Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Rumusan itu tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Sering kali orang menyebutnya jaksa penuntut umum atau JPU, padahal secara hukum istilah itu kurang pas.
Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru resmi berlaku. Aturan lama ditinggalkan, dan peran penuntut umum ikut bergeser di beberapa bagian.
Sebagai pakar hukum, saya melihat urusan ini perlu dipahami semua orang. Kita tak pernah tahu kapan harus berurusan dengan proses pidana, entah sebagai saksi, korban, atau terdakwa. Karena itu, artikel ini mengupas pengertian, tugas, dan wewenang penuntut umum dengan bahasa yang mudah dicerna.
Pengertian Penuntut Umum Menurut KUHAP Baru
Bayangkan penuntut umum sebagai wakil negara di ruang sidang pidana. Ia membawa perkara dari tangan penyidik ke hadapan hakim. Tanpa dia, perkara tidak akan pernah disidangkan.
UU 20/2025 mendefinisikan penuntut umum sebagai jaksa yang berwenang menuntut dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan sendiri berarti melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Setelah itu, penuntut umum meminta hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Posisi ini krusial. Ia menjadi penghubung antara hasil penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.
Dua Jenis Penuntut Umum
KUHAP baru membagi penuntut umum ke dalam dua jenis. Jenis pertama berasal dari pejabat kejaksaan. Jenis kedua berasal dari pejabat lembaga lain yang diberi kewenangan menuntut oleh undang-undang.
Pembagian ini tertuang dalam Pasal 64 UU 20/2025. Di puncaknya berdiri Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, sesuai prinsip sistem penuntutan terpadu.
Baca Juga: Hukum Adat Adalah: Pengertian, Ciri, dan Contohnya
Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum
Banyak orang menyamakan jaksa dengan penuntut umum. Padahal keduanya punya makna yang berlainan dalam hukum. Mari kita lihat satu per satu:
- Jaksa adalah jabatan fungsional dengan kekhususan tertentu. Tugas, fungsi, dan kewenangannya dijalankan berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 9 UU 20/2025).
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan khusus untuk menuntut dan melaksanakan penetapan hakim.
- Jaksa juga bisa bertugas di luar penuntutan, misalnya sebagai pengacara negara.
- Sebutan penuntut umum merujuk pada peran jaksa dalam penuntutan perkara pidana.
Jadi, setiap penuntut umum pasti seorang jaksa. Jaksa yang sedang mengurus perkara perdata untuk negara belum bisa disebut penuntut umum. Dalam tulisan hukum yang cermat, sebutan penuntut umum lebih tepat daripada JPU.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Tugas Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana
Tugas penuntut umum bergulir sejak berkas penyidikan masuk sampai putusan hakim dijalankan. Misalnya, penyidik menyerahkan berkas perkara penipuan. Mula-mula, penuntut umum memeriksa berkas itu. Bila belum lengkap, ia berkoordinasi dengan penyidik untuk melengkapinya.
Selanjutnya, penuntut umum menilai apakah perkara layak dituntut. Kalau layak, ia menyusun surat dakwaan.
Menyusun Surat Dakwaan
Pasal 70 UU 20/2025 memberi tenggat. Penuntut umum harus membuat surat dakwaan paling lama 7 hari setelah menilai perkara dapat dituntut. KUHAP lama hanya menyebut kata “secepatnya”, jadi aturan baru ini lebih tegas.
Isi dakwaan juga diatur, tepatnya di Pasal 75 ayat (2). Identitas terdakwa harus lengkap. Uraian tindak pidana harus cermat, jelas, dan lengkap, termasuk waktu dan tempat kejadiannya.
Oleh karena itu, dakwaan yang cacat bisa digugat lewat eksepsi dari terdakwa. Kamu perlu tahu hal ini bila sedang menghadapi perkara.
Menuntut dan Melaksanakan Putusan
Setelah pemeriksaan di sidang selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Menurut Pasal 231 ayat (2) UU 20/2025, ia harus lebih dulu menguraikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Tahap terakhir adalah eksekusi. Penuntut umum melaksanakan penetapan dan putusan hakim.
