PPh 21 pegawai tidak tetap sering bikin pemberi kerja bingung, apalagi kalau upahnya dibayar harian atau borongan. Pajak baru dipotong ketika upah rata-rata harian melewati Rp450.000.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, aturan ini cukup berpihak pada pekerja berpenghasilan kecil. Namun di lapangan, banyak pelaku usaha masih keliru menerapkannya.
Artikel ini mengupas tarif dan cara hitungnya langkah demi langkah. Contoh angkanya sengaja dibuat sederhana.
Siapa yang Disebut Pegawai Tidak Tetap?
PMK 168 Tahun 2023 mendefinisikan pegawai tidak tetap sebagai pegawai yang hanya menerima penghasilan saat bekerja. Besarnya bergantung pada jumlah hari kerja atau hasil pekerjaan.
Contoh yang paling mudah ditemui:
- Buruh harian lepas di proyek bangunan.
- Pekerja borongan di pabrik atau kebun.
- Tenaga kerja lepas yang dibayar per satuan hasil.
- Pegawai yang menerima upah mingguan.
Kamu mungkin bertanya, apakah pegawai kontrak termasuk? Belum tentu. Pegawai kontrak bergaji bulanan tetap umumnya diperlakukan seperti pegawai tetap.
Jadi, yang menentukan adalah pola pembayaran upahnya. Judul jabatan di kontrak kerja tidak menjadi patokan utama.

Dasar Hukum PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 mengikuti skema tarif efektif rata-rata atau TER. Skema ini lahir dari PP Nomor 58 Tahun 2023 dan dijabarkan lebih teknis lewat PMK 168 Tahun 2023.
Aturan baru ini menggantikan pedoman lama, termasuk PMK 252/PMK.03/2008. Perubahannya terasa besar bagi pegawai harian.
Beberapa poin yang perlu kamu pegang:
- Pasal 1 angka 11 PMK 168/2023 memuat definisi pegawai tidak tetap.
- Pasal 12 mengatur dasar pengenaan pajak.
- Pasal 13 dan Pasal 16 mengatur tarif efektif serta cara penghitungannya.
Sebagai tambahan, TER harian hanya berlaku untuk upah yang dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan. Upah bulanan punya jalur sendiri.
Tarif PPh 21 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Upah
Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap bergantung pada besar upah dan cara pembayarannya. Ada empat kondisi yang wajib kamu kenali.
Upah Harian sampai Rp450.000
Untuk penghasilan bruto sampai Rp450.000 per hari, tarifnya 0%. Artinya, tidak ada pajak yang dipotong.
Pemberi kerja tetap perlu mencatat pembayaran ini dengan rapi. Catatan tersebut berguna saat pemeriksaan.
Upah Harian di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000
Kalau upah rata-rata harian masuk rentang ini, tarif TER harian yang berlaku adalah 0,5%. Pajaknya dikalikan langsung ke penghasilan bruto harian.
Rentang inilah yang paling sering dialami buruh proyek dengan upah lumayan.
Upah Harian di atas Rp2.500.000
Di level ini, perhitungannya berubah. Pemberi kerja memakai tarif Pasal 17 UU PPh, dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto.
Hasilnya lebih rumit, namun masih mudah kalau kamu mengikuti contoh di bagian berikutnya.
Upah yang Dibayar Bulanan
Pegawai tidak tetap yang menerima upah bulanan dihitung memakai TER bulanan. Kategorinya A, B, atau C, tergantung status PTKP.
Pemberi kerja mengambil persentasenya dari lampiran PP 58/2023. Pilih baris yang sesuai dengan jumlah upah sebulan.
Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
Rumus dasarnya sederhana. Cari dulu penghasilan bruto harian, lalu cocokkan dengan tarif yang berlaku.
Berikut tiga contoh yang bisa kamu tiru:
- Upah Rp400.000 per hari. Tarifnya 0%, sehingga pajaknya Rp0.
- Upah Rp1.000.000 per hari. Hitungannya 0,5% x Rp1.000.000, hasilnya Rp5.000 per hari.
