Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekerja demi melindungi hak dan kepentingan mereka.
Banyak pekerja ternyata belum tahu bahwa konstitusi menjamin hak berorganisasi. Hasilnya, mereka ragu ketika ingin mendirikan atau masuk serikat.
Wajar saja, sebab informasinya jarang dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Padahal, hukum Indonesia memberi ruang yang lega untuk itu.
Jawaban singkatnya begini: setiap pekerja berhak mendirikan dan menjadi anggota serikat, tanpa tekanan dari siapa pun.
Sebagai praktisi hukum, saya berpendapat serikat yang sehat justru menguntungkan perusahaan.
Dialog yang teratur mencegah masalah kecil membesar menjadi sengketa hubungan industrial yang memakan biaya.
Artikel ini membahas pengertian, hak, syarat pembentukan, fungsi, dan sanksi hukumnya secara runtut.
Pengertian Serikat Pekerja dan Dasar Hukumnya
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja.
Organisasi ini bisa berdiri di dalam perusahaan, bisa juga di luar perusahaan. Sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Tujuannya melindungi hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya.
Soal istilah, serikat buruh punya makna yang sama, jadi kamu boleh memakai keduanya secara bergantian.
Dasar hukum tertinggi ada di UUD 1945. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
UU Ketenagakerjaan kemudian menegaskan hak setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat.
Dengan landasan berlapis ini, negara mengakui serikat sebagai mitra sah dalam hubungan industrial. Pengusaha dan pemerintah wajib menghormati keberadaannya.
Satu hal perlu dicatat. Serikat pekerja berbeda dari asosiasi pengusaha atau organisasi kemasyarakatan biasa.
Anggotanya adalah pekerja, dan fokusnya hubungan kerja. Karena itu, serikat mendapat kedudukan khusus saat berunding dengan pengusaha.
Baca Juga: Perjanjian Kerja Outsourcing vs Pemborongan Pekerjaan: Bedanya
Hak Berorganisasi bagi Pekerja
Hak berorganisasi memberi pekerja beberapa jaminan penting. Hukum melindungi hak-hak berikut:
- Membentuk serikat pekerja tanpa izin pengusaha.
- Menjadi anggota, atau memilih untuk tidak bergabung.
- Menjadi pengurus serikat.
- Menjalankan kegiatan serikat tanpa intimidasi.
Hak ini punya batas yang wajar. Dalam satu perusahaan, pekerja hanya boleh menjadi anggota satu serikat.
Aturan itu menjaga kejelasan keanggotaan, terutama ketika serikat berunding atas nama anggotanya.
Di tingkat internasional, Indonesia terikat Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat. Konvensi ILO Nomor 98 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama juga mengikat Indonesia.
Standar global ini memperkuat kebebasan tersebut, termasuk bagi pekerja asing yang bekerja di Indonesia.
Hak berorganisasi juga mencakup hak berunding bersama. Pengusaha tidak boleh menolak berdialog hanya karena pekerjanya berserikat.
Serikat pun wajib bersikap terbuka, jujur, dan menghormati kepentingan sah perusahaan. Dialog dua arah seperti ini menjaga hubungan kerja tetap sehat.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Syarat dan Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja
Pembentukan serikat pekerja mengikuti tahapan yang jelas. Berikut langkah dan syaratnya:
- Kumpulkan paling sedikit 10 pekerja sebagai pendiri (Pasal 5 ayat (2) UU 21/2000).
- Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Gelar rapat pembentukan, lalu pilih pengurus.
- Kirim pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat.
- Terima nomor bukti pencatatan paling lama 21 hari kerja kemudian.
Anggaran dasar memegang peran sentral. Dokumen ini memuat nama, asas, tujuan, tempat kedudukan, aturan keanggotaan, dan pengelolaan keuangan serikat.
Para pendiri perlu menyusunnya dengan cermat. Kesalahan kecil di tahap ini bisa memperlambat proses pencatatan.
Pencatatan bersifat administratif. Instansi wajib mencatat selama dokumennya lengkap. Setelah tercatat, serikat sah menjalankan hak dan kewajibannya.
Beberapa serikat juga boleh membentuk federasi, dan beberapa federasi boleh membentuk konfederasi.
Kewajiban pun mengikuti pencatatan. Pengurus harus memberitahukan perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus kepada instansi terkait.
Keuangan perlu dikelola secara transparan dan dilaporkan kepada anggota secara berkala.
Fungsi dan Hak Serikat Pekerja
Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000 menetapkan beberapa fungsi utama serikat pekerja:
- Menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama.
- Mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Menjadi wakil pekerja di lembaga kerja sama bidang ketenagakerjaan.
- Menyalurkan aspirasi pekerja.
