UMK Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Menetapkannya

UMK adalah upah minimum kabupaten/kota, yaitu batas gaji terendah yang wajib dibayar pengusaha di wilayah tertentu. Tiap akhir tahun, angkanya jadi bahan obrolan di mana-mana.

Pekerja menanti kenaikan gaji. Pengusaha sibuk menghitung ulang beban biaya. Di tengah ramainya pembahasan itu, banyak orang belum tahu dari mana angka UMK sebenarnya berasal.

Jawabannya ada pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini memuat formula yang dipakai pemerintah daerah, lalu gubernur menetapkan hasilnya lewat Keputusan Gubernur. Angka UMK pun lahir dari hitungan hukum yang jelas, bukan dari kesepakatan sepihak.

Sebagai pakar hukum, saya sering menemui pelaku usaha kecil yang baru sadar soal kewajiban UMK setelah sengketa muncul. Menurut saya, belajar aturan sejak awal jauh lebih murah daripada menghadapi sanksi belakangan. Karena itu, artikel ini mengupas pengertian, dasar hukum, perbedaan dengan UMP, sampai cara menetapkan UMK.

Pengertian UMK dan Dasar Hukumnya

Sebelum masuk ke hitungan, kita bahas dulu arti UMK dan aturan yang menaunginya. Pemahaman dasar ini akan memudahkan kamu mengikuti bagian berikutnya.

Apa Itu UMK?

UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di satu kabupaten atau kota. Angka ini mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah nilai tersebut.

Fungsi UMK sebagai jaring pengaman cukup jelas. Aturan ini melindungi pekerja baru dari upah yang terlalu rendah. Menurut PP 49/2025, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Lalu bagaimana dengan pekerja yang sudah lebih dari setahun? Mereka menerima upah sesuai struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing.

Dasar Hukum UMK

Ada beberapa regulasi yang mengatur UMK di Indonesia. Berikut daftar dasar hukum utamanya:

• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, termasuk Pasal 88C dan Pasal 88E.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
• PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.

PP 49/2025 berlaku efektif sejak 17 Desember 2025. Jadi, panduan lama yang hanya merujuk PP 36/2021 sudah ketinggalan. Selalu cek versi aturan yang paling baru.

Baca Juga: Merek yang Tidak Boleh Didaftarkan: Daftar dan Alasannya

Perbedaan UMK, UMP, dan UMSK

Tiga istilah ini sering tertukar. Wilayah berlaku dan dasar penetapannya sama sekali berbeda. Berikut perbedaan UMK dan UMP, lengkap dengan UMSK:

• UMP (Upah Minimum Provinsi): berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Gubernur wajib menetapkannya.
• UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota): berlaku di satu kabupaten atau kota. Gubernur dapat menetapkannya, dan nilainya harus lebih tinggi dari UMP.
• UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota): berlaku untuk sektor usaha tertentu di kabupaten/kota. Nilainya harus lebih tinggi dari UMK.

Tidak semua daerah punya UMK. Daerah dengan kondisi ekonomi yang masih berkembang biasanya cukup memakai UMP. Kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, dan Surabaya hampir selalu punya UMK sendiri.

Besarannya pun beragam antardaerah. Wajar saja, sebab biaya hidup dan kekuatan ekonomi tiap wilayah tidak sama. Kota besar dengan banyak pabrik umumnya mencatat angka yang lebih tinggi.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Cara Menetapkan UMK Menurut PP 49/2025

Penetapan UMK melewati proses berjenjang dan melibatkan banyak pihak. Mari kita lihat alurnya satu per satu.

Tahapan Penetapan UMK

Berikut langkah cara menetapkan UMK:

1. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengumpulkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi daerah.
2. Dewan tersebut membahas data itu, lalu merumuskan usulan nilai UMK.
3. Bupati atau wali kota menyampaikan rekomendasi kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah rekomendasi, kemudian menetapkan UMK lewat Keputusan Gubernur.
5. Pemerintah daerah mengumumkan hasilnya kepada publik sebelum tenggat.

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berperan sentral di sini. Anggotanya berasal dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Komposisi ini membuat pembahasan melibatkan semua kepentingan.

PP 49/2025 juga mempercepat jadwal penetapan. Untuk tahun 2027, UMP ditetapkan pada 1 November 2026. UMK menyusul paling lambat 10 November 2026.

Tenggat itu sudah sangat dekat. Pantau pengumuman resmi pemerintah daerahmu.

Rumus UMK

Rumus UMK memakai tiga komponen, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disebut alfa. Bentuk lengkapnya seperti ini:

UM tahun berikutnya = UM tahun berjalan + (UM tahun berjalan × [Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)])

Alfa menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Kemnaker, rentang nilainya dalam PP 49/2025 adalah 0,5 sampai 0,9. Dewan Pengupahan memilih angka yang cocok dengan kondisi daerah.