- Upah Rp3.000.000 per hari. Dasar pengenaan pajaknya 50% x Rp3.000.000 = Rp1.500.000. Lalu 5% x Rp1.500.000 menghasilkan Rp75.000.
Perhatikan contoh ketiga. Tarif 5% merupakan lapisan pertama tarif Pasal 17.
Sekarang bayangkan upah bulanan. Misalnya Rina, berstatus TK/0, menerima Rp6.000.000 sebulan. Rina masuk kategori A dengan tarif 0,75%, sehingga pajaknya Rp45.000.
Angka persentase di atas sebaiknya kamu cocokkan lagi dengan tabel resmi sebelum memotong. Selisih satu baris saja bisa mengubah hasil akhir.
Kalau upahnya dibayar mingguan atau borongan, pakai rata-rata upah harian. Caranya, bagi total upah dengan jumlah hari kerja yang dibayar.

Kewajiban Pemotongan dan Pelaporan
Pemberi kerja bertugas memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21. Pekerja tidak perlu menghitung sendiri.
Berikut kewajiban pokoknya:
- Memotong pajak sesuai tarif pada saat upah dibayarkan.
- Menyetor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Melaporkan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- Menerbitkan bukti potong untuk pegawai.
Hati-hati dengan kewajiban NPWP. Pekerja yang tidak punya NPWP berpotensi dipotong dengan tarif lebih tinggi.
Terlambat menyetor atau melapor juga dapat memicu sanksi administrasi. Biayanya jelas lebih mahal daripada menyiapkan administrasi sejak awal.
Satu saran praktis dari saya: buat daftar hadir yang rapi. Dengan data hari kerja yang jelas, penghitungan upah harian jadi akurat dan mudah dipertanggungjawabkan.
FAQ Seputar PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
Apakah upah harian Rp450.000 ke bawah benar-benar bebas pajak?
Ya, untuk penghasilan bruto sampai Rp450.000 per hari, tarif TER hariannya 0%. Dengan demikian, tidak ada PPh 21 yang dipotong.
Apakah pegawai tidak tetap harus punya NPWP?
Sebaiknya ya. Tanpa NPWP, pemotongan bisa dikenai tarif lebih tinggi, dan pelaporan juga jadi lebih ribet bagi pemberi kerja.
Bagaimana jika pegawai harian bekerja sebulan penuh dengan upah dibayar bulanan?
Dalam kondisi itu, pemberi kerja memakai TER bulanan. Pilih kategori A, B, atau C sesuai status PTKP pegawai.
Kesimpulan
Intinya, tarif PPh 21 pegawai tidak tetap mengikuti besar upah harian. Mulai dari 0%, naik ke 0,5%, lalu beralih ke tarif Pasal 17 untuk upah di atas Rp2.500.000.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Catat upah dengan benar, cek tabel TER terbaru, dan setor serta lapor tepat waktu.
Menurut pendapat saya, kepatuhan di sektor pekerja lepas masih bisa naik banyak. Pemahaman yang baik melindungi pemberi kerja dari sanksi, sekaligus menjaga hak pekerja.
Masih ragu soal perhitungan di perusahaanmu? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, lalu ceritakan kasusmu kepada tim kami.
Ringkasan
- Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang menerima upah saat bekerja, berdasarkan hari kerja atau hasil pekerjaan.
- Aturan utamanya PP 58/2023 dan PMK 168/2023, berlaku sejak 1 Januari 2024.
- Upah harian sampai Rp450.000 dikenai tarif 0%, sehingga tidak ada pajak terutang.
- Upah harian di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 dikenai 0,5% dari penghasilan bruto harian.
- Upah harian di atas Rp2.500.000 memakai tarif Pasal 17 UU PPh atas 50% penghasilan bruto.
- Upah yang dibayar bulanan memakai TER bulanan kategori A, B, atau C.
- Pemberi kerja wajib memotong, menyetor paling lambat tanggal 10, dan melapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- Pekerja tanpa NPWP berpotensi dipotong dengan tarif lebih tinggi.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Informasi dan ketentuan PPh Pasal 21: pajak.go.id.





