Setiap batang rokok resmi yang beredar di Indonesia berasal dari pabrik yang sudah terdaftar dan diawasi negara. Tanda terdaftarnya adalah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, atau NPPBKC.
Bagi Anda yang berencana membuka usaha rokok, memahami NPPBKC adalah langkah pertama sebelum membeli mesin, merekrut pekerja, atau mencetak kemasan.
Artikel ini menjelaskan pengertian NPPBKC, syarat dan prosedur memperolehnya, hubungannya dengan pita cukai rokok, serta sanksi yang menanti pelaku rokok ilegal.
Apa Itu NPPBKC?
NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai. Izin ini berlaku untuk beberapa jenis pelaku, yaitu pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran.
Rokok termasuk barang kena cukai, sama seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.
Artinya, produksi rokok diawasi lebih ketat dibandingkan barang dagangan biasa.
Ketentuan dasarnya ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023.
Aturan itu menyatakan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang ingin menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki NPPBKC.
Pabrik yang dimaksud mencakup tempat yang menghasilkan barang kena cukai maupun tempat yang mengemas barang kena cukai untuk dijual eceran.
Jadi, pihak yang hanya melakukan pengemasan rokok pun tetap memerlukan izin ini.
Mengapa negara mengatur hal ini dengan ketat? Jawabannya terkait dengan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi.
Cukai hasil tembakau menyumbang bagian terbesar dari seluruh penerimaan cukai nasional.
Sebuah kajian hukum yang ditulis peneliti Universitas Esa Unggul mencatat bahwa tembakau menyumbang lebih dari 95 persen penerimaan cukai nasional setiap tahun, dengan nilai di atas 216 triliun rupiah pada 2024.
Dengan angka sebesar itu, negara memerlukan data yang jelas tentang siapa yang memproduksi rokok, di mana pabriknya, berapa kapasitasnya, dan berapa cukai yang dibayarkan. NPPBKC menjadi pintu masuk untuk semua data tersebut.
Pelaku usaha yang tidak memiliki izin akan berada di luar sistem pengawasan. Produknya dijual tanpa pita cukai dan tanpa pembayaran cukai, sehingga harganya bisa jauh lebih murah.
Peneliti dari Universitas Padjadjaran, Satriya Wibawa, menjelaskan bahwa harga rokok legal yang terus naik membuat sebagian masyarakat beralih ke produk yang lebih murah.
Menurutnya, kondisi itu membuka ruang bagi produsen dan pengedar rokok ilegal untuk mengisi pasar yang ditinggalkan produk berpita cukai.
Ia juga mengingatkan bahwa produksi yang menurun dapat membuat bahan baku dari petani tidak terserap maksimal dan pada akhirnya mengurangi tenaga kerja.
Pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan rokok ilegal berkaitan erat dengan nasib petani, buruh pabrik, dan pelaku usaha yang taat aturan.
Beban pajak rokok di Indonesia memang termasuk tinggi di kawasan. Untuk satu batang sigaret kretek mesin, komponen cukainya sekitar 52 persen, ditambah pajak rokok sebesar 10 persen dari tarif cukai dan PPN sebesar 9,9 persen dari harga jual eceran.
Total beban cukai dan pajak untuk satu batang rokok dapat mencapai sekitar 67 persen, sedangkan rata-rata di kawasan ASEAN berada di sekitar 55 persen.
Selisih harga inilah yang sering dimanfaatkan produsen ilegal.
Skala masalahnya dapat dilihat dari hasil penindakan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menindak sekitar 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025.
Pada semester pertama 2026, jumlah rokok ilegal yang ditindak sudah mencapai sekitar 906 juta batang.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengawasan masih berjalan aktif dan pelanggaran masih terus ditemukan.
Syarat dan Prosedur Mendapatkan NPPBKC
Untuk mendapatkan izin pabrik rokok, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama berkaitan dengan status pemohon.
Pemohon harus berkedudukan di Indonesia atau secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia.