Wewenang Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 65 UU 20/2025
Wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 65 UU 20/2025. Daftarnya lebih panjang daripada Pasal 14 KUHAP lama. Berikut isinya:
- menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik;
- berkoordinasi dengan penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan;
- memperpanjang penahanan, melakukan penahanan lanjutan, atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan;
- membuat surat dakwaan;
- melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
- menghentikan penuntutan dengan memberi tahu penyidik;
- memanggil terdakwa dan saksi agar hadir di sidang;
- melaksanakan penetapan dan putusan hakim;
- menyelesaikan denda damai;
- menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif;
- membuat perjanjian penundaan penuntutan;
- menerima pengakuan bersalah;
- menutup perkara demi kepentingan hukum.
Beberapa butir di atas tergolong baru. Contohnya perjanjian penundaan penuntutan untuk korporasi dan penerimaan pengakuan bersalah.
Wewenang sebesar ini memang perlu pengawasan. Pasal 158 UU 20/2025 membuka jalan bagi praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Dengan cara itu, penuntut umum tetap berada dalam kendali peradilan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Penuntut Umum
Apa bedanya penuntut umum dan hakim?
Penuntut umum mewakili negara untuk menuntut terdakwa. Hakim memeriksa dan memutus perkara secara independen. Penuntut umum hanya mengajukan tuntutan, dan keputusan akhir tentang terbukti atau tidaknya dakwaan ada di tangan hakim.
Apakah penuntut umum boleh menghentikan perkara?
Boleh. Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan memberi tahu penyidik. Pasal 65 UU 20/2025 juga mengenal penyelesaian lewat keadilan restoratif, dan penghentian penuntutan dapat diuji lewat praperadilan.
Apakah penuntut umum hanya berasal dari kejaksaan?
Ada juga yang berasal dari lembaga lain. KUHAP baru mengakui penuntut umum dari lembaga yang diberi kewenangan menuntut oleh undang-undang. Walau begitu, sebagian besar perkara pidana tetap dituntut oleh jaksa.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Penuntut umum adalah jaksa yang menuntut perkara pidana atas nama negara dan melaksanakan penetapan hakim. Ia memeriksa berkas, menyusun surat dakwaan, menuntut di sidang, lalu menjalankan putusan. Lewat Pasal 65 UU 20/2025, wewenangnya kini lebih luas.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Baca isi dakwaan dengan teliti, dan libatkan advokat sejak awal perkara.
Menurut saya, perluasan wewenang ini harus diawasi ketat. Penuntutan yang adil menjaga kepercayaan publik pada hukum. Satu catatan lagi: KUHAP baru pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi, jadi pantau perkembangannya secara berkala.
Sedang menghadapi proses hukum atau baru menerima surat dakwaan? Tak perlu panik. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukum dengan jelas.
Baca Juga: Doktrin Hukum: Pengertian dan Kedudukannya sebagai Sumber
Ringkasan
- Penuntut umum adalah jaksa yang berwenang menuntut dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 10 UU 20/2025).
- Jaksa adalah jabatan, sedangkan penuntut umum adalah peran khusus jaksa dalam penuntutan.
- KUHAP baru mengenal penuntut umum dari kejaksaan dan dari lembaga lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang.
- Penuntut umum wajib membuat surat dakwaan paling lama 7 hari (Pasal 70 UU 20/2025).
- Pasal 65 UU 20/2025 memberi wewenang baru, seperti keadilan restoratif, penundaan penuntutan, dan penerimaan pengakuan bersalah.
- Penghentian penuntutan dapat diuji melalui praperadilan (Pasal 158 UU 20/2025).
Referensi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berlaku 2 Januari 2026). Basis data peraturan: peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Basis data peraturan: peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (telah dicabut oleh UU 20/2025), sebagai pembanding.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Situs resmi: kejaksaan.go.id.
- Hukumonline. “Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan.” Klinik Hukumonline, 5 Januari 2026.
