Ijazah ditahan perusahaan. Kasus seperti ini masih sering terjadi di Indonesia. Banyak pekerja menyerahkan ijazah asli di hari pertama masuk kantor, lalu baru sadar betapa sulitnya mengambil dokumen itu lagi ketika ingin berhenti.
Jawaban singkatnya begini: undang-undang melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah sebagai jaminan kerja. Kamu punya jalur hukum untuk menuntut pengembaliannya.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, praktik ini mengunci langkah pekerja yang ingin mencari kerja lebih baik.
Ijazah itu milik pribadi pekerja, dan perusahaan tidak punya hak menjadikannya alat tawar. Di artikel ini, saya bahas hukumnya, pasal yang bisa dipakai, dan cara menuntutnya.
Baca juga: Gadai Saham Adalah: Cara Kerja dan Dasar Hukumnya
Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan?
Secara prinsip, tidak boleh. Larangannya kini ada di Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Undang-undang ini mencabut UU 13/2003.Pasal 78 ayat (1) melarang pemberi kerja mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi pekerja. Pemberi kerja juga dilarang menahannya sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Dokumen pribadi mencakup sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB. Sebelum undang-undang ini terbit, larangan tersebut sudah ada di Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025.
Menaker menerbitkannya pada 20 Mei 2025 untuk para gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan. Saya tidak menemukan informasi bahwa surat edaran itu dicabut, tetapi undang-undang kini menjadi rujukan utama.
Pengecualian yang Diatur Undang-Undang
Ada satu pintu kecil yang masih terbuka. Pasal 78 ayat (2) mengecualikan ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan yang dibiayai pemberi kerja. Syaratnya, ada perjanjian kerja tertulis dan kepentingan yang dibenarkan secara hukum.
Surat edaran menambahkan satu kewajiban: perusahaan harus menjaga keamanan dokumen yang disimpan. Kalau rusak atau hilang, perusahaan wajib mengganti rugi. Jadi, alasan “buat jaga-jaga” atau “supaya kamu tidak resign” tidak punya pijakan hukum.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dasar Hukum Penahanan Ijazah oleh Perusahaan
Sebelum 2026, larangan ini bertumpu pada surat edaran dan aturan umum perdata. Kini ada aturan setingkat undang-undang dengan sanksi sendiri.
Pasal 79 mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pembatasan kegiatan usaha. Dokumen tetap wajib dikembalikan.
Aturan pelaksananya harus terbit paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Jadi rincian teknis sanksi kemungkinan masih menyusul.
Untuk penahanan yang terjadi sebelum 28 Oktober 2026, cermati ketentuan peralihan dan konsultasikan kasusmu.
Syarat Sah Perjanjian dalam KUHPerdata
Pasal 1320 KUHPerdata menyebut empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.
Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan sebab terlarang muncul bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Klausul penahanan ijazah kini bertentangan dengan Pasal 78 UU 27/2026, sehingga argumen sebab terlarang menjadi lebih kuat.
Berikutnya ada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Bayangkan perusahaan menolak mengembalikan ijazah padahal hubungan kerja sudah selesai.
Kamu bisa menuntut ganti rugi, terutama kalau kamu kehilangan kesempatan kerja karena tidak bisa menunjukkan ijazah asli.
Jerat Pidana jika Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan
Jalur perdata dan administratif bukan satu-satunya pilihan. Penahanan ijazah juga bisa berujung pidana. KUHP baru, yaitu UU 1/2023 sebagaimana diubah dengan UU 1/2026, berlaku sejak 2 Januari 2026. Aturan penggelapan kini ada di Pasal 486 dan Pasal 488.
Ancamannya sebagai berikut:
- Pasal 486 UU 1/2023 (penggelapan pokok): pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
- Pasal 488 UU 1/2023 (penggelapan karena hubungan kerja atau jabatan): pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
Saat menerbitkan surat edaran, Menaker menyatakan penahanan tanpa alasan jelas dapat berdampak pidana. Payung hukumnya menurut beliau terkait penggelapan dokumen.
Penyidik tetap memeriksa unsur pasalnya satu per satu. Salah satunya, apakah perusahaan secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya.
Kalau ijazah sengaja dihilangkan, aparat juga bisa mempertimbangkan Pasal 521 UU 1/2023 tentang perusakan atau penghilangan barang. Itu sebabnya bukti harus lengkap sebelum kamu melapor.
Cara Menuntut Perusahaan yang Menahan Ijazah
Kamu bisa menempuh jalur bertahap. Mulai dari cara yang paling ringan, lalu naik ke jalur formal kalau perusahaan tetap menolak.
- Siapkan bukti. Kumpulkan perjanjian kerja, tanda terima penyerahan ijazah, surat pengunduran diri, dan percakapan dengan HRD.
