Lembur hari libur nasional sering menimbulkan pertanyaan, baik bagi pekerja maupun pengusaha.
Banyak pekerja tetap masuk saat tanggal merah, tetapi tidak tahu berapa upah yang menjadi hak mereka.
Jawaban singkatnya, perusahaan wajib membayar upah lembur dengan pengali lebih tinggi daripada hari kerja biasa, dan pekerja harus menyetujui lembur tersebut.
Aturan utamanya tercantum dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.
Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, kepatuhan pada aturan ini bukan sekadar urusan hitungan.
Pembayaran lembur yang benar menunjukkan penghargaan perusahaan terhadap waktu pribadi pekerja.
Namun, banyak sengketa muncul karena perusahaan salah menghitung atau pekerja tidak mencatat jam kerjanya.
Karena itu, artikel ini membahas hak pekerja, kewajiban perusahaan, dan cara hitung upah lembur secara runtut.
Dasar Hukum Lembur Hari Libur Nasional
Hari libur nasional termasuk hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya, pekerja tidak wajib bekerja pada hari tersebut.
Namun, perusahaan boleh meminta pekerja masuk jika pekerjaannya berjalan terus-menerus atau jika pekerja menyetujuinya.
Ketentuan ini berakar pada Pasal 85 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja.
Selanjutnya, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur teknis pelaksanaannya.
Pasal 31 menentukan besaran upah lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi.
Sementara itu, Pasal 32 menetapkan rumus upah sejam, yaitu 1/173 dari upah sebulan.
Hari Libur Nasional dan Hari Istirahat Mingguan
Penting membedakan hari libur nasional dengan hari istirahat mingguan.
Hari istirahat mingguan biasanya jatuh pada hari Minggu untuk pola enam hari kerja, atau Sabtu dan Minggu untuk pola lima hari kerja.
Meski berbeda, keduanya memakai skema pengali lembur yang sama.
Karena itu, pekerja yang masuk pada hari istirahat mingguan juga berhak atas upah lembur dengan perhitungan serupa.
Syarat Sah Perintah Lembur
Perintah lembur tidak boleh sepihak. Pasal 28 PP 35/2021 mensyaratkan persetujuan pekerja yang bersangkutan, baik tertulis maupun digital.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menerbitkan surat perintah lembur yang memuat nama, tanggal, dan jumlah jam.
Dokumen ini melindungi kedua pihak ketika terjadi perselisihan.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
Hak Pekerja saat Lembur di Hari Libur Nasional
Pekerja memiliki beberapa hak ketika bekerja pada hari libur nasional. Berikut hak-hak utamanya:
- Upah lembur: perusahaan wajib membayarnya sesuai pengali pada Pasal 31 PP 35/2021.
- Istirahat cukup: perusahaan wajib memberi kesempatan istirahat secukupnya selama lembur.
- Makanan dan minuman: lembur tiga jam atau lebih berhak atas makanan dan minuman minimal 1.400 kilo kalori, bukan uang pengganti.
- Hak menolak: pekerja boleh menolak lembur yang tidak mereka setujui.
- Semua status kerja: karyawan kontrak (PKWT) juga berhak atas upah lembur.
Namun, ketentuan lembur umumnya tidak berlaku bagi pekerja dengan jabatan tertentu yang diatur peraturan perundang-undangan.
Karena itu, periksa perjanjian kerja Anda.
Cara Menagih Hak yang Belum Dibayar
Jika perusahaan belum membayar, pekerja dapat menempuh langkah bertahap.
Pertama, kumpulkan bukti seperti surat perintah, absensi, dan slip gaji. Kedua, ajukan keberatan tertulis kepada HRD. Ketiga, lanjutkan ke perundingan bipartit.
Terakhir, laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat bila perundingan gagal.
Cara Hitung Lembur Hari Libur Nasional
Rumus Dasar Upah Sejam
Langkah pertama, hitung upah sejam. Upah sebulan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Gunakan rumus berikut:
Upah sejam = 1/173 × upah sebulan
Komponen Upah yang Dihitung
Perusahaan sering bertanya komponen apa saja yang masuk dasar perhitungan. Jika upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dasar perhitungannya adalah seratus persen dari keduanya.
Sebaliknya, tunjangan tidak tetap, seperti uang makan yang dibayar per kehadiran, tidak ikut dihitung.
Oleh karena itu, periksa struktur upah dalam perjanjian kerja sebelum menghitung.
