Perpres 16 Tahun 2018 adalah aturan induk pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Aturan ini sudah dua kali direvisi, jadi membacanya tanpa melihat perubahan bisa menyesatkan.
Jawaban singkatnya begini. Perpres ini masih berlaku, dengan isi yang sudah diperbarui lewat Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025.
Sebagai penulis yang mendalami hukum, saya sering melihat kebingungan soal status aturan ini. Banyak orang masih mengutip pasal versi 2018, padahal bunyinya sudah bergeser.
Mengenal Perpres 16 Tahun 2018 dan Latar Belakangnya
Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres 16 Tahun 2018 pada 16 Maret 2018. Pemerintah mengundangkannya pada 22 Maret 2018, dan aturan itu langsung berlaku sesuai Pasal 94.
Regulasi ini menggantikan Perpres 54 Tahun 2010 beserta semua perubahannya. Pemerintah menilai aturan lama masih punya kekurangan dan belum menjawab kebutuhan pengadaan yang baik.
Beberapa hal mendorong lahirnya aturan baru ini:
- kebutuhan proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan,
- perkembangan sistem elektronik dalam pemilihan penyedia,
- keinginan memperluas peran usaha kecil dan produk dalam negeri.
Arah kebijakannya jelas. Pemerintah ingin setiap rupiah belanja negara menghasilkan barang atau jasa yang tepat.
Aturan peralihannya juga tegas. Pengadaan yang persiapan dan pelaksanaannya berjalan sebelum 1 Juli 2018 boleh memakai Perpres 54 Tahun 2010, dan kontrak lama tetap berlaku sampai berakhir.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Isi Pokok Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Isi aturan ini cukup tebal, tetapi inti pembahasannya bisa kamu pahami lewat tiga bagian berikut.
Prinsip dan Tujuan Pengadaan
Perpres 16 Tahun 2018 menetapkan tujuh prinsip yang menjadi pegangan semua pelaku pengadaan:
- efisien,
- efektif,
- transparan,
- terbuka,
- bersaing,
- adil,
- akuntabel.
Prinsip ini menjadi ukuran ketika ada sengketa atau pemeriksaan. Jika sebuah proses melanggarnya, risiko hukumnya nyata.
Pelaku dalam Pengadaan
Aturan ini membagi peran dengan tegas, sehingga setiap pihak tahu batas tanggung jawabnya.
- Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran memegang kewenangan anggaran.
- Pejabat Pembuat Komitmen mengurus kontrak dan pelaksanaannya.
- Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan menjalankan proses pemilihan penyedia.
- Penyedia menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan.
- Penyelenggara Swakelola mengerjakan kegiatan tanpa lewat penyedia.
Pembagian ini penting. Satu orang tidak boleh menguasai semua tahap.
Metode Pemilihan Penyedia
Metode pemilihan penyedia menjadi bagian yang paling sering dipakai di lapangan. Untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, aturan ini mengenal beberapa cara:
- e-purchasing,
- pengadaan langsung,
- penunjukan langsung,
- tender cepat,
- tender.
Untuk jasa konsultansi, pemerintah memakai seleksi. Selain jalur penyedia, aturan ini juga mengatur swakelola, yaitu kegiatan yang dikerjakan sendiri oleh instansi atau pihak yang ditunjuk aturan.
Nilai dan karakter pekerjaan menentukan metode mana yang boleh dipakai. Karena itu, pejabat pengadaan perlu memeriksa ketentuan terbaru sebelum memilih.
Perubahan Lewat Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025
Perpres 16 Tahun 2018 tidak berdiri sendirian lagi. Dua aturan perubahan sudah melengkapinya.
Perubahan Pertama: Perpres 12 Tahun 2021
Presiden menetapkan Perpres 12 Tahun 2021 pada 2 Februari 2021. Aturan ini menyentuh sejumlah ketentuan, antara lain soal sumber daya manusia pengadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan cipta kerja.
Perubahan ini juga memperkuat pemanfaatan produk dalam negeri serta peran usaha kecil dan koperasi. Pengadaan di desa pun mulai mendapat perhatian lebih jelas.
Perpres 12 Tahun 2021 tidak menggantikan aturan induk. Ia hanya mengubah pasal tertentu, dan pasal lainnya tetap jalan.
Perubahan Kedua: Perpres 46 Tahun 2025
Perpres 46 Tahun 2025 lahir pada 30 April 2025 sebagai perubahan kedua. Aturan ini memperbarui beberapa ketentuan agar proses pengadaan lebih jelas dan sesuai kebutuhan terkini.
