Program pengungkapan sukarela pajak adalah kesempatan yang pernah dibuka pemerintah agar wajib pajak melaporkan harta yang belum masuk SPT. Program itu sudah ditutup pada 30 Juni 2022.
Jadi, kalau kamu mencari pendaftaran baru, sejauh ini belum ada yang resmi. Yang masih hidup adalah aturan turunannya, terutama soal sanksi.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, banyak orang masih keliru di titik ini. Program lama dikira bisa dipakai lagi, padahal tidak.
Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela Pajak?
Program Pengungkapan Sukarela, disingkat PPS, sering disebut tax amnesty jilid II. Dasar hukumnya ada di Bab V Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan teknisnya tertuang dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021.
Lewat program ini, wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan. Caranya, mereka membayar PPh final sesuai tarif yang ditetapkan. Periode pelaksanaannya berlangsung dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.
Peserta mendapat perlindungan tertentu. Data dalam surat pernyataan tidak boleh menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana atas harta yang diungkap. Dengan begitu, risiko pemeriksaan atas harta tersebut mereda.

Syarat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Pajak
Pemerintah menetapkan beberapa syarat. Syarat PPS pajak ini berlaku sebelum wajib pajak boleh menyampaikan pengungkapan:
- Wajib pajak memiliki NPWP.
- Peserta Kebijakan I adalah peserta Tax Amnesty 2016 yang masih punya harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap.
- Peserta Kebijakan II adalah wajib pajak orang pribadi dengan harta perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.
- DJP belum menemukan data atau informasi atas harta tersebut.
- Wajib pajak tidak sedang menjalani penyidikan, berkas perkara, atau proses peradilan pidana perpajakan.
- Wajib pajak melunasi PPh final, lalu menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta secara daring.
Satu hal sering terlewat. Pengungkapan hanya sah kalau harta itu belum ada di radar DJP. Setelah pembayaran lunas, DJP menerbitkan surat keterangan sebagai bukti kepesertaan.
Tarif PPh Final dan Dua Kebijakan PPS
Tarif PPh final bergantung pada kebijakan yang dipilih dan ke mana harta itu ditempatkan. Semakin patuh penempatannya pada instrumen yang ditentukan pemerintah, semakin rendah tarifnya.
Tarif Kebijakan I
Kebijakan I menyasar peserta Tax Amnesty. Tarifnya begini:
- 11 persen untuk harta di luar negeri tanpa repatriasi.
- 8 persen untuk harta di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri, serta harta yang sudah berada di dalam negeri.
- 6 persen untuk harta yang diinvestasikan pada SBN, hilirisasi sumber daya alam, atau energi terbarukan.
Tarif Kebijakan II
Kebijakan II ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi. Tarifnya lebih tinggi:
- 18 persen untuk harta di luar negeri tanpa repatriasi.
- 14 persen untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri.
- 12 persen untuk harta yang diinvestasikan pada instrumen yang sama.
Komitmen repatriasi dan investasi itu wajib direalisasikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 30 September 2023. Peserta yang gagal memenuhinya terkena tambahan PPh final. Jadi, tarif rendah itu bukan hadiah gratis. Ada kewajiban yang mengikutinya.
Sanksi dan Kabar Terbaru untuk Harta PPS
Bagaimana kalau ada harta yang terlewat saat ikut PPS? Aturannya tegas. Harta yang ditemukan DJP kemudian diperlakukan sebagai penghasilan, dikenai PPh normal, dan ditambah sanksi administratif 200 persen dari pajak yang kurang dibayar.
Kabar baik datang dari Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Peserta PPS yang belum mengungkap seluruh hartanya berpeluang mendapat pengurangan sanksi administrasi hingga 100 persen. Pokok pajak terutangnya harus dibayar sampai 31 Desember 2027.
Arah kebijakan sempat bergejolak. DJP menggencarkan klarifikasi kepada peserta PPS yang dinilai belum mengungkap seluruh harta atau gagal memenuhi komitmen repatriasi. Pada Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya menegur DJP dan menegaskan pemerintah tidak akan lagi menggali informasi lama terkait PPS.
Menurut saya, dua sinyal itu jangan dibaca sebagai izin untuk santai. Pernyataan di media bisa berubah, sedangkan aturan tertulis tetap mengikat.

Langkah Aman bagi Peserta PPS
Daripada menunggu surat dari kantor pajak, lebih baik kamu bergerak lebih dulu. Urutan berikut bisa jadi pegangan:
- Periksa kembali surat keterangan PPS dan daftar harta yang kamu ungkap.
- Cocokkan daftar itu dengan SPT Tahunan dan bukti kepemilikan terbaru.
- Pastikan komitmen repatriasi atau investasi sudah terealisasi dan tercatat.
- Kalau ada harta yang terlewat, pelajari program pengurangan sanksi dalam KEP-239/PJ/2026.
- Diskusikan hasilnya dengan konsultan pajak atau advokat sebelum mengambil langkah.
Soal waktu, pemerintah dikabarkan menetapkan akhir 2026 sebagai batas sebelum pengawasan diperketat mulai awal 2027. Artinya, waktu yang tersisa sangat pendek.
FAQ
Apakah program pengungkapan sukarela pajak masih dibuka?
Tidak. Program ini berakhir pada 30 Juni 2022, dan belum ada program baru yang diumumkan resmi. Cek selalu situs DJP agar kamu tidak termakan kabar yang belum tentu benar.
Berapa tarif PPh final PPS?
Tarifnya berkisar 6 sampai 11 persen untuk Kebijakan I dan 12 sampai 18 persen untuk Kebijakan II. Besarannya tergantung lokasi harta serta pilihan repatriasi atau investasi.
Apa risikonya kalau harta tidak diungkap saat PPS?
Harta itu dikenai PPh normal dan sanksi administratif 200 persen. Namun, KEP-239/PJ/2026 membuka ruang pengurangan sanksi hingga 100 persen bagi yang memenuhi syarat.
Kesimpulan
Program pengungkapan sukarela pajak sudah selesai, tetapi dampaknya belum. Peserta yang masih punya harta kurang ungkap tetap menghadapi risiko sanksi, sementara fasilitas pengurangan sanksi terbuka sampai akhir 2027.
Langkah yang saya sarankan: audit harta kamu sekarang, rapikan komitmen investasi, lalu manfaatkan fasilitas sanksi kalau memenuhi syarat. Menurut saya, membereskan masalah lebih awal selalu lebih murah daripada menunggu pemeriksaan.
Masih bingung harus mulai dari mana? Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantu kamu menilai posisi pajakmu dengan tenang.
Ringkasan
- PPS adalah program pengungkapan harta berdasarkan UU HPP dan PMK 196/PMK.03/2021.
- Periode pelaksanaannya 1 Januari sampai 30 Juni 2022, dan belum ada program baru yang resmi.
- Peserta wajib ber-NPWP, hartanya belum ditemukan DJP, dan tidak sedang diproses pidana pajak.
- Kebijakan I bertarif 6 sampai 11 persen, sedangkan Kebijakan II 12 sampai 18 persen.
- Komitmen investasi atau repatriasi harus terealisasi, atau peserta terkena tambahan PPh final.
- Harta yang terlewat dapat dikenai PPh normal plus sanksi 200 persen.
- KEP-239/PJ/2026 memberi pengurangan sanksi hingga 100 persen, dengan pembayaran sampai 31 Desember 2027.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI: pajak.go.id.
- Pemberitaan Kontan, Bisnis.com, Okezone, dan DDTCNews (Mei dan November 2026).





