PHK karyawan hamil masih sering terjadi di dunia kerja Indonesia. Banyak pekerja perempuan takut kehilangan pekerjaan begitu atasan mengetahui kehamilannya.
Padahal, hukum Indonesia melindungi mereka dengan tegas. Pengusaha tidak boleh memutus hubungan kerja hanya karena pekerja sedang hamil.
Jika pengusaha tetap melakukannya, PHK tersebut batal demi hukum.
Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, perlindungan ini bukan sekadar urusan administrasi. Kehamilan adalah fase yang rentan secara ekonomi dan kesehatan.
Oleh karena itu, negara harus memastikan setiap ibu hamil tetap memiliki penghasilan dan rasa aman.
Artikel ini akan menjelaskan larangan, hak, dan langkah hukum yang dapat Anda tempuh.
Dasar Hukum Larangan PHK Karyawan Hamil
Pemutusan hubungan kerja (PHK) berarti berakhirnya hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Hal tersebut mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Namun, hukum tidak mengizinkan PHK dengan alasan apa pun. Pemerintah membatasi alasan PHK, terutama yang bersifat diskriminatif.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan utama.
Selanjutnya, UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuannya.
Meski demikian, larangan PHK terhadap pekerja hamil tetap berlaku. Selain itu, UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) memperkuat perlindungan tersebut.
Indonesia juga meratifikasi Konvensi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini melarang diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk karena kehamilan.
Dengan demikian, larangan PHK pekerja hamil memiliki dasar hukum nasional dan internasional.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
Pasal 153 UU Ketenagakerjaan tentang Larangan PHK Pekerja Hamil
Pasal 153 ayat (1) huruf e menjadi pasal kunci. Pasal ini melarang pengusaha melakukan PHK karena pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
Selain itu, ketentuan ini berlaku bagi pekerja tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja lain yang memiliki hubungan kerja sah.
Pasal 153 ayat (2) mengatur akibat pelanggaran. Dalam kondisi tersebut:
- PHK dinyatakan batal demi hukum.
- Pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
- Pekerja berhak menuntut pemulihan hak-haknya.
Sebagai tambahan, pengusaha sering mencari alasan lain untuk menyamarkan PHK. Misalnya, mereka menyebut kinerja menurun atau perusahaan melakukan efisiensi.
Namun, pekerja bisa membuktikan bahwa alasan tersebut hanya kedok. Waktu PHK yang berdekatan dengan pengumuman kehamilan sering menjadi bukti kuat.
Bagaimana dengan Kontrak yang Berakhir?
Kontrak kerja yang habis masa berlakunya memang berakhir secara hukum. Namun, pengusaha tidak boleh menolak memperpanjang kontrak karena alasan kehamilan.
Tindakan itu termasuk diskriminasi. Oleh karena itu, pekerja kontrak yang hamil tetap bisa menuntut apabila perpanjangan ditolak hanya karena kehamilannya.
Hak Karyawan Hamil yang Wajib Dipenuhi Perusahaan
Selain larangan PHK, hukum memberikan sejumlah hak kepada karyawan hamil. Pengusaha wajib memenuhi hak-hak ini tanpa pengecualian. Berikut hak utama yang perlu Anda ketahui.
Cuti Melahirkan dan Upah Penuh
Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memberi cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Total cuti mencapai tiga bulan.
Selanjutnya, UU KIA memberi ruang cuti hingga enam bulan bagi ibu dengan kondisi khusus, misalnya masalah kesehatan atau komplikasi.
Selama cuti, pekerja tetap menerima upah penuh sesuai Pasal 84.
Pekerja yang mengalami gugur kandungan juga mendapat hak istirahat selama 1,5 bulan. Dokter kandungan atau bidan menentukan lamanya istirahat tersebut melalui surat keterangan.
Hak Lain bagi Pekerja Hamil
Pekerja hamil juga berhak atas perlindungan lain. Pengusaha harus menaati hak-hak berikut:
- Tidak diberhentikan selama kehamilan, cuti melahirkan, dan masa menyusui.
- Kesempatan menyusui atau memerah ASI di tempat kerja.
- Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk pekerjaan yang tidak membahayakan kandungan.