Syarat kedua adalah izin usaha dari instansi yang mengurus bidang perindustrian atau penanaman modal, khusus untuk pemohon yang mengajukan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik.
Pemohon yang mengajukan NPPBKC sebagai tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan eceran memerlukan izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata.
Selain itu, pemohon harus mengajukan permohonan resmi, menyampaikan data registrasi pengusaha barang kena cukai, dan menyerahkan surat pernyataan bermeterai. Isi surat pernyataan itu ada dua.
Pertama, pemohon tidak keberatan jika NPPBKC dibekukan atau dicabut apabila nama pabriknya sama, baik tulisan maupun pengucapannya, dengan nama pabrik lain yang sudah lebih dahulu memiliki izin.
Kedua, pemohon bersedia bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan di pabrik, termasuk kegiatan para pekerjanya. Pemohon juga wajib memaparkan proses bisnis perusahaannya kepada petugas Bea dan Cukai.
Syarat berikutnya menyangkut lokasi usaha. Aturan menetapkan tujuh ketentuan untuk lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan dipakai sebagai pabrik. Beberapa di antaranya:
- Tempat usaha tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal dan memiliki pembatas permanen yang memisahkannya dari bangunan atau halaman lain yang bukan bagian pabrik.
- Lokasi berbatasan langsung dengan jalan umum dan dapat dimasuki dari jalan tersebut, kecuali bagi pabrik yang berada di kawasan industri.
- Luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha untuk pabrik hasil tembakau paling sedikit 200 meter persegi.
- Tersedia ruangan untuk menyimpan bahan baku, peralatan atau mesin untuk membuat dan mengemas barang kena cukai, serta tempat terpisah untuk menyimpan rokok yang sudah selesai dibuat dan rokok yang sudah dilunasi cukainya.
Bagi Anda yang menyiapkan lokasi, poin pembatas permanen dan luas minimal perlu diperhatikan sejak awal. Mengubah bangunan setelah pemeriksaan petugas tentu memakan waktu dan biaya tambahan.
Prosedur pengajuannya secara ringkas melewati tiga tahap.
Tahap pertama adalah mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi.
Pada tahap ini petugas Bea dan Cukai mendatangi tempat usaha untuk memastikan kondisinya sesuai ketentuan.
Tahap kedua adalah mengajukan permohonan NPPBKC sesuai format yang ditetapkan dalam peraturan.
Tahap ketiga adalah pemaparan proses bisnis. Dalam pemaparan ini pemohon menjelaskan bagaimana bahan baku masuk, bagaimana produksi berjalan, bagaimana rokok disimpan, dan bagaimana barang dikeluarkan dari pabrik.
Setelah seluruh tahap terpenuhi, kepala kantor Bea dan Cukai menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC.
Izin yang sudah terbit tidak berarti pengawasan berhenti. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan Peraturan Nomor PER-12/BC/2026 tentang tata laksana pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Bagi pabrik hasil tembakau, petugas melakukan analisis dokumen cukai dengan membandingkan beberapa data.
Contohnya jumlah pemesanan pita cukai dibandingkan jumlah produksi, serta jumlah pemesanan pita cukai untuk sigaret kretek tangan dibandingkan perhitungan kapasitas produksi berdasarkan luas pabrik dan jumlah tenaga pelinting.
Pabrik yang rasionya dinilai tidak wajar akan menjalani pemeriksaan kepatuhan rutin.
Dengan demikian, data yang Anda sampaikan saat mengajukan izin, seperti luas pabrik dan jumlah pekerja, akan menjadi pembanding bagi jumlah pita cukai yang Anda pesan di kemudian hari. Data tersebut sebaiknya disusun dengan jujur dan teliti.
Kaitan NPPBKC dengan Pita Cukai Rokok
Pita cukai adalah dokumen pengaman berbentuk kertas yang memiliki unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
Pita ini berfungsi sebagai tanda bahwa cukai atas rokok tersebut sudah dilunasi.
