PHO dan FHO hampir selalu tertulis di kontrak proyek, tetapi banyak pihak baru membacanya dengan serius setelah masalah muncul. Kedua istilah ini menandai dua tahap serah terima pekerjaan konstruksi dari penyedia jasa kepada pemilik proyek.
PHO adalah serah terima pertama saat pekerjaan selesai. FHO adalah serah terima akhir setelah masa pemeliharaan berakhir.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, dua tahap ini sering diremehkan. Padahal keduanya menentukan siapa yang memikul risiko bangunan dan kapan uang jaminan kembali ke kontraktor.
Kalau kamu salah langkah di sini, retensi dan tanggung jawab hukum bisa ikut terseret.
Apa Itu PHO dan FHO dalam Proyek Konstruksi?
Mari mulai dari arti dasarnya. Dalam praktik, kedua istilah ini berasal dari bahasa Inggris.
PHO (Provisional Hand Over) disebut juga serah terima pertama pekerjaan. Tahap ini terjadi ketika kontraktor menyatakan seluruh pekerjaan fisik selesai dan hasilnya sudah diperiksa pemilik proyek.
FHO (Final Hand Over) disebut juga serah terima akhir pekerjaan. Tahap ini terjadi setelah masa pemeliharaan selesai dan semua cacat sudah diperbaiki.
Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Aturan turunannya tersebar di peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Untuk proyek pemerintah, kamu juga perlu membaca Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
Mengapa Dua Tahap Dipisah?
Sebuah bangunan tidak selalu menunjukkan masalahnya di hari pertama. Retak halus, kebocoran, atau instalasi yang tidak bekerja baik sering baru muncul setelah beberapa bulan dipakai.
Karena itu, hukum memberi jeda antara PHO dan FHO. Jeda ini disebut masa pemeliharaan, dan fungsinya melindungi pemilik proyek.
Bagi kontraktor, jeda yang sama menjadi kesempatan memperbaiki kekurangan tanpa langsung terkena sanksi. Kedua pihak sama-sama terlindungi, selama kontraknya ditulis dengan jelas.

Perbedaan PHO dan FHO yang Perlu Kamu Pahami
Banyak orang mengira PHO dan FHO hanya soal urutan waktu. Kenyataannya, akibat hukum keduanya berbeda cukup jauh.
Berikut perbandingan yang paling sering dipakai di lapangan:
- Waktu pelaksanaan: PHO dilakukan saat pekerjaan fisik selesai, sedangkan FHO dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir.
- Objek pemeriksaan: PHO memeriksa kesesuaian hasil dengan kontrak dan gambar kerja. FHO memeriksa apakah semua catatan perbaikan sudah tuntas.
- Jaminan: Pada PHO, jaminan pelaksanaan biasanya diganti dengan jaminan pemeliharaan. Pada FHO, jaminan pemeliharaan dikembalikan.
- Pembayaran: Pembayaran utama biasanya cair setelah PHO. Uang retensi baru dibayarkan setelah FHO.
- Peralihan risiko: Setelah PHO, pemilik proyek mulai menguasai dan memakai bangunan. Setelah FHO, tanggung jawab kontraktor atas pekerjaan berakhir secara kontraktual.
Perhatikan poin terakhir. Tanggung jawab kontraktor tidak otomatis hilang selamanya, karena ketentuan kegagalan bangunan tetap berlaku.
Posisi Hukum Setelah FHO
Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur kegagalan bangunan secara terpisah dari kontrak serah terima. Penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam jangka waktu sesuai rencana umur konstruksi, paling lama sepuluh tahun sejak penyerahan akhir.
Jadi FHO menutup urusan pemeliharaan, namun tidak menutup semua pintu hukum. Pemilik proyek tetap punya dasar untuk menuntut jika bangunan gagal berfungsi.
Syarat Serah Terima PHO
PHO tidak boleh dilakukan asal tanda tangan. Pemilik proyek perlu memastikan beberapa hal lebih dulu.
Syarat yang lazim dipakai dalam praktik adalah:
- Pekerjaan fisik selesai 100 persen sesuai kontrak dan gambar kerja.
- Kontraktor mengajukan permohonan PHO secara tertulis.
- Tim pengawas atau direksi pekerjaan melakukan pemeriksaan lapangan.
- Hasil uji fungsi, seperti uji kelistrikan atau uji tekanan pipa, dinyatakan baik.
- Kontraktor menyerahkan jaminan pemeliharaan, umumnya sekitar 5 persen dari nilai kontrak.
- Para pihak menandatangani berita acara serah terima pertama.
Syarat tersebut bisa berbeda antar kontrak. Karena itu, baca dulu klausul serah terima di dokumen kamu sebelum mengikuti kebiasaan umum.
Dokumen yang Harus Siap
Berita acara saja tidak cukup. Pemilik proyek sebaiknya meminta gambar terbangun (as built drawing), laporan hasil pengujian, dan manual pemeliharaan.
Dokumen-dokumen ini terlihat sepele. Namun saat terjadi sengketa, justru berkas inilah yang menjadi bukti utama.
Daftar Catatan Perbaikan
Sering kali pemeriksaan menemukan kekurangan kecil. Tim pengawas mencatatnya dalam daftar perbaikan (punch list).
