator konten, dan investor yang menerima pembayaran dari luar negeri.

Lain halnya dengan WNI di luar negeri yang sudah menetap di sana. Kalau ia tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan tidak berniat pulang dalam waktu dekat, statusnya bisa menjadi subjek pajak luar negeri.

Namun, penentuan status ini bergantung pada fakta dan dokumen. Simpan bukti domisili dengan rapi, termasuk kontrak kerja, visa, dan bukti tempat tinggal.

Cara Melaporkan dan Mengkreditkan Pajak Penghasilan dari Luar Negeri

Pelaporan dilakukan lewat SPT Tahunan. Batas waktunya 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan.

Selanjutnya, kamu perlu memahami cara kerja kredit pajak luar negeri, karena bagian inilah yang paling sering salah dihitung.

Langkah Pelaporan di SPT Tahunan

Ikuti urutan berikut supaya laporanmu rapi:

1. Kumpulkan bukti penghasilan, misalnya invoice, rekening koran, dan slip pembayaran.
2. Ubah nilai penghasilan ke rupiah dengan kurs pajak yang berlaku.
3. Gabungkan penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri.
4. Isi data pajak yang sudah dibayar atau dipotong di luar negeri.
5. Hitung kredit pajak luar negeri, lalu lampirkan dokumen pendukungnya.

Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)

Kredit pajak punya batas. Jumlahnya tidak boleh melebihi pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Angka itu juga tidak boleh lebih besar dari pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.

Selain itu, kamu menghitungnya terpisah untuk setiap negara sumber penghasilan. Kalau negara sumber punya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), cek tarif yang berlaku dalam perjanjian itu.

Oleh karena itu, Surat Keterangan Domisili dan bukti pembayaran pajak asing wajib kamu siapkan sebelum mengisi SPT.

Jenis Penghasilan dari Luar Negeri yang Perlu Kamu Cermati

Penghasilan asing tidak selalu berbentuk gaji. Beberapa jenis yang sering muncul antara lain:

• Gaji atau honorarium dari pemberi kerja asing.
• Pembayaran jasa dari klien luar negeri, termasuk untuk pekerja lepas digital.
• Bunga, royalti, dan keuntungan dari penjualan aset di luar negeri.
• Dividen dari perusahaan asing.

Dividen punya perlakuan khusus dalam UU PPh. Dividen dari luar negeri dapat dikecualikan dari objek pajak, asalkan wajib pajak menginvestasikannya di Indonesia dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Kalau syarat itu tidak terpenuhi, dividen tetap menjadi objek pajak. Sebagai tambahan, kamu juga perlu melaporkan harta di luar negeri dalam SPT Tahunan.

Jadi, laporan harta dan laporan penghasilan harus berjalan beriringan.

Sanksi jika Tidak Melaporkan Penghasilan dari Luar Negeri

Wajib pajak yang tidak melapor menghadapi beberapa risiko. Pertama, keterlambatan menyampaikan SPT Tahunan dikenai denda administrasi sesuai Undang-Undang KUP.

Kedua, kekurangan pajak dapat ditagih lengkap dengan sanksi bunga. Ketiga, otoritas pajak bisa memeriksa kamu berdasarkan data pertukaran informasi keuangan antarnegara.

Terakhir, pelanggaran yang disengaja dapat berujung pada sanksi pidana. Meski begitu, kamu masih bisa memperbaiki laporan secara sukarela lewat pembetulan SPT sebelum pemeriksaan dimulai.

Langkah ini sering menjadi jalan paling hemat dan aman.

FAQ tentang Pajak Penghasilan Luar Negeri

Apakah freelancer yang dibayar klien asing wajib lapor SPT?

Wajib. Kalau kamu wajib pajak dalam negeri, pembayaran dari klien asing termasuk penghasilan yang harus dilaporkan.

Pajak yang sudah dipotong di luar negeri juga bisa kamu kreditkan, selama dokumennya lengkap.

Apakah pajak yang dibayar di luar negeri bisa dikreditkan?

Bisa. Pasal 24 UU PPh mengizinkan kredit pajak luar negeri.

Jumlahnya memang dibatasi sesuai ketentuan, jadi kamu wajib menyiapkan dokumen pendukung dan menghitungnya per negara.

Bagaimana kalau saya lupa melaporkan penghasilan asing tahun lalu?

Segera lakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan sukarela sebelum pemeriksaan biasanya menurunkan risiko sanksi yang lebih berat.

Kesimpulan

Pajak penghasilan luar negeri tetap wajib kamu laporkan selama berstatus wajib pajak dalam negeri. Prinsip penghasilan global membuat semua penghasilan asing masuk ke SPT Tahunan.

Kredit pajak luar negeri melindungi kamu dari pajak ganda. Langkah yang saya sarankan cukup sederhana: kumpulkan dokumen, pastikan status subjek pajakmu, hitung kreditnya, lalu lapor tepat waktu.

Menurut saya, patuh secara sukarela adalah strategi hukum terbaik. Biaya konsultasi di awal jauh lebih ringan daripada sanksi dan pemeriksaan di kemudian hari.

Kalau kamu masih ragu soal status pajak atau penghasilan dari luar negeri, jangan ditunda. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.

Tim kami siap membantu kamu memahami kewajiban pajak dengan tenang dan tepat.

Baca Juga: Pajak Dividen: Tarif, Pihak yang Dikenai, dan Cara Pelaporannya

Ringkasan

• Indonesia menerapkan prinsip penghasilan global, sehingga penghasilan luar negeri ikut dipajaki.
• Wajib pajak dalam negeri wajib melaporkan penghasilan luar negeri di SPT Tahunan.
• Domisili dan lama tinggal menentukan status subjek pajak.
• PPh Pasal 24 memberi kredit atas pajak yang sudah dibayar di luar negeri.
• Kredit dibatasi dan dihitung per negara, dengan dokumen pendukung yang lengkap.
• Dividen luar negeri mendapat perlakuan khusus jika diinvestasikan di Indonesia.
• Tidak melapor bisa berujung denda, bunga, pemeriksaan, hingga sanksi pidana.
• Pembetulan SPT secara sukarela menjadi jalan aman untuk memperbaiki kelalaian.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penentuan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dari Badan Usaha di Luar Negeri.
• Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. pajak.go.id.
• Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, artikel “Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai Perencanaan Pajak yang Efektif”.