Untuk rokok yang dibuat di Indonesia, cukai dilunasi pada saat rokok dikeluarkan dari pabrik, dan pelunasannya dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai pada kemasan penjualan eceran di dalam pabrik.
Di sinilah NPPBKC berperan. Hanya pengusaha pabrik yang sudah memiliki NPPBKC yang dapat mengajukan penyediaan pita cukai.
Ketentuan terbaru ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2026 tentang tata cara pelunasan cukai, yang berlaku sejak 1 Juni 2026 dan menggantikan aturan lama dari tahun 2018.
Menurut aturan tersebut, kepala kantor Bea dan Cukai dapat menerima permohonan penyediaan pita cukai apabila:
- pabrik sudah memiliki NPPBKC dan izinnya tidak dalam keadaan dibekukan;
- keputusan penetapan tarif cukai untuk merek yang diajukan masih berlaku;
- pabrik tidak sedang memiliki utang cukai yang terlambat dibayar, kekurangan cukai, atau denda administrasi;
- biaya pengganti penyediaan pita cukai sudah dilunasi tepat waktu; dan
- tidak ada dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi unit pengawasan.
Jadi, NPPBKC yang dibekukan membuat pabrik tidak dapat memesan pita cukai, dan pabrik tanpa pita cukai tidak dapat menjual rokok secara sah.
Alurnya berjalan dalam dua tahap dokumen. Pabrik terlebih dahulu mengajukan dokumen permohonan penyediaan pita cukai, yang disebut P3C, pada tanggal 1 sampai 10 setiap bulan untuk kebutuhan bulan berikutnya.
Setelah pita tersedia, pabrik memesannya dengan dokumen CK-1 dan membayar cukai, baik secara tunai maupun dengan fasilitas penundaan pembayaran bagi yang memenuhi syarat.
Pabrik kemudian mengambil pita cukai di kantor Bea dan Cukai dan menandatangani tanda terima.
Seluruh pengajuan dokumen dilakukan secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan milik Bea dan Cukai.
Jumlah pita yang boleh diajukan dibatasi agar tidak disalahgunakan. Untuk pengajuan awal, pabrik yang sudah memiliki riwayat pemesanan dapat mengajukan paling banyak 100 persen dari rata-rata pemesanan CK-1 selama enam bulan terakhir, dengan memperhatikan batasan produksi sesuai golongan pabrik.
Pabrik yang belum memiliki riwayat dibatasi berdasarkan profil risikonya. Pabrik berisiko rendah dapat mengajukan paling banyak 50 persen dari batasan produksi golongan per bulan, risiko menengah 25 persen, sedangkan risiko tinggi dan pabrik yang belum memiliki profil risiko paling banyak 10 persen.
Bila pita awal tidak mencukupi, pabrik dapat mengajukan tambahan paling banyak 50 persen dari pengajuan awal.
Jumlah pita dalam setiap pengajuan minimal 10 lembar dan harus berkelipatan 10.
Pita yang sudah diajukan tetapi tidak dipesan juga membawa konsekuensi. Pabrik dikenakan biaya pengganti dan harus melunasinya paling lambat 30 hari sejak menerima surat penagihan.
Jika tidak dilunasi, kantor Bea dan Cukai tidak melayani pengajuan P3C maupun CK-1 berikutnya.
Aturan ini mendorong pabrik merencanakan kebutuhan pita sesuai kapasitas produksi yang sebenarnya.
Adanya pembatasan ini terkait langsung dengan upaya menutup celah penyalahgunaan pita.
Pita cukai yang dipesan lebih banyak daripada kemampuan produksi dapat dijual atau dipakai pada produk lain.
Karena itu, kapasitas produksi yang tercatat saat pengajuan NPPBKC, jumlah pita yang dipesan, dan jumlah rokok yang dikeluarkan dari pabrik selalu diperbandingkan oleh petugas.
Sanksi bagi Pelaku Rokok Ilegal
Rokok ilegal secara umum adalah rokok yang diproduksi, diedarkan, atau dijual tanpa izin atau tanpa pita cukai.
