Biaya pendaftaran paten di Indonesia kini mengikuti tarif PNBP terbaru dalam PP Nomor 30 Tahun 2026. Aturan itu berlaku sejak 1 Agustus 2026 dan memengaruhi anggaran yang harus kamu siapkan.
Jawaban singkatnya begini. Kamu membayar beberapa komponen sekaligus, mulai dari biaya permohonan, pemeriksaan substantif, sampai biaya tahunan.
Menurut saya sebagai penulis hukum, banyak inventor kaget karena baru sadar biaya paten tidak selesai dalam satu kali bayar. Rencana anggaran sejak awal jauh lebih aman.
Dasar Hukum dan Tarif PNBP Paten Terbaru
Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang itu kemudian mengalami perubahan lewat UU Cipta Kerja.
Besaran biayanya ditetapkan dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Hukum. Sebelumnya, tarif mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 2024.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima dan memproses permohonanmu. Seluruh pembayaran masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
Angka dalam peraturan bisa berubah lagi. Karena itu, cek halaman biaya resmi DJKI sebelum kamu membayar.
Komponen Biaya Pendaftaran Paten yang Perlu Disiapkan
Biaya paten terbagi dalam beberapa tahap. Setiap tahap punya tarif sendiri.
Biaya Permohonan Paten
Tahap pertama adalah biaya permohonan. Besarnya berbeda untuk paten biasa dan paten sederhana.
Pada paten sederhana, pemohon umum membayar Rp800.000 per permohonan. Pelaku UMK dan lembaga pendidikan mendapat tarif yang lebih rendah.
Untuk paten biasa, pemohon UMK, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah membayar Rp350.000. Pemohon umum tercatat membayar Rp1.250.000 pada skema sebelumnya, jadi pastikan angkanya di DJKI.
Biaya Pemeriksaan Substantif Paten
Pemeriksaan substantif menilai apakah invensimu baru, mengandung langkah inventif, dan bisa diterapkan di industri. Hasilnya menentukan nasib permohonan.
Pada paten biasa, tarifnya Rp3.500.000 per permohonan. Kamu harus meminta pemeriksaan ini sendiri dalam 36 bulan sejak tanggal penerimaan.
Telat satu hari saja, permohonan dianggap ditarik kembali. Biaya yang sudah keluar pun hangus.
Paten sederhana lebih ringan. Pemeriksaannya berjalan otomatis dengan tarif Rp750.000 untuk pemohon umum dan Rp500.000 untuk UMK.
Biaya Tahunan Paten
Setelah paten terbit, pemegangnya wajib membayar biaya tahunan. Kewajiban ini berjalan selama masa perlindungan, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana.
UMK, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah bebas biaya tahunan pada tahun pertama sampai kelima. Mulai tahun keenam, mereka dapat dikenai 10 persen dari tarif normal.
Pemohon umum membayar tarif yang naik seiring usia paten. Angka per tahunnya tercantum di lampiran PP 30/2026.
Paten yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan umum dikenai tarif Rp0. Ketentuan ini jarang diketahui orang.
Biaya Layanan Tambahan
Beberapa layanan lain punya tarif tersendiri:
- Pemeriksaan substantif lebih awal: Rp15.000.000 untuk pemohon umum, Rp5.000.000 untuk UMK, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah.
- Percepatan lewat Patent Prosecution Highway: Rp5.000.000.
- Perpanjangan waktu menjawab hasil pemeriksaan: Rp400.000.
- Perubahan jenis permohonan paten: Rp450.000.
- Pencatatan pengalihan paten: Rp700.000.
- Petikan daftar umum paten: Rp300.000.
Jawaban atas surat substantif tidak dipungut biaya. Namun, kamu tetap harus menjawab sebelum tenggat.
Perbedaan Tarif Umum dan Tarif UMK
Pemerintah memberi keringanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Lembaga pendidikan dan lembaga litbang pemerintah mendapat perlakuan serupa.
Tarif permohonan paten untuk kelompok ini tetap Rp350.000 setelah PP 30/2026 berlaku. Biaya tahunan tahun pertama sampai kelima malah Rp0.
Supaya tarif keringanan berlaku, kamu perlu membuktikan statusmu. Siapkan NIB atau dokumen pendukung sesuai ketentuan DJKI.
Salah memilih kategori bisa memicu kekurangan bayar. Baca kriterianya dengan teliti sebelum mengisi formulir.