- Merencanakan dan bertanggung jawab atas mogok kerja sesuai aturan.
Pasal 25 memberi hak tambahan bagi serikat yang sudah tercatat.
Serikat boleh membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, mewakili pekerja di lembaga ketenagakerjaan, dan membentuk lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
Contohnya begini. Serikat yang anggotanya lebih dari 50 persen jumlah pekerja berhak mewakili mereka berunding menyusun perjanjian kerja bersama.
Dalam praktik, perjanjian itu sering memuat ketentuan upah, jam kerja, dan fasilitas kesejahteraan.
Kualitas perundingan pun sangat memengaruhi kondisi kerja sehari-hari. Serikat yang terlatih biasanya mampu mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua pihak.
Karena itu, pengusaha sebaiknya memandang serikat sebagai mitra dialog. Hasilnya terasa langsung di lapangan.
Larangan Menghalangi Hak Berserikat dan Sanksinya
Pasal 28 UU 21/2000 melarang siapa pun menghalangi pekerja membentuk atau menjadi pengurus serikat.
Larangan ini mencakup tindakan berikut:
- Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian sementara.
- Penurunan jabatan atau mutasi.
- Intimidasi dalam bentuk apa pun.
- Kampanye yang menentang pembentukan serikat.
Pengusaha juga tidak boleh mengurangi hak pekerja karena keanggotaan serikat. Memotong upah karena pekerja aktif berserikat, misalnya, jelas dilarang. Prinsip ini menjaga perlakuan yang adil, sehingga setiap pekerja bisa berserikat tanpa rasa takut.
Pelanggar menghadapi pidana penjara satu sampai lima tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp500 juta berdasarkan Pasal 43. Ancaman ini menunjukkan keseriusan negara melindungi kebebasan berserikat.
Kalau kamu mengalaminya, kumpulkan bukti lebih dulu. Simpan surat peringatan, pesan tertulis, dan catatan kejadian. Setelah itu, laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat atau pengawas ketenagakerjaan. Semakin cepat dilaporkan, semakin mudah proses pembuktiannya di kemudian hari. Pendampingan hukum juga membantu kamu menempuh jalur yang tepat.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah pekerja wajib bergabung dengan serikat pekerja?
Tidak. Hukum menjamin hak untuk bergabung dan hak untuk tidak bergabung. Pengusaha tidak boleh memaksa pekerja memilih salah satunya.
Keputusan sepenuhnya ada di tangan masing-masing pekerja.
Bolehkah pengusaha melarang pembentukan serikat pekerja?
Tidak boleh. Tindakan itu melanggar Pasal 28 UU 21/2000 dan dapat dipidana.
Pekerja yang menjadi korban bisa melapor kepada instansi ketenagakerjaan.
Berapa jumlah minimal pendiri serikat pekerja?
Serikat pekerja di perusahaan harus dibentuk oleh paling sedikit 10 pekerja.
Setelah itu, para pendiri wajib mencatatkan serikatnya kepada instansi ketenagakerjaan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Serikat pekerja adalah sarana sah untuk memperjuangkan hak berorganisasi.
Hukum sudah menjamin pembentukannya, mengatur fungsinya, dan menghukum pihak yang menghalanginya.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Mulailah dari langkah kecil. Pahami aturannya, susun dokumen pendirian dengan rapi, lalu catatkan serikatmu.
Menurut saya, kesadaran hukum pekerja sangat menentukan kekuatan sebuah serikat. Tanpa itu, hak yang dijamin undang-undang sulit dijalankan.
Pengusaha pun sebaiknya membuka ruang dialog sejak awal. Dengan begitu, hubungan kerja berjalan lebih tenang dan produktif bagi semua pihak.
Kalau serikat kamu memerlukan terjemahan resmi atas perjanjian kerja bersama atau dokumen ketenagakerjaan lain, silakan klik poster yang tersedia.
Kamu juga bisa klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu dengan senang hati.
Baca Juga: Cuti Melahirkan Menurut Hukum: Durasi dan Hak Pekerjanya
Ringkasan
- Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja.
- UUD 1945 dan UU 21/2000 menjamin hak berorganisasi.
- Pembentukan serikat membutuhkan paling sedikit 10 pekerja pendiri.
- Pencatatan ke instansi ketenagakerjaan bersifat administratif dan selesai dalam 21 hari kerja.
- Serikat berfungsi mewakili pekerja dalam perundingan dan perselisihan.
- Menghalangi pekerja berserikat dapat dipidana satu sampai lima tahun.
- Pekerja bebas bergabung maupun tidak bergabung.
Referensi
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. (1998). Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan ILO Convention No. 87.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 dan Pasal 28E.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Informasi hubungan industrial dan jaminan sosial. kemnaker.go.id