- Tunjangan dan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
- Kembali ke posisi semula setelah cuti berakhir.
Sementara itu, pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 hingga 07.00 wajib mendapat perlindungan khusus apabila hamil.
Pasal 76 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan pekerja hamil pada jam tersebut jika membahayakan kesehatan dirinya atau kandungannya.
Pesangon dan Langkah Hukum Jika Terkena PHK Saat Hamil
Banyak pekerja bertanya tentang pesangon PHK karyawan hamil. Pada dasarnya, PHK karena kehamilan batal demi hukum, sehingga hubungan kerja tetap berlanjut.
Namun, apabila pekerja memilih tidak kembali bekerja, kedua pihak dapat berunding mengenai kompensasi.
Perhitungan pesangon mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK.
Langkah yang Dapat Anda Tempuh
Apabila perusahaan memberhentikan Anda saat hamil, ambil langkah berikut secara berurutan:
- Kumpulkan bukti, seperti surat PHK, kontrak kerja, slip gaji, dan keterangan dokter.
- Simpan percakapan tertulis dengan atasan atau bagian HRD.
- Ajukan keberatan tertulis dan minta perusahaan mencabut PHK.
- Tempuh perundingan bipartit dengan pengusaha.
- Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk mediasi apabila bipartit gagal.
- Ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika mediasi tidak berhasil.
Perlu diingat bahwa waktu bergerak cepat. Oleh karena itu, segera cari bantuan hukum begitu Anda menerima surat PHK.
Pendampingan advokat ketenagakerjaan akan memperkuat posisi Anda dalam setiap tahap.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah perusahaan boleh melakukan PHK karyawan hamil?
Tidak boleh. Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan melarang PHK karena kehamilan. Jika perusahaan tetap melakukannya, PHK tersebut batal demi hukum.
Perusahaan harus mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Apakah karyawan kontrak yang hamil juga dilindungi?
Ya. Perlindungan berlaku bagi semua pekerja yang memiliki hubungan kerja sah, termasuk pekerja kontrak. Perusahaan tidak boleh menolak perpanjangan kontrak karena alasan kehamilan.
Bagaimana jika perusahaan tutup atau pailit saat saya hamil?
Penutupan perusahaan yang sah karena kerugian atau pailit dapat berujung pada PHK. Namun, alasan PHK harus murni karena kondisi perusahaan, bukan kehamilan.
Pekerja tetap berhak atas pesangon dan hak lain sesuai peraturan.
Kesimpulan
PHK karyawan hamil melanggar hukum Indonesia. Pasal 153 UU Ketenagakerjaan melarangnya dengan tegas, dan UU KIA memperkuat perlindungan bagi ibu.
Selain itu, pekerja hamil berhak atas cuti melahirkan, upah penuh, dan jaminan kesehatan. Apabila perusahaan melanggar, Anda dapat menempuh jalur bipartit, mediasi, hingga pengadilan.
Saran saya, simpan semua bukti sejak awal dan jangan menandatangani surat pengunduran diri di bawah tekanan. Menurut saya, banyak pekerja kehilangan haknya karena tidak mengetahui aturan.
Pengetahuan hukum adalah perlindungan pertama bagi Anda dan buah hati.
Apakah Anda sedang menghadapi masalah serupa? Anda tidak perlu menghadapinya sendirian.
Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk berdiskusi dengan tim kami.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
Ringkasan
- PHK karyawan hamil dilarang berdasarkan Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003.
- PHK yang melanggar larangan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja.
- Cuti melahirkan berlangsung 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh.
- UU KIA memperluas perlindungan, termasuk cuti hingga enam bulan untuk kondisi khusus.
- Pekerja kontrak juga berhak dilindungi dari diskriminasi karena kehamilan.
- Pekerja hamil berhak atas perlindungan K3, kesempatan menyusui, dan jaminan kesehatan.
- Langkah hukum meliputi bipartit, mediasi Dinas Tenaga Kerja, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bukti tertulis dan pendampingan hukum sejak dini memperkuat posisi pekerja.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kemnaker.go.id.
- Peraturan Perundang-undangan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, jdih.go.id.
