BPKP Adalah Pengawas Intern: Tugas dan Bedanya dengan BPK

BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Posisinya ada di jajaran eksekutif.

Banyak orang masih tertukar antara BPKP dan BPK. Wajar, sebab singkatannya mirip dan keduanya sama-sama mengurusi uang negara. Padahal kedudukan, kewenangan, dan dasar hukumnya berbeda jauh.

Jawaban singkatnya begini. BPKP mengawasi dari dalam lingkungan pemerintah. BPK memeriksa dari luar sebagai lembaga negara yang independen.

Sebagai praktisi hukum, saya menilai kekeliruan ini perlu dibereskan sejak awal. Saya sering melihat instansi dan pelaku usaha salah langkah saat menghadapi audit karena keliru menebak lembaga mana yang datang. Akibatnya, mereka terlambat menindaklanjuti temuan atau menyiapkan dokumen yang salah.

Karena itu, artikel ini mengupas tugas BPKP, fungsinya, dan perbedaan BPKP dan BPK dengan bahasa yang mudah dicerna. Mari mulai dari dasarnya.

Pengertian BPKP Adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Secara sederhana, BPKP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Presiden. Dasar hukum utamanya ialah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pemerintah sudah dua kali mengubah aturan itu. Perubahan terbarunya tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2025.

Pasal 2 Perpres tersebut menyebut BPKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Kata “intern” di sini berarti pengawasan berlangsung di dalam lingkup pemerintah sendiri. Hasilnya membantu Presiden memastikan uang negara dikelola dengan tertib.

Kedudukan BPKP dalam Struktur Pemerintahan

BPKP masuk rumpun eksekutif. Lembaga ini tidak berstatus lembaga negara independen seperti BPK.

Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala BPKP. Untuk menjangkau instansi di daerah, BPKP juga memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.

Dasar Hukum Pengawasan Intern

Beberapa regulasi menjadi pijakan kerja BPKP sehari-hari:

• Perpres Nomor 192 Tahun 2014 beserta perubahannya.
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Daftar ini memberi gambaran bahwa pengawasan intern punya landasan hukum yang jelas dan berlapis.

Baca Juga: Hukum Kodrat: Pengertian dan Bedanya dengan Hukum Positif

Tugas dan Fungsi BPKP dalam Pengawasan Keuangan Negara

Tugas BPKP berpusat pada pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. Untuk menjalankannya, Pasal 3 Perpres 192/2014 membekali BPKP dengan sejumlah fungsi.

Berikut fungsi BPKP yang paling sering kamu temui di lapangan:

• Menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan intern.
• Mengaudit, mereview, mengevaluasi, dan memantau pengelolaan keuangan negara.
• Melakukan audit investigatif ketika muncul indikasi penyimpangan.
• Menghitung kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum.
• Membina penyelenggaraan SPIP di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
• Membina kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), misalnya inspektorat.

Daftarnya memang panjang. Meski begitu, intinya mudah dipegang. BPKP membantu pemerintah menutup celah kebocoran anggaran sebelum masalahnya membesar.

Peran BPKP dalam Pencegahan dan Penindakan

Banyak orang mengira BPKP baru muncul setelah ada kasus. Anggapan itu kurang tepat. Lembaga ini juga menjalankan peran pencegahan lewat pendampingan dan penilaian risiko.

Contohnya, BPKP mendampingi instansi membangun sistem pengendalian yang kokoh. Dengan sistem seperti itu, kesalahan pengelolaan anggaran lebih cepat terdeteksi.

Sementara itu, saat muncul dugaan korupsi, BPKP turun melakukan audit investigatif. Kalau penyidik meminta, BPKP juga menghitung kerugian negaranya.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

BPK Adalah Lembaga Negara Pemeriksa Eksternal

Sekarang kita pindah ke sisi lain. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara yang bebas dan mandiri.

Konstitusi mengaturnya dalam Pasal 23E sampai Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945. Dua undang-undang melengkapi landasannya, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan masing-masing.

Proses pemilihan anggotanya juga khas. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lalu Presiden meresmikannya. Mekanisme ini menjaga jarak antara BPK dan pihak yang diperiksanya.

Opini dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan. Ada empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Bila BPK menemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang. Undang-undang mengatur prosedur ini secara tegas.