Agar lebih mudah dibayangkan, kita coba contoh sederhana. Anggap UMK saat ini Rp4.000.000, inflasi 3%, pertumbuhan ekonomi 5%, dan alfa 0,7. Hitungannya berjalan begini:

1. Kalikan pertumbuhan ekonomi dengan alfa: 5% × 0,7 = 3,5%.
2. Tambahkan inflasi: 3% + 3,5% = 6,5%.
3. Hitung kenaikannya: Rp4.000.000 × 6,5% = Rp260.000.
4. UMK baru menjadi Rp4.260.000.

Angka di atas hanya ilustrasi. Nilai resmi tetap mengikuti Keputusan Gubernur di daerah masing-masing.

Kewajiban Pengusaha dan Sanksi Pelanggaran UMK

Begitu UMK ditetapkan, pengusaha wajib menaatinya. Aturan ini bersifat memaksa. Tidak ada ruang untuk menawar.

Berikut kewajiban utama pengusaha:

• Membayar pekerja bermasa kerja kurang dari satu tahun minimal sebesar UMK.
• Menerapkan UMK baru sejak tanggal berlaku, yakni 1 Januari.
• Menyusun struktur dan skala upah bagi pekerja bermasa kerja satu tahun atau lebih.
• Menjaga upah pekerja agar tidak turun ketika UMK naik.

Pasal 88E UU 6/2023 melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Pelanggarannya bisa berujung pidana. Sanksinya mengacu pada Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yaitu penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp400 juta.

Pekerja juga berhak menagih selisih upah yang belum dibayar. Hak itu tetap melekat meski perusahaan sedang kesulitan. Perusahaan yang kesulitan keuangan sebaiknya berdialog dengan pekerja dan mencari jalan keluar yang sah secara hukum, bukan memotong upah sepihak.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah UMK berlaku untuk semua pekerja?

Tidak semuanya. UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang sudah bekerja setahun atau lebih berhak atas upah sesuai struktur dan skala upah perusahaan.

Meski begitu, upah mereka tetap tidak boleh berada di bawah UMK.

2. Kapan UMK baru mulai berlaku?

UMK baru berlaku efektif setiap 1 Januari. Gubernur menetapkan angkanya beberapa bulan sebelumnya. Jeda itu memberi pengusaha waktu untuk menyesuaikan anggaran gaji.

3. Apa yang terjadi jika perusahaan membayar di bawah UMK?

Perusahaan melanggar Pasal 88E UU 6/2023 dan berisiko terkena pidana serta denda. Pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Setelah itu, pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

UMK adalah jaring pengaman upah di tingkat kabupaten/kota yang lahir dari proses hukum yang runtut. Dewan Pengupahan menghitung angkanya, lalu gubernur menetapkannya. Pengusaha wajib menaatinya, dan pekerja berhak menuntutnya.

Menurut saya, aturan ini sudah cukup adil kalau semua pihak menjalankannya dengan jujur. Pekerja mendapat perlindungan, sementara pengusaha memperoleh kepastian hitungan biaya. Kepastian itu baru terasa manfaatnya bagi mereka yang paham aturannya.

Karena itu, saya menyarankan tiga langkah sederhana:

1. Cek Keputusan Gubernur tentang UMK di daerahmu.
2. Bandingkan angkanya dengan upah yang berlaku saat ini.
3. Rapikan struktur dan skala upah perusahaan sebelum 1 Januari.

Kalau kamu masih ragu soal penerapannya, jangan tunggu masalah datang dulu. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami kewajiban upah dengan tenang dan tepat.

Baca Juga: Merek Ditolak DJKI: Penyebab dan Cara Mengajukan Banding

Ringkasan

• UMK adalah upah minimum kabupaten/kota, yaitu batas gaji terendah di satu wilayah.
• Dasar hukumnya meliputi UU 13/2003, UU 6/2023, Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, dan PP 49/2025.
• UMP berlaku di tingkat provinsi, sedangkan UMK dan UMSK nilainya harus lebih tinggi secara berjenjang.
• Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengusulkan nilai UMK, lalu gubernur menetapkannya.
• Rumus UMK memakai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa dengan rentang 0,5 sampai 0,9.
• UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
• UMK 2027 ditetapkan paling lambat 10 November 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027.
• Pengusaha yang membayar di bawah UMK menghadapi sanksi pidana dan denda.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
6. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kemnaker.go.id (informasi pengupahan dan penetapan upah minimum).
7. Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id (informasi kepatuhan bagi pemberi kerja).