Termasuk di dalamnya rokok dengan pita cukai palsu, pita bekas, atau pita yang tidak sesuai peruntukannya.
Undang-Undang Cukai mengatur ancaman pidana yang berbeda untuk tiap bentuk pelanggaran.
Bagi pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual rokok tanpa pita cukai, ancamannya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Ancaman dengan besaran yang sama berlaku bagi pihak yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, atau memperoleh barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk pedagang eceran dan pengepul.
Pelaku yang menjalankan pabrik tanpa memiliki izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai juga dapat dipidana.
Hukuman yang lebih berat berlaku bagi pembuat, peniru, atau pemalsu pita cukai, yaitu pidana penjara 1 sampai 8 tahun dan denda 10 sampai 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Selain ancaman pidana, ada mekanisme penyelesaian yang mengutamakan pemulihan penerimaan negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 mengatur penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.
Dalam skema ini, penyidikan dapat dihentikan setelah pelaku membayar sanksi administratif berupa denda empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Mekanisme tersebut hanya berlaku untuk jenis pelanggaran tertentu, antara lain pelanggaran perizinan, rokok tanpa pita cukai, dan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana.
Pelanggaran yang dilakukan berulang atau terorganisasi tidak serta-merta memenuhi syarat untuk mendapat penyelesaian seperti ini.
Kajian hukum dari peneliti Universitas Esa Unggul yang membandingkan kedua jenis sanksi ini memberi gambaran yang berguna.
Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa pidana penjara berfungsi memberi efek jera dan memutus jaringan peredaran, tetapi tidak dapat memulihkan penerimaan negara secara langsung.
Pidana denda yang diterapkan melalui mekanisme penghentian penyidikan dinilai lebih cepat mengembalikan penerimaan negara.
Para penelitinya menyarankan penggabungan keduanya secara proporsional, yaitu denda untuk memulihkan kerugian negara dan penjara untuk memutus jaringan, terutama pada pelanggaran yang terorganisasi atau berulang.
Kajian itu juga mencatat bahwa hukuman penjara sering menjangkau pelaku di tingkat akhir seperti pedagang eceran dan kurir, sedangkan pemodal yang mengendalikan jaringan pabrik ilegal sering belum tersentuh.
Salah satu contoh perkara yang dibahas adalah putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan denda sekitar 567 juta rupiah kepada pengedar rokok tanpa pita cukai.
Pakar perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, menyoroti sisi kepastian penegakan hukum.
Menurutnya, selama pelaku usaha rokok ilegal merasa aman tidak membayar cukai, mereka tidak akan tertarik masuk ke dalam sistem resmi.
Ia menekankan bahwa persoalan utamanya terletak pada kepastian penindakan. Jika risiko beroperasi secara ilegal masih rendah, dorongan untuk mengurus izin dan menjadi pelaku usaha yang legal juga lemah.
Pendapat ini sejalan dengan arah kebijakan saat ini, yaitu memperketat pengawasan dokumen cukai dan memperbanyak penindakan di lapangan.
Sanksi bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin juga berlaku di jalur administratif. NPPBKC dapat dibekukan atau dicabut, dan selama izin dibekukan pabrik tidak dapat memesan pita cukai.
Selain itu, pabrik yang memiliki utang cukai, kekurangan cukai, atau denda administrasi tidak dapat dilayani dalam pemesanan pita cukai berikutnya, kecuali telah mendapat persetujuan pengangsuran.
Bagi pabrik, kehilangan akses terhadap pita cukai sama artinya dengan terhentinya penjualan secara sah.
Bagi Anda yang berada di rantai usaha rokok, baik sebagai produsen, distributor, maupun pemilik toko, ada beberapa langkah praktis yang dapat diambil.
Pastikan setiap rokok yang Anda jual memiliki pita cukai yang utuh, tidak terlihat bekas, dan sesuai dengan golongan serta harga jual eceran yang tercantum. Simpan bukti pembelian dari pemasok yang jelas.