Perbedaan BPKP dan BPK yang Wajib Kamu Ketahui

Perbedaan BPKP dan BPK paling mudah terlihat dari kedudukan dan arah pertanggungjawabannya. Berikut perbandingan pokoknya:

• Kedudukan: BPKP berada di bawah Presiden sebagai bagian dari eksekutif. BPK berdiri sebagai lembaga negara independen.
• Jenis pengawasan: BPKP menjalankan pengawasan intern. BPK menjalankan pemeriksaan eksternal.
• Dasar hukum: BPKP bersandar pada Perpres 192/2014 dan perubahannya. BPK bersandar pada UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006.
• Penerima laporan: BPKP melapor kepada Presiden. BPK melapor kepada DPR, DPD, dan DPRD.
• Sifat hasil: BPKP menghasilkan rekomendasi pengawasan. BPK menghasilkan opini dan laporan hasil pemeriksaan.

Dari daftar itu, kamu bisa melihat bahwa kedua lembaga punya jalur kerja sendiri-sendiri.

Siapa yang Berwenang Menyatakan Kerugian Negara?

Pertanyaan ini hampir selalu muncul dalam perkara korupsi. Konstitusi memberi BPK kewenangan menilai dan menetapkan kerugian negara.

BPKP tetap bisa menghitung kerugian keuangan negara kalau penyidik memintanya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan peran ini. Menurut SEMA tersebut, BPK berwenang menyatakan adanya kerugian negara, sedangkan instansi lain seperti BPKP boleh mengaudit tanpa berwenang menyatakan atau menetapkannya.

Dengan begitu, hasil kerja keduanya saling melengkapi. Pemahaman ini membantu kamu menakar bobot sebuah hasil audit dengan lebih tepat.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah BPKP adalah bagian dari BPK?

Bukan. BPKP adalah lembaga pemerintah di bawah Presiden, sedangkan BPK adalah lembaga negara independen. Keduanya berdiri sendiri dengan dasar hukum yang berlainan.

Apa saja tugas BPKP yang utama?

Tugas BPKP ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, tugas itu mencakup audit, evaluasi, audit investigatif, perhitungan kerugian negara, serta pembinaan SPIP dan APIP.

Apakah hasil audit BPKP bisa menjadi alat bukti di pengadilan?

Hasil audit BPKP bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dan hakim. Namun, penetapan kerugian negara tetap mengacu pada kewenangan BPK sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

BPKP adalah pengawas intern yang membantu Presiden menjaga tata kelola keuangan negara. BPK adalah pemeriksa eksternal yang independen dan melapor kepada lembaga perwakilan rakyat. Keduanya bekerja menuju tujuan yang sama, yakni pengelolaan uang negara yang akuntabel.

Langkah yang saya sarankan cukup jelas. Kenali dulu lembaga mana yang sedang memeriksa kamu. Baca dasar hukum pemeriksaannya sebelum memberi jawaban. Setelah itu, rapikan dokumen pertanggungjawaban sejak awal.

Menurut saya, kejelasan peran kedua lembaga membuat pengawasan berjalan lebih efektif. Pejabat pengelola anggaran dan pelaku usaha pun bisa bekerja lebih tenang karena paham batas kewenangan masing-masing.

Sedang menghadapi audit, permintaan klarifikasi, atau persoalan hukum soal pengelolaan keuangan? Tim kami siap membantu menilai situasinya dengan tenang dan tepat. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk berdiskusi dengan kami.

Baca Juga: Hukum Positif Adalah Aturan yang Berlaku: Pengertian & Contoh

Ringkasan

• BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
• Dasar hukum BPKP ialah Perpres 192/2014, yang terakhir diubah dengan Perpres 2/2025.
• Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
• Fungsi BPKP mencakup audit, evaluasi, audit investigatif, perhitungan kerugian negara, serta pembinaan SPIP dan APIP.
• BPK adalah lembaga negara independen yang memeriksa keuangan negara berdasarkan UUD 1945 dan UU 15/2006.
• Perbedaan BPKP dan BPK terletak pada kedudukan, jenis pengawasan, dasar hukum, dan penerima laporan.
• Penetapan kerugian negara menjadi kewenangan BPK, sementara BPKP dapat menghitungnya atas permintaan penyidik.

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 192 Tahun 2014.
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 192 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E sampai Pasal 23G.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.
9. Situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: bpkp.go.id.
10. Situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan: bpk.go.id dan peraturan.bpk.go.id.