Recidive Adalah Pengulangan Pidana: Syarat dan Pemberatannya

Recidive adalah pengulangan tindak pidana oleh orang yang sebelumnya sudah pernah dihukum. Dalam percakapan sehari-hari, pelakunya kita kenal sebagai residivis. Istilah ini sering muncul di berita kriminal.

Soal hukuman, banyak orang mengira residivis otomatis dihukum lebih berat. Hukum sebenarnya menetapkan syarat tertentu lebih dulu. Syarat itu harus terpenuhi sebelum hakim boleh menambah hukuman.

Jawaban singkatnya begini. Seseorang disebut residivis kalau mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidananya. Ancaman hukumannya bisa bertambah sepertiga dari maksimum, sesuai UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebagai praktisi hukum, saya menilai pemberatan bagi residivis memang masuk akal. Orang yang sudah pernah dihukum semestinya belajar dari pengalamannya. Sayangnya, banyak mantan narapidana sulit mencari kerja setelah bebas.

Keadaan itu sering mendorong mereka kembali ke jalan lama. Itulah sebabnya negara perlu membenahi pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hukuman berat akan bekerja lebih baik kalau pembinaannya berjalan.

Artikel ini mengulas pengertian recidive, jenis, syarat, sampai besaran pemberatannya. Simak sampai selesai.

Pengertian Recidive dan Dasar Hukumnya

Kata recidive berasal dari dunia hukum pidana. Artinya pengulangan tindak pidana oleh orang yang sama. Pelakunya disebut residivis.

KBBI mengartikan residivis sebagai orang yang pernah dihukum lalu mengulangi kejahatan. Andi Hamzah punya istilah lain, yaitu bromocorah. Menurutnya, bromocorah adalah orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Perhatikan frasa terakhir itu. Pelaku kejahatan berulang belum tentu berstatus residivis secara hukum. Statusnya baru sah kalau syarat waktu dan syarat lain terpenuhi.

Dasar hukumnya ikut berubah sejak KUHP baru berlaku. Ringkasannya kamu bisa baca di bawah ini.

• KUHP lama: Pasal 486, 487, dan 488 mengatur recidive dan tersebar di Buku II dan Buku III.
• KUHP baru: Pasal 23 dan Pasal 58 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 mengatur recidive di Buku I tentang aturan umum.
• Masa berlaku: KUHP baru efektif sejak 2 Januari 2026.

Pasal 23 mendefinisikan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 58 huruf c menjadikan pengulangan sebagai dasar pemberatan. Jadi, rujukan utama saat ini adalah KUHP baru.

Baca Juga: Penyertaan Tindak Pidana: Bentuk, Dasar Hukum, dan Contohnya

Jenis-Jenis Recidive dalam Hukum Pidana

Ahli hukum membedakan recidive berdasarkan jenis tindak pidana yang diulangi. Pembedaan ini menentukan cara hakim menerapkan pemberatan. Ada tiga jenis yang perlu kamu kenal.

• Recidive umum: pelaku mengulangi tindak pidana apa pun, apa pun jenisnya. Pelaku yang dulu mencuri lalu kini menganiaya tetap tergolong residivis.
• Recidive khusus: pelaku mengulangi tindak pidana yang sejenis dalam tenggang waktu tertentu. Contohnya pencuri yang kembali mencuri.
• Recidive kelompok jenis: pelaku mengulangi kejahatan yang masih satu kelompok. Misalnya kelompok kejahatan terhadap harta kekayaan.

Perbedaan sistem inilah yang menjadi perubahan besar dalam KUHP baru. KUHP lama memakai recidive khusus dan kelompok jenis. KUHP baru menganut recidive umum, jadi kesamaan jenis tindak pidana tidak lagi dipersoalkan.

Menurut saya, langkah ini lebih adil bagi korban. Pola pelanggaran yang berulang menunjukkan pelaku belum jera. Meski begitu, aparat harus cermat agar pasal ini tidak menjerat pelanggar ringan.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Syarat Recidive Menurut Pasal 23 KUHP Baru

Pasal 23 KUHP baru menetapkan syarat yang tegas. Aparat penegak hukum wajib membuktikan semuanya. Berikut rinciannya.

1. Jangka waktu lima tahun. Pelaku melakukan tindak pidana kembali dalam waktu lima tahun. Hitungannya dimulai setelah ia menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau setelah pidana pokok itu dihapuskan.
2. Pidana terdahulu belum kedaluwarsa. Saat mengulangi perbuatan, kewajiban menjalani pidana pokok sebelumnya masih berlaku.
3. Kriteria ancaman pidana. Tindak pidana yang diulangi harus diancam pidana minimum khusus, pidana penjara empat tahun atau lebih, atau denda paling sedikit kategori III. Nilai denda kategori III adalah Rp50 juta.
4. Penganiayaan. Ketentuan yang sama berlaku untuk tindak pidana penganiayaan.

Bayangkan contoh sederhana. Seorang pria dihukum karena pencurian, lalu bebas setelah menjalani pidananya. Dua tahun kemudian, ia melakukan penganiayaan. Kasus seperti ini memenuhi syarat waktu, sehingga hakim dapat menerapkan pemberatan.

Karena syaratnya ketat, pelanggaran ringan umumnya tidak masuk kategori recidive. Hakim pun bisa menilai perkara secara proporsional.

Pemberatan Pidana bagi Pelaku Recidive

Pemberatan pidana adalah akibat utama dari status recidive. Hakim memakai pengulangan sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman lebih berat. Besarannya berbeda di setiap regulasi.