Rincian pasalnya cukup banyak, jadi saya menyarankan kamu membuka teks resminya di JDIH. Membaca matriks perbandingan antar-versi juga sangat membantu.
Pola ini menunjukkan satu hal. Pengadaan pemerintah terus bergerak, dan aturannya ikut menyesuaikan.
Status Berlaku Perpres 16 Tahun 2018 Saat Ini
Banyak orang bertanya apakah Perpres ini sudah dicabut. Jawabannya tidak.
Basis data peraturan BPK mencatat status berlaku Perpres 16 Tahun 2018 sebagai aktif. Aturan ini hanya diubah, bukan dicabut.
Cara Membaca Tiga Aturan Sekaligus
Kamu perlu membaca ketiganya sebagai satu kesatuan. Mulailah dari Perpres 16 Tahun 2018 sebagai kerangka dasar.
Setelah itu, cocokkan setiap pasal dengan perubahan di Perpres 12 Tahun 2021. Terakhir, periksa apakah Perpres 46 Tahun 2025 mengubahnya lagi.
Langkah ini menghindarkan kamu dari kesalahan mengutip pasal. Sebagai tambahan, cara ini menghemat waktu saat menyusun dokumen pengadaan.
Peran Aturan Pelaksana LKPP
Selain Perpres, ada peraturan teknis dari LKPP. Contohnya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan melalui penyedia, yang kemudian diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024.
Aturan teknis ini menjelaskan cara menjalankan pasal-pasal Perpres. Oleh karena itu, kamu sebaiknya membacanya berdampingan dengan Perpresnya.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dampak Praktis bagi Pejabat Pengadaan dan Penyedia
Status aturan ini berpengaruh langsung pada pekerjaan sehari-hari. Berikut hal yang perlu kamu perhatikan.
- Dokumen pemilihan: Pokja harus memakai ketentuan terbaru agar dokumen tidak cacat.
- Kontrak: PPK perlu menyesuaikan klausul dengan versi aturan yang berlaku saat proses dimulai.
- Kualifikasi penyedia: Penyedia perlu menyiapkan dokumen sesuai syarat terkini.
- Usaha kecil: Pelaku UMK dan koperasi bisa memanfaatkan ruang yang disediakan aturan.
Kesalahan kecil bisa berbuntut panjang. Sanggahan, pembatalan tender, bahkan pemeriksaan aparat bisa muncul dari satu pasal yang salah dikutip.
Jika kamu punya kontrak bernilai besar, minta pendapat ahli hukum sebelum menandatangani. Biaya konsultasi jauh lebih murah daripada sengketa.
FAQ
Apakah Perpres 16 Tahun 2018 masih berlaku?
Ya, masih berlaku. Perpres ini sudah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025, tetapi belum dicabut.
Apa bedanya Perpres 16 Tahun 2018 dengan Perpres 54 Tahun 2010?
Perpres 16 Tahun 2018 menggantikan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Aturan baru ini memperkuat prinsip pengadaan, peran usaha kecil, dan penggunaan sistem elektronik.
Di mana saya bisa membaca teks resminya?
Kamu bisa membuka basis data peraturan BPK dan JDIH LKPP. Kedua situs itu memuat teks asli dan daftar perubahannya.
Kesimpulan
Perpres 16 Tahun 2018 tetap menjadi fondasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025 melengkapinya, sehingga ketiganya harus dibaca bersamaan.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Cek versi terbaru setiap pasal, lalu cocokkan dengan peraturan LKPP yang relevan.
Menurut saya, risiko terbesar justru datang dari kebiasaan lama. Banyak pelaku pengadaan masih bekerja dengan ingatan tentang aturan 2018.
Kalau kamu ragu menafsirkan pasal tertentu, jangan menebak sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu memahami aturan dengan tenang.
Ringkasan
- Perpres 16 Tahun 2018 ditetapkan 16 Maret 2018 dan berlaku sejak 22 Maret 2018.
- Aturan ini menggantikan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
- Tujuh prinsip pengadaan menjadi pegangan utama: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- Metode pemilihan penyedia mencakup e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, dan seleksi.
- Perpres 12 Tahun 2021 menjadi perubahan pertama, dan Perpres 46 Tahun 2025 menjadi perubahan kedua.
- Statusnya masih berlaku karena aturan ini hanya diubah, bukan dicabut.
- Peraturan LKPP melengkapi Perpres dengan pedoman teknis pelaksanaan.
Referensi
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Basis Data Peraturan BPK (peraturan.bpk.go.id).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Basis Data Peraturan BPK.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Basis Data Peraturan BPK dan JDIH LKPP.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Inilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” (setkab.go.id).
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.





