Hak Karyawan Outsourcing: Upah, Jaminan, dan Pesangon

Hak karyawan outsourcing sering menjadi pertanyaan bagi pekerja yang menjalani sistem kerja alih daya.

Mulai dari urusan gaji, kepesertaan BPJS, hingga pesangon, masih banyak pekerja yang belum memahami apa saja hak mereka menurut hukum.

Padahal, perusahaan outsourcing memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pekerjanya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Menurut saya, setiap pekerja perlu memahami aturan ini sejak awal.

Dengan begitu, mereka bisa mengetahui hak yang seharusnya diterima dan mengambil tindakan ketika perusahaan mengabaikan kewajibannya.

1. Apa Saja Hak Karyawan Outsourcing Menurut Hukum?

Outsourcing atau alih daya merupakan sistem penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa.

Dalam praktiknya, pekerja biasanya memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing, kemudian menjalankan tugas di perusahaan pengguna jasa.

Aturan mengenai hubungan kerja tersebut tercantum dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

Perusahaan alih daya dapat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Sebelum mulai bekerja, periksa beberapa hal berikut:

• Identitas perusahaan: Pastikan nama perusahaan yang tercantum dalam kontrak sesuai dengan pemberi kerja.
• Jenis perjanjian: Periksa apakah hubungan kerja menggunakan PKWT atau PKWTT.
• Ketentuan upah: Pelajari nominal gaji, tunjangan, serta jadwal pembayarannya.
• Jaminan sosial: Pastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS.
• Ketentuan PHK: Pelajari aturan mengenai berakhirnya hubungan kerja dan pembayaran hak pekerja.

Perusahaan alih daya tetap bertanggung jawab terhadap pekerjanya. Status outsourcing tidak membuat pekerja kehilangan perlindungan hukum.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

2. Gaji Karyawan Outsourcing dan Ketentuan Pembayarannya

Gaji karyawan outsourcing harus mengikuti peraturan pengupahan yang berlaku. Perusahaan wajib membayar upah sesuai perjanjian kerja dan ketentuan hukum.

Dasar pengaturannya antara lain PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.

Ada beberapa hak yang perlu diketahui pekerja.

• Upah sesuai ketentuan: Perusahaan harus memberikan upah berdasarkan perjanjian dan aturan pengupahan yang berlaku, termasuk ketentuan upah minimum.
• Pembayaran tepat waktu: Pekerja berhak menerima gaji sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati.
• Upah lembur: Pekerja yang menjalankan kerja lembur sesuai ketentuan berhak memperoleh pembayaran tambahan.
• Rincian penghasilan: Pekerja perlu mengetahui komponen gaji, termasuk upah pokok dan tunjangan.

Perlu diperhatikan, besaran upah minimum setiap daerah bisa berbeda.

Karena itu, pekerja sebaiknya memeriksa ketentuan UMP atau UMK yang berlaku di wilayah tempat bekerja.

3. BPJS Karyawan Outsourcing dan Perlindungan Pekerja

Selain mendapatkan gaji, hak karyawan outsourcing mencakup perlindungan jaminan sosial.

Program ini membantu pekerja menghadapi berbagai risiko selama bekerja maupun setelah kehilangan pekerjaan.

Perusahaan wajib memenuhi kewajiban kepesertaan sesuai ketentuan masing-masing program.

Pekerja pun dapat memeriksa status kepesertaan melalui layanan resmi BPJS.

Berikut beberapa program yang perlu diketahui:

• BPJS Kesehatan: Membantu pekerja memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan.
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memberikan perlindungan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan.
• Jaminan Kematian (JKM): Memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia sesuai persyaratan.
• Jaminan Hari Tua (JHT): Menyediakan manfaat finansial bagi peserta berdasarkan ketentuan program.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Memberikan manfaat bagi pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan kepesertaan.

Setiap program memiliki ketentuan berbeda. Jadi, jangan ragu memeriksa status kepesertaan dan pembayaran iuran melalui kanal resmi BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

4. Pesangon Karyawan Outsourcing dan Kompensasi Kontrak

Ketika hubungan kerja berakhir, pekerja outsourcing dapat memperoleh hak finansial sesuai jenis kontrak dan alasan berakhirnya hubungan kerja.

Namun, perhitungannya tidak selalu sama.

Hak pekerja dengan kontrak PKWT

PKWT merupakan perjanjian kerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 PP Nomor 35 Tahun 2021, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima uang kompensasi ketika kontrak berakhir.

Perhitungannya secara umum sebagai berikut:

• Masa kerja 12 bulan secara terus-menerus memperoleh kompensasi sebesar satu bulan upah.
• Masa kerja kurang dari 12 bulan memperoleh kompensasi secara proporsional.
• Masa kerja lebih dari 12 bulan memperoleh kompensasi berdasarkan perhitungan proporsional.

