Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, termasuk kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Landasan utamanya ada di UU Nomor 16 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021. Sebagian besar orang baru mengenalnya lewat berita.
Coba ingat sidang korupsi yang sering tayang di televisi. Hampir selalu ada jaksa di sana. Padahal, ruang lingkup kerja institusinya jauh lebih luas daripada yang tampak di layar.
Di lapangan, banyak orang masih bingung membedakan Kejaksaan, Kepolisian, dan pengadilan. Akibatnya, mereka tidak tahu harus melapor ke mana atau siapa yang memegang perkaranya. Situasi makin rumit karena KUHAP baru sudah berlaku.
Sebagai penulis yang berlatar belakang hukum, saya menilai Kejaksaan menempati posisi paling strategis dalam peradilan pidana. Jaksa berdiri di tengah, menyambungkan hasil penyidikan dengan putusan hakim. Kualitas kerja mereka akan sangat menentukan rasa keadilan di masyarakat.
Artikel ini mengupas pengertian, tugas, wewenang, struktur, sampai perubahan terbaru yang perlu kamu tahu.
Pengertian Kejaksaan Adalah Lembaga Apa?
Secara hukum, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang memegang kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pasal 2 UU Kejaksaan menyatakan kekuasaan itu dijalankan secara merdeka. Artinya, tidak boleh ada pihak yang mengintervensi jaksa saat menangani perkara.
Ada satu prinsip lagi yang jarang dibahas. Kejaksaan bersifat satu dan tidak terpisahkan. Seluruh jaksa di Indonesia bergerak dalam satu garis kebijakan penuntutan.
Pucuk pimpinannya adalah Jaksa Agung, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Di bawahnya ada para jaksa, yaitu pejabat fungsional yang berwenang menjadi penuntut umum. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Fungsi kejaksaan punya pijakan konstitusional juga. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyebut badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan Kejaksaan masuk ke dalamnya. Karena itu, posisinya sangat kuat dalam sistem hukum kita.
Baca Juga: Laporan Polisi vs Pengaduan: Perbedaan dan Akibat Hukum
Tugas dan Wewenang Kejaksaan Menurut UU
Pasal 30 UU Kejaksaan membagi tugas kejaksaan ke dalam tiga bidang besar. Pasal-pasal sesudahnya menambahkan sejumlah kewenangan khusus. Mari kita bahas satu per satu.
Bidang Pidana
Inilah wilayah yang paling akrab di telinga publik. Wewenang kejaksaan di bidang pidana mencakup beberapa hal berikut:
- melakukan penuntutan perkara pidana;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pidana pengawasan;
- menyidik tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat;
- melengkapi berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan.
Pekerjaan jaksa ternyata tidak berhenti di ruang sidang. Setelah hakim memutus, jaksa yang mengeksekusi. Mereka menahan terpidana, menagih denda, hingga mengurus uang pengganti.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Di sini Kejaksaan bertindak atas nama negara atau pemerintah. Dengan surat kuasa khusus, jaksa pengacara negara mewakili instansi pemerintah di pengadilan. Kementerian maupun BUMN pun bisa meminta bantuan hukum kepada mereka.
Jaksa juga dapat memberi pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Biasanya, pertimbangan ini diminta sebelum sebuah kebijakan atau kontrak diteken.
Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Peran ketiga ini sering luput dari perhatian. Kejaksaan menggiatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengamankan kebijakan penegakan hukum. Mereka juga mengawasi peredaran barang cetakan, mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, serta meneliti dan mengembangkan hukum.
UU Kejaksaan terbaru menambahkan dua kewenangan penting, yakni penelusuran dan pemulihan aset, serta intelijen penegakan hukum. Jaksa Agung pun berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan terakhir ini harus dipakai dengan sangat hati-hati.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Struktur Organisasi Kejaksaan RI
Pasal 5 UU Kejaksaan menyebut tiga tingkatan dalam lembaga ini. Susunannya berjenjang dari pusat sampai daerah:
- Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan membawahi wilayah provinsi.
- Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan menangani wilayah setempat.
Di bawah Jaksa Agung ada Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda. Masing-masing memimpin satu bidang, misalnya pidana umum, pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, pembinaan, pengawasan, serta pidana militer. Perpres Nomor 38 Tahun 2010, yang diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2021, mengatur rinciannya.