Catat semuanya dengan rinci, lengkap dengan batas waktu perbaikan. Daftar ini kelak menjadi acuan saat FHO.
Syarat Serah Terima FHO
FHO berlangsung setelah masa pemeliharaan habis. Lamanya mengikuti kontrak, dan untuk pekerjaan permanen umumnya paling singkat enam bulan.
Pemilik proyek tidak boleh langsung menyetujui hanya karena waktunya sudah lewat. Ia perlu memeriksa kondisi bangunan terlebih dahulu.
Beberapa syarat yang biasanya dipenuhi:
- Masa pemeliharaan sudah berakhir sesuai kontrak.
- Seluruh catatan dalam daftar perbaikan sudah diselesaikan.
- Tim pengawas memeriksa ulang dan menyatakan bangunan layak.
- Kontraktor mengajukan permohonan FHO secara tertulis.
- Para pihak menandatangani berita acara serah terima akhir.
Setelah itu, jaminan pemeliharaan dikembalikan dan retensi dibayarkan. Bagi kontraktor, momen ini terasa seperti garis finis administratif.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Ada beberapa kesalahan yang saya lihat berulang kali. Salah satunya, para pihak melewatkan pemeriksaan ulang karena sungkan atau terburu-buru.
Kesalahan lain muncul pada berita acara yang disusun asal-asalan. Kalimat yang kabur membuka ruang tafsir ganda, dan ruang itu biasanya berujung pada sengketa.
Ada pula kasus kontraktor menunda perbaikan dengan harapan pemilik proyek lupa. Strategi ini jarang berhasil, sebab catatan tertulis sudah ada sejak PHO.

Risiko Hukum dan Cara Mencegahnya
Sengketa serah terima biasanya bermula dari hal sederhana. Misalnya, para pihak berbeda pendapat soal apakah pekerjaan sudah benar-benar selesai.
Beberapa langkah berikut membantu menekan risiko:
- Tulis definisi βpekerjaan selesaiβ secara jelas di kontrak.
- Atur batas waktu pemeriksaan dan perbaikan.
- Tetapkan sanksi jika perbaikan terlambat.
- Dokumentasikan setiap pemeriksaan dengan foto dan laporan.
- Simpan semua berita acara dengan rapi.
Selanjutnya, libatkan pihak yang paham hukum sejak kontrak disusun. Biaya konsultasi di awal jauh lebih ringan daripada biaya sengketa di akhir.
Kontrak yang rapi juga membuat proses PHO dan FHO berjalan tenang. Tidak ada pihak yang perlu menebak maksud pihak lain.
FAQ tentang PHO dan FHO
Apakah PHO dan FHO wajib ada di setiap proyek?
Hukum tidak mewajibkan istilahnya muncul persis seperti itu. Namun serah terima tertulis tetap diperlukan, dan hampir semua kontrak konstruksi mengaturnya.
Siapa yang menandatangani berita acara PHO dan FHO?
Penandatangan umumnya adalah wakil pemilik proyek dan wakil kontraktor. Pengawas atau konsultan manajemen konstruksi sering ikut menandatangani sebagai pihak yang memeriksa.
Berapa lama masa pemeliharaan antara PHO dan FHO?
Lamanya mengikuti kontrak. Untuk pekerjaan permanen, banyak kontrak menetapkan paling singkat enam bulan, namun angka pastinya selalu bergantung pada isi dokumen kamu.
Kesimpulan
PHO dan FHO adalah dua titik penting dalam siklus proyek. PHO menandai selesainya pekerjaan fisik, sedangkan FHO menutup masa pemeliharaan dan membuka pengembalian jaminan.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Baca klausul serah terima sebelum tanda tangan kontrak, lalu periksa setiap tahap dengan dokumen yang lengkap.
Menurut pandangan saya, sengketa serah terima hampir selalu bisa dicegah. Kuncinya ada pada kontrak yang jelas dan disiplin dokumentasi.
Kalau kamu sedang menghadapi proyek dan butuh arahan hukum yang tepat, jangan menunggu masalah membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini untuk berdiskusi dengan tim kami.
Ringkasan
- PHO adalah serah terima pertama saat pekerjaan fisik selesai, sedangkan FHO adalah serah terima akhir setelah masa pemeliharaan.
- Dasar hukumnya adalah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan turunannya.
- Setelah PHO, jaminan pelaksanaan biasanya diganti jaminan pemeliharaan sekitar 5 persen dari nilai kontrak.
- Syarat PHO mencakup pekerjaan selesai, pemeriksaan lapangan, uji fungsi, dan berita acara.
- Syarat FHO mencakup berakhirnya masa pemeliharaan, tuntasnya daftar perbaikan, dan berita acara akhir.
- Uang retensi dan jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah FHO.
- Tanggung jawab atas kegagalan bangunan tetap berlaku hingga paling lama sepuluh tahun sejak penyerahan akhir.
- Kontrak yang jelas dan dokumentasi yang rapi menjadi cara terbaik mencegah sengketa.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahan berikutnya.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- Kementerian Pekerjaan Umum, laman resmi jdih.pu.go.id.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), laman resmi lkpp.go.id.





