Merek Ditolak DJKI: Penyebab dan Cara Mengajukan Banding

Merek ditolak DJKI tentu menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi pelaku usaha.

Apalagi jika nama tersebut sudah lama digunakan untuk menjalankan bisnis dan membangun kepercayaan pelanggan.

Lantas, apakah keputusan tersebut masih bisa dipersoalkan?

Kabar baiknya, pemohon masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut saya, penolakan merek perlu ditanggapi dengan pertimbangan hukum yang matang.

Pemohon sebaiknya memahami alasan pemeriksa sebelum menentukan langkah berikutnya.

Dengan begitu, upaya banding memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat.

1. Mengapa DJKI Menolak Pendaftaran Merek?

Sebelum membahas cara mengajukan banding, ada baiknya memahami alasan DJKI menolak sebuah permohonan.

Pemeriksaan substantif bertujuan memastikan setiap merek memenuhi persyaratan perlindungan hukum.

Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek mengatur sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar penolakan.

A. Merek Tidak Memiliki Daya Pembeda

Setiap merek harus mempunyai ciri khas agar konsumen dapat mengenalinya.

Nama yang terlalu umum atau hanya menerangkan jenis produk berisiko mendapatkan penolakan.

Misalnya, penggunaan kata “Kopi” sebagai merek produk kopi tanpa tambahan unsur pembeda yang memadai.

B. Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar

DJKI dapat menolak permohonan apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu.

Pemeriksa dapat mempertimbangkan beberapa unsur, seperti:

• Kemiripan susunan nama atau kata.
• Kesamaan bunyi ketika diucapkan.
• Kemiripan bentuk logo dan tampilan visual.
• Persamaan jenis barang atau jasa yang ditawarkan.

C. Bertentangan dengan Ketentuan Hukum

Pasal 20 UU Merek mengatur sejumlah unsur yang tidak boleh digunakan sebagai merek.

Contohnya, tanda yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, merek tidak boleh memberikan informasi menyesatkan mengenai asal, kualitas, atau manfaat produk.

D. Mengandung Iktikad Tidak Baik

Alasan berikutnya berkaitan dengan iktikad pemohon ketika mendaftarkan merek.

Pasal 21 ayat (3) UU Merek memungkinkan DJKI menolak permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

Contohnya, seseorang sengaja menggunakan nama merek terkenal agar memperoleh keuntungan dari reputasi pemilik aslinya.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

2. Apa yang Bisa Dilakukan Jika Merek Ditolak DJKI?

Setelah menerima pemberitahuan dari DJKI, periksa terlebih dahulu status permohonannya.

Sebab, usul penolakan dan penolakan tetap memiliki mekanisme penyelesaian berbeda.

A. Menyampaikan Tanggapan atas Usul Penolakan

Jika pemeriksa menyampaikan usul penolakan, pemohon masih mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis.

Pasal 24 UU Merek menetapkan batas waktu 30 hari sejak tanggal pengiriman pemberitahuan.

Dalam tanggapan tersebut, pemohon dapat:

• Menjelaskan alasan ketidaksetujuan terhadap usul penolakan.
• Menguraikan unsur pembeda yang terdapat pada merek.
• Menyertakan bukti penggunaan merek jika diperlukan.
• Menjelaskan perbedaan barang atau jasa.
• Melampirkan dokumen pendukung yang relevan.

Apabila pemeriksa menerima tanggapan tersebut, proses pendaftaran dapat berlanjut sesuai ketentuan.

B. Mengajukan Banding atas Penolakan Tetap

Bagaimana jika DJKI tetap menolak permohonan? Pemohon masih dapat menempuh jalur banding melalui Komisi Banding Merek.

Lembaga ini bertugas memeriksa kembali keputusan penolakan berdasarkan argumentasi dan bukti yang diajukan pemohon.

Karena itu, persiapkan alasan keberatan secara terstruktur.

3. Cara Mengajukan Banding Merek ke Komisi Banding Merek

Mekanisme banding tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Agar proses administrasi berjalan lancar, berikut tahapan yang perlu diperhatikan.

A. Pelajari Surat Penolakan

Mulailah dengan membaca surat penolakan tetap dari DJKI. Perhatikan pasal yang menjadi dasar keputusan serta alasan pemeriksa menolak merek.

Informasi tersebut akan membantu pemohon menentukan argumentasi yang sesuai.

B. Lengkapi Dokumen Persyaratan

Siapkan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Surat permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
2. Salinan surat pemberitahuan penolakan tetap.
3. Bukti pembayaran biaya banding.
4. Surat kuasa khusus jika menggunakan konsultan kekayaan intelektual.

Pastikan seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku.

C. Ajukan Permohonan Melalui Layanan DJKI

Pemohon dapat mengakses layanan pendaftaran merek melalui situs resmi DJKI. Berikut langkah umumnya:

1. Kunjungi https://merek.dgip.go.id/.
2. Masuk menggunakan akun yang terdaftar.
3. Buka menu Pasca Permohonan Online.
4. Pilih layanan Permohonan Banding Merek.
5. Masukkan nomor permohonan dan identitas pemohon.
6. Unggah dokumen persyaratan.
7. Periksa kembali data yang sudah dimasukkan.
8. Buat kode billing dan lakukan pembayaran.

