Izin edar pangan MD adalah syarat wajib bagi makanan dan minuman olahan buatan dalam negeri yang dijual dalam kemasan eceran.
Banyak pelaku usaha menunda pengurusannya karena merasa prosesnya rumit dan mahal. Padahal, risiko menjual produk tanpa izin jauh lebih besar.
Singkatnya, Anda perlu membuat akun di sistem BPOM, mengunggah dokumen, lalu menunggu penilaian keamanan, mutu, dan gizi produk.
Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, izin edar bukan sekadar beban administrasi. Izin ini adalah perisai hukum yang melindungi usaha Anda sekaligus konsumen.
Terlebih, pemerintah kini memberi kemudahan, termasuk pembebasan tarif PNBP bagi usaha mikro dan kecil.
Apa Itu Izin Edar Pangan MD dan Dasar Hukumnya
Izin edar pangan MD adalah persetujuan yang BPOM terbitkan untuk pangan olahan produksi dalam negeri.
Huruf MD berarti “Makanan Dalam Negeri”. Sementara itu, produk impor memakai kode ML atau “Makanan Luar Negeri”.
Pelaku usaha akan menerima nomor izin edar BPOM dengan format BPOM RI MD diikuti rangkaian angka.
Angka tersebut memuat kategori pangan, provinsi, nomor urut produk, jenis kemasan, dan nomor urut produsen.
Kewajiban ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengatur penerbitan izin edar berdasarkan penilaian keamanan, mutu, dan gizi.
Pemerintah juga mengubah PP tersebut melalui PP Nomor 1 Tahun 2026 yang menata ulang pengawasan dan sanksi keamanan pangan.
Perizinan Berbasis Risiko
Saat ini, izin edar masuk dalam skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Skema tersebut berlandaskan PP Nomor 28 Tahun 2025.
BPOM menyebut izin edar sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
Oleh karena itu, tingkat risiko produk menentukan kedalaman penilaian yang BPOM lakukan.
Produk berisiko tinggi tentu menjalani evaluasi lebih ketat daripada produk berisiko rendah.
Baca Juga: Cara Cek BPOM Online untuk Pastikan Produk Aman dan Legal
Perbedaan PIRT dan MD yang Perlu Anda Ketahui
Banyak pelaku UMKM bingung membedakan sertifikat PIRT dan izin edar MD. Berikut perbedaan pokok keduanya:
- Penerbit: PIRT diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota (dinas kesehatan), sedangkan MD diterbitkan langsung oleh BPOM.
- Jenis pangan: PIRT hanya berlaku untuk pangan tertentu berisiko rendah, seperti keripik, kopi bubuk, atau serundeng. MD berlaku untuk seluruh jenis pangan olahan.
- Proses produksi: PIRT cocok untuk produksi rumah tangga. Sebaliknya, MD berlaku bagi produsen yang memakai proses lebih kompleks, seperti UHT, pasteurisasi, atau retort.
- Jangkauan pasar: PIRT terbatas pada pasar tertentu. Namun, nomor MD membuka akses ke ritel modern, e-commerce besar, dan pasar ekspor.
- Dasar hukum: PIRT mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, sedangkan MD mengacu pada Peraturan BPOM tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
Karena itu, saya menyarankan pelaku usaha yang ingin naik kelas segera beralih dari PIRT ke MD.
Selain itu, BPOM sedang menyiapkan penyederhanaan bagi UMK yang ingin melakukan peralihan tersebut.
Anda dapat memantau perkembangannya di situs resmi BPOM.
Syarat Izin Edar Pangan Olahan
Sebelum mendaftar, Anda perlu menyiapkan persyaratan administratif dan teknis. Syarat izin edar pangan olahan berikut berlaku secara umum:
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit melalui sistem OSS.
- NPWP perusahaan atau pemilik usaha.
- Dokumen legalitas usaha, misalnya akta pendirian untuk badan usaha.
- Bukti penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021.
- Data produk, yakni nama dagang, komposisi bahan, dan proses produksi.
- Rancangan label dan kemasan yang sesuai ketentuan label pangan olahan.
- Hasil uji laboratorium produk, jika BPOM mensyaratkannya sesuai tingkat risiko.
Perlu Anda ingat, label produk harus mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.
BPOM juga telah menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.
Oleh sebab itu, Anda sebaiknya memeriksa aturan terbaru tersebut sebelum mencetak kemasan.
Cara Mengurus Izin Edar MD di BPOM
Proses pendaftaran berjalan secara daring. Berikut langkah cara mengurus izin edar MD yang dapat Anda ikuti:
- Siapkan NIB dan dokumen. Pastikan data usaha Anda sudah lengkap dan sesuai.
- Buat akun perusahaan. Daftarkan akun melalui sistem e-registrasi pangan olahan BPOM, lalu unggah dokumen perusahaan dan sarana produksi.