Penghitungan tersebut menggunakan masa kerja dan dasar upah sesuai ketentuan peraturan.

Hak pekerja dengan kontrak PKWTT

PKWTT merupakan hubungan kerja tanpa batas waktu tertentu.

Jika perusahaan melakukan PHK, pekerja dapat memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Besaran setiap komponen bergantung pada alasan PHK, masa kerja, serta ketentuan hukum.

Perusahaan perlu menghitungnya berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021.

Karena itu, mintalah rincian perhitungan sebelum menyetujui pembayaran hak PHK.

Bagaimana jika perusahaan outsourcing berganti?

Pergantian vendor sering menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja.

Apakah masa kerja akan hilang? Apakah pekerja harus memulai kontrak dari awal?

Pasal 19 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur perlindungan hak pekerja PKWT ketika perusahaan alih daya berganti, selama objek pekerjaannya tetap ada.

Perjanjian kerja harus memuat ketentuan pengalihan perlindungan hak tersebut.

Jika perusahaan tidak memberikan jaminan kelangsungan bekerja sebagaimana ketentuan itu, perusahaan alih daya bertanggung jawab memenuhi hak pekerja.

5. Cara Memperjuangkan Hak Karyawan Outsourcing

Bagaimana jika perusahaan terlambat membayar gaji, tidak mendaftarkan BPJS, atau mengabaikan kompensasi kontrak?

Pekerja dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Kumpulkan bukti. Simpan kontrak kerja, slip gaji, bukti transfer, catatan lembur, dan dokumen BPJS.
2. Sampaikan keberatan. Hubungi HR atau perusahaan outsourcing melalui komunikasi tertulis.
3. Lakukan perundingan bipartit. Ajak perusahaan membahas masalah dan mencari kesepakatan.
4. Datangi Disnaker. Jika perundingan tidak berhasil, pekerja dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan sesuai prosedur.
5. Konsultasikan masalah hukum. Mintalah bantuan profesional untuk memeriksa dokumen dan menghitung hak yang belum dibayarkan.

Satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan terburu-buru menandatangani surat pelepasan hak sebelum memahami isi dan konsekuensi hukumnya.

FAQ: Pertanyaan Seputar Hak Karyawan Outsourcing

Apakah karyawan outsourcing berhak mendapatkan BPJS?

Ya. Pekerja outsourcing berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan program dan persyaratan kepesertaan yang berlaku.

Apakah karyawan outsourcing mendapatkan pesangon?

Hal ini bergantung pada jenis hubungan kerja dan alasan berakhirnya pekerjaan. Pekerja PKWT umumnya memperoleh uang kompensasi jika memenuhi persyaratan.

Sementara itu, pekerja PKWTT dapat memperoleh komponen hak PHK sesuai ketentuan.

Siapa yang wajib membayar gaji karyawan outsourcing?

Perusahaan alih daya yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja bertanggung jawab membayar upah.

Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun pekerja menjalankan tugas di perusahaan pengguna jasa.

Kesimpulan

Hak karyawan outsourcing mencakup upah, jaminan sosial, dan hak finansial ketika hubungan kerja berakhir.

Jenis kontrak, masa kerja, serta alasan PHK menjadi faktor yang menentukan besaran hak pekerja.

Karena itu, periksa isi kontrak sebelum mulai bekerja. Simpan bukti pembayaran gaji dan pastikan kepesertaan BPJS berjalan sesuai ketentuan.

Menurut saya, pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan perlu dimiliki setiap pekerja outsourcing.

Dengan bekal tersebut, pekerja dapat mengenali kewajiban perusahaan sekaligus memperjuangkan haknya melalui jalur yang tepat.

Jika kamu sedang menghadapi persoalan gaji, BPJS, atau kompensasi kerja, jangan ragu mencari bantuan.

Klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendiskusikan masalah ketenagakerjaan yang kamu alami.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Pekerja outsourcing memiliki perlindungan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.
• Perusahaan alih daya bertanggung jawab memenuhi hak pekerja.
• Gaji harus mengikuti perjanjian kerja dan ketentuan pengupahan.
• Pekerja berhak memperoleh jaminan sosial sesuai persyaratan program.
• Pekerja PKWT dapat memperoleh uang kompensasi ketika kontrak berakhir.
• Pekerja PKWTT dapat memperoleh hak PHK sesuai alasan dan ketentuan hukum.
• Perselisihan dapat diselesaikan melalui bipartit dan mekanisme Disnaker.

Referensi

1. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK.
2. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beserta perubahannya melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.
3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dibaca bersama perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
4. Kementerian Ketenagakerjaan: Pengaturan Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan.