UU No 17 Tahun 2023 mengubah wajah hukum kesehatan Indonesia dari ujung ke ujung. Banyak tenaga kesehatan, pasien, dan pengelola fasilitas kesehatan masih bertanya-tanya apa saja yang sebenarnya berubah.
Singkatnya begini. Undang-undang ini menyatukan belasan undang-undang kesehatan dalam satu omnibus law, sementara aturan pelaksananya tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.
Sebagai pakar hukum, saya menilai undang-undang ini ambisius dan membawa penyederhanaan yang memang dibutuhkan. Namun, sejumlah normanya wajar menuai uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, artikel ini meringkas struktur, poin utama, hak pasien, dan putusan MK terbaru.
Latar Belakang dan Struktur UU No 17 Tahun 2023
UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lahir lewat metode omnibus law. Dengan metode ini, materi kesehatan yang dulu tersebar di banyak undang-undang kini terkumpul di satu tempat.
Dokumennya memuat ratusan pasal dalam puluhan bab. Cakupannya luas, mulai dari upaya kesehatan sampai sumber daya manusia kesehatan, farmasi, pembiayaan, dan teknologi kesehatan.
Undang-Undang yang Digantikan
Omnibus law ini mencabut sejumlah undang-undang sektoral, di antaranya:
- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
Jadi, rujukan lama pada undang-undang tersebut perlu kamu perbarui.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
PP 28 Tahun 2024 sebagai Aturan Pelaksana
Presiden menetapkan PP 28 Tahun 2024 pada 26 Juli 2024 sebagai peraturan pelaksanaan. Peraturan ini juga memakai pendekatan omnibus, dengan jumlah pasal lebih dari seribu.
Isinya beragam, dari pelayanan kesehatan dan pelayanan primer sampai pengamanan zat adiktif. Salah satu ketentuannya melarang penjualan rokok secara eceran per batang.
Sebagian praktisi menilai penggabungan banyak klaster dalam satu PP menyulitkan pemahaman. Saya setuju, walau pendekatan itu mempercepat kepastian aturan teknis.
Poin Penting Transformasi Layanan dan Pembiayaan
UU ini membawa agenda transformasi sistem kesehatan. Agenda tersebut bertumpu pada enam pilar: layanan primer, layanan rujukan, sumber daya manusia kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan, serta teknologi kesehatan.
Pencegahan dan penguatan layanan dasar mendapat penekanan. Rumah sakit dan puskesmas pun diarahkan bekerja secara berjenjang.
Pelayanan Primer dan Rujukan
Layanan primer menjadi pintu masuk bagi pasien. Lewat sistem rujukan berjenjang, penumpukan pasien di rumah sakit besar diharapkan berkurang.
Fasilitas kesehatan juga didorong memakai sistem informasi yang saling terhubung. Rekam medis elektronik menjadi bagian dari penguatan itu.
Perubahan Pola Anggaran
Ketentuan alokasi minimal anggaran kesehatan dari undang-undang lama tidak lagi dipertahankan. Pengalokasian sekarang mengikuti program dan kinerja.
Menurut saya, perubahan ini punya dua sisi. Pola berbasis kinerja memberi keleluasaan, tetapi bisa melemahkan jaminan alokasi kalau pengawasannya longgar.
Tenaga Medis, STR, SIP, dan Hak Pasien
Bagian inilah yang paling sering jadi sorotan praktisi dan masyarakat. UU 17/2023 menata ulang registrasi dan izin praktik tenaga medis serta tenaga kesehatan.
Fungsi registrasi kini terpusat pada Konsil Kesehatan Indonesia. Struktur ini menggantikan konsil per profesi pada undang-undang lama.
STR dan SIP
STR (Surat Tanda Registrasi) kini berlaku seumur hidup. SIP (Surat Izin Praktik) tetap diperlukan untuk berpraktik di tempat tertentu.
Praktisi perlu memeriksa persyaratan teknis, termasuk jumlah tempat praktik yang boleh diambil. Rinciannya ada di undang-undang dan PP 28/2024.
Disiplin Profesi
Dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan ditangani Majelis Disiplin Profesi. Masyarakat kini punya jalur pengaduan yang lebih terang.
Dengan begitu, pasien tidak harus langsung menempuh jalur pidana untuk keluhan etik atau disiplin.