Pemberatan dalam KUHP Baru

Pasal 58 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan pengulangan tindak pidana sebagai dasar pemberatan. Pasal 59 lalu mengatur besarannya. Pidana yang dijatuhkan dapat ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman.

Contohnya begini. Suatu pasal mengancam maksimum sembilan tahun penjara. Dengan pemberatan, hakim bisa menjatuhkan pidana hingga dua belas tahun.

Perhatikan kata “paling banyak”. Hakim tidak wajib menambah sepertiga penuh. Ia menimbang keadaan perkara, sikap pelaku, dan dampak perbuatannya.

Pemberatan dalam KUHP Lama dan UU Narkotika

KUHP lama menerapkan pemberatan serupa, yaitu tambahan sepertiga. Pasal 486 mengatur kejahatan terhadap harta kekayaan, seperti pencurian dan penipuan. Pasal 487 mengatur kejahatan terhadap orang, seperti penganiayaan.

Adapun Pasal 488 mengatur kejahatan penghinaan tertentu. Ketiga pasal itu kini digantikan oleh Pasal 23 dan Pasal 58 KUHP baru.

UU Narkotika punya aturan sendiri. Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pengulangan dalam jangka waktu tiga tahun. Pelakunya bisa dikenai pidana maksimum ditambah sepertiga.

Jadi, aturan khusus di luar KUHP tetap perlu dicek. Jangan berhenti di satu undang-undang saja.

Dampak Lain dari Status Recidive

Status residivis memengaruhi lebih dari lamanya hukuman. Pengulangan tindak pidana juga membawa konsekuensi lain dalam proses hukum. Berikut beberapa yang paling sering muncul.

• Hakim menilai pelaku belum jera, sehingga peluang mendapat keringanan menurun.
• Pada perkara anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan diversi hanya untuk tindak pidana yang bukan pengulangan.
• Pemberatan tetap berlaku meski kewenangan menuntut perkara terdahulu gugur karena denda dibayar secara sukarela, sesuai batas yang diatur KUHP baru.
• Penuntut umum dan pembela sama-sama harus mengecek putusan terdahulu, termasuk tanggal selesai menjalani pidana.

Pengacara juga perlu memeriksa apakah syarat Pasal 23 benar-benar terpenuhi. Salah menghitung jangka waktu lima tahun bisa merugikan terdakwa. Pendampingan hukum sejak awal sangat membantu.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apa perbedaan recidive dan residivis?

Recidive adalah peristiwa pengulangan tindak pidana. Residivis adalah orang yang melakukannya. Singkatnya, recidive menunjuk perbuatan dan residivis menunjuk pelaku.

Berapa tambahan hukuman bagi residivis?

Menurut KUHP baru, pidana bisa ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman. Besaran pastinya bergantung pada pertimbangan hakim. Pada kasus narkotika, Pasal 144 UU Narkotika juga mengenal tambahan sepertiga dalam jangka waktu tiga tahun.

Apakah mengulangi tindak pidana yang berbeda tetap disebut recidive?

Ya, menurut KUHP baru. Aturan baru menganut recidive umum, jadi jenis tindak pidana tidak harus sama. Syarat waktu dan kriteria ancaman pidana dalam Pasal 23 tetap harus terpenuhi.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Recidive adalah pengulangan tindak pidana yang memenuhi syarat tertentu menurut undang-undang. KUHP baru mengaturnya dalam Pasal 23 dan menetapkan pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman. Syaratnya mencakup jangka waktu lima tahun, pidana terdahulu yang belum kedaluwarsa, dan kriteria ancaman pidana tertentu.

Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Pertama, periksa riwayat putusan dan tanggal selesai menjalani pidana. Kedua, hitung jangka waktunya dengan teliti. Ketiga, segera cari pendampingan hukum kalau kamu atau keluargamu menghadapi tuduhan pengulangan.

Menurut saya, pemberatan pidana sebaiknya berjalan bersama pembinaan yang efektif. Hukuman berat memang memberi efek jera. Kesempatan memperbaiki diri yang nyata akan memutus rantai kejahatan dalam jangka panjang.

Kalau kamu sedang menghadapi persoalan hukum pidana, jangan menunggu keadaan memburuk. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap mendengarkan ceritamu dan membantu mencari langkah hukum yang tepat.

Baca Juga: Percobaan Tindak Pidana: Syarat dan Ancaman Pidananya

Ringkasan

• Recidive adalah pengulangan tindak pidana oleh orang yang pernah dihukum, dan pelakunya disebut residivis.
• KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur recidive dalam Pasal 23 dan berlaku sejak 2 Januari 2026.
• KUHP baru menganut recidive umum, sedangkan KUHP lama memakai recidive khusus dan kelompok jenis.
• Syarat utamanya adalah pengulangan dalam lima tahun, pidana terdahulu belum kedaluwarsa, dan kriteria ancaman pidana terpenuhi.
• Pasal 58 huruf c dan Pasal 59 menetapkan pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana.
• UU Narkotika (Pasal 144) mengatur pengulangan dalam jangka waktu tiga tahun dengan tambahan sepertiga.
• Status recidive memengaruhi proses hukum, misalnya syarat diversi pada perkara anak.
• Pendampingan hukum sejak dini membantu memastikan syarat recidive dibuktikan dengan benar.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 23, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 79, dan Pasal 624).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 144).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 7).
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) lama, Pasal 486, 487, dan 488.
6. Hairi, Prianter Jaya. “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia.” Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2018.
7. Sutanti, Rahmi Dwi. “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana.” Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 2, No. 1, 2017.
8. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kemendikdasmen, entri “residivis”.