- Minta secara tertulis. Kirim surat permohonan pengembalian ijazah, lalu simpan tanda terimanya. Sebut Pasal 78 UU 27/2026 sebagai dasarnya.
- Kirim somasi. Advokat bisa membantu menyusunnya, lengkap dengan tenggat waktu yang jelas.
- Tempuh perundingan bipartit. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tahap ini, dengan batas waktu 30 hari kerja.
- Adukan ke Dinas Ketenagakerjaan. Mediator hubungan industrial bisa memfasilitasi penyelesaian. Kamu juga bisa melapor ke pengawas ketenagakerjaan.
- Lapor ke kepolisian. Pilih jalur ini kalau unsur penggelapan terpenuhi dan perusahaan masih bersikeras menahan.
- Ajukan gugatan. Pengadilan yang berwenang akan memeriksa perkaranya, sesuai dasar gugatan yang kamu pakai. Tuntutannya bisa berupa pengembalian ijazah dan ganti rugi.
Pikirkan strateginya dengan tenang. Tidak semua kasus perlu sampai ke polisi. Dalam banyak situasi, somasi dan mediasi sudah cukup untuk membuat perusahaan menyerahkan ijazah.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ: Pertanyaan Seputar Ijazah Ditahan Perusahaan
Apakah perusahaan boleh menahan ijazah asli saat saya melamar kerja?
Tidak boleh. Pasal 78 ayat (1) UU 27/2026 melarang pemberi kerja mensyaratkan ijazah sebagai jaminan kerja. Untuk keperluan verifikasi, perusahaan bisa meminta salinan ijazah.
Bagaimana jika ijazah saya hilang di perusahaan?
Surat edaran Menaker mewajibkan perusahaan mengganti rugi bila ijazah yang ia simpan rusak atau hilang. Kamu juga bisa menuntut ganti rugi lewat gugatan perbuatan melawan hukum. Jika kehilangan itu terjadi karena sengaja, jalur pidana ikut terbuka.
Bolehkah perusahaan meminta uang ganti rugi sebelum mengembalikan ijazah?
Jawabannya tergantung dasar klaimnya. Kalau ada ikatan dinas yang sah, misalnya perusahaan membiayai pelatihan berdasarkan perjanjian tertulis, klaim biaya itu bisa sah.
Namun, menahan ijazah sebagai alat tekanan tetap bermasalah. Selesaikan tagihan seperti ini lewat perundingan atau mediasi.
Kesimpulan
Ijazah ditahan perusahaan adalah masalah yang tidak perlu kamu terima begitu saja. Undang-undang sudah melarangnya, dan pengecualiannya sempit: pelatihan dibiayai pemberi kerja, ada perjanjian tertulis, dan ada kepentingan yang dibenarkan hukum.
Kamu punya banyak jalur, dari somasi, bipartit, mediasi, laporan pidana, sampai gugatan. Langkah yang saya sarankan: kumpulkan bukti dulu, lalu mulai dari penyelesaian damai.
Menurut saya, pekerja tidak perlu merasa terjebak. Bukti yang rapi dan langkah yang terukur akan memperkuat posisimu. Setiap kasus punya detail berbeda, jadi pendampingan hukum sangat membantu.
Kalau kamu sedang menghadapi masalah ini dan bingung memilih langkah, silakan bertanya kepada kami. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu mendapatkan kembali dokumen yang menjadi hakmu.
Baca juga: Bantuan Hukum Gratis LBH: Syarat dan Cara Mengajukan
Ringkasan
- UU 27/2026 (berlaku sejak 28 Oktober 2026) melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan kerja (Pasal 78 ayat 1).
- Dokumen pribadi mencakup sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB.
- Pengecualian berlaku jika dokumen berasal dari pelatihan yang dibiayai pemberi kerja lewat perjanjian kerja tertulis (Pasal 78 ayat 2).
- Pelanggaran dikenai sanksi administratif, dan dokumen tetap wajib dikembalikan (Pasal 79).
- Pasal 1337 dan 1365 KUHPerdata tetap bisa menjadi dasar gugatan.
- Penggelapan diatur Pasal 486 (maksimal 4 tahun) dan Pasal 488 UU 1/2023 (maksimal 5 tahun).
- Kumpulkan bukti, kirim permintaan tertulis, lalu lanjut ke somasi dan bipartit.
- Kamu bisa mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan, melapor ke polisi, atau menggugat bila perusahaan menolak.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Pasal 78, 79, dan 312), peraturan.bpk.go.id.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja (20 Mei 2025), kemnaker.go.id.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 486, 488, dan 521), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, peraturan.bpk.go.id.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320, 1337, dan 1365).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