Strukturnya juga terus tumbuh. Presiden baru-baru ini menetapkan daerah hukum bagi tujuh kejaksaan negeri baru demi meningkatkan pelayanan hukum di daerah. Jadi, jangkauan layanan Kejaksaan makin dekat ke masyarakat.
Peran Kejaksaan dalam KUHAP Baru
Awal 2026 menjadi titik balik penegakan hukum pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHAP baru ini menggantikan KUHAP lama yang sudah dipakai sejak 1981.
Salah satu perubahan yang paling terasa menyangkut keterlibatan jaksa. Menurut penjelasan Kejari Bengkalis, Kejaksaan kini ikut terlibat sejak tahap penyidikan oleh Kepolisian. Perkara yang mulai ditangani sejak tanggal berlakunya aturan itu juga langsung memakai KUHP dan KUHAP baru.
Aturan baru ini turut memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain. Wakil Jaksa Agung mencontohkan bahwa Kejati Sulawesi Tenggara mencatat 11 perkara pengakuan bersalah per 30 September 2026.
Satu hal lagi layak dicatat. Kajian hukum menyebut koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tidak berlaku bagi Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, dan Penyidik TNI Angkatan Laut. Sebagian masyarakat masih mengkritik KUHAP baru, jadi peraturan pelaksana dan putusan Mahkamah Konstitusi patut kamu pantau.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa perbedaan Kejaksaan dan Kepolisian?
Kepolisian terutama bertugas menyelidiki dan menyidik. Kejaksaan mengambil alih di tahap penuntutan, lalu mengeksekusi putusan hakim. Keduanya bersinggungan pada tahap prapenuntutan, ketika jaksa memeriksa kelengkapan berkas dari penyidik.
Siapa yang berhak menjadi jaksa di Indonesia?
Calon jaksa harus warga negara Indonesia berijazah sarjana hukum. Setelah itu, ia melewati seleksi serta pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. UU Kejaksaan juga mensyaratkan usia, kesehatan, dan integritas tertentu.
Apakah masyarakat bisa melapor langsung ke Kejaksaan?
Bisa. Kamu dapat melapor ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Agung. Lampirkan identitas, kronologi, dan bukti pendukung. Pihak Kejaksaan kemudian akan menelaah laporanmu.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Kejaksaan adalah salah satu pilar utama peradilan pidana di Indonesia. Lembaga ini menuntut perkara, mengeksekusi putusan, mewakili negara dalam perkara perdata, dan menjaga ketertiban umum. Struktur organisasinya pun jelas, dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. KUHAP dan KUHP baru kini memperkuat sekaligus mengubah cara kerja jaksa.
Lalu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Pahami hak-hakmu sejak tahap penyidikan. Simpan semua dokumen dan bukti dengan rapi. Begitu menerima panggilan atau surat dari aparat, segera cari pendampingan hukum.
Menurut saya, kewenangan Kejaksaan yang besar harus selalu berjalan bersama akuntabilitas. Kekuasaan tanpa pengawasan akan membuka celah penyalahgunaan. Karena itu, masyarakat perlu kritis dan melek hukum.
Sedang menghadapi masalah hukum yang melibatkan kejaksaan atau proses pidana? Kamu tidak harus melewatinya sendirian. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantu kamu menemukan langkah yang paling tepat, dengan tenang.
Baca Juga: Hukum Adat Adalah: Pengertian, Ciri, dan Contohnya
Ringkasan
- Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.
- Dasar hukum utamanya adalah UU 16/2004 yang diubah dengan UU 11/2021.
- Tugas kejaksaan terbagi dalam tiga bidang: pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum.
- Wewenang kejaksaan di bidang pidana meliputi penuntutan, eksekusi putusan, dan penyidikan tindak pidana tertentu.
- Struktur organisasi kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.
- KUHP dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan melibatkan jaksa sejak tahap penyidikan.
- KUHAP baru memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain).
- Masyarakat dapat melapor ke Kejaksaan dan sebaiknya mencari pendampingan hukum sejak dini.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (3).
- Kejaksaan Republik Indonesia. Profil dan Struktur Organisasi. kejaksaan.go.id.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional dan BPK. Database Peraturan (JDIH). peraturan.bpk.go.id.
- Antara News (28 Juli 2026). Prabowo tetapkan daerah hukum tujuh kejaksaan negeri baru.