Simpan bukti pembayaran untuk keperluan administrasi.

D. Perhatikan Tenggat Waktu dan Biaya Banding

Jangan sampai melewatkan batas pengajuan. Pasal 29 UU Merek memberikan waktu paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat penolakan.

Untuk biaya, informasi layanan DJKI mencantumkan tarif banding sebesar Rp4.500.000 per permohonan.

Sebaiknya cek kembali tarif terbaru sebelum melakukan pembayaran.

4. Bagaimana Hasil Pemeriksaan Banding Merek?

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus independen di lingkungan kementerian yang menangani urusan hukum.

Komisi ini memeriksa alasan penolakan sekaligus mempertimbangkan argumentasi pemohon.

Berdasarkan PP Nomor 90 Tahun 2019, pemeriksaan banding dapat menghasilkan beberapa keputusan:

• Banding dikabulkan seluruhnya: Komisi menerima seluruh alasan keberatan pemohon.
• Banding dikabulkan sebagian: Komisi menerima sebagian argumentasi yang diajukan.
• Banding ditolak: Keputusan penolakan sebelumnya tetap berlaku.

Jika banding dikabulkan, Menteri menerbitkan sertifikat merek sesuai ketentuan.

Lantas, bagaimana jika banding kembali ditolak? Pemohon masih mempunyai kesempatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Batas waktunya paling lama tiga bulan sejak keputusan penolakan banding diterima.

5. Tips agar Pengajuan Banding Merek Lebih Kuat

Menyusun permohonan banding membutuhkan persiapan yang cermat.

Kelengkapan dokumen memang penting, tetapi argumentasi hukum turut menentukan pertimbangan Komisi Banding Merek.

Beberapa hal berikut layak diperhatikan:

1. Pelajari alasan penolakan. Cocokkan pertimbangan pemeriksa dengan Pasal 20 atau Pasal 21 UU Merek.
2. Jelaskan daya pembeda. Uraikan karakteristik yang membuat merek berbeda dari merek pembanding.
3. Kumpulkan bukti pendukung. Siapkan dokumen penggunaan merek, identitas produk, dan bukti relevan lainnya.
4. Periksa merek pembanding. Bandingkan nama, logo, pengucapan, serta kelas barang atau jasa.
5. Pertimbangkan bantuan profesional. Konsultan kekayaan intelektual dapat membantu menyusun argumentasi sesuai ketentuan hukum.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pasal 28 ayat (4) UU Merek melarang pemohon menggunakan alasan banding untuk memperbaiki permohonan yang sebelumnya ditolak.

6. FAQ Seputar Merek Ditolak DJKI

Apakah merek yang ditolak DJKI masih bisa didaftarkan?

Masih ada peluang. Pemohon dapat mengajukan banding selama memenuhi persyaratan dan memiliki alasan keberatan yang sesuai ketentuan hukum.

Keputusan akhirnya bergantung pada hasil pemeriksaan Komisi Banding Merek.

Berapa lama waktu untuk mengajukan banding merek?

Pemohon memiliki waktu paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan tetap dari DJKI.

Berapa biaya pengajuan banding merek?

Informasi layanan DJKI mencantumkan biaya sebesar Rp4.500.000 untuk setiap permohonan. Periksa tarif terbaru melalui situs resmi sebelum membayar.

7. Kesimpulan

Menghadapi penolakan merek dari DJKI memang membutuhkan perhatian khusus.

Namun, pemohon masih mempunyai jalur penyelesaian melalui tanggapan atas usul penolakan maupun banding kepada Komisi Banding Merek.

Langkah pertama adalah memahami alasan penolakan.

Setelah itu, siapkan bukti pendukung, susun argumentasi hukum, dan pastikan pengajuan tidak melewati tenggat waktu.

Menurut saya, mengevaluasi alasan penolakan jauh lebih baik daripada langsung mengulang pendaftaran dengan nama yang sama.

Konsultasi dengan tenaga profesional juga dapat membantu menentukan langkah hukum yang tepat.

Sedang menghadapi masalah pendaftaran merek? Kamu bisa berkonsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui pilihan penyelesaian yang tersedia.

Silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

8. Ringkasan

• DJKI dapat menolak merek karena tidak memiliki daya pembeda atau melanggar ketentuan hukum.
• Kemiripan dengan merek terdahulu menjadi salah satu alasan penolakan.
• Pemohon dapat menyampaikan tanggapan atas usul penolakan dalam waktu 30 hari.
• Penolakan tetap dapat diajukan banding melalui Komisi Banding Merek.
• Batas pengajuan banding paling lama 90 hari sejak pengiriman surat penolakan.
• Informasi layanan DJKI mencantumkan biaya banding Rp4.500.000 per permohonan.
• Penolakan banding dapat dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu tiga bulan.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 20, 21, 24, 28, dan 29.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, informasi Komisi Banding Merek: https://dgip.go.id/index.php/komisi-banding?kategori=Tentang+Komisi+Banding&tipe=Komisi+Banding+Merek
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, layanan Pasca Permohonan Merek: https://www.dgip.go.id/index.php/menu-utama/merek/pasca-permohonan-merek
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, informasi Merek dan Banding: https://www.dgip.go.id/faq/daftar-faq/merek/Merek-Banding