Bila Anda ingin membangun pabrik, mulailah dari konsultasi dengan kantor Bea dan Cukai terdekat sebelum menyewa atau membangun lokasi, karena kantor tersebut yang menilai kelayakan lokasi dan menerbitkan keputusan izin.
Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat hukum, sehingga ketentuan yang berlaku pada kasus tertentu sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada kantor Bea dan Cukai setempat atau penasihat hukum.
Pada akhirnya, NPPBKC menghubungkan tiga hal yang saling berkaitan: izin berusaha, pelunasan cukai melalui pita cukai, dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal.
Pelaku usaha yang mengurus izin dengan benar, memesan pita sesuai kapasitas, dan melaporkan produksi dengan jujur akan berada pada posisi yang aman.
Pelaku yang memilih jalur tanpa izin menghadapi ancaman penjara, denda berlipat dari nilai cukai, penyitaan barang, dan hilangnya akses terhadap usaha yang sah.
Referensi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023. Tautan: https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-66pmk-042018 dan https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-68-tahun-2023
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2026 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai (berlaku 1 Juni 2026). Tautan: https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2026/05/b655d1d736ceca9c2155bf8afca5b3be-per-3-bc-2026.pdf
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2026 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai (berlaku 1 Januari 2027). Tautan: https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/09519a89-3089-4a6e-937f-e06e76c59c48/PER-12_BC_2026.pdf dan https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-bea-dan-cukai-per-12bc2026
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ringkasan ketentuan pidana: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801028/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara-dan-denda-yang-menanti dan https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/30296/penegakan-hukum-melalui-sanksi-pidana-di-bidang-cukai
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Penjelasan penerapan: https://investortrust.id/macro/52444/bea-cukai-terapkan-ultimum-remedium-denda-cukai-4-kali-lipat
- DDTCNews (12 November 2025). Jadi Izin Jalankan Pabrik Rokok, Apa Saja Syarat Dapat NPPBKC? https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815134/jadi-izin-jalankan-pabrik-rokok-apa-saja-syarat-dapat-nppbkc
- Handayani, E. R., Rahmadani, N. O., Mangunsong, F. E. M. P., Daishahwa, dan Caltha, A. C. Penerapan Sanksi Pidana Penjara dan Denda Administratif dalam Upaya Penanggulangan Penyelundupan Rokok Ilegal. Jurnal Transparansi Hukum, Universitas Kediri, hlm. 255 sampai 268. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/7837/4878
- Pendapat Satriya Wibawa (peneliti Universitas Padjadjaran) dan data beban cukai serta pajak rokok: Warta Ekonomi (20 Oktober 2025). Kenapa Rokok Ilegal Marak di Indonesia? Begini Kata Pengamat. https://wartaekonomi.co.id/read587072/kenapa-rokok-ilegal-marak-di-indonesia-begini-kata-pengamat
- Pendapat Fajry Akbar (Center for Indonesia Taxation Analysis): IDX Channel (14 April 2026). KPK Telusuri Suap Cukai Rokok, Penindakan Rokok Ilegal Jadi Sorotan. https://www.idxchannel.com/news/kpk-telusuri-suap-cukai-rokok-penindakan-rokok-ilegal-jadi-sorotan/2
- Data penindakan rokok ilegal 2025 sekitar 1,4 miliar batang: JPNN (Juni 2026). Bea Cukai Lindungi Pelaku Usaha dan Masyarakat dari Peredaran Rokok Ilegal. https://m.jpnn.com/news/bea-cukai-lindungi-pelaku-usaha-dan-masyarakat-dari-peredaran-rokok-ilegal
- Data penindakan semester I 2026 sekitar 906 juta batang: CNBC Indonesia (4 Agustus 2026). Picu Iklim Usaha Tak Sehat, DJBC Sita 906 Juta Batang Rokok Ilegal. https://cnbcindonesia.com/news/20260804172903-4-756550/picu-iklim-usaha-tak-sehat-djbc-sita-906-juta-batang-rokok-ilegal