Tabel Pengali Lembur Hari Libur
Selanjutnya, kalikan upah sejam dengan pengali sesuai pola kerja. Pasal 31 PP 35/2021 menetapkan pengali berikut.
| Pola kerja | Jam lembur ke- | Pengali upah sejam |
|---|---|---|
| 5 hari kerja | 1–8 | 2 kali |
| 5 hari kerja | 9 | 3 kali |
| 5 hari kerja | 10–12 | 4 kali |
| 6 hari kerja | 1–7 | 2 kali |
| 6 hari kerja | 8 | 3 kali |
| 6 hari kerja | 9–11 | 4 kali |
| 6 hari kerja, libur di hari kerja terpendek | 1–5 | 2 kali |
| 6 hari kerja, libur di hari kerja terpendek | 6 | 3 kali |
| 6 hari kerja, libur di hari kerja terpendek | 7–9 | 4 kali |
Contoh Perhitungan
Sebagai contoh, Budi bekerja lima hari seminggu dengan upah Rp6.920.000 per bulan.
Ia lembur 10 jam pada hari libur nasional. Perhitungannya sebagai berikut:
- Upah sejam: Rp6.920.000 ÷ 173 = Rp40.000.
- Jam ke-1 sampai ke-8: 8 × 2 × Rp40.000 = Rp640.000.
- Jam ke-9: 1 × 3 × Rp40.000 = Rp120.000.
- Jam ke-10: 1 × 4 × Rp40.000 = Rp160.000.
Dengan demikian, total upah lembur Budi mencapai Rp920.000.
Sebaliknya, Sari bekerja enam hari seminggu dengan upah sama dan lembur 8 jam.
Tujuh jam pertama bernilai 7 × 2 × Rp40.000 = Rp560.000.
Jam kedelapan bernilai 3 × Rp40.000 = Rp120.000. Jadi, Sari menerima Rp680.000. Perlu diingat, batas lembur 4 jam per hari dan 18 jam per minggu tidak mencakup lembur pada hari libur resmi.
Kesalahan Umum dan Risiko bagi Perusahaan
Dalam praktik, perusahaan sering keliru menghitung lembur hari libur.
Kesalahan yang paling sering muncul antara lain:
- Memakai pengali hari kerja biasa (1,5 dan 2 kali) untuk hari libur.
- Menghitung dari gaji pokok saja, padahal tunjangan tetap ikut dihitung.
- Mengganti upah lembur dengan cuti pengganti tanpa membayar upah.
- Tidak mencatat jam mulai dan selesai lembur.
Akibatnya, perusahaan menghadapi risiko sanksi pidana dan denda berdasarkan UU Ketenagakerjaan.
Selain itu, upah lembur termasuk penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21, sehingga perusahaan wajib memotong pajaknya.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melunasi kekurangan bayar sejak dini.
FAQ
Apakah pekerja boleh menolak lembur di hari libur nasional?
Boleh. Lembur harus berdasarkan persetujuan pekerja, sehingga perusahaan tidak boleh memaksanya.
Apakah gaji bulanan sudah termasuk upah lembur hari libur?
Tidak otomatis. Gaji bulanan membayar jam kerja normal, sehingga lembur hari libur tetap perlu dibayar terpisah, kecuali bagi jabatan yang dikecualikan peraturan.
Berapa jam maksimal lembur di hari libur nasional?
Pada pola lima hari kerja, maksimal 12 jam. Pada pola enam hari kerja, maksimal 11 jam, atau 9 jam bila libur jatuh pada hari kerja terpendek.
Kesimpulan
Lembur hari libur nasional adalah hak pekerja yang wajib dibayar dengan pengali 2, 3, dan 4 kali upah sejam, sesuai pola kerja.
Langkah yang saya sarankan: pastikan ada persetujuan tertulis, catat jam lembur, hitung upah sejam dengan 1/173, lalu cocokkan hasilnya dengan slip gaji.
Menurut saya, transparansi perhitungan menjadi kunci agar hubungan kerja tetap harmonis dan bebas sengketa.
Namun, regulasi ketenagakerjaan dapat berubah, sehingga selalu cek aturan terbaru.
Apabila Anda masih ragu soal perhitungan lembur atau hak Anda, tim kami siap membantu menelaahnya.
Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
Ringkasan
- Lembur hari libur nasional wajib dibayar dengan upah lembur.
- Lembur harus berdasarkan persetujuan pekerja.
- Dasar hukumnya PP 35/2021, terutama Pasal 28, 31, dan 32.
- Upah sejam dihitung dengan rumus 1/173 × upah sebulan.
- Pengali upah berbeda antara pola 5 hari dan 6 hari kerja.
- Lembur 3 jam atau lebih berhak atas makanan dan minuman.
- Kesalahan hitung membuka risiko sengketa dan sanksi.
- Catat jam lembur dan simpan surat perintahnya.
Referensi
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemnaker), jdih.kemnaker.go.id.