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 276 mengatur hak pasien. Isinya mencakup:
- Memperoleh informasi tentang kesehatannya.
- Mendapat penjelasan tentang tindakan medis.
- Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain.
- Mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis.
- Menolak tindakan medis, dengan batasan yang diatur undang-undang.
Pasien juga wajib memberi informasi yang benar dan mengikuti nasihat tenaga kesehatan. Hak dan kewajiban itu menjaga hubungan keduanya tetap seimbang.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Putusan MK terhadap UU Kesehatan
Sejak berlaku, UU 17/2023 beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dua putusan tahun 2026 patut kamu catat.
Keduanya memperlihatkan arah tafsir konstitusional atas undang-undang ini.
Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024
Pada 30 Januari 2026, MK mengabulkan sebagian permohonan. Putusan itu menegaskan kolegium sebagai lembaga independen pengampu standar pendidikan profesi.
Norma dalam Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2), dan Pasal 272 ayat (5) harus dimaknai sesuai amar putusan. Pasal 421 ayat (3) ikut terkena dampaknya.
Putusan MK Nomor 172/PUU-XXIV/2026
Pada 29 Juni 2026, MK menolak seluruh permohonan Dharma Pongrekun. Permohonan itu menguji pasal tentang penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa.
Kemenkes menilai putusan ini memperkuat dasar hukum penanganan KLB dan wabah. Putusan tersebut juga menegaskan norma yang diuji masih berada dalam koridor konstitusi.
FAQ: Pertanyaan Seputar UU No 17 Tahun 2023
Apakah UU No 17 Tahun 2023 menggantikan UU Kesehatan lama?
Ya. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sejumlah undang-undang sektoral lain. Rujukan kebijakan sekarang mengacu pada UU 17/2023 dan PP 28/2024.
Apakah STR tenaga medis perlu diperpanjang?
Menurut UU 17/2023, STR berlaku seumur hidup. Perpanjangan rutin berlaku pada SIP, jadi tenaga medis tetap harus memenuhi syarat izin praktik.
Apa hak pasien jika merasa dirugikan?
Pasien dapat meminta informasi dan penjelasan, lalu mengadu ke Majelis Disiplin Profesi atau fasilitas kesehatan terkait. Untuk kerugian tertentu, pasien juga bisa menempuh jalur perdata atau pidana sesuai ketentuan.
Kesimpulan
UU No 17 Tahun 2023 menyatukan banyak aturan kesehatan, menata ulang registrasi tenaga medis, dan menguatkan transformasi layanan. PP 28/2024 melengkapinya dengan ketentuan teknis.
Saran saya jelas. Tenaga kesehatan perlu memperbarui pemahaman soal STR, SIP, dan kewajiban profesi, sementara fasilitas kesehatan perlu menyesuaikan sistem informasi dan standar pelayanannya.
Pendapat saya, undang-undang ini membawa penyederhanaan yang dibutuhkan. Pelaksanaannya menuntut pengawasan ketat supaya hak pasien dan independensi profesi tetap terjaga.
Kalau kamu pengelola klinik, tenaga kesehatan, atau pasien yang menghadapi sengketa pelayanan, jangan menebak sendiri aturannya. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukum dengan tenang dan tepat.
Ringkasan
- UU No 17 Tahun 2023 adalah omnibus law kesehatan yang mencabut belasan undang-undang sektoral.
- PP 28 Tahun 2024, yang ditetapkan pada 26 Juli 2024, menjadi peraturan pelaksananya.
- Transformasi kesehatan bertumpu pada enam pilar, termasuk layanan primer, rujukan, SDM, kefarmasian, pembiayaan, dan teknologi.
- Alokasi anggaran kesehatan beralih ke pola berbasis program dan kinerja.
- STR tenaga medis berlaku seumur hidup, sedangkan SIP tetap menjadi syarat praktik.
- Pasal 276 mengatur hak pasien, termasuk informasi, penjelasan, dan pendapat kedua.
- Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 menegaskan independensi kolegium.
- Putusan MK 172/PUU-XXIV/2026 menolak uji materi terkait penanggulangan wabah dan KLB.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Mahkamah Konstitusi RI. MK Tegaskan Kolegium sebagai Lembaga Independen Pengampu Standar Pendidikan Profesi Dokter (Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024, 30 Januari 2026).
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (29 Juni 2026).
- Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Struktur PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 Tahun 2023.