- Daftarkan produk. Isi data produk, komposisi, proses produksi, dan unggah rancangan label.
- Bayar tarif PNBP jika berlaku. Usaha mikro dan kecil tidak membayar tarif ini lagi.
- Ikuti penilaian BPOM. Petugas menilai keamanan, mutu, dan gizi produk. Kadang BPOM meminta perbaikan data.
- Terima nomor izin edar. Setelah disetujui, Anda berhak mencantumkan nomor MD pada kemasan.
Biaya Izin Edar MD
Soal biaya izin edar MD, ada kabar baik bagi pelaku UMK. Melalui PP Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tarif PNBP izin edar pangan olahan dalam negeri sebesar nol rupiah bagi usaha mikro dan kecil.
Kebijakan ini berlaku sejak 26 Mei 2026. Namun, Anda tetap perlu menanggung biaya lain, seperti uji laboratorium dan perbaikan sarana produksi.
Sementara itu, usaha menengah dan besar tetap mengikuti tarif yang berlaku.
Sanksi Jika Menjual Pangan Tanpa Izin Edar
Menjual pangan olahan tanpa izin edar membawa konsekuensi hukum yang serius. Pasal 142 UU Pangan mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar.
Selain pidana, BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin.
Tidak hanya itu, produk tanpa izin edar kerap ditolak oleh ritel modern dan platform e-commerce.
Dengan demikian, kerugian bisnis sering datang lebih cepat daripada sanksi hukum.
Karena alasan itulah saya menilai pengurusan izin edar sebagai investasi, bukan biaya.
FAQ
Berapa lama proses penerbitan izin edar MD?
Waktu penerbitan bergantung pada tingkat risiko produk dan kelengkapan dokumen. Produk berisiko rendah biasanya diproses lebih cepat.
Sebaliknya, produk berisiko tinggi membutuhkan penilaian lebih lama.
Anda dapat mempercepat proses dengan melengkapi data sejak awal dan segera menanggapi permintaan perbaikan dari BPOM.
Apakah izin edar MD berlaku selamanya?
Nomor izin edar berlaku selama produk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, BPOM dapat membekukan atau mencabut izin jika produk melanggar aturan atau menimbulkan risiko bagi kesehatan.
Oleh karena itu, produsen wajib menjaga mutu dan menjalankan CPPOB secara konsisten.
Apakah produk PIRT otomatis memiliki izin edar MD?
Tidak. PIRT dan MD merupakan dua izin yang berbeda. Produsen PIRT harus mengajukan pendaftaran baru ke BPOM jika ingin memperoleh nomor MD.
Akan tetapi, BPOM sedang menyiapkan jalur penyederhanaan bagi UMK yang ingin beralih.
Kesimpulan
Izin edar pangan MD merupakan kewajiban hukum sekaligus modal utama untuk memperluas pasar.
Anda perlu memahami perbedaan PIRT dan MD, menyiapkan persyaratan, lalu mendaftar secara daring melalui BPOM.
Kabar baiknya, tarif PNBP kini gratis bagi usaha mikro dan kecil. Langkah yang saya sarankan sederhana.
Mulailah dari NIB dan penerapan CPPOB, kemudian lengkapi data produk dan label dengan teliti.
Menurut pandangan saya, pelaku usaha yang menunda izin edar sebenarnya sedang menumpuk risiko hukum.
Sebaliknya, pelaku usaha yang patuh akan lebih dipercaya konsumen dan mitra bisnis.
Jika Anda masih ragu soal dokumen, klasifikasi risiko, atau proses pendaftaran, jangan menunggu masalah muncul.
Silakan klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantu Anda mengurus izin edar dengan lebih tenang dan terarah.
Baca Juga: PMDN Adalah: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengurusnya
Ringkasan
- Izin edar pangan MD wajib dimiliki pangan olahan dalam negeri yang dijual dalam kemasan eceran.
- Dasar hukumnya adalah UU 18/2012 tentang Pangan, PP 86/2019, dan perubahannya melalui PP 1/2026.
- PIRT terbatas pada pangan berisiko rendah, sedangkan MD berlaku untuk seluruh jenis pangan olahan.
- Syarat utama meliputi NIB, NPWP, CPPOB, data produk, label, dan uji laboratorium sesuai risiko.
- Pendaftaran berjalan daring: buat akun, daftarkan produk, ikuti penilaian, lalu terima nomor MD.
- Tarif PNBP gratis bagi usaha mikro dan kecil sejak 26 Mei 2026 berdasarkan PP 15/2026.
- Menjual pangan tanpa izin edar dapat berujung pidana penjara hingga dua tahun atau denda Rp4 miliar.
- Konsultasikan kebutuhan izin edar Anda sejak awal agar proses lebih cepat dan minim kesalahan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang tarif PNBP di lingkungan BPOM.
- Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat.
- Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, pom.go.id, informasi registrasi pangan olahan.