Dokumen yang Disiapkan Sebelum Membayar
Pembayaran baru bermakna kalau berkasmu lengkap. Siapkan dokumen berikut:
- Formulir permohonan paten di portal e-Paten DJKI.
- Identitas pemohon, yaitu KTP untuk perorangan atau NIB dan akta pendirian untuk badan usaha.
- Identitas semua inventor, lengkap dengan alamat dan kewarganegaraan.
- Deskripsi invensi, klaim, abstrak, dan gambar jika ada.
- Bukti pembayaran PNBP.
Klaim jadi bagian paling menentukan. Paten sederhana hanya boleh memuat satu klaim independen.
Setelah permohonan masuk, DJKI mengumumkannya. Masa pengumuman paten biasa berlangsung 18 bulan, sedangkan paten sederhana hanya 3 bulan.
Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Paten
Pembayaran berlangsung secara daring lewat sistem DJKI. Ikuti langkah berikut:
- Buat akun dan masuk ke portal e-Paten DJKI di paten.dgip.go.id.
- Isi formulir, lalu unggah seluruh dokumen permohonan.
- Pilih jenis permohonan (paten atau paten sederhana) dan kategori pemohon.
- Terbitkan kode billing yang muncul di sistem.
- Bayar sesuai nominal lewat kanal yang mendukung kode billing, misalnya bank atau e-banking.
- Simpan bukti bayar, lalu cek status permohonanmu di sistem.
Pastikan nominalnya sesuai dengan yang tertera. Kode billing juga punya batas waktu, jadi bayar sebelum kedaluwarsa.
Kesalahan yang Membuat Biaya Paten Membengkak
Sebagian besar pembengkakan biaya berasal dari kelalaian kecil. Berikut yang paling sering muncul:
- Telat meminta pemeriksaan substantif, sehingga permohonan dianggap ditarik kembali.
- Salah memilih antara paten biasa dan paten sederhana.
- Lupa membayar biaya tahunan sampai paten terancam hilang.
- Memakai kategori tarif yang tidak sesuai.
Untuk biaya tahunan, ada mekanisme masa tenggang. Biayanya ditambah 100 persen dari biaya tahunan pada tahun pelindungan yang sama.
FAQ
Berapa total biaya pendaftaran paten?
Angkanya bergantung pada jenis paten dan kategori pemohon. Pemohon umum paten sederhana membayar sekitar Rp1.550.000 untuk permohonan dan pemeriksaan substantif.
Pada paten biasa, pemohon umum membayar sekitar Rp4.750.000 jika tarif permohonannya masih Rp1.250.000. Angka itu belum termasuk biaya tahunan dan jasa konsultan.
Apakah UMK bisa mendaftar paten tanpa biaya?
Tidak sepenuhnya gratis. UMK tetap membayar biaya permohonan, tetapi biaya tahunan tahun pertama sampai kelima Rp0.
Apa yang terjadi kalau telat membayar biaya tahunan?
Kamu bisa memakai masa tenggang dengan tambahan 100 persen dari biaya tahunan. Jangan menunda terlalu lama, karena paten dapat hilang.
Kesimpulan
Biaya pendaftaran paten mencakup biaya permohonan, pemeriksaan substantif, biaya tahunan, dan layanan tambahan. Hitung semuanya sebelum kamu mengajukan permohonan.
Langkah yang saya sarankan: pilih jenis paten yang tepat, cek kategori tarif, lalu bayar lewat kode billing sebelum tenggat.
Menurut saya, biaya itu sepadan dengan perlindungan hingga 20 tahun, selama invensimu punya nilai komersial. Tarif UMK yang tetap rendah juga patut diapresiasi.
Masih ragu soal jenis paten atau perhitungan biayanya? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu.
Ringkasan
- Biaya pendaftaran paten mengikuti PP Nomor 30 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Agustus 2026.
- Komponen utamanya meliputi biaya permohonan, pemeriksaan substantif, dan biaya tahunan.
- Pemeriksaan substantif paten biasa Rp3.500.000 dan harus diminta dalam 36 bulan.
- Pemohon paten sederhana umum membayar Rp800.000 untuk permohonan dan Rp750.000 untuk pemeriksaan.
- UMK dan lembaga pendidikan mendapat tarif lebih rendah serta biaya tahunan Rp0 pada tahun pertama sampai kelima.
- Pembayaran dilakukan lewat kode billing dari portal e-Paten DJKI.
- Telat membayar biaya tahunan menambah biaya 100 persen dan berisiko menghilangkan paten.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI, halaman Biaya Paten
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI, halaman Pasca-Permohonan